|
Bagaimana Nasib Hak Menyatakan Pendapat DPR jika Gibran Mundur? Hanang
Septioyudho : Jurnalis Tirto.id |
TIRTO.ID, 12 November 2026
|
Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) RI menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari
120 anggota dewan terkait dugaan tidak terpenuhinya syarat Wakil Presiden
Gibran Rakabuming Raka. Namun, wacana Gibran mengundurkan diri dari jabatannya
memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan proses politik yang tengah
bergulir di parlemen. Usulan HMP tersebut
diterima pimpinan DPR dalam rapat di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR
RI, Saan Mustopa, dan dihadiri perwakilan dari delapan fraksi partai politik. Saan menyatakan pimpinan
DPR telah menerima usulan tersebut berdasarkan Pasal 211 ayat (1)
Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). "Kita telah menerima
usulan hak menyatakan pendapat (HMP) anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211
Ayat 1 Undang-Undang MD3," kata Saan dalam rapat tersebut. Saan menjelaskan, DPR
memiliki tiga hak pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD
1945, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Adapun
penggunaan HMP diatur lebih lanjut dalam Pasal 79 ayat (4) UU MD3. Berdasarkan data
pengusul, sebanyak 120 anggota DPR berasal dari delapan fraksi. Rinciannya,
14 anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, 19 anggota
NasDem, 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, dan 18 anggota Demokrat. Saan menyebut pembahasan
usulan tersebut akan dilanjutkan dalam Sidang Paripurna DPR pada Kamis
(12/11/2026). Namun, perkembangan
tersebut beriringan dengan wacana pengunduran diri Gibran kepada Presiden
Prabowo Subianto. Terkini, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyebut
bahwa Gibran sudah mengajukan mundur kepada Presiden Prabowo. "Betul," kata
Budi Arie, Rabu (11/11/2026). Apabila Gibran sudah
berhenti dari jabatannya, DPR menghadapi pertanyaan apakah HMP masih dapat
diteruskan atau justru kehilangan objek untuk diperiksa? Pengunduran Diri Tetap
Harus Ditindaklanjuti MPR Pakar Hukum Administrasi
Negara Universitas Gadjah Mada sekaligus Direktur Eksekutif Perkumpulan Studi
Hukum Pemerintahan dan Antikorupsi (PUSHAN), Oce Madril, menjelaskan bahwa
konstitusi tidak mengatur secara terperinci mekanisme pengunduran diri wakil
presiden. Namun, Pasal 8 ayat (2)
UUD 1945 mengatur kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.
Kondisi tersebut dapat terjadi karena wakil presiden diberhentikan ataupun
berhenti atas kehendaknya sendiri. Oce berpendapat, asas
umum pemerintahan dapat digunakan karena tidak terdapat ketentuan khusus
mengenai prosedur pengunduran diri wakil presiden. Pengunduran diri
disampaikan kepada pejabat yang lebih tinggi dalam hubungan pemerintahan. "Dalam hal wakil
presiden mengundurkan diri atau berhenti atas kehendak sendiri, maka terjadi
kekosongan jabatan wapres. Karena wakil presiden itu adalah pembantunya
presiden, maka surat pengunduran diri itu disampaikan kepada presiden,"
kata Oce saat dihubungi Tirto, Rabu (11/11/2026). Setelah menerima surat
tersebut, Presiden kemudian memberitahukannya kepada MPR agar mekanisme
pengisian kekosongan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD
1945 dapat dijalankan. Oce menegaskan,
penyampaian surat pengunduran diri tidak serta-merta mengakhiri status
seseorang sebagai wakil presiden. Menurutnya, diperlukan tindakan
konstitusional melalui forum MPR untuk menetapkan pemberhentian tersebut. "Jadi pengunduran
diri wakil presiden dengan menyampaikan surat itu tidak otomatis
memberhentikan dia dari jabatan. Perlu tindakan konstitusional dari MPR untuk
bersidang dan memberhentikan secara resmi wakil presiden," ujarnya. Dengan demikian, Oce
berpandangan, status pemberhentian Gibran baru dianggap resmi setelah MPR
mengambil keputusan melalui sidang paripurna berdasarkan surat pengunduran
dirinya. “Menurut konstitusi,
mengisi kekosongan jabatan wakil presiden itu dilakukan paling lama 60 hari
oleh MPR, dengan cara presiden mengajukan dua calon, setelah MPR memutuskan
atau memilih wakil presiden yang baru, maka MPR menetapkan wakil presiden
terpilih, itulah nanti yang akan melanjutkan masa jabatan wakil presiden
sampai 2029.” terang Oce. HMP Dinilai Kehilangan
Objek jika Gibran Berhenti Mengenai kelanjutan HMP,
Oce berpandangan proses tersebut tidak lagi relevan apabila Gibran telah
berhenti dan pemberhentiannya ditetapkan secara resmi oleh MPR. Menurut Oce, substansi
usulan HMP yang berkembang saat ini adalah dugaan bahwa Gibran tidak lagi
memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Apabila yang bersangkutan sudah
tidak lagi menduduki jabatan tersebut, objek yang hendak diperiksa melalui
mekanisme HMP dinilai telah hilang. "Kalau wakil
presiden sudah mengundurkan diri maka tidak relevan lagi digunakan Hak
Menyatakan Pendapat. Karena objeknya sudah hilang. Kan objeknya adalah dugaan
wakil presiden tidak memenuhi syarat," kata Oce. Ia menambahkan, tujuan
akhir penggunaan HMP dalam perkara tersebut adalah proses pemberhentian wakil
presiden. Oleh karena itu, apabila Gibran telah berhenti atas kehendaknya
sendiri dan pemberhentiannya sudah ditetapkan MPR, maka tidak diperlukan lagi
proses pemakzulan. “Kalau wakil presidennya
sudah mundur dan sudah diberhentikan oleh MPR karena alasan kehendak sendiri,
maka tidak diperlukan lagi HMP, tidak diperlukan lagi proses-proses
berikutnya untuk memakzulkan yang bersangkutan, yang diperlukan adalah
mengisi kekosongan jabatan wakil presiden,” tutur Oce Madril. Terkait mekanisme
tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah,
mengatakan, konstitusi tidak mengenal istilah mengundurkan diri, melainkan
berhenti dari jabatan presiden atau wakil presiden. "Dalam terminologi
konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak mengenal istilah mundur,
yang ada itu berhenti," kata pria yang karib disapa Castro itu kepada
Tirto, Rabu (11/11/2026). Castro menilai publik
perlu mendapatkan kepastian mengenai pernyataan langsung Gibran dan alasan di
balik keputusan berhenti tersebut. Ia juga mencontohkan pengalaman Presiden
Soeharto pada 1998 yang menyatakan berhenti dari jabatannya. “Kalau kita belajar dari
pengalaman Soeharto 1998, dia tidak bilang mundur kan? Dia bilang berhenti
sebagai presiden,” ujar Castro. Menurut Castro, apabila
keputusan itu berkaitan dengan dua putusan lembaga peradilan mengenai
persoalan dokumen pendidikan Gibran, langkah tersebut dapat dipandang sebagai
bentuk tanggung jawab terhadap konstitusi. Castro juga mengkritik
DPR yang dinilainya terlalu lamban memulai proses pemakzulan setelah putusan
MK dan MA terbit. Menurutnya, kedua putusan tersebut seharusnya menjadi dasar
bagi partai politik di parlemen untuk segera memulai proses konstitusional. "Harusnya memang
sejak awal, bahkan sejak putusan MK, teman-teman partai-partai politik ini
harusnya sudah mulai proses pemakzulan dong. Jadi tidak perlu lagi ada
pansus, ada angket. Mau menyelidiki apa? Mau melacak soal apa? Mau mencari
informasi apa? Semuanya sudah disediakan oleh pengadilan," ujarnya. Castro menilai proses
pemakzulan seharusnya dilakukan untuk mengonfirmasi dugaan bahwa Gibran tidak
lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7A UUD 1945. Namun, apabila Gibran lebih dahulu berhenti sebelum proses tersebut
berjalan, menurutnya, tidak ada lagi persoalan pemberhentian yang perlu
diproses DPR. "Kalau kemudian
pemakzulan sudah mulai dilakukan, kemudian ujug-ujug Gibran berhenti sebagai
wakil presiden, apalagi yang mau dipersoalkan begitu?" ujarnya. Selain persoalan nasib
HMP oleh DPR, Castro juga menyoroti perkara Gibran di Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN). Menurutnya, perkara tersebut telah kehilangan objek karena
surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek sengketa telah dibatalkan
oleh MA. “Kalau di PTUN itu satu
kan sudah kehilangan objek. Objeknya kan surat keterangan dan itu sudah
dinyatakan batal demi hukum alias dianggap tidak pernah ada sejak dari awal
atau ex tunc oleh Mahkamah Agung,” ucapnya. Ia berpandangan putusan
MA yang berlaku surut atau ex tunc itu membuat keputusan administrasi yang
menjadi objek sengketa tidak lagi memiliki dasar keberlakuan. Karena itu,
PTUN semestinya mengikuti putusan MA dalam memeriksa perkara tersebut. “Jadi, apa lagi yang mau
diuji kalau objeknya sudah tidak ada? Kan lucu. Kalau perkara tetap
berlanjut, PTUN seharusnya mengacu pada putusan Mahkamah Agung. Putusan PTUN
harus tegak lurus dengan putusan MA. Jadi, percuma saja perkara itu
dilanjutkan di PTUN,” pungkas Castro. Respons DPR soal Nasib
HMP Anggota Komisi III DPR RI
dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, menilai pengunduran
diri Gibran tidak seharusnya menghentikan proses HMP. Menurutnya, HMP
merupakan hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam UU MD3. "Kalau Gibran
mengundurkan diri, menurut saya HMP tetap berjalan. Sebab, HMP ini merupakan
hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam UU MD3. Substansi HMP yang
diajukan pun adalah untuk menyatakan pendapat atas dugaan Wakil Presiden
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden," kata Abdullah kepada
Tirto, Rabu (11/11/2026). Ia menyebut 120 anggota
DPR dari delapan fraksi telah mengajukan HMP, dan proses tersebut merupakan
bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional parlemen sekaligus penyampaian
aspirasi masyarakat. “Hari ini, 120 anggota
DPR dari delapan fraksi telah mengajukan HMP, dan tentunya akan berlanjut ke
Mahkamah Konstitusi (MK),” ucapnya. Bagi Abdullah, pengajuan
HMP juga menjadi momentum untuk mengembalikan praktik politik yang beretika
dan bermartabat dalam kehidupan demokrasi. “Ini juga menjadi
momentum untuk mengembalikan praktik politik yang beretika dan bermartabat
dalam kehidupan demokrasi,” ujar Abdullah. Di sisi lain, Sekretaris
Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, memastikan proses politik terkait
HMP tetap berjalan meskipun Gibran berupaya menempuh jalur hukum melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Herman, upaya
Gibran membela diri melalui jalur hukum merupakan hak setiap warga negara.
Namun, proses tersebut tidak serta-merta menghentikan pembicaraan politik di
DPR. "Semua menjadi hak
warga negara. Kalau untuk membela diri kan itu memang hak seluruh warga
negara. Tapi saya kira pembicaraan di DPR sekarang memang fokus dalam proses
politik," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu
(11/11/2026). Meski demikian, Herman
menyebut usulan HMP belum masuk agenda resmi DPR karena belum ada rapat Badan
Musyawarah (Bamus) yang menjadwalkan pembahasannya. Ia menilai penggunaan HMP
memerlukan kesamaan pandangan antarfraksi karena memiliki konsekuensi
konstitusional yang serius. Herman juga belum bersedia mengungkapkan
keputusan akhir Fraksi Demokrat terkait usulan tersebut. "Untuk hal yang
seserius ini kan butuh satu kesamaan cara pandang, kesamaan pendapat. Dan
tentu kita harus melihat langkah-langkah politik apa yang harus dilakukan
bersama," ujarnya. Herman juga mengingatkan
agar dinamika politik yang berkembang tidak mengganggu agenda pembangunan
pemerintah. Menurutnya, persoalan hukum terkait ijazah Gibran perlu diselesaikan
melalui koridor hukum sembari menjaga stabilitas nasional. Sementara itu, Fraksi PDI
Perjuangan (PDIP) telah menyatakan kesepakatan untuk menggunakan HMP. Ketua
Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, mengatakan keputusan tersebut diambil dalam
rapat pleno fraksi pada Rabu (11/11/2026). Rapat itu dihadiri 102
dari total 110 anggota Fraksi PDIP. Setelah bertukar pandangan, seluruh
peserta rapat sepakat membawa persoalan tersebut melalui jalur konstitusi
dengan menggunakan HMP. "Kami bertukar
pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan
konstitusi. Kami tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan
menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan
pendapat," kata Utut. Utut menyebut fraksinya
telah menyiapkan sejumlah poin pertimbangan yang merujuk pada Pasal 77B.
Namun, ia belum memastikan kapan keputusan tersebut akan disampaikan secara
formal kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme parlemen. Dengan demikian,
kelanjutan HMP masih menghadapi dua persoalan berbeda. Di satu sisi, terdapat
perdebatan hukum mengenai apakah pengunduran diri Gibran dapat menghilangkan
objek pemeriksaan. ● Sumber :
https://tirto.id/bagaimana-nasib-hak-menyatakan-pendapat-dpr-jika-gibran-mundur-idGA
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar