|
Francesca Albanese: Dewan
Perdamaian Bukan Solusi Palestina Friski Riana : Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 01 November 2026
|
· Francesca Albanese dalam berbagai
laporan menyebut Israel melakukan genosida di Palestina. · Ia menyarankan masyarakat Indonesia
memboikot produk Israel dan pendukungnya. · Francesca menilai Dewan Perdamaian
menjauhkan solusi perdamaian di Palestina. MENGALAMI
jet lag setelah belasan jam terbang ke Jakarta, Francesca Albanese tetap
antusias menceritakan pengalamannya tinggal di Indonesia pada 2015-2021.
Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk wilayah pendudukan Palestina
itu mengaku telah mencicipi berbagai sajian kuliner, seperti nasi goreng,
rendang, tempe, dan tumis bunga pepaya. “Saya suka makanan pedas,” kata
perempuan asal Italia itu ketika ditemui selepas menjadi pembicara dalam The
5th World Conference on Creative Economy (WCCE) di Grand Indonesia, Jakarta
Pusat, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Ia pun masih ingat pernah memberikan
kesempatan wawancara kepada Tempo pada September 2025. Agenda
Albanese di Indonesia cukup padat. Sehari sebelumnya, ia menghadiri acara
Amnesty International di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, dan berdiskusi
dengan sejumlah wartawan dan pegiat hak asasi manusia. Setelah menghadiri
acara WCCE, ia terbang ke Bali untuk berbicara dalam Ubud Writers &
Readers Festival 2026. Selain
berdiskusi, Albanese membedah karya terbarunya, When the World Sleeps:
Stories, Words, and Wounds of Palestine. Buku itu memotret kehidupan warga
Palestina di bawah pendudukan Israel. Sikap
Albanese yang lantang bersuara menentang genosida rakyat Palestina membuat ia
mendapat berbagai tekanan. Pemerintah Amerika Serikat melarangnya masuk ke
negara itu. Asetnya pun dibekukan sejak Juli 2025 setelah ia merilis laporan
yang menyebutkan puluhan korporasi Amerika dan Eropa berperan dalam serangan
Israel ke Palestina. “Saya juga diancam dibunuh,” ujarnya. Kepada
jurnalis Tempo, Savero Aristia Wienanto, Yosea Arga, Krisna Adhi Pradipta,
Friski Riana, dan Erwan Hermawan, serta fotografer Tony Hartawan, Albanese
menjelaskan dampak Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang didirikan
Presiden Amerika Donald Trump. Ia juga membeberkan kondisi rakyat Palestina
dan solusi mengakhiri genosida di wilayah itu. Setelah
merilis laporan tentang genosida di Gaza, apa selanjutnya? Saya
berusaha menyusun laporan yang semaksimal mungkin bermakna. PBB adalah
organisasi yang bertugas menjaga perdamaian dan stabilitas, menghormati hak
asasi manusia, serta mendorong pembangunan. Namun persoalan ini jauh lebih
besar daripada apa yang bisa dicapai seorang pelapor khusus. Seperti
apa laporan yang bermakna itu? Kita
tidak mungkin membayangkan upaya menjaga perdamaian tanpa membawa Israel,
yang kini menjadi ancaman bagi stabilitas internasional, kembali ke dalam
kerangka perdamaian internasional. Dalam satu tahun, Israel telah mengebom
dan menyerang masyarakat di delapan negara. Israel harus dikembalikan ke
dalam batas-batas hukum internasional. Laporan
yang Anda rilis menyimpulkan tindakan Israel terhadap Palestina merupakan
genosida. Apa artinya? Konvensi
Genosida pada 1948 menyebut genosida sebagai tindakan yang menghancurkan
keseluruhan atau sebagian dari suatu kelompok sebagai kelompok itu sendiri.
Genosida mencakup melakukan pembunuhan, menimbulkan penderitaan fisik atau
mental yang berat, serta menciptakan kondisi yang sengaja dirancang untuk
menghancurkan kelompok tersebut. Jika seseorang menjadi target bukan karena
hal yang ia lakukan, melainkan karena siapa dirinya, lalu dibunuh, dibuat kelaparan,
dilukai hingga cacat, atau disiksa karena ia orang Palestina, itulah
genosida. Ada yang
menganggap apa yang terjadi di Palestina bukan genosida, melainkan konflik…. Istilah
konflik membuat orang berpikir ada dua pihak yang berhadapan dan bertikai.
Padahal Israel adalah kekuatan pendudukan. Sebagai pihak yang menduduki
wilayah secara ilegal, Israel dapat menjalankan administrasi dan penegakan
hukum. Israel harus bertindak sesuai dengan hukum internasional, tapi mereka
tak melakukannya. Sebaliknya, Israel menjalankan pembersihan etnis. Anda
juga melaporkan genosida terhadap para jurnalis di Gaza…. Seperti
yang saya dokumentasikan dalam laporan terakhir, “Truth Under the Rubble in
Gaza”, Israel dengan sengaja menargetkan dan membunuh hampir 300 jurnalis di
Gaza dan 700 anggota keluarga mereka serta menahan 100 jurnalis dan banyak di
antaranya disiksa. Sebanyak 400 jurnalis lain terluka. Seluruh infrastruktur
media di Gaza telah dihancurkan. Israel
juga menjalankan propaganda? Israel
menggunakan sensor dan merekayasa berita palsu. Kemudian media Barat
mereproduksi berita-berita tersebut. Jadi telah terjadi hasutan untuk
melakukan genosida di media Israel, yang kemudian diperkuat media Barat. Hal
pertama dan terutama yang perlu dilakukan para jurnalis adalah mengecam
kondisi tersebut. Apa yang
bisa dilakukan kelompok masyarakat sipil untuk membantu rakyat Palestina? Kelompok
masyarakat sipil perlu memberikan informasi kepada khalayak luas. Mereka
perlu mendorong masyarakat merasa menjadi bagian dari perjuangan yang sama.
Perjuangan untuk kesetaraan dan hak asasi manusia di Indonesia tak berbeda
dengan di Palestina. Kita perlu memahami situasi yang terjadi dan mempelajari
berbagai kemungkinan untuk melawannya. Anda
menyarankan memboikot produk Israel dan perusahaan yang mendukungnya. Apa itu
efektif? Negara-negara
harus memutus semua hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan Israel.
Dunia usaha tidak boleh mengambil keuntungan dari kerja sama dengan Israel
ataupun perusahaan-perusahaan negara itu. Setiap individu juga perlu
melakukan boikot. Ada satu kontribusi lain yang juga diperlukan, yaitu
menuntut pertanggungjawaban. Tidak boleh ada ruang bagi genosida Palestina. Tapi itu
efektif membawa perubahan? Tentu
saja. Gerakan boikot sangat penting karena akan merusak rezim apartheid
Israel, sebagaimana yang terjadi di Afrika Selatan. Dulu ada gerakan
solidaritas global yang memboikot produk-produk Afrika Selatan. Yang perlu
kita lakukan sekarang adalah memboikot produk-produk Israel dan pendukungnya. Israel
tidak diam melihat gerakan boikot…. Israel
menghabiskan ratusan juta dolar untuk menghancurkan gerakan BDS (Boycott,
Divestment, and Sanctions), mencegah gerakan tersebut beroperasi, mengesahkan
undang-undang anti-BDS, mengkriminalisasi BDS, serta menekan berbagai negara
agar menuntut secara hukum orang-orang yang terlibat dalam aktivisme BDS. Apa saja
produk yang perlu diboikot? Bukan
wewenang saya untuk menyebutkannya satu per satu. Saya telah menulis laporan
yang memuat 45 perusahaan dan menegaskan bahwa daftar tersebut tidak mencakup
semuanya. Laporan itu menjelaskan bagaimana perekonomian Israel beroperasi.
Israel memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanah mereka, lalu menggantinya
dengan koloni dan pemukim. Ada berbagai perusahaan yang terhubung dengan
praktik tersebut. BDS memiliki daftar lengkap perusahaan yang perlu diboikot. Bagaimana
Anda melihat gerakan boikot di Indonesia? Masyarakat
Indonesia belum cukup mengenal daftar boikot, divestasi, dan sanksi yang
disusun BDS. Daftar itu mencakup berbagai merek, dari Volvo, Hyundai,
Caterpillar, Zara, McDonald's, hingga Carrefour. Karena itu, kampanye yang
berkelanjutan perlu dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang tercantum
dalam daftar BDS. Anda
mengkritik Presiden Donald Trump yang membentuk Board of Peace. Mengapa? Board of
Peace tidak mengubah apa pun. Keberadaan Dewan Perdamaian justru menjadi
jalan memutar yang menjauhkan kita dari solusi. Kita sudah memiliki
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengapa harus membentuk mekanisme terpisah? Trump
sendiri telah mengatakan tidak ada pengakuan terhadap hak rakyat Palestina
untuk menentukan nasib mereka. Anda
melihat motif lain pendirian Board of Peace? Amerika
memelintir dan memaksa sistem internasional tunduk pada kehendaknya. Saya tak
yakin dialog dalam kerangka Dewan Perdamaian dapat menyelesaikan persoalan
Palestina. Trump jelas ingin membongkar sistem internasional, dimulai dengan
melumpuhkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Tindakan itu diperluas
kepada siapa pun, seperti para pemegang mandat prosedur khusus PBB, juga
mereka yang kritis terhadap Israel dan Amerika. Apa
risiko bagi Indonesia yang bergabung sebagai anggota Board of Peace? Saya
tidak meragukan niat baik Indonesia. Namun ada risiko: dukungan yang selama
ini konsisten diberikan Indonesia kepada rakyat Palestina akan berubah. Saya
meminta masyarakat Indonesia menempatkan diri pada posisi rakyat Palestina.
Mereka telah dan masih mengalami genosida. Setiap solusi yang menyerahkan
keputusan mengenai Gaza kepada Israel tidak sejalan dengan hukum
internasional. Dengan
risiko itu, Indonesia sebaiknya meninggalkan Board of Peace? Rekomendasi
yang akan saya berikan: Dewan Perdamaian dibubarkan sepenuhnya karena
bertentangan dengan hukum internasional. Apa yang telah dicapai Dewan
Perdamaian untuk mencegah pembunuhan rakyat Palestina? Menyetop pengeboman
Gaza, mencegah kelaparan dan perpecahan rakyat Palestina, atau memungkinkan
masuknya makanan dan pasokan medis? Dewan Perdamaian bukan bagian dari solusi
(menghentikan genosida) Palestina. Sudah sangat jelas apa yang harus
dilakukan untuk menyelesaikan situasi di Palestina. Apa
solusi bagi Palestina? Satu-satunya
keputusan yang dapat diambil Israel adalah menarik diri dari wilayah
pendudukan Palestina. Selama puluhan tahun, Israel melakukan kejahatan demi
kejahatan di Gaza ataupun di wilayah pendudukan Palestina lain. Solusi apa
pun yang melibatkan Israel sebagai pihak penentu malah menjadi persoalan
tersendiri. Ini bukan soal negosiasi, melainkan tentang mengakhiri genosida. Presiden
Prabowo Subianto menyebut solusi dua negara sebagai penyelesaian yang
tepat.... Banyak
orang memikirkan solusi dalam kerangka pembentukan dua negara. Namun apa pun
solusi politik yang diajukan tidak akan bisa terwujud sebelum Israel
mengakhiri pendudukannya. Israel harus mematuhi advisory opinion atau
pendapat hukum Mahkamah Internasional (ICJ) pada Juli 2024, yang
memerintahkan penarikan pasukan mereka, membongkar permukiman, dan
menghentikan eksploitasi sumber daya Palestina. Apakah
solusi dua negara masih memungkinkan? Saya
tidak bisa mengatakan demikian. Tapi yang pasti solusi itu tidak akan
terwujud jika Israel tetap mempertahankan pendudukannya. Karena itu,
negara-negara anggota PBB harus mengadvokasi dan mengupayakan kepatuhan
terhadap pendapat hukum tersebut. Dengan
situasi geopolitik saat ini, penyelesaian konflik Palestina makin terbuka
atau lebih sulit? Genosida
jelas membuat penyelesaian makin sulit. Sebelum genosida terjadi, ada 2,3
juta orang yang tinggal di Gaza. Mereka yang berhasil bertahan hidup
mengalami trauma sangat berat. Sebanyak 21 ribu anak terbunuh. Jumlah yang
sama juga menjadi yatim-piatu atau tubuhnya diamputasi. Gaza telah berubah
menjadi wilayah dengan konsentrasi penyandang disabilitas dan anak
yatim-piatu per kapita tertinggi. Situasinya sangat buruk. Penyelidikan
yang Anda kerjakan membuat Anda masih terkena sanksi dari pemerintah Amerika? Saya
kembali berada di bawah sanksi. Putri saya yang berusia 13 tahun dan suami
saya telah memulai proses hukum terhadap pemerintah Amerika. Pengacara kami
mengajukan permohonan penangguhan atas sanksi tersebut. Pengadilan distrik
Washington, DC, menangguhkan sanksi. Tapi pemerintah Amerika mengajukan
permohonan banding. Akibatnya, penangguhan itu juga ditangguhkan. Kami sedang
menunggu putusan pengadilan pertama lagi. Seperti
apa bentuk sanksinya? Siapa
pun warga Amerika yang berhubungan atau bertransaksi dengan saya, termasuk
memberi hadiah atau mentraktir saya minum kopi, bisa dipenjara hingga 20
tahun dan didenda US$ 1 juta. Saya pun digugat atas tuduhan pencemaran nama.
Dituduh anti-Semit, pendukung terorisme. Saya terus diserang dan menerima
ancaman pembunuhan. ● Sumber : https://www.tempo.co/wawancara/francesca-albanese-dewan-perdamaian-solusi-palestina-2302524 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar