|
Pemakzulan dan Pengunduran Diri, Bagaimana
Prosedurnya? Vincentius
Gitiyarko : Litbang Kompas |
KOMPAS, 11 November 2026
|
Istana mengabarkan berita yang sebelumnya terus menjadi bahan
spekulasi. Disebutkan bahwa Selasa (10/11/2026) pagi, Wakil Presiden Gibran
Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur dari jabatannya kepada Presiden
Prabowo Subianto. Hingga Selasa sore, yang disampaikan oleh Gibran ini baru sebatas
niat, belum pengunduran diri secara resmi. Menurut Menteri Sekretaris Negara
Prasetyo Hadi, pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dan Gibran mengaitkan
niatnya tersebut dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan
Mahkamah Agung (MA) mengenai syarat pendidikannya sebagai wapres. Rangkaian peristiwa ini berawal dari putusan kasasi MA pada akhir
Oktober 2026. MA berkeputusan membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah
SMA atas nama Gibran. Selanjutnya, desakan pun bergeser ke Senayan. Terbaru, sekitar 50 anggota DPR menandatangani usul hak
menyatakan pendapat dan menyerahkannya kepada pimpinan dewan. Menerima usulan
itu, Ketua DPR Puan Maharani berjanji memproses usulan itu. Kendati di saat
yang sama, ia tetap mengingatkan bahwa Gibran masih menjabat wakil presiden. Di tengah dua kemungkinan yang membayangi, mengundurkan diri atau
dimakzulkan, muncul pertanyaan mendasar. Bagaimana sebenarnya konstitusi
mengatur keduanya? Dari sidang istimewa ke Pasal 7B Sebelum amendemen, UUD 1945 tidak mengatur alasan ataupun tata
cara pemberhentian presiden. Pemberhentian ditempuh lewat Sidang Istimewa MPR
dengan dasar pertanggungjawaban politik. Situasi ini sebagaimana yang pernah
dialami Sukarno pada 1967 dan Abdurrahman Wahid pada 2001. Peristiwa tahun 2001 kemudian mendorong Perubahan Ketiga UUD 1945
memasukkan Pasal 7A dan 7B. Ketentuan ini selanjutnya dijabarkan dalam UU MK,
UU MD3, serta tata tertib DPR dan MPR. Sejak itu, pemberhentian diharapkan
tidak sepenuhnya bermuatan kepentingan politis semata. Jika dijalankan,
prosedurnya harus berangkat dari dugaan pelanggaran hukum serta harus
dibuktikan di Mahkamah Konstitusi. Pasal 7A membatasi alasan pemberhentian dalam dua hal. Pertama,
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Kedua, yang bersangkutan
terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Perbuatan tercela, misalnya, dimaknai sebagai perbuatan yang
merendahkan martabat presiden atau wakil presiden. Ukurannya cenderung etis,
bukan pidana, sehingga sejatinya masih rawan ditarik ke ranah tafsir politik. Sementara itu, alasan kedua, soal memenuhi syarat, kini menjadi
pusat perdebatan. Untuk syarat pendidikan, UU Pemilu mengatur pendidikan
paling rendah bagi capres maupun cawapres adalah tamat SMA, MA, SMK, MAK,
atau bentuk lain yang sederajat. Namun, terpenuhi atau tidaknya syarat itu tidak bisa bersandar
akibat bias opini publik. Alasan pemberhentian harus bersifat hukum
(rechtmatigheid), bukan kebijakan (doelmatigheid). Oleh karena itu, segala
pembuktian lewat proses peradilan tidak terelakan. Forum pembuktiannya pun bukan sengketa hasil pemilu. Dalam
Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak dapat
mendiskualifikasi wakil presiden yang sudah dilantik. Artinya, jalur
konstitusional tetap harus melalui prosedur Pasal 7B. Tiga pintu pemakzulan Secara mekanisme, terdapat tiga pintu yang harus dilewati dalam
proses pemakzulan. Pintu pertama ada di DPR lewat hak menyatakan pendapat.
Usul diajukan paling sedikit 25 anggota. Setelah usul diterima, DPR membentuk
panitia khusus yang melibatkan semua fraksi. Berikutnya, hasil kerjanya dibawa ke rapat paripurna. Untuk
meneruskan pendapat itu ke MK, rapat paripurna harus dihadiri paling sedikit
dua pertiga jumlah anggota DPR dan disetujui dua pertiga anggota yang hadir. Dengan 580 anggota DPR saat ini, kuorum itu berarti sedikitnya
387 orang harus hadir. Sebagai gambaran, rapat paripurna 10 November 2026
dihadiri 414 anggota. Dengan kehadiran sejumlah itu, pendapat DPR membutuhkan
sedikitnya 276 suara setuju. Sebagai catatan, UU MD3 lama sempat mensyaratkan
tiga perempat, tetapi MK membatalkannya lewat Putusan Nomor
23-26/PUU-VIII/2010 karena melampaui batas dua pertiga dalam Pasal 7B. Pintu kedua ada di MK. Mahkamah wajib memutus pendapat DPR paling
lama 90 hari. Putusannya dapat berupa permohonan tidak bisa diterima,
membenarkan pendapat DPR, maupun menolaknya. Di tahap inilah pemakzulan
bergeser dari proses politik menjadi proses hukum. Tata caranya diatur dalam
Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009, mulai dari registrasi, pemeriksaan
pendahuluan, hingga persidangan dengan saksi dan ahli. Pintu terakhir ada di MPR. Apabila MK membenarkan pendapat DPR,
proses dapat diteruskan menuju usul pemberhentian ke MPR. MPR wajib bersidang
paling lambat 30 hari sejak menerima usul itu. Selain itu, MPR juga terlebih
dulu memberikan kesempatan kepada presiden dan/atau wakil presiden untuk
menjelaskan. Keputusan memberhentikan diambil dalam rapat yang dihadiri
sedikitnya tiga perempat anggota dan disetujui dua pertiga yang hadir. Dengan
732 anggota MPR, dibutuhkan sedikitnya 366 suara. Di titik ini, sifat politis pemakzulan berpotensi kembali
menonjol. Meski MK telah membenarkan pendapat DPR, MPR tidak otomatis
memberhentikan. Keputusan akhir tetap ditentukan lewat pemungutan suara.
Dengan jalurnya panjang dan bergantung pada suara politik, sejauh ini belum
pernah ada usul pemakzulan yang prosesnya sampai ke MK. Jalan mundur Berbeda dengan pemakzulan yang memiliki mekanisme panjang, jalan mundur
lebih ringkas. Pernyataan pengunduran diri secara tertulis sudah mencukupi
tanpa mensyaratkan persetujuan DPR ataupun MPR. Preseden semacam ini pernah terjadi. Mohammad Hatta mengirim
surat pengunduran diri kepada DPR pada Juli 1956 dan berhenti efektif 1
Desember 1956. Pada Mei 1998, Soeharto menyatakan mengundurkan diri di Istana
Merdeka, disaksikan pimpinan DPR dan MPR. Kehadiran pimpinan DPR dan MPR
tersebut lebih merupakan kelaziman ketimbang keharusan konstitusional. Lalu,
bagaimana jika seorang wakil presiden mengundurkan diri? Setelah wakil presiden berhenti, Pasal 8 Ayat (2) mewajibkan MPR
bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang
diusulkan presiden. Wakil presiden terpilih lalu bersumpah sesuai Pasal 9 dan
menjabat hingga sisa masa jabatan. Pengunduran diri pun mengakhiri proses pemakzulan. Apabila
presiden/wakil presiden mundur sebelum DPR memutuskan, usul hak menyatakan
pendapat telah kehilangan obyeknya. Pun apabila terjadi saat perkara bergulir
di MK, Pasal 82 UU MK menyatakan permohonan gugur. Pada akhirnya, pemakzulan yang didasarkan pada fakta hukum akan
selalu dibayangi kepentingan politik. Karena itu, desain dan mekanismenya
disusun berlapis demi menjaga mandat yang diberikan langsung oleh rakyat
tidak mudah dicabut mayoritas di parlemen begitu saja. Sebaliknya, pintu mundur seakan lebih lebar terbuka. Kendati
begitu, putusan MK yang tidak mengikat MPR menyisakan pertanyaan lama, apakah
pemakzulan ditentukan oleh hukum atau oleh jumlah suara? Niat mundur yang disampaikan oleh Wapres Gibran bisa saja membuat
pintu pemakzulan tak perlu dibuka. Namun, yang pasti, dalam waktu-waktu ke
depan, di belakang layar yang tampak di publik, akan terus terjadi
tarik-menarik dan lobi antar-elite politik. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar