|
Perbincangan soal subsidi
dan opsi kenaikan BBM kembali menghangat akhir-akhir ini menyusul tren
harga minyak dunia yang terus meningkat. Memanasnya tensi politik
regional di kawasan semenanjung Korea karena perseteruan Korut dan Korsel
membuat harga minyak mentah kini pada kisaran 93,45 dolar AS per barel di
pasar New York Mercantile dan naik rata-rata 0,2 persen per hari. Perang
Korea belum pecah, namun bullwhip efeknya sudah membuat harga minyak
mentah dunia menjadi liar.
Pemerintah kembali panik dan
dejavu demokrasi BBM pun dilontarkan ke ranah publik. Konsideran
pemerintah apakah memberikan subsidi ke sektor transportasi massal dengan
menaikkan harga BBM, atau membiarkan kondisi tetap seperti sekarang. Jika
mempertahankan status quo maka ongkosnya paling tidak adalah Rp 274,78
triliun pada tahun ini agar harga BBM tetap Rp 4.500 per liter padahal
harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 9.600 per liter.
Sebetulnya gonjang-ganjing
rencana mengurangi subsidi dan pada akhirnya akan menaikkan harga eceran
BBM adalah aplikasi dari teori telur dan ayam pemerintah. Siapa duluan
sudah tidak dapat dibedakan, rakyat duluan yang berkorban atau pemerintah
dulu. Namun, jika melihat gaya menjalankan pemerintahan yang penuh dengan
keglamouran seperti mobil dinas mewah, mampu membeli pesawat terbang,
gaji tinggi dan naik terus, fasilitas besar, jalan-jalan ke luar negeri
maka terlihat betapa kontrasnya dengan kehidupan rakyat. Hak dan
kewajiban antara rakyat dan pemerintah tidak dalam posisi berimbang.
Kewajiban pemerintah di sisi
lain untuk mengurusi rakyatnya yang terbengkelai di semua sektor, baik
sektor politik, sosial, ekonomi, hukum, pelayanan publik, pendidikan,
kesehatan, maupun infrastruktur dan lain-lain. Masih nyaring sebagian
rakyat berteriak karena haknya mendapatkan pelayanan publik sulit
didapatkan. Jika pun bisa didapatkan dengan effort yang tidak biasa
seperti memberikan kompensasi tertentu.
Dalam hal ini jika dari sisi
pemerintah juga balik berteriak karena beralibi bahwa dana pelayanan
publik itu tersedot untuk subsidi, maka fenomena inilah yang disebut
dengan politik telur dan ayam. Pemerintah enggan bersakit-sakit dulu dan
hendak mengalihkan beban itu ke rakyat, jadi rakyat yang 'dipaksa' atau
dikorbankan agar leisure pemerintah selama ini tidak berkurang.
Dalam politik kuota BBM
bersubsidi ini, satu sektor yang memiliki korelasi langsung dengan
meningkatnya pemakaian BBM adalah buruknya kuantitas dan kualitas
transportasi publik. Buruk infrastruktur jalan seperti rusak, berlubang
dan juga panjang tidak memadai. Pembuatan jalan-jalan baru praktis
berhenti karena persoalan pembebasan tanah yang belum ditemukan
solusinya.
Janji pemerintah sejak tahun
anggaran 2011 yang di atas awang-awang itu seperti membuat jalan kereta
api baru sepanjang 150 km, rehabilitasi 116 bandara dan membuat 14
bandara baru, tidak satu pun berhasil diwujudkan sampai 2012 akan
berakhir. Janji pembangunan jalan baru, penambahan panjang 4.005 km dan
pembuatan jembatan baru panjang 7.682 meter juga nol besar.
Di lain pihak, pemakaian BBM
tahun 2011 menjadi kian boros, pagu subsidi tembus secara nilai 102,8%
disebabkan volumenya melonjak menjadi 41,69 juta kiloliter. Pada tahun
2012 kuota BBM sudah dinaikkan menjadi 44,04 juta kiloliter dari pagu BBM
40 juta kiloliter. Pada tahun ini kuota ditingkatkan kembali menjadi 46
juta kiloliter dan naga-naganya harus dihitung ulang. Statistik pengguna
BBM itu ternyata dikonsumsi 55% oleh mobil pribadi, 40% dipakai motor,
hanya 3% dari transportasi umum dan 4% digunakan bus-bus umum.
Pemerintah harus memahami
mengapa mobil pribadi begitu banyak di jalanan sehingga membuat macet
luar biasa dan menyedot BBM demikian banyak. Negara ini sebetulnya tidak
memiliki populasi rakyat yang mayoritas kaya, mereka menggunakan mobil
pribadi karena keterpaksaan. Tidak ada pilihan akibat transportasi umum
tidak nyaman, tidak aman dengan seringnya kecelakaan lalu lintas malah di
beberapa daerah sama sekali tidak ada, dan yang terakhir ironisnya juga
mahal.
Tidak nyamannya transportasi
publik itu akibat kemacetan tiada berujung sampai sekarang ini. Pada
momentum long week-end, beberapa waktu lalu pun diwarnai dengan kemacetan
luar biasa pada hampir seluruh ruas jalan di Indonesia. Jakarta macet
parah, jalanan Bandung tidak bergerak, jalur Puncak praktis berhenti,
arah menuju Malang Jawa Timur juga merambat panjang puluhan kilometer.
Panas mesin mobil akhirnya merambat ke dalam kabin mobil, membuat
penumpang gelisah, sopir ikut resah, hilang kesabaran dan akhirnya memicu
kecelakaan.
Respon pemerintah atas
kondisi sosial yang carut marut inilah yang amat ditunggu-tunggu rakyat,
apakah konkrit yang dikerjakan pemerintah dalam bidang pembenahan
transportasi publik ini. Para pejabat dan wakil rakyat sering berkunjung
ke luar negeri, sama-sama menyaksikan bagaimana negara itu memiliki
transportasi publik yang nyaman, aman dan murah. Negara lain bisa mengapa
negara ini tidak bisa?
Politik ini mirip dengan
pola telur dan ayam, solusinya pemerintah harus mampu membuktikan diri
bahwa sudah ada pembenahan di sektor transportasi publik. Pangkas
sebagian anggaran yang tidak perlu di kementerian dan lembaga, ini
ditandai dengan dana idle
karena tidak terserap. Langkah berikutnya kurangi leisure, perlu
moratorium kenaikan gaji, berantas korupsi dan segera konkritkan sistem
transportasi publik yang benar-benar proven nyaman di kota model yang
dipilih.
Jika fasilitas transportasi
publik ini sudah ada, silahkan naikkan setinggi-tingginya harga BBM.
Itulah saat yang tepat membicarakan kembali harga BBM ketika rakyat sudah
tidak membutuhkannya lagi. ●
| 
Tidak ada komentar:
Posting Komentar