Jumat, 13 November 2026

 

Kalau Gibran Mundur, Apa yang Berubah?

Virdika Rizky Utama : Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Shanghai Jiao Tong University.

KOMPAS.COM, 11 November 2026

 

 

                                                           

ANDAIKAN Gibran Rakabuming Raka benar-benar mengundurkan diri atau dimakzulkan dari jabatan wakil presiden, apa yang akan berubah dalam kehidupan kita keesokan harinya?

 

Harga beras di pasar tentu tidak mendadak turun. Pekerja yang penghasilannya habis untuk membayar kontrakan tetap harus berangkat pagi.

 

Lulusan perguruan tinggi yang sudah berbulan-bulan mengirim lamaran pekerjaan masih harus menunggu panggilan. Di daerah terdampak kebakaran hutan, warga tetap menghadapi asap dan kerusakan lingkungan.

 

Sementara itu, Jakarta mungkin sudah sibuk membicarakan calon pengganti Gibran, menghitung sikap partai, dan menebak arah hubungan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo.

 

Polemik Gibran memang layak mendapat perhatian. Putusan pengadilan mengenai dokumen pendidikannya mengundang pertanyaan serius tentang persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.

 

Pertemuannya dengan Prabowo pada 10 November lalu, bahkan disertai penyampaian niat untuk mundur.

 

Prabowo disebut tidak menolak niat tersebut, sementara Gibran masih ingin memperjuangkan keabsahan dokumennya.

 

Di DPR, sejumlah anggota menggalang dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Perkembangan ini menyangkut persoalan hukum dan legitimasi jabatan publik yang memang perlu diselesaikan.

 

Persoalannya muncul saat seluruh perhatian politik tersedot untuk menentukan siapa yang bertahan di kekuasaan, sementara pembicaraan tentang apa yang sesungguhnya dikerjakan kekuasaan semakin tersisih.

 

Kita terlalu terbiasa memperlakukan pergantian pejabat sebagai peristiwa politik yang dengan sendirinya membawa perubahan.

 

Padahal, kebijakan pemerintah memiliki umur yang sering lebih panjang daripada masa jabatan orang yang menjalankannya.

 

Anggaran yang sudah disahkan tetap digunakan. Perizinan usaha dan pengelolaan sumber daya alam terus berlaku. Kewenangan aparat keamanan juga tetap berjalan melalui struktur komando yang sama.

 

Dalam sistem presidensial, keputusan utama pemerintahan berada pada presiden beserta jajaran yang memperoleh kewenangan darinya.

 

Seandainya Gibran mundur, tidak ada ketentuan yang mengharuskan pemerintah sekaligus mengubah kebijakan ketenagakerjaan, meninjau ulang belanja negara, atau memperbaiki pengawasan kepolisian.

 

Perhatikan keadaan pasar tenaga kerja kita. Jumlah orang bekerja memang bertambah, tetapi jutaan pekerja masih menggantungkan hidup pada pekerjaan informal.

 

Bagi mereka, memiliki pekerjaan belum tentu berarti memiliki penghasilan yang cukup. Seseorang bisa tercatat bekerja meskipun penghasilannya tidak menentu, tidak memiliki jaminan sosial memadai, dan harus menanggung sendiri risiko ketika sakit.

 

Anak muda menghadapi persoalan lain. Ijazah semakin mahal diperoleh, sementara pekerjaan dengan pendapatan dan jenjang karier yang layak belum tentu tersedia.

 

Pemerintah dapat menunjukkan penurunan tingkat pengangguran, tetapi angka itu belum menjelaskan mengapa banyak keluarga tetap kesulitan memenuhi kebutuhan bulanan.

 

Perdebatan politik yang hanya berpusat pada Gibran hampir tidak menyentuh keadaan tersebut.

 

Kesulitan hidup masyarakat juga tidak cukup dijelaskan melalui naik atau turunnya harga kebutuhan pokok.

 

Ada persoalan mengenai berapa banyak pendapatan yang tersisa setelah seseorang membayar tempat tinggal, transportasi, pendidikan anak, dan kebutuhan kesehatan. Kenaikan upah bisa kehilangan manfaatnya jika pengeluaran tumbuh lebih cepat.

 

Pemerintah sering membicarakan penciptaan lapangan kerja melalui investasi, tetapi besarnya investasi belum menjelaskan berapa pekerjaan layak yang benar-benar tercipta dan siapa yang menikmatinya.

 

Pertanyaan tentang kualitas pekerjaan jarang memperoleh perhatian politik sebesar pertengkaran mengenai jabatan.

 

Padahal, keputusan mengenai insentif industri, perlindungan pekerja, dan penggunaan anggaran jauh lebih langsung memengaruhi kehidupan keluarga dibandingkan perubahan nama wakil presiden.

 

Hal serupa terlihat dalam persoalan kebakaran hutan dan lahan. Setiap musim kebakaran, pemerintah mengerahkan petugas, melaporkan luas wilayah terbakar, lalu menunggu hujan membantu pemadaman.

 

Sementara itu, persoalan pengawasan konsesi, pengelolaan gambut, serta tanggung jawab perusahaan dan pemegang izin sering berlangsung jauh dari perhatian publik.

 

Warga terdampak menanggung biaya kesehatan dan kehilangan penghasilan selama aktivitas ekonomi terganggu.

 

Mereka tidak mempunyai kemewahan untuk menunggu hasil perundingan politik di Jakarta. Siapa pun yang menempati jabatan wakil presiden, keputusan mengenai izin, pengawasan, dan penegakan hukum tetap menentukan apakah kebakaran akan kembali terulang.

 

Di sini persoalan kepemimpinan dapat diperiksa melalui keputusan yang benar-benar dibuat, termasuk terhadap kepentingan ekonomi yang memperoleh manfaat dari pengelolaan lahan.

 

Lebih mengganggu lagi, demonstrasi pada 10 November memperlihatkan bagaimana tuntutan masyarakat mengenai persoalan tersebut berhadapan dengan penggunaan kekuatan aparat.

 

Di Yogyakarta, polisi menembakkan gas air mata dan memukul mundur demonstran hingga kawasan UGM.

 

Beredar pula dokumentasi warga mengenai penggunaan gas air mata di sekitar RS Panti Rapih serta gangguan terhadap akses pertolongan medis.

 

Di Jakarta, mahasiswa yang pulang dari aksi di Tugu Tani berhadapan dengan penghadangan aparat di Sarinah. Demonstrasi juga berlangsung di Surabaya dan Solo.

 

Peristiwa itu mengingatkan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat mencakup pula bagaimana negara memperlakukan orang yang memprotes kebijakannya.

 

Penggantian wakil presiden tidak otomatis mengubah keputusan komando kepolisian ataupun cara penggunaan kekuatan dipertanggungjawabkan.

 

Lantas, mengapa nasib Gibran begitu mudah memenuhi percakapan politik nasional? Sebagian jawabannya terletak pada cara kita mengonsumsi politik.

 

Pertentangan antartokoh menyediakan cerita yang mudah diikuti. Ada pihak yang bertahan, ada yang menekan, dan selalu tersedia spekulasi mengenai siapa akan memperoleh keuntungan.

 

Perubahan jumlah dukungan anggota DPR bisa segera menjadi berita. Pernyataan singkat pejabat Istana dapat dibaca sebagai perubahan hubungan Prabowo dan Jokowi.

 

Sebaliknya, persoalan penghasilan pekerja membutuhkan pemeriksaan terhadap kebijakan yang sering tersebar di berbagai kementerian.

 

Mengikuti perundingan pergantian wakil presiden terasa lebih mudah daripada menelusuri siapa menikmati subsidi industri atau mengapa penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan berulang kali menghadapi hambatan.

 

Kecenderungan tersebut juga menguntungkan para pelaku politik. Persaingan mengenai jabatan memungkinkan partai memperlihatkan sikap tanpa harus menjelaskan perubahan kebijakan yang ingin mereka perjuangkan.

 

Mendukung atau menolak Gibran dapat menjadi posisi politik yang mudah dikenali pemilih. Jauh lebih merepotkan bagi partai untuk menjelaskan sumber pembiayaan penciptaan pekerjaan layak, keberpihakan dalam kebijakan pengupahan, atau kepentingan bisnis yang akan terdampak jika pengawasan lingkungan diperketat.

 

Perdebatan mengenai pergantian pejabat dapat berlangsung sengit di antara kelompok yang tetap menyepakati sebagian besar arah kebijakan ekonomi pemerintah.

 

Konflik personal bahkan bisa menutupi kedekatan kepentingan mereka dalam keputusan anggaran dan pembagian sumber daya.

 

Hubungan Prabowo dan Jokowi menjadi penting dalam konteks tersebut. Pencalonan Gibran pada 2024 merupakan bagian dari susunan politik yang membantu mempertemukan kepentingan keduanya.

 

Jika Gibran kehilangan jabatan, partai-partai berpeluang merundingkan kembali distribusi pengaruh dalam pemerintahan.

 

Namun, sejauh mana mereka memiliki perbedaan mengenai kebijakan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, atau perluasan peran aparat keamanan?

 

Sampai perbedaan itu tampak dalam keputusan yang dapat diperiksa, perubahan hubungan Prabowo dan Jokowi masih lebih mudah diukur melalui perpindahan jabatan dan dukungan politik.

 

Bagi masyarakat, pertanyaan mengenai siapa yang menggantikan Gibran kemudian memiliki arti terbatas jika orang-orang yang mengambil keputusan tetap mempertahankan kebijakan sebelumnya.

 

Bayangkan beberapa bulan setelah Gibran benar-benar meninggalkan jabatannya. Penggantinya sudah dilantik, hubungan antarelite menemukan susunan baru, dan pemberitaan mengenai sengketa tersebut mulai berkurang.

 

Kita masih bisa memeriksa apakah upah riil meningkat, apakah pekerjaan formal bertambah, dan apakah pemerintah berhasil mengurangi kebakaran hutan serta menindak aparat yang menggunakan kekuatan secara melawan hukum.

 

Hasil pemeriksaan itu mungkin jauh berbeda dari kesan perubahan besar yang muncul saat seorang wakil presiden kehilangan jabatan.

 

Sebab, setelah seluruh perundingan mengenai kekuasaan selesai, masyarakat tetap harus hidup dengan keputusan pemerintah yang sama, kecuali ada kebijakan yang benar-benar diubah. ●

 

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2026/11/11/15100021/kalau-gibran-mundur-apa-yang-berubah-?page=all#page2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar