|
Benarkah Status Bencana Nasional Bisa Membebaskan Konglomerat dari
Jerat Hukum Kebakaran Hutan? Satrio Arismunandar : Jurnalis dan Penulis SATUPENA. |
ORBIT INDONESIA, 30 Oktober 2026
|
Ada anggapan bahwa jika
kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
ditetapkan sebagai bencana nasional, perusahaan-perusahaan besar atau
konglomerat yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan bisa terlepas dari
ancaman hukuman. Anggapan ini perlu
diluruskan. Sebab, penetapan status bencana nasional dan penegakan hukum merupakan dua hal yang berbeda.
Keduanya memiliki tujuan, dasar hukum, dan konsekuensi masing-masing. Tidak ada ketentuan hukum
yang menyatakan bahwa penetapan karhutla sebagai bencana nasional otomatis
menghapus tanggung jawab pidana maupun perdata perusahaan yang terbukti
menyebabkan kebakaran. Status bencana nasional bukanlah bentuk pengampunan
hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran lingkungan. Untuk memahami persoalan
ini, kita perlu membedakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penetapan
status bencana dan apa yang dimaksud dengan penegakan hukum. Status Bencana Mengatur
Cara Negara Menangani Keadaan Darurat Penetapan status bencana
merupakan keputusan administratif pemerintah untuk menentukan skala dan
mekanisme penanganan suatu peristiwa. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah memiliki kewenangan menetapkan
status dan tingkatan bencana berdasarkan sejumlah indikator. Indikator tersebut antara
lain jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana,
luas wilayah terdampak, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Jika karhutla ditetapkan
sebagai bencana nasional, konsekuensi utamanya adalah meningkatnya peran
pemerintah pusat dalam penanganan keadaan darurat. Negara dapat
mengoordinasikan kementerian dan lembaga, mengerahkan personel serta
peralatan, menyediakan dukungan anggaran, mempercepat pemadaman api,
mengevakuasi masyarakat, menangani korban, dan melakukan pemulihan
lingkungan. Dengan kata lain, status
bencana nasional menjawab pertanyaan: seberapa besar skala keadaan darurat
yang sedang dihadapi dan bagaimana negara harus mengerahkan sumber dayanya
untuk mengatasinya? Penetapan tersebut tidak
dimaksudkan untuk menentukan siapa yang bersalah atas terjadinya bencana. Ia
juga bukan keputusan pengadilan dan tidak menentukan apakah seseorang atau
perusahaan harus dibebaskan dari tanggung jawab hukum. Penegakan Hukum Menentukan Siapa yang Bertanggung
Jawab Penegakan hukum memiliki
tujuan yang berbeda. Proses ini bertujuan mengungkap penyebab kebakaran,
menemukan pihak yang bertanggung jawab, mengumpulkan bukti, dan menentukan
apakah terdapat pelanggaran hukum. Dalam kasus karhutla,
aparat harus menyelidiki berbagai kemungkinan. Apakah kebakaran disebabkan
faktor alam? Apakah terjadi karena aktivitas manusia? Apakah ada pembukaan
lahan dengan cara membakar? Atau apakah kebakaran meluas karena pihak yang
memiliki kewajiban mencegah dan mengendalikan api lalai menjalankan tanggung
jawabnya? Jika ditemukan bukti yang
memenuhi unsur tindak pidana, individu maupun korporasi dapat diproses sesuai
ketentuan hukum. Perusahaan juga dapat menghadapi gugatan perdata, kewajiban
membayar ganti rugi, pemulihan lingkungan, serta sanksi administratif seperti
pembekuan atau pencabutan izin. Dengan demikian,
penegakan hukum menjawab pertanyaan yang sama sekali berbeda: siapa yang
menyebabkan atau bertanggung jawab atas kebakaran, apakah terjadi pelanggaran
hukum, dan apa konsekuensi yang harus ditanggung? Perbedaan ini penting.
Pemerintah dapat menetapkan suatu peristiwa sebagai bencana nasional tanpa
harus menunggu proses hukum selesai. Sebaliknya, aparat penegak hukum dapat
menyelidiki dugaan tindak pidana lingkungan tanpa harus menunggu pemerintah
menetapkan status bencana. Keduanya dapat berjalan
bersamaan. Bencana Nasional Tidak
Menghentikan Proses Hukum Bayangkan sebuah kawasan
hutan dan perkebunan terbakar dalam skala sangat luas. Asap menyelimuti
beberapa provinsi, aktivitas penerbangan terganggu, ribuan warga terdampak,
dan fasilitas kesehatan kewalahan menangani gangguan pernapasan. Pemerintah kemudian
menetapkan karhutla tersebut sebagai bencana nasional. Keputusan itu
memungkinkan negara mengerahkan sumber daya secara lebih luas untuk
memadamkan api, menangani korban, melindungi masyarakat, dan memulihkan
wilayah terdampak. Namun, pada saat yang
sama, polisi dan aparat terkait tetap dapat menyelidiki penyebab kebakaran.
Jika ditemukan indikasi bahwa perusahaan tertentu membuka lahan dengan cara
membakar atau lalai menjalankan kewajiban pengendalian kebakaran, perusahaan
tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Bahkan, jika penyelidikan
sudah berjalan sebelum penetapan status bencana nasional, tidak ada alasan
otomatis untuk menghentikannya hanya karena status tersebut berubah. Dalam situasi seperti
ini, negara menjalankan dua fungsi sekaligus. Pemerintah dan lembaga
penanggulangan bencana menangani keadaan darurat, sedangkan aparat penegak
hukum mengusut penyebab kebakaran dan kemungkinan pelanggaran yang terjadi. Jadi, tidak ada
pertentangan antara penanganan bencana dan penegakan hukum. Keduanya justru
harus saling melengkapi. Sejumlah Instrumen Hukum
Dapat Menjerat Perusahaan Dalam kasus kebakaran
hutan, terdapat beberapa instrumen hukum yang dapat digunakan untuk meminta
pertanggungjawaban perusahaan. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana
telah diubah, secara tegas melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.
Pasal 69 ayat (1) huruf h melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan
dengan cara tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenai sanksi
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 108. Pertanggungjawaban tidak
selalu berhenti pada individu yang berada di lapangan. Apabila unsur-unsur
tindak pidana korporasi terpenuhi, perusahaan dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana. Pengurus atau pihak yang memberikan perintah juga
dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan keterlibatannya. Artinya, perusahaan tidak
serta-merta dapat melepaskan diri dengan alasan bahwa pembakaran dilakukan
oleh pekerja, kontraktor, atau pihak lain yang berada di lapangan. Aparat
harus menelusuri hubungan antara tindakan tersebut dan kegiatan perusahaan,
termasuk siapa yang memerintahkan, mengetahui, membiarkan, atau memperoleh
manfaat dari perbuatan itu. Selain pidana, perusahaan
dapat menghadapi gugatan perdata dan sanksi administratif. Salah satu ketentuan
penting adalah Pasal 88 UU Lingkungan Hidup yang mengatur prinsip tanggung
jawab mutlak atau strict liability. Prinsip ini memungkinkan pihak yang
kegiatan usahanya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup
dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul tanpa harus membuktikan
unsur kesalahan, sepanjang persyaratan penerapannya terpenuhi. Namun, prinsip strict
liability perlu dipahami secara tepat. Ketentuan ini terutama berkaitan
dengan pertanggungjawaban perdata dan ganti rugi. Ia bukan berarti setiap
perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar otomatis terbukti melakukan
tindak pidana. Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan
Hutan juga mengatur tanggung jawab pemegang hak atau izin
pemanfaatan hutan atas terjadinya
kebakaran di wilayah kerjanya. Tanggung jawab tersebut dapat mencakup aspek
pidana, perdata, ganti rugi, dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian,
perangkat hukum untuk menindak
perusahaan yang terbukti melanggar sebenarnya tersedia. Persoalannya adalah
bagaimana ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten. Kebakaran di Wilayah
Konsesi Bukan Otomatis Bukti Kesalahan Perusahaan Meskipun perusahaan dapat
dimintai pertanggungjawaban, proses hukum tetap harus memperhatikan prinsip
pembuktian. Kebakaran yang terjadi di
wilayah konsesi perusahaan tidak serta-merta membuktikan bahwa perusahaan
sengaja membakar hutan. Aparat harus mengungkap penyebab kebakaran, hubungan
antara kegiatan perusahaan dan peristiwa tersebut, serta ada atau tidaknya unsur
kesengajaan maupun kelalaian yang memenuhi ketentuan hukum. Bisa saja kebakaran
berasal dari luar wilayah konsesi, kemudian merambat masuk. Bisa pula terjadi
karena faktor alam. Namun, kemungkinan tersebut harus diuji melalui
penyelidikan dan bukti ilmiah, bukan sekadar dijadikan alasan untuk
menghindari tanggung jawab. Sebaliknya, perusahaan
yang memiliki kewajiban mencegah dan mengendalikan kebakaran juga tidak dapat
begitu saja menghindar dari tanggung jawab apabila terbukti lalai menjalankan
kewajibannya. Karena itu, penting
membedakan antara perusahaan yang sekadar wilayah konsesinya terbakar,
perusahaan yang diduga lalai, dan perusahaan yang terbukti melakukan tindak
pidana pembakaran. Ketiganya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Prinsip praduga tak
bersalah tetap berlaku. Perusahaan atau pengurus yang masih dalam proses
penyelidikan maupun penyidikan belum dapat disebut sebagai pihak yang
terbukti bersalah. Penentuan kesalahan pidana tetap menjadi kewenangan
pengadilan. Kekhawatiran Publik:
Persoalannya Bukan Status Bencana, Melainkan Konsistensi Penegakan Hukum Jika secara hukum status
bencana nasional tidak membebaskan perusahaan dari tanggung jawab, dari mana
muncul kekhawatiran bahwa konglomerat bisa lolos dari jerat hukum? Kekhawatiran itu lebih
berkaitan dengan kemungkinan lemahnya penegakan hukum dalam praktik, bukan
karena adanya kekebalan hukum yang diberikan oleh status bencana nasional. Ketika kebakaran terjadi
dalam skala besar, perhatian dan sumber daya pemerintah tentu terserap untuk
menangani keadaan darurat. Pemadaman api, evakuasi, pelayanan kesehatan,
distribusi bantuan, dan pemulihan wilayah menjadi prioritas mendesak. Dalam situasi seperti
itu, pengusutan penyebab kebakaran berisiko tidak memperoleh perhatian yang
sama apabila tidak ada pengawasan dan koordinasi yang kuat. Penyelidikan bisa
berjalan lambat, pengumpulan bukti menghadapi kendala, atau
pertanggungjawaban perusahaan hanya berhenti pada sanksi administratif. Namun, semua itu
merupakan persoalan pelaksanaan dan konsistensi penegakan hukum. Bukan
konsekuensi hukum dari penetapan status bencana nasional. Justru, ketika dampak
kebakaran begitu luas, kepentingan publik menuntut penyelidikan yang lebih
serius. Pemerintah perlu memastikan bahwa penanganan darurat tidak menggeser
kewajiban mengungkap penyebab bencana dan meminta pertanggungjawaban pihak
yang terbukti melanggar. Penegakan Hukum Harus
Berjalan Seiring dengan Pemulihan Lingkungan Bahwa penetapan status
bencana nasional tidak menghapus tanggung jawab perusahaan juga tercermin
dari langkah penegakan hukum pemerintah. Dalam keterangan
Kementerian Kehutanan pada 29 Oktober 2026, pemerintah menyebut telah
menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 perusahaan, termasuk pembekuan
atau pencabutan izin dan kewajiban pemulihan ekosistem. Kementerian juga
menyampaikan bahwa 120 subjek hukum, baik individu maupun korporasi, sedang
berada dalam proses penanganan pidana dengan tahapan yang berbeda-beda. Angka-angka tersebut
perlu dibaca secara cermat. Perusahaan yang dikenai sanksi administratif
belum tentu telah dinyatakan bersalah secara pidana. Demikian pula, pihak
yang masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan belum dapat disebut
sebagai pelaku yang terbukti bersalah. Namun, data tersebut
menunjukkan bahwa penanganan karhutla dapat mencakup beberapa jalur
pertanggungjawaban sekaligus: administratif, perdata, dan pidana. Ketiganya
memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi. Sanksi administratif
dapat membatasi atau menghentikan kegiatan usaha yang melanggar. Gugatan
perdata dapat menuntut ganti rugi dan pemulihan kerusakan lingkungan.
Sementara itu, proses pidana bertujuan meminta pertanggungjawaban atas
perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Pemulihan lingkungan juga
tidak boleh diabaikan. Memadamkan api tidak otomatis mengembalikan fungsi
ekologis hutan yang telah rusak. Perusahaan yang terbukti bertanggung jawab
perlu menjalankan kewajiban pemulihan sesuai ketentuan hukum. Jangan Sampai Status
Bencana Menutupi Akar Persoalan Dengan demikian,
persoalan sebenarnya bukan apakah penetapan karhutla sebagai bencana nasional
dapat membebaskan konglomerat dari hukuman. Secara hukum, tidak ada dasar
untuk menyimpulkan demikian. Pertanyaan yang lebih
penting adalah apakah pemerintah dan aparat penegak hukum benar-benar
konsisten mengusut penyebab kebakaran, termasuk apabila ditemukan
keterlibatan perusahaan besar atau pemilik modal di belakangnya. Publik perlu mengawasi
dua hal sekaligus. Pertama, apakah negara mampu melindungi masyarakat,
memadamkan api, menangani korban, dan memulihkan lingkungan. Kedua, apakah
aparat mampu mengungkap penyebab kebakaran dan menindak pihak yang terbukti
melanggar hukum, tanpa membedakan
besar-kecilnya perusahaan atau kekuatan ekonomi pemiliknya. Status bencana nasional
seharusnya memperkuat mobilisasi negara untuk melindungi masyarakat dan
memulihkan lingkungan, bukan menjadi alasan untuk mengendurkan penegakan
hukum. Penanganan karhutla tidak
cukup hanya dengan memadamkan api, membagikan masker, mengevakuasi warga, dan
memulihkan lahan yang terbakar. Negara juga harus memastikan bahwa pihak yang
terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan tidak lolos dari tanggung jawabnya. Pada akhirnya,
keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari seberapa cepat api
dipadamkan atau seberapa besar anggaran yang dikerahkan. Keberhasilan juga
harus diukur dari kemampuan negara mengungkap penyebab kebakaran, menegakkan
hukum secara adil, dan mencegah peristiwa serupa terulang. Bencana boleh berstatus nasional, tetapi tanggung
jawab hukum pelakunya tidak boleh ikut menguap bersama asap kebakaran. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar