Sabtu, 10 Agustus 2013

Idul Fitri dan Politik Humanis

Idul Fitri dan Politik Humanis
Iding R Hasan ;  Dosen Komunikasi Politik FISIP UIN Jakarta,
Deputi Direktur The Political Literacy Institute 
REPUBLIKA, 07 Agustus 2013


Bagi umat Islam, Idul Fitri merupakan momen yang paling penting setelah menjalani ritual puasa selama kurang lebih sebulan. Ia merepresentasikan sebuah kemenangan dan terutama kesucian diri laiknya fitrah manusia seperti tecermin dalam ungkapan minal aidin wal-faizin. Dengan Idul Fitri manusia seolah ditempa kembali menjadi orang yang benar-benar terbebas dari semua noda dan dosa bagaikan bayi yang baru dilahirkan.

Tak heran kalau umat Islam di seluruh dunia menyambut tibanya hari Idul Fitri tersebut dengan penuh suka cita. Berbagai hal mereka persiapkan untuk menyambutnya dari yang bersifat fisik-lahiriah sampai psikis-batiniah. Meski kerap muncul perbedaan dalam menetapkan hari tersebut di kalangan umat Islam, seperti halnya juga dalam penentuan awal Ramadhan, tetapi tidak menghilangkan keagungan dan kesakralan momentum Idul Fitri.

Namun, sayangnya ada satu fenomena yang cukup ironis jika melihat praktik pemaknaan umat Islam di negeri terhadap Idul Fitri. Yakni, kecenderungan untuk menjadikan Idul Fitri sebagai puncak dari semua bentuk ritual selama Ramadhan. Idul Fitri seolah terminal akhir di mana perjalanan manusia.

Dengan kata lain, setelah sampai pada hari Idul Fitri, pola dan gaya hidup mereka cenderung kembali ke masa sebelum puasa. Seolah berbagai pelajaran dan hikmah selama Ramadhan tidak berbekas sama sekali di dalam kehidupan mereka. Ada mata rantai yang terputus (missing link) antara praktik kehidupan mereka selama bulan Ramadhan dengan bulan-bulan setelahnya.

Secara kasat mata terlihat bahwa selama Ramadhan umat Islam berlomba- lomba untuk menampilkan diri mereka sepantas mungkin dengan momentum puasa. Menjauhi tempat-tempat maksiat, kecenderungan untuk menutup aurat bagi sebagian perempuan, menjadi hal yang lazim di bulan tersebut. Tetapi, semua itu berhenti ketika Idul Fitri berlalu.

Padahal, seharusnya ada semacam kontinuitas yang mesti dilakukan umat Islam setelah mereka sampai pada hari Idul Fitri dan sesudahnya. Ia bukanlah puncak, atau terminal akhir dari sebuah perjalanan. Ia justru merupakan langkah awal, kawah candradimuka sebagai tempat penempaan umat Islam sehingga menjadi pribadi yang bersih dan suci.

Justru setelah menjadi pribadi-pribadi yang sucilah diharapkan mampu mempraktikkan semua pelajaran selama Ramadhan pada bulan-bulan berikutnya. Nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, dan kepedulian seyogianya menjadi denyut nadi kehidupan umat Islam di sepanjang waktu.

Politik humanis

Sebegitu agungnya makna Idul Fitri maka seharusnya bisa menyentuh semua aspek kehidupan manusia termasuk politik. Sudah selayaknya bagi para elite politik di republik ini untuk menjadikan Idul Fitri sebagai momentum humanisasi politik. Meski kerap menampilkan berbagai hal yang buruk: intrik, kepalsuan, dan kecurangan, tetapi politik sebenarnya tidak harus tampil seperti itu.

Politik juga bisa tampil berwajah humanis, mengedepankan kepedulian dan kebersamaan sosial. Filsup Plato sendiri menekankan politik pada aspek kebaikan bersama (common goodness). Dalam bahasa agama (Islam) sesuai dengan makna kemaslahatan bersama (al-mashlahah al-ammah). Dengan demikian, politik semestinya diorientasikan untuk kebaikan bersama. Karena itu, Idul Fitri sebagai akhir dari ritual puasa yang membawa nilai- nilai kebaikan bersama itu seyogianya menjadi momentum untuk menampilkan politik secara lebih humanis dan manusiawi. Kedisiplinan, kejujuran, dan kepedulian akan sesama yang terpancar dari ibadah puasa semestinya juga terejewantahkan dalam praktik-praktik politik di negeri ini.

Seperti yang dapat kita saksikan bersama, pada saat Ramadhan ada kecenderungan dari para politisi atau calon-calon politisi (baca: caleg) memanfaatkan momentum Ramadhan untuk memperlihatkan kepedulian mereka akan sesama. Sebagian ada yang menyelenggarakan mudik gratis, ada pula yang membangun posko-posko bantuan untuk membantu para pemudik.

Tentu saja semua itu merupakan perbuatan baik karena jelas-jelas menunjukkan kepedulian para politisi terhadap nasib sesama. Masalahnya adalah apakah mereka melakukan itu hanya sekadar meraih simpati publik sehingga bersifat temporer, atau hanya napas kehidupan politik sesaat untuk mengabdi pada kepentingan bersama.


Jika pilihan kedua yang terjadi, tentu merupakan kabar baik bagi dunia politik di Indonesia. Bagaimanapun yang paling menentukan dalam politik adalah siapa yang menggunakannya (man behind the gun). Sedangkan politik itu sendiri hanyalah sebuah cara (means). Maka, kalau yang melakukan praktik-praktik politik adalah pribadi-pribadi fitri yang telah lulus dari proses penggodokan puasa, jelas politik akan berwajah humanis. Inilah hal terpenting dari momentum Idul Fitri bagi kehidupan politik di republik ini. ● 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar