|
Kalau Gibran Mundur, Apa yang Berubah? Virdika
Rizky Utama : Peneliti PARA
Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Shanghai Jiao Tong
University. |
KOMPAS.COM, 11 November 2026
|
ANDAIKAN Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri
atau dimakzulkan dari jabatan wakil presiden, apa yang akan berubah dalam
kehidupan kita keesokan harinya? Harga beras di pasar tentu tidak mendadak turun. Pekerja yang
penghasilannya habis untuk membayar kontrakan tetap harus berangkat pagi. Lulusan perguruan tinggi yang sudah berbulan-bulan mengirim
lamaran pekerjaan masih harus menunggu panggilan. Di daerah terdampak
kebakaran hutan, warga tetap menghadapi asap dan kerusakan lingkungan. Sementara itu, Jakarta mungkin sudah sibuk membicarakan calon
pengganti Gibran, menghitung sikap partai, dan menebak arah hubungan Prabowo
Subianto dengan Joko Widodo. Polemik Gibran memang layak mendapat perhatian. Putusan
pengadilan mengenai dokumen pendidikannya mengundang pertanyaan serius
tentang persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024. Pertemuannya dengan Prabowo pada 10 November lalu, bahkan
disertai penyampaian niat untuk mundur. Prabowo disebut tidak menolak niat tersebut, sementara Gibran
masih ingin memperjuangkan keabsahan dokumennya. Di DPR, sejumlah anggota menggalang dukungan untuk menggunakan
Hak Menyatakan Pendapat. Perkembangan ini menyangkut persoalan hukum dan
legitimasi jabatan publik yang memang perlu diselesaikan. Persoalannya muncul saat seluruh perhatian politik tersedot untuk
menentukan siapa yang bertahan di kekuasaan, sementara pembicaraan tentang
apa yang sesungguhnya dikerjakan kekuasaan semakin tersisih. Kita terlalu terbiasa memperlakukan pergantian pejabat sebagai
peristiwa politik yang dengan sendirinya membawa perubahan. Padahal, kebijakan pemerintah memiliki umur yang sering lebih
panjang daripada masa jabatan orang yang menjalankannya. Anggaran yang sudah disahkan tetap digunakan. Perizinan usaha dan
pengelolaan sumber daya alam terus berlaku. Kewenangan aparat keamanan juga
tetap berjalan melalui struktur komando yang sama. Dalam sistem presidensial, keputusan utama pemerintahan berada
pada presiden beserta jajaran yang memperoleh kewenangan darinya. Seandainya Gibran mundur, tidak ada ketentuan yang mengharuskan
pemerintah sekaligus mengubah kebijakan ketenagakerjaan, meninjau ulang
belanja negara, atau memperbaiki pengawasan kepolisian. Perhatikan keadaan pasar tenaga kerja kita. Jumlah orang bekerja
memang bertambah, tetapi jutaan pekerja masih menggantungkan hidup pada
pekerjaan informal. Bagi mereka, memiliki pekerjaan belum tentu berarti memiliki
penghasilan yang cukup. Seseorang bisa tercatat bekerja meskipun
penghasilannya tidak menentu, tidak memiliki jaminan sosial memadai, dan
harus menanggung sendiri risiko ketika sakit. Anak muda menghadapi persoalan lain. Ijazah semakin mahal
diperoleh, sementara pekerjaan dengan pendapatan dan jenjang karier yang
layak belum tentu tersedia. Pemerintah dapat menunjukkan penurunan tingkat pengangguran,
tetapi angka itu belum menjelaskan mengapa banyak keluarga tetap kesulitan
memenuhi kebutuhan bulanan. Perdebatan politik yang hanya berpusat pada Gibran hampir tidak
menyentuh keadaan tersebut. Kesulitan hidup masyarakat juga tidak cukup dijelaskan melalui
naik atau turunnya harga kebutuhan pokok. Ada persoalan mengenai berapa banyak pendapatan yang tersisa
setelah seseorang membayar tempat tinggal, transportasi, pendidikan anak, dan
kebutuhan kesehatan. Kenaikan upah bisa kehilangan manfaatnya jika pengeluaran
tumbuh lebih cepat. Pemerintah sering membicarakan penciptaan lapangan kerja melalui
investasi, tetapi besarnya investasi belum menjelaskan berapa pekerjaan layak
yang benar-benar tercipta dan siapa yang menikmatinya. Pertanyaan tentang kualitas pekerjaan jarang memperoleh perhatian
politik sebesar pertengkaran mengenai jabatan. Padahal, keputusan mengenai insentif industri, perlindungan
pekerja, dan penggunaan anggaran jauh lebih langsung memengaruhi kehidupan
keluarga dibandingkan perubahan nama wakil presiden. Hal serupa terlihat dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan.
Setiap musim kebakaran, pemerintah mengerahkan petugas, melaporkan luas
wilayah terbakar, lalu menunggu hujan membantu pemadaman. Sementara itu, persoalan pengawasan konsesi, pengelolaan gambut,
serta tanggung jawab perusahaan dan pemegang izin sering berlangsung jauh
dari perhatian publik. Warga terdampak menanggung biaya kesehatan dan kehilangan
penghasilan selama aktivitas ekonomi terganggu. Mereka tidak mempunyai kemewahan untuk menunggu hasil perundingan
politik di Jakarta. Siapa pun yang menempati jabatan wakil presiden,
keputusan mengenai izin, pengawasan, dan penegakan hukum tetap menentukan
apakah kebakaran akan kembali terulang. Di sini persoalan kepemimpinan dapat diperiksa melalui keputusan
yang benar-benar dibuat, termasuk terhadap kepentingan ekonomi yang
memperoleh manfaat dari pengelolaan lahan. Lebih mengganggu lagi, demonstrasi pada 10 November
memperlihatkan bagaimana tuntutan masyarakat mengenai persoalan tersebut
berhadapan dengan penggunaan kekuatan aparat. Di Yogyakarta, polisi menembakkan gas air mata dan memukul mundur
demonstran hingga kawasan UGM. Beredar pula dokumentasi warga mengenai penggunaan gas air mata
di sekitar RS Panti Rapih serta gangguan terhadap akses pertolongan medis. Di Jakarta, mahasiswa yang pulang dari aksi di Tugu Tani
berhadapan dengan penghadangan aparat di Sarinah. Demonstrasi juga
berlangsung di Surabaya dan Solo. Peristiwa itu mengingatkan bahwa persoalan yang dihadapi
masyarakat mencakup pula bagaimana negara memperlakukan orang yang memprotes
kebijakannya. Penggantian wakil presiden tidak otomatis mengubah keputusan
komando kepolisian ataupun cara penggunaan kekuatan dipertanggungjawabkan. Lantas, mengapa nasib Gibran begitu mudah memenuhi percakapan
politik nasional? Sebagian jawabannya terletak pada cara kita mengonsumsi
politik. Pertentangan antartokoh menyediakan cerita yang mudah diikuti.
Ada pihak yang bertahan, ada yang menekan, dan selalu tersedia spekulasi
mengenai siapa akan memperoleh keuntungan. Perubahan jumlah dukungan anggota DPR bisa segera menjadi berita.
Pernyataan singkat pejabat Istana dapat dibaca sebagai perubahan hubungan
Prabowo dan Jokowi. Sebaliknya, persoalan penghasilan pekerja membutuhkan pemeriksaan
terhadap kebijakan yang sering tersebar di berbagai kementerian. Mengikuti perundingan pergantian wakil presiden terasa lebih
mudah daripada menelusuri siapa menikmati subsidi industri atau mengapa
penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan berulang kali menghadapi
hambatan. Kecenderungan tersebut juga menguntungkan para pelaku politik.
Persaingan mengenai jabatan memungkinkan partai memperlihatkan sikap tanpa
harus menjelaskan perubahan kebijakan yang ingin mereka perjuangkan. Mendukung atau menolak Gibran dapat menjadi posisi politik yang
mudah dikenali pemilih. Jauh lebih merepotkan bagi partai untuk menjelaskan
sumber pembiayaan penciptaan pekerjaan layak, keberpihakan dalam kebijakan
pengupahan, atau kepentingan bisnis yang akan terdampak jika pengawasan
lingkungan diperketat. Perdebatan mengenai pergantian pejabat dapat berlangsung sengit
di antara kelompok yang tetap menyepakati sebagian besar arah kebijakan
ekonomi pemerintah. Konflik personal bahkan bisa menutupi kedekatan kepentingan
mereka dalam keputusan anggaran dan pembagian sumber daya. Hubungan Prabowo dan Jokowi menjadi penting dalam konteks
tersebut. Pencalonan Gibran pada 2024 merupakan bagian dari susunan politik
yang membantu mempertemukan kepentingan keduanya. Jika Gibran kehilangan jabatan, partai-partai berpeluang
merundingkan kembali distribusi pengaruh dalam pemerintahan. Namun, sejauh mana mereka memiliki perbedaan mengenai kebijakan
ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, atau perluasan peran aparat keamanan? Sampai perbedaan itu tampak dalam keputusan yang dapat diperiksa,
perubahan hubungan Prabowo dan Jokowi masih lebih mudah diukur melalui
perpindahan jabatan dan dukungan politik. Bagi masyarakat, pertanyaan mengenai siapa yang menggantikan
Gibran kemudian memiliki arti terbatas jika orang-orang yang mengambil
keputusan tetap mempertahankan kebijakan sebelumnya. Bayangkan beberapa bulan setelah Gibran benar-benar meninggalkan
jabatannya. Penggantinya sudah dilantik, hubungan antarelite menemukan
susunan baru, dan pemberitaan mengenai sengketa tersebut mulai berkurang. Kita masih bisa memeriksa apakah upah riil meningkat, apakah
pekerjaan formal bertambah, dan apakah pemerintah berhasil mengurangi
kebakaran hutan serta menindak aparat yang menggunakan kekuatan secara
melawan hukum. Hasil pemeriksaan itu mungkin jauh berbeda dari kesan perubahan
besar yang muncul saat seorang wakil presiden kehilangan jabatan. Sebab, setelah seluruh perundingan mengenai kekuasaan selesai,
masyarakat tetap harus hidup dengan keputusan pemerintah yang sama, kecuali
ada kebijakan yang benar-benar diubah. ● |
Sumber
: https://nasional.kompas.com/read/2026/11/11/15100021/kalau-gibran-mundur-apa-yang-berubah-?page=all#page2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar