Daya Saing Jelang Pilpres

Daya Saing Jelang Pilpres Kesi Widjajanti ;  Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM)

SUARA MERDEKA, 22 Januari 2013

PEMERINTAH perlu terus menjaga kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia mengingat kita memiliki bukti ketangguhan pada saat krisis melanda dunia. Salah satu bukti itu adalah pertumbuhan ekonomi negara kita dengan capaian angka tertinggi di Asia Pasifik, yakni 6,3%, setelah China dengan angka 7,5%. Kita memerlukan komitmen itu terlebih bila mengaitkan dengan sensitivitas terkait dengan beberapa isu strategis menjelang Pilpres 2014. Indonesia berada dalam satu kurva siklus bisnis dengan ekspansi yang tumbuh cepat. Ekspansi besar terjadi pada 2010 ketika produk domestik bruto (PDB) per kapita kita mencapai 3.000 dolar AS. Angka itu mengindikasikan kemakmuran, peningkatan daya beli masyarakat, dan kemajuan pembangunan. Kita bisa melihat kepesatan pertumbuhan shopping centre, hypermarket, mall, dan minimarket di berbagai kota, termasuk bisnis online. Kinerja investasi pun terus meningkat. Membaiknya iklim investasi dan iklim berusaha tercermin dari arus foreign direct investment (FDI), juga dari berbagai indikator, antara lain peningkatan kredit investasi, impor barang modal, dan bahan baku/penolong, serta penjualan semen di dalam negeri. Catatan BPS tentang indeks tendensi bisnis juga menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun di tengah optimisme itu, kita perlu menyikapi isu-isu strategis menjelang pilpres. Penyikapan itu untuk menjaga, bahkan meningkatkan daya saing, yang bermuara pada keterjagaan perekonomian nasional. Kita tak bisa memungkiri kerentanan atau kemungkinan terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi di tengah persiapan atau menjelang Pilpres 2014. Sebagaimana kita ketahui, pentahapan pemilu mendatang terus dilakukan sepanjang 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menyebutkan, salah satu sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah keterlaksanaan Pemilu 2014 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan peningkatan angka partisipasi politik rakyat rata-rata 75%. Karena itu, tahun ini kita perlu lebih meningkatkan daya saing ekonomi guna menghadapi perlambatan perekonomian dunia dan persaingan global yang makin ketat. Perlu mengembangkan potensi besar perekonomian domestik. Pemerintah harus terus mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk mendorong produktivitas ekonomi, pemerintah seyogianya mempercepat pembangunan infrastruktur guna memperkuat konektivitas nasional, ketahanan energi sekaligus pangan. Peningkatan daya saing nasional juga terkait sektor produksi, terutama industri pertanian, dan pariwisata. Pembangunan industri perlu terus didorong guna mendongkrak nilai tambah berbagai komoditas unggulan dari berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada koridor-koridor ekonomi dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selanjutnya, penciptaan kesempatan kerja, terutama tenaga kerja usia muda, guna meningkatkan daya saing perekonomian. Adapun akselerasi pembangunan sektor pertanian akan memperkuat ketahanan pangan nasional. Terkait dengan peningkatan daya saing, kita tidak boleh cukup puas hanya dengan memiliki keunggulan komparatif. Secara bertahap kita harus melakukan transformasi: mengubah keunggulan komparatif itu menjadi keunggulan kompetitif. Pemerintah perlu melakukan upaya itu guna meningkatkan nilai tambah dari tiap produk unggulan yang ada pada koridor-koridor ekonomi. Proinvestasi Kebijakan akselerasi industrialisasi bertujuan menumbuhkan industri berbasis hasil tambang, industri pengolah hasil pertanian, industri berbasis SDM (padat karya) dan penyedia kebutuhan pasar domestik, serta mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang kuat, sehat, dan mandiri. Berkembangnya industri kecil dan menengah tercermin dari peningkatan populasi, inovasi, dan pertumbuhan industri kreatif serta perkembangan IKM sebagai pemasok bagi industri besar. Tak kalah penting meningkatkan pembangunan klaster industri di seluruh Indonesia. Terkait isu strategis menjelang Pilpres 2014, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha pada tahun 2013 perlu menitikberatkan pada upaya meningkatkan kemudahan berinvestasi dan berusaha. Langkah strategis itu bisa ditempuh melalui penyederhanaan prosedur investasi dan berusaha, peningkatan efisiensi logistik nasional, pengembangan kawasan ekonomi khusus, dan harmonisasi  kebijakan ketenagakerjaan. Adapun opsi strategi operasional itu mencakup optimalisasi (value creation) dan pembangunan baru (asset creation). Strategi optimalisasi meliputi penguatan kerangka kerja konektivitas nasional melalui sinkronisasi dan integrasi transportasi, logistik, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangan koridor/ KEK/ klaster indistri. Selain itu, upaya debottlenecking melalui reformasi kebijakan dan regulasi, serta  peningkatan produktivitas prasarana. Adapun strategi pembangunan baru meliputi pengembangan proyek konektivitas yang terintegrasi dengan kebutuhan industri, dan debottlenecking Pemerintah perlu melanjutkan reformasi birokrasi guna memperbaiki indeks persepsi korupsi (IPK). Penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan salah satu langkah penting terkait upaya meningkatkan kepastian hukum. Kejelasan itu menjadi salah satu faktor penentu bagi pemodal dalam berinvestasi dan memperlua usaha mereka di Indonesia. ●