Politisi Sejati

Politisi Sejati Adji Suradji ;   Alumnus Fakultas Sains Universitas Karachi, Pakistan

KOMPAS, 11 Februari 2013

Dua tulisan di harian ini, ”Politisi Busuk dan Pengangguran Politik” (18/1) serta ”Politisi dan Popularitas” (21/1), mengisyaratkan adanya kegelisahan terpendam dalam diri anak bangsa. Di Indonesia, politisi jadi idola karena lebih menjanjikan daripada jadi petani, pedagang, pegawai negeri, atau tentara. Karena atas nama DPR, politisi ikut berperan dalam berbagai aspek, termasuk mengurusi hal-hal yang bersifat teknis, seperti pemilihan ketua dan anggota lembaga atau komisi negara hingga soal keuangan atau anggaran. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal apabila para politisi tidak memiliki kualitas dan kredibilitas. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Profesi politisi cenderung jauh dari kualitas dan kredibilitas. Profesi politisi hanya digunakan untuk mencari nafkah, bukan lagi menjadi profesi mulia yang pantas dijaga atau dilindungi. Semakin banyak petinggi negara—menteri, jenderal, anggota DPR, gubernur, bupati, dan pejabat lain—yang terlibat dalam berbagai pelanggaran etika (poligami) serta skandal (suap dan korupsi). Ini mengisyaratkan, demi pola hidup hedonis, kehormatan, reputasi, nama baik, status, gengsi, martabat, atau harga diri tidak lagi penting. Logika Partai Sejauh ini, partai politik selalu menggunakan logika sendiri dalam merekrut kader. Pola yang sama digunakan dalam pemilihan calon anggota legislatif hingga petinggi negara atau pemimpin. Artinya, sejak awal parpol telah mengabaikan tiga elemen esensial kriteria yang harus dipenuhi untuk menghasilkan pemimpin potensial, yaitu posisi, sikap, dan kemampuan. Dari berbagai kajian diketahui, Indonesia semakin tenggelam dalam jebakan masa kegelapan demokrasi, hukum, dan agama. Demokrasi hanya jadi prosedur karena diawaki oleh politisi semu (pseudo-politician)—jauh dari kualitas dan kredibilitas. Hukum bertumpu pada asas sindroma criminal justice industrial complex, berkolaborasi dengan dunia bisnis demi keuntungan materiil. Agama tak lagi digunakan sebagai cermin kesucian, kejujuran, serta tuntunan moral dan spiritual, tetapi sudah berkiblat pada kepentingan duniawi (politik). Di era informasi global, apa pun bisa terjadi. Teknologi informasi telah mampu memotong monopoli birokrasi kekuasaan tradisional. Artinya, perspektif Newtonian, yang percaya bahwa perubahan adalah linier, berdasar konstitusi, atau direncanakan— seperti pemikiran kelompok status quo atau kelompok konservatif—justru dengan mudah dapat diporakporandakan. Sejarah mencatat, transisi kekuasaan tidak normal atau percepatan revolusi pernah terjadi di di sejumlah negara. Juga di Indonesia. Oleh karena itu, politisi yang bernaung di bawah panji-panji parpol harus tetap menjaga kepercayaan rakyat. Sebab, ketika rakyat sudah tak percaya kepada politisi, parpol tersebut tak akan bisa bertahan. Korelasinya dengan pola kaderisasi politisi yang akan berujung pada pemilihan petinggi negara atau pemimpin, sesungguhnya rakyat tidak pernah mempersoalkan model atau cara parpol merekrut kadernya. Sebab, bagi rakyat, yang terpenting adalah kualitas dan kredibilitas politisi yang terdefinisikan lewat empat aspek: kompetensi, karakter, belas kasih, dan komitmen. Politisi Oportunis Ke depan, tantangan bangsa ini akan semakin kompleks. Semua itu hanya bisa dijawab apabila negara ini memiliki politisi yang andal, berkarakter kuat, dengan kompetensi teknis dan moral serta integritas yang tinggi. Berpolitik menuntut suatu transformasi dan perubahan karakter. Politisi yang berkualitas dan memiliki kredibilitas tak sekadar tahu bagaimana cara menciptakan kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara. Ia juga tahu fungsi utama sebagai politisi, yaitu melahirkan generasi politisi baru yang lebih baik dalam segala hal. Politisi sejati tidak pernah menciptakan pengikut. Politisi sejati adalah negarawan yang bersedia membela rakyat dan berani menghadapi risiko dalam tindakan dan keputusannya. Politisi sejati selalu menjadi dambaan rakyat. Pertanyaannya, apakah politisi Indonesia sekarang tergolong politisi sejati atau oportunis sejati. Namun, ketika melihat realitas kemiskinan, permasalahan sosial, isu poligami dan korupsi yang semakin dahsyat, tampaknya Indonesia masih berada di bawah cengkeraman para politisi oportunis sejati. ●