Akhirnya Mengaku Lanjutkan Pemberdayaan Keluarga

Akhirnya Mengaku Lanjutkan Pemberdayaan Keluarga Haryono Suyono  ;  Ketua Yayasan Damandiri; Mantan Menko Kesra dan Taskin MEDIA INDONESIA, 02 Oktober 2013

AKHIR bulan lalu BKKBN bekerja sama dengan beberapa lembaga donor internasional menggelar pertemuan besar-besaran untuk beberapa keperluan sekaligus. Salah satu yang terpenting adalah mengumumkan secara resmi hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang diselenggarakan BPS dan pengolahannya telah selesai. Kemudian disambung dengan pertemuan dengan komponen penting lainnya, termasuk dengan para bidan dari seluruh Indonesia yang merupakan ujung tombak bagi suksesnya program KB di Indonesia.

Pada acara pembukaannya, pertemuan penting itu menghadirkan tokoh-tokoh pemerintahan yang sangat penting dan bisa menjadi ukuran atas perhatian pemerintah yang tampak mulai naik.

Di samping itu, hadir ahliahli dari negara-negara maju serta lembaga-lembaga yang biasanya sangat kritis terhadap kemajuan program KB di Indonesia. Juga hadir tokohtokoh dari lembaga penelitian berbagai perguruan tinggi dan lembaga nonperguruan tinggi lain dari Tanah Air sendiri.

Umumnya mereka merasa prihatin dan setengah tidak percaya karena BKKBN selalu bersembunyi seakan-akan kemajuan program KB di Indonesia berada pada jalur yang benar dan tidak perlu pesimistis karena sedang menuju ke puncaknya yang menarik untuk menghasilkan bonus demografi yang menjanjikan.

Namun, barangkali para pemimpin bangsa seperti Wakil Presiden dan Menko Kesra telah mendapat informasi yang benar tentang keadaan yang diungkap melalui keluhan masyarakat, bahwa para pelaksana atau program KB seakan terabaikan. Atau setidaknya tidak diurus seperti di masa lalu dan akhirnya hampir pasti Kepala BPS atau Kepala BKKBN tidak melakukan intervensi agar hasil SDKI direvisi terlebih dulu sebelum disampaikan kepada Menko atau Wakil Presiden karena alasan apa pun.

Hasil-hasil survei itu secara mencolok membuka mata kita semua. Angka-angka SDKI membuka tabir kenapa angka pertumbuhan penduduk pada hasil sensus 2010 yang lalu menunjukkan kenaikan yang tinggi dan bisa dengan aman diperkirakan pertumbuhan d penduduk naik tajam.

Angka kelahiran tidak perlu `diperhalus' lagi sebagai `stagnan', padahal dalam keadaan sesungguhnya naik secara sistematis. Angka kematian ibu hamil dan anak-anak yang meningkat drastis memang mengurangi pertumbuhan `resmi' karena kelahiran yang meningkat `habis' lagi karena meninggal dunia masih sangat dini atau bahkan diikuti kematian ibu sekaligus. Akan tetapi, keadaan seperti ini tidak sehat karena kematian ibu dan anak akan segera dibenahi dan keber hasilannya jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan menurunkan tingkat kelahiran. Akibatnya, terjadi kenaikan pertumbuhan penduduk yang justru lebih tinggi.

Jumlah penduduk pada 2010 tidak 237 juta, tetapi seperti hasil survei koreksinya, yakni bisa mencapai sekitar 246 juta, dan ada sekitar 9 juta orang tidak terdeteksi karena alasan apa pun sehingga pertumbuhan penduduk tahunan jangan lagi disembunyikan pada angka 1,59%, tetapi lebih dari 1,6% atau bahkan mungkin saja sudah mencapai atau sedang bergerak mencapai sekitar 1,7%.

Oleh karena itu, perlu ditakutkan bahwa pertumbuhan penduduk dan tingkat kelahir an itu masih berada dalam tren yang masih meningkat karena usaha untuk revitalisasi program KB dan kesehatan masih dalam tingkat wacana, atau masih dalam proses pertemuan persiapan dan belum mendarat pada tingkat kabupaten, kota, kecamatan apalagi pada tingkat desa dan kampung.

Kegembiraan yang muncul adalah akhirnya pemerintah, yang diwakili oleh Kepala BKKBN, Kepala BPS, Menko Kesra dan akhirnya Wakil Presiden, mengakui bahwa keadaan bertambah gawat dan program KB dan kesehatan perlu direvitalisasi. Namun, perlu diingatkan bahwa revitalisasi kali ini bukan seperti terjadi pada 2000 atau pada 2006, yaitu mengembalikannya pada penanganan seperti pada 1970-an saat kesertaan KB masih nol.

Akan tetapi, harus dilakukan sebagai program pembangunan keluarga sejahtera seperti pada 1990-an dengan keterpaduan bersama program berbagai kementerian lainnya dan memaksa berbagai kementerian untuk memastikan programnya untuk mendukung norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Kalau ini tidak terjadi, pemerintah secara sistematis memang mau menaikkan pertumbuhan penduduk Indonesia dan mengantar kemiskinan dan kebodohan di Tanah Air tercinta ini dan bukan masa depan yang sejahtera seperti dicita-citakan. ●