|
Kepercayaan (trust)
merupakan syarat mutlak untuk efektivitas kebijakan ekonomi. Faktor ini pula
yang menjadi pendorong kesepakatan Kongres Amerika Serikat terkait pagu utang (debt ceiling) untuk terhindar dari
status gagal bayar (default).
Baik kubu Demokrat maupun Republik sangat khawatir kepercayaan dunia terhadap ekonomi Amerika Serikat akan merosot dan hilang apabila tidak segera ada solusi sementara atas kebuntuan anggaran. Tidak hanya Amerika Serikat, bagi semua negara, menjaga kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat merupakantugasamat pentinguntukmenjaga prospek ekonomi tetap positif. Secara teoretis, tingginya kepercayaan akan membuat roda perekonomian berjalan lebih efisien dan efektif.
Biaya transaksi akan dapat ditekan dan pelaku pasar lebih yakin prospek doing-business. Begitu sebaliknya, rendahnya kredibilitas dan legitimasi mengakibatkan biaya transaksi semakin mahal. Ini tecermin antara lain dengan semakin tingginya tingkat imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN), menurunnya credit rating, serta berkurangnya investasi di sektor riil dan infrastruktur di suatu negara. Bagi Indonesia, upaya meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar dan konsumen secara konsisten terus dilakukan.
Pascakrisis multidimensi 1997-1998, upaya mengembalikan kepercayaan dunia usaha kepada ekonomi Indonesia dilakukan secara komprehensif dan fundamental. Hal ini karena pada saat itu krisis kepercayaan dialami oleh hampir seluruh lembaga negara. Tidak terkecuali krisis kepercayaan kepada otoritas fiskal, moneter, lembaga politik, kepolisian, tentara, dan lembaga negara lainnya. Membangun dan memulihkan kepercayaan bukanlah hal mudah dan sederhana.
Tetapi sejarah mencatat, Indonesiamerupakansedikitnegara di dunia yang mampu memulihkan kepercayaan dalam waktu singkat. Periode 1999-2004 merupakan masa di mana kita membangun kembali kepercayaan publik melalui penyusunan perangkat perundang-undangan untuk membangun tata kelembagaan yang lebih kredibel di mata masyarakat. Tata kelembagaan yang lebih mengedepankan checks and balances.
Tata aturan pendirian lembaga seperti KPK, MK, MA, Komisi Yudisial, independensi Bank Indonesia, KPPU, pemerintahan daerah, dan sejumlah lembaga/ komisi secara intens kita lakukan bersama. Pada 2004, kita juga melakukan pemilihan presiden secara langsung. Proses demokratisasi kita jalankan tidak hanya secara prosedural, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Kepercayaan masyarakat atas kedaulatan ekonomi nasional dipulihkan melalui pelunasan utang Indonesia kepada IMF pada tahun 2006.
Tidak lama berselang, pada awal 2007 Consultative Group for Indonesia (CGI) juga kita bubarkan. Keberhasilan ekonomi Indonesia melalui sejumlah gejolak dan krisis dunia selama kurun waktu 2005-2008 masih harus diujidenganPemilu2009. Setelah kita mampu melalui pesta demokrasi pada 2009, kepercayaan pelaku pasar baik dalam negeri maupun asing semakin meningkat. Beberapa waktu berselang, sejumlah lembaga rating seperti Standard and Poor’s (S&P), Moody’s Investor Service, Fitch Rating, dan R&I menaikkan posisi Indonesia masuk dalam kelompok negara investment-grade.
Di dalam negeri, sejumlah indikator yang mencerminkan tingginya kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional juga menunjukkan hal serupa. Kelas menengah tumbuh, investasi sektor riil meningkat, dunia usaha bergairah, BUMN dan swasta nasional pulih, pendapatan pajak meningkat, dan kewirausahaan di seluruh Indonesia berkembang. Pulihnya perekonomian nasional dari krisis 1997-1998 secara cepat banyak disumbang oleh pulihnya kepercayaan publik atas keseriusan kita bersama menjalankan amanat reformasi. Salah satu amanat reformasi itu menciptakan tata kelembagaan dan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Saat ini dan ke depan kita akan terus dihadapkan pada pekerjaan rumah untuk menjaga dan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lembaga-lembaga yang muncul sejak era reformasi dimulai perlu terus kita jaga dan dukung untuk terus meningkatkan kredibilitas dan integritas mereka. Keseriusan kita bersama untuk mewujudkan tata pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip governance terus dilakukan salah satunya melalui pemberantasan tidak pidana korupsi. Kepolisian, kejaksaaan dan KPK bersama BPK dan BPKP secara kolektif melakukan upaya pencegahan dan penindakan korupsi di Tanah Air.
Komitmen bersama untuk terus mengawal lembaga-lembaga bentukan reformasi berjalan secara efektif menjadi tanggung jawab bersama. Kepercayaan terhadap otoritas moneter dan fiskal dijaga melalui optimalisasi peran dalam menjaga perekonomian nasional. Kita belajar dari pengalaman di masa lalu yang mengakibatkan krisis 1997-1998. Saat ini koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan secara intens dilakukan untuk meningkatkan daya tahan (resilient) ekonomi Indonesia dari guncangan eksternal.
Komunikasi dan koordinasi kebijakan yang terjadi juga sangat membantu untuk mengelola inflasi, stimulus investasi, daya beli, penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja di Indonesia. Hal ini juga turut berkontribusi pada terjaganya kepercayaan pelaku usaha atas perekonomian Indonesia. Pekerjaan rumah yang masih terus kita lakukan adalah meningkatkan pelayanan publik melalui proses reformasi birokrasi, debirokratisasi, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), serta harmonisasi kebijakan antarsektor.
Masyarakat dan ekonomi Indonesia yang semakin terintegrasi dengan kawasan membutuhkan kecepatan pelayanan dan izin usaha yang semakin baik. Terhambatnya perizinan dan pelayanan publik akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses yang tengah berjalan. Karenanya, kita semua berkewajiban terus memperbaiki birokrasi dan menyederhanakan perizinan yang di beberapa tempat telah menunjukkan hasil signifikan.
Tentu kita semua berharap kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar atas perekonomian Indonesia semakin baik lagi di masa depan. Kombinasi antara konsistensi untuk terus menjalankan agenda reformasi, perbaikan terus-menerus (continuous improvement), serta menjaga dan merawat lembaga-lembaga negara untuk tetap kredibel dan berintegritas perlu terus kita lakukan. Sampai saat ini, Indonesia menjadi sedikit negara yang mampu memulihkan kepercayaan masyarakat dan investor dalam waktu singkat setelah krisis ekonomi-politik yang sangat dalam.
Tantangan berikutnya adalah terus menjaga serta memantapkan kepercayaan yang telah ada. Dinamika politik menjelang Pemilu 2014 perlu terus kita kelola agar stabilitas ekonomi-politik-keamanan tetap terjaga. Dengan hal ini, kepercayaan masyarakat dalam negeri dan dunia akan prospek stabilitas dan ekonomi Indonesia akan terus kita jaga dan tingkatkan. ●
Baik kubu Demokrat maupun Republik sangat khawatir kepercayaan dunia terhadap ekonomi Amerika Serikat akan merosot dan hilang apabila tidak segera ada solusi sementara atas kebuntuan anggaran. Tidak hanya Amerika Serikat, bagi semua negara, menjaga kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat merupakantugasamat pentinguntukmenjaga prospek ekonomi tetap positif. Secara teoretis, tingginya kepercayaan akan membuat roda perekonomian berjalan lebih efisien dan efektif.
Biaya transaksi akan dapat ditekan dan pelaku pasar lebih yakin prospek doing-business. Begitu sebaliknya, rendahnya kredibilitas dan legitimasi mengakibatkan biaya transaksi semakin mahal. Ini tecermin antara lain dengan semakin tingginya tingkat imbal hasil (yield) surat utang negara (SUN), menurunnya credit rating, serta berkurangnya investasi di sektor riil dan infrastruktur di suatu negara. Bagi Indonesia, upaya meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar dan konsumen secara konsisten terus dilakukan.
Pascakrisis multidimensi 1997-1998, upaya mengembalikan kepercayaan dunia usaha kepada ekonomi Indonesia dilakukan secara komprehensif dan fundamental. Hal ini karena pada saat itu krisis kepercayaan dialami oleh hampir seluruh lembaga negara. Tidak terkecuali krisis kepercayaan kepada otoritas fiskal, moneter, lembaga politik, kepolisian, tentara, dan lembaga negara lainnya. Membangun dan memulihkan kepercayaan bukanlah hal mudah dan sederhana.
Tetapi sejarah mencatat, Indonesiamerupakansedikitnegara di dunia yang mampu memulihkan kepercayaan dalam waktu singkat. Periode 1999-2004 merupakan masa di mana kita membangun kembali kepercayaan publik melalui penyusunan perangkat perundang-undangan untuk membangun tata kelembagaan yang lebih kredibel di mata masyarakat. Tata kelembagaan yang lebih mengedepankan checks and balances.
Tata aturan pendirian lembaga seperti KPK, MK, MA, Komisi Yudisial, independensi Bank Indonesia, KPPU, pemerintahan daerah, dan sejumlah lembaga/ komisi secara intens kita lakukan bersama. Pada 2004, kita juga melakukan pemilihan presiden secara langsung. Proses demokratisasi kita jalankan tidak hanya secara prosedural, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Kepercayaan masyarakat atas kedaulatan ekonomi nasional dipulihkan melalui pelunasan utang Indonesia kepada IMF pada tahun 2006.
Tidak lama berselang, pada awal 2007 Consultative Group for Indonesia (CGI) juga kita bubarkan. Keberhasilan ekonomi Indonesia melalui sejumlah gejolak dan krisis dunia selama kurun waktu 2005-2008 masih harus diujidenganPemilu2009. Setelah kita mampu melalui pesta demokrasi pada 2009, kepercayaan pelaku pasar baik dalam negeri maupun asing semakin meningkat. Beberapa waktu berselang, sejumlah lembaga rating seperti Standard and Poor’s (S&P), Moody’s Investor Service, Fitch Rating, dan R&I menaikkan posisi Indonesia masuk dalam kelompok negara investment-grade.
Di dalam negeri, sejumlah indikator yang mencerminkan tingginya kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional juga menunjukkan hal serupa. Kelas menengah tumbuh, investasi sektor riil meningkat, dunia usaha bergairah, BUMN dan swasta nasional pulih, pendapatan pajak meningkat, dan kewirausahaan di seluruh Indonesia berkembang. Pulihnya perekonomian nasional dari krisis 1997-1998 secara cepat banyak disumbang oleh pulihnya kepercayaan publik atas keseriusan kita bersama menjalankan amanat reformasi. Salah satu amanat reformasi itu menciptakan tata kelembagaan dan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Saat ini dan ke depan kita akan terus dihadapkan pada pekerjaan rumah untuk menjaga dan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lembaga-lembaga yang muncul sejak era reformasi dimulai perlu terus kita jaga dan dukung untuk terus meningkatkan kredibilitas dan integritas mereka. Keseriusan kita bersama untuk mewujudkan tata pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip governance terus dilakukan salah satunya melalui pemberantasan tidak pidana korupsi. Kepolisian, kejaksaaan dan KPK bersama BPK dan BPKP secara kolektif melakukan upaya pencegahan dan penindakan korupsi di Tanah Air.
Komitmen bersama untuk terus mengawal lembaga-lembaga bentukan reformasi berjalan secara efektif menjadi tanggung jawab bersama. Kepercayaan terhadap otoritas moneter dan fiskal dijaga melalui optimalisasi peran dalam menjaga perekonomian nasional. Kita belajar dari pengalaman di masa lalu yang mengakibatkan krisis 1997-1998. Saat ini koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan secara intens dilakukan untuk meningkatkan daya tahan (resilient) ekonomi Indonesia dari guncangan eksternal.
Komunikasi dan koordinasi kebijakan yang terjadi juga sangat membantu untuk mengelola inflasi, stimulus investasi, daya beli, penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja di Indonesia. Hal ini juga turut berkontribusi pada terjaganya kepercayaan pelaku usaha atas perekonomian Indonesia. Pekerjaan rumah yang masih terus kita lakukan adalah meningkatkan pelayanan publik melalui proses reformasi birokrasi, debirokratisasi, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), serta harmonisasi kebijakan antarsektor.
Masyarakat dan ekonomi Indonesia yang semakin terintegrasi dengan kawasan membutuhkan kecepatan pelayanan dan izin usaha yang semakin baik. Terhambatnya perizinan dan pelayanan publik akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses yang tengah berjalan. Karenanya, kita semua berkewajiban terus memperbaiki birokrasi dan menyederhanakan perizinan yang di beberapa tempat telah menunjukkan hasil signifikan.
Tentu kita semua berharap kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar atas perekonomian Indonesia semakin baik lagi di masa depan. Kombinasi antara konsistensi untuk terus menjalankan agenda reformasi, perbaikan terus-menerus (continuous improvement), serta menjaga dan merawat lembaga-lembaga negara untuk tetap kredibel dan berintegritas perlu terus kita lakukan. Sampai saat ini, Indonesia menjadi sedikit negara yang mampu memulihkan kepercayaan masyarakat dan investor dalam waktu singkat setelah krisis ekonomi-politik yang sangat dalam.
Tantangan berikutnya adalah terus menjaga serta memantapkan kepercayaan yang telah ada. Dinamika politik menjelang Pemilu 2014 perlu terus kita kelola agar stabilitas ekonomi-politik-keamanan tetap terjaga. Dengan hal ini, kepercayaan masyarakat dalam negeri dan dunia akan prospek stabilitas dan ekonomi Indonesia akan terus kita jaga dan tingkatkan. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar