Minggu, 08 November 2026

 

Francesca Albanese: Dewan Perdamaian Bukan Solusi Palestina

Friski Riana :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN,  01 November 2026

 

 

 

·      Francesca Albanese dalam berbagai laporan menyebut Israel melakukan genosida di Palestina.

 

·      Ia menyarankan masyarakat Indonesia memboikot produk Israel dan pendukungnya.

 

·      Francesca menilai Dewan Perdamaian menjauhkan solusi perdamaian di Palestina.

 

MENGALAMI jet lag setelah belasan jam terbang ke Jakarta, Francesca Albanese tetap antusias menceritakan pengalamannya tinggal di Indonesia pada 2015-2021. Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk wilayah pendudukan Palestina itu mengaku telah mencicipi berbagai sajian kuliner, seperti nasi goreng, rendang, tempe, dan tumis bunga pepaya. “Saya suka makanan pedas,” kata perempuan asal Italia itu ketika ditemui selepas menjadi pembicara dalam The 5th World Conference on Creative Economy (WCCE) di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Ia pun masih ingat pernah memberikan kesempatan wawancara kepada Tempo pada September 2025.

 

Agenda Albanese di Indonesia cukup padat. Sehari sebelumnya, ia menghadiri acara Amnesty International di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, dan berdiskusi dengan sejumlah wartawan dan pegiat hak asasi manusia. Setelah menghadiri acara WCCE, ia terbang ke Bali untuk berbicara dalam Ubud Writers & Readers Festival 2026.

 

Selain berdiskusi, Albanese membedah karya terbarunya, When the World Sleeps: Stories, Words, and Wounds of Palestine. Buku itu memotret kehidupan warga Palestina di bawah pendudukan Israel.

 

Sikap Albanese yang lantang bersuara menentang genosida rakyat Palestina membuat ia mendapat berbagai tekanan. Pemerintah Amerika Serikat melarangnya masuk ke negara itu. Asetnya pun dibekukan sejak Juli 2025 setelah ia merilis laporan yang menyebutkan puluhan korporasi Amerika dan Eropa berperan dalam serangan Israel ke Palestina. “Saya juga diancam dibunuh,” ujarnya.

 

Kepada jurnalis Tempo, Savero Aristia Wienanto, Yosea Arga, Krisna Adhi Pradipta, Friski Riana, dan Erwan Hermawan, serta fotografer Tony Hartawan, Albanese menjelaskan dampak Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang didirikan Presiden Amerika Donald Trump. Ia juga membeberkan kondisi rakyat Palestina dan solusi mengakhiri genosida di wilayah itu.

 

Setelah merilis laporan tentang genosida di Gaza, apa selanjutnya?

 

Saya berusaha menyusun laporan yang semaksimal mungkin bermakna. PBB adalah organisasi yang bertugas menjaga perdamaian dan stabilitas, menghormati hak asasi manusia, serta mendorong pembangunan. Namun persoalan ini jauh lebih besar daripada apa yang bisa dicapai seorang pelapor khusus.

 

Seperti apa laporan yang bermakna itu?

 

Kita tidak mungkin membayangkan upaya menjaga perdamaian tanpa membawa Israel, yang kini menjadi ancaman bagi stabilitas internasional, kembali ke dalam kerangka perdamaian internasional. Dalam satu tahun, Israel telah mengebom dan menyerang masyarakat di delapan negara. Israel harus dikembalikan ke dalam batas-batas hukum internasional.

 

Laporan yang Anda rilis menyimpulkan tindakan Israel terhadap Palestina merupakan genosida. Apa artinya?

 

Konvensi Genosida pada 1948 menyebut genosida sebagai tindakan yang menghancurkan keseluruhan atau sebagian dari suatu kelompok sebagai kelompok itu sendiri. Genosida mencakup melakukan pembunuhan, menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat, serta menciptakan kondisi yang sengaja dirancang untuk menghancurkan kelompok tersebut. Jika seseorang menjadi target bukan karena hal yang ia lakukan, melainkan karena siapa dirinya, lalu dibunuh, dibuat kelaparan, dilukai hingga cacat, atau disiksa karena ia orang Palestina, itulah genosida.

 

Ada yang menganggap apa yang terjadi di Palestina bukan genosida, melainkan konflik….

 

Istilah konflik membuat orang berpikir ada dua pihak yang berhadapan dan bertikai. Padahal Israel adalah kekuatan pendudukan. Sebagai pihak yang menduduki wilayah secara ilegal, Israel dapat menjalankan administrasi dan penegakan hukum. Israel harus bertindak sesuai dengan hukum internasional, tapi mereka tak melakukannya. Sebaliknya, Israel menjalankan pembersihan etnis.

 

Anda juga melaporkan genosida terhadap para jurnalis di Gaza….

 

Seperti yang saya dokumentasikan dalam laporan terakhir, “Truth Under the Rubble in Gaza”, Israel dengan sengaja menargetkan dan membunuh hampir 300 jurnalis di Gaza dan 700 anggota keluarga mereka serta menahan 100 jurnalis dan banyak di antaranya disiksa. Sebanyak 400 jurnalis lain terluka. Seluruh infrastruktur media di Gaza telah dihancurkan.

 

Israel juga menjalankan propaganda?

 

Israel menggunakan sensor dan merekayasa berita palsu. Kemudian media Barat mereproduksi berita-berita tersebut. Jadi telah terjadi hasutan untuk melakukan genosida di media Israel, yang kemudian diperkuat media Barat. Hal pertama dan terutama yang perlu dilakukan para jurnalis adalah mengecam kondisi tersebut.

 

Apa yang bisa dilakukan kelompok masyarakat sipil untuk membantu rakyat Palestina?

 

Kelompok masyarakat sipil perlu memberikan informasi kepada khalayak luas. Mereka perlu mendorong masyarakat merasa menjadi bagian dari perjuangan yang sama. Perjuangan untuk kesetaraan dan hak asasi manusia di Indonesia tak berbeda dengan di Palestina. Kita perlu memahami situasi yang terjadi dan mempelajari berbagai kemungkinan untuk melawannya.

 

Anda menyarankan memboikot produk Israel dan perusahaan yang mendukungnya. Apa itu efektif?

 

Negara-negara harus memutus semua hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan Israel. Dunia usaha tidak boleh mengambil keuntungan dari kerja sama dengan Israel ataupun perusahaan-perusahaan negara itu. Setiap individu juga perlu melakukan boikot. Ada satu kontribusi lain yang juga diperlukan, yaitu menuntut pertanggungjawaban. Tidak boleh ada ruang bagi genosida Palestina.

 

Tapi itu efektif membawa perubahan?

 

Tentu saja. Gerakan boikot sangat penting karena akan merusak rezim apartheid Israel, sebagaimana yang terjadi di Afrika Selatan. Dulu ada gerakan solidaritas global yang memboikot produk-produk Afrika Selatan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memboikot produk-produk Israel dan pendukungnya.

 

Israel tidak diam melihat gerakan boikot….

 

Israel menghabiskan ratusan juta dolar untuk menghancurkan gerakan BDS (Boycott, Divestment, and Sanctions), mencegah gerakan tersebut beroperasi, mengesahkan undang-undang anti-BDS, mengkriminalisasi BDS, serta menekan berbagai negara agar menuntut secara hukum orang-orang yang terlibat dalam aktivisme BDS.

 

Apa saja produk yang perlu diboikot?

 

Bukan wewenang saya untuk menyebutkannya satu per satu. Saya telah menulis laporan yang memuat 45 perusahaan dan menegaskan bahwa daftar tersebut tidak mencakup semuanya. Laporan itu menjelaskan bagaimana perekonomian Israel beroperasi. Israel memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanah mereka, lalu menggantinya dengan koloni dan pemukim. Ada berbagai perusahaan yang terhubung dengan praktik tersebut. BDS memiliki daftar lengkap perusahaan yang perlu diboikot.

 

Bagaimana Anda melihat gerakan boikot di Indonesia?

 

Masyarakat Indonesia belum cukup mengenal daftar boikot, divestasi, dan sanksi yang disusun BDS. Daftar itu mencakup berbagai merek, dari Volvo, Hyundai, Caterpillar, Zara, McDonald's, hingga Carrefour. Karena itu, kampanye yang berkelanjutan perlu dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang tercantum dalam daftar BDS.

 

Anda mengkritik Presiden Donald Trump yang membentuk Board of Peace. Mengapa?

 

Board of Peace tidak mengubah apa pun. Keberadaan Dewan Perdamaian justru menjadi jalan memutar yang menjauhkan kita dari solusi. Kita sudah memiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengapa harus membentuk mekanisme terpisah? Trump sendiri telah mengatakan tidak ada pengakuan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka.

 

Anda melihat motif lain pendirian Board of Peace?

 

Amerika memelintir dan memaksa sistem internasional tunduk pada kehendaknya. Saya tak yakin dialog dalam kerangka Dewan Perdamaian dapat menyelesaikan persoalan Palestina. Trump jelas ingin membongkar sistem internasional, dimulai dengan melumpuhkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Tindakan itu diperluas kepada siapa pun, seperti para pemegang mandat prosedur khusus PBB, juga mereka yang kritis terhadap Israel dan Amerika.

 

Apa risiko bagi Indonesia yang bergabung sebagai anggota Board of Peace?

 

Saya tidak meragukan niat baik Indonesia. Namun ada risiko: dukungan yang selama ini konsisten diberikan Indonesia kepada rakyat Palestina akan berubah. Saya meminta masyarakat Indonesia menempatkan diri pada posisi rakyat Palestina. Mereka telah dan masih mengalami genosida. Setiap solusi yang menyerahkan keputusan mengenai Gaza kepada Israel tidak sejalan dengan hukum internasional.

 

Dengan risiko itu, Indonesia sebaiknya meninggalkan Board of Peace?

 

Rekomendasi yang akan saya berikan: Dewan Perdamaian dibubarkan sepenuhnya karena bertentangan dengan hukum internasional. Apa yang telah dicapai Dewan Perdamaian untuk mencegah pembunuhan rakyat Palestina? Menyetop pengeboman Gaza, mencegah kelaparan dan perpecahan rakyat Palestina, atau memungkinkan masuknya makanan dan pasokan medis? Dewan Perdamaian bukan bagian dari solusi (menghentikan genosida) Palestina. Sudah sangat jelas apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan situasi di Palestina.

 

Apa solusi bagi Palestina?

 

Satu-satunya keputusan yang dapat diambil Israel adalah menarik diri dari wilayah pendudukan Palestina. Selama puluhan tahun, Israel melakukan kejahatan demi kejahatan di Gaza ataupun di wilayah pendudukan Palestina lain. Solusi apa pun yang melibatkan Israel sebagai pihak penentu malah menjadi persoalan tersendiri. Ini bukan soal negosiasi, melainkan tentang mengakhiri genosida.

 

Presiden Prabowo Subianto menyebut solusi dua negara sebagai penyelesaian yang tepat....

 

Banyak orang memikirkan solusi dalam kerangka pembentukan dua negara. Namun apa pun solusi politik yang diajukan tidak akan bisa terwujud sebelum Israel mengakhiri pendudukannya. Israel harus mematuhi advisory opinion atau pendapat hukum Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024, yang memerintahkan penarikan pasukan mereka, membongkar permukiman, dan menghentikan eksploitasi sumber daya Palestina.

 

Apakah solusi dua negara masih memungkinkan?

 

Saya tidak bisa mengatakan demikian. Tapi yang pasti solusi itu tidak akan terwujud jika Israel tetap mempertahankan pendudukannya. Karena itu, negara-negara anggota PBB harus mengadvokasi dan mengupayakan kepatuhan terhadap pendapat hukum tersebut.

 

Dengan situasi geopolitik saat ini, penyelesaian konflik Palestina makin terbuka atau lebih sulit?

 

Genosida jelas membuat penyelesaian makin sulit. Sebelum genosida terjadi, ada 2,3 juta orang yang tinggal di Gaza. Mereka yang berhasil bertahan hidup mengalami trauma sangat berat. Sebanyak 21 ribu anak terbunuh. Jumlah yang sama juga menjadi yatim-piatu atau tubuhnya diamputasi. Gaza telah berubah menjadi wilayah dengan konsentrasi penyandang disabilitas dan anak yatim-piatu per kapita tertinggi. Situasinya sangat buruk.

 

Penyelidikan yang Anda kerjakan membuat Anda masih terkena sanksi dari pemerintah Amerika?

 

Saya kembali berada di bawah sanksi. Putri saya yang berusia 13 tahun dan suami saya telah memulai proses hukum terhadap pemerintah Amerika. Pengacara kami mengajukan permohonan penangguhan atas sanksi tersebut. Pengadilan distrik Washington, DC, menangguhkan sanksi. Tapi pemerintah Amerika mengajukan permohonan banding. Akibatnya, penangguhan itu juga ditangguhkan. Kami sedang menunggu putusan pengadilan pertama lagi.

 

Seperti apa bentuk sanksinya?

 

Siapa pun warga Amerika yang berhubungan atau bertransaksi dengan saya, termasuk memberi hadiah atau mentraktir saya minum kopi, bisa dipenjara hingga 20 tahun dan didenda US$ 1 juta. Saya pun digugat atas tuduhan pencemaran nama. Dituduh anti-Semit, pendukung terorisme. Saya terus diserang dan menerima ancaman pembunuhan. ●

                                                                                         

Sumber : https://www.tempo.co/wawancara/francesca-albanese-dewan-perdamaian-solusi-palestina-2302524

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar