Fokus Soekarwo dan Gus
Ipul
Mohammad E Irawan ; Mahasiswa Pascasarjana
Universitas Airlangga
|
JAWA
POS, 13 Februari 2014
|
DUET gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih,
Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Karsa), dilantik 12 Februari. Meski sempat
diiringi sejumlah polemik, pasangan Karsa masih dipercaya mayoritas
masyarakat Jatim untuk melanjutkan kepemimpinannya.
Memasuki periode kedua, ada sejumlah catatan yang patut disampaikan. Beberapa catatan ini penting agar fokus semakin terasah di periode kedua ini sehingga banyak legacy manis yang tercipta. Membangkitkan Pertanian Pertama, fokus membangkitkan kinerja sektor pertanian. Ada beberapa petunjuk mengkhawatirkan terkait dengan sektor yang melibatkan 7,2 juta pekerja di Jatim itu. Kontribusi pertanian ke produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim terus menurun; pada 2013, hanya kisaran 14,91 persen. Angka tersebut konsisten menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan jumlah tenaga kerja yang besar, namun kontribusi minim, kita bisa melihat banyak rakyat yang berada di sektor pertanian tidak bergerak maju. Pertumbuhan pertanian juga minim. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhannya hanya berkisar 3 persen, selalu di bawah sektor yang lain dan di bawah pertumbuhan ekonomi Jatim. Pada 2013, pertumbuhan pertanian malah hanya 1,59 persen. Jumlah rumah tangga (RT) pertanian di Jatim terus menurun. Berdasar Sensus Pertanian 2013, tercatat 4,98 juta RT, menyusut sekitar 21 persen jika dibandingkan dengan posisi saat Sensus 2003. Jumlah petani gurem dengan kepemilikan lahan kurang dari setengah hektare di Jatim 3,76 juta rumah tangga, turun 23,25 persen. Penurunan jumlah petani gurem terjadi bukan karena naik kelas, tapi lebih banyak didorong oleh penjualan lahan dan beralih ke pekerjaan lain. Kepemimpinan Industrial Kedua, fokus mewujudkan kepemimpinan industrial yang berbasis kepada karakteristik lokal. Lokal dalam hal ini adalah pemanfaatan potensi SDM lokal, SDA lokal, dan sumberdaya institusional lokal. Prakarsa lokal didorong dan diintegrasikan untuk menstimulasi pertumbuhan guna memacu daya saing ekonomi masyarakat. Kepemimpinan industrial didonorkan untuk mengintegrasikan sektor pertanian yang tengah terpuruk dengan industri pengolahan agar tercipta nilai tambah. Pangkal dari kebijakan tersebut ialah mendorong pembangunan perdesaan yang berbasis kepada pengembangan agrobisnis. Selama ini pembangunan perdesaan cenderung berorientasi fisik yang tidak berkaitan dengan pertanian. Padahal, pembangunan perdesaan minus pembangunan pertanian adalah omong kosong belaka. Kebijakan ekonomi-politik yang memarginalisasi pertanian menjadikan sektor tersebut seolah-olah tidak bisa dijadikan sandaran masa depan. Sebanyak 3,2 juta rakyat miskin Jatim tinggal di perdesaan, merepresentasikan tertahannya kinerja sektor pertanian. Terjadi pelarian faktor produksi pertanian (tenaga kerja, tanah, modal, spirit kewirausahaan) ke sektor yang lain. Konversi lahan masif terjadi karena lahan pertanian dipandang tidak bernilai ekonomi tinggi. Rasio nilai penyewaan lahan untuk penggunaan pertanian dan nonpertanian 1:500 untuk kawasan industri dan 1:622 untuk perumahan. Dalam kondisi terdesak, petani tidak punya banyak pilihan. Keterdesakan ekonomi itulah yang dalam banyak kasus memaksa para penduduk desa merantau ke luar negeri mencari sumber penghidupan lain. Di daerah-daerah basis pertanian di Jatim, remitansi TKI mengucur deras. Data menunjukkan, jumlah tenaga kerja pertanian di Jatim terus menurun. Jumlah tenaga kerja di sektor tersebut berkisar 37,5 persen dari total pekerja, konsisten melorot dari tahun-tahun sebelumnya yang sempat 45 persen, bahkan 50 persen. Hal itu pula yang menjelaskan mengapa kini struktur ekonomi Jatim lebih digerakkan sektor non-tradable (sektor keuangan, jasa, realestat, transportasi, dan komunikasi, perdagangan, hotel, restoran) yang padat modal ketimbang sektor tradable (pertanian dan industri pengolahan) yang padat tenaga kerja dan punya karakter lokal. Terjadi pergeseran PDRB mover dari sektor tradable ke non-tradable. Hanya dengan kepemimpinan industrial yang berbasis lokalitas -dalam hal ini pertanian- pembangunan inklusif bisa diwujudkan. Proses pemaduan antarsektor itu sekaligus akan mengatrol usaha pertanian di Jatim yang masih didominasi skala kecil. Dari sisi industri, kepemimpinan industrial akan mampu melawan tren deindustrialisasi yang terjadi di Jatim sehingga Jatim bisa menjadi basis industri modern berbasiskan potensi lokal -tidak melulu industri yang padat bahan baku impor. Yang ada selama ini adalah politik kebijakan yang mengabaikan integrasi pertanian dan industri sehingga menjauhkan rakyat dari sumberdaya ekonominya. Ketiadaan strategi kelembagaan membuat integrasi antarsektor tersebut jauh dari ideal. Ke depan, pengembangan teknologi hulu dan hilir mutlak diperlukan. Keterkaitan pertanian dan industri itu nanti ditopang sektor keuangan, perdagangan, hotel, dan restoran, serta pengangkutan dan komunikasi dari sisi pembiayaan, pemasaran, dan penjualan produk. Upaya integrasi antarsektor itu sekaligus sebagai ikhtiar untuk mengurangi kesenjangan antara center (daerah basis pertumbuhan) dan hinterland (penyangga)-nya. Akan terjadi redistribusi pusat pertumbuhan dengan mendekatkan industri ke lokasi bahan baku pertanian. Pertumbuhan menjadi merata, tidak hanya terpusat di Surabaya dan lima kota/kabupaten sekitarnya yang menguasai sekitar 45 persen PDRB Jatim. Saat ini disparitas antarwilayah di Jatim -berdasar Indeks Williamson- berkisar 112,60, tentu ke depan perlu terus diperbaiki. Karsa harus mengatur fokus ke kepemimpinan industrial untuk membangkitkan pertanian dan mengintegrasikannya dengan industri. Tanpa itu semua, angka-angka pertumbuhan menjadi kurang berarti. Selamat bekerja, Pakde Karwo dan Gus Ipul. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar