|
Bima
Arya: Daerah Masih Bergantung pada Dana Transfer Pusat Dede Leni Mardianti : Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 25 Oktober 2026
|
· Pemerintah pusat mengklaim tetap
mendampingi pemerintah daerah yang menghadapi kesulitan keuangan. · Bima Arya menyatakan kebijakan
pemangkasan dana transfer ke daerah merupakan cara pemerintah mengoreksi pola
belanja. · Ia menyebutkan otonomi daerah di
Indonesia mencatatkan sejumlah capaian penting. DALAM
dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto, relasi pemerintah pusat dengan
daerah diwarnai sejumlah ketegangan. Sejak Januari 2025, Prabowo memangkas
dana transfer ke daerah dengan dalih efisiensi. Akibatnya, daerah kelimpungan
membiayai pembangunan. Kepala
daerah memprotes kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat itu. Pada Oktober
2025, belasan gubernur mendatangi Kementerian Keuangan untuk mempertanyakan
pemotongan dana transfer ke daerah. Adapun di daerah, para bupati menghadapi
protes dari masyarakat. Penyebabnya, selain pembangunan macet, cara kepala
daerah mencari sumber pendapatan alternatif justru memberatkan masyarakat. Unjuk
rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Agustus 2025 adalah contoh. Bupati
Pati nonaktif, Sudewo, menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan hingga 250
persen. Di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, ribuan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja berunjuk rasa karena pemerintah daerah tak
memperpanjang kontrak akibat anggaran yang cekak. Wakil
Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan otonomi daerah yang telah
berjalan selama 25 tahun memiliki capaian, tapi juga catatan. “Ketergantungan
daerah pada dana transfer masih tinggi,” ujar mantan Wali Kota Bogor, Jawa
Barat, itu dalam wawancara tertulis pada Kamis, 22 Oktober 2026. Kebijakan
pemotongan dana transfer ke daerah memicu protes dari kepala daerah. Mengapa
tak ditinjau ulang? Pemangkasan
dana transfer adalah kebijakan fiskal pemerintah untuk mengoptimalkan
pemanfaatan anggaran belanja pemerintah. Kementerian Keuangan juga telah
memberikan tambahan dana transfer bagi 522 daerah dengan total Rp 18,9
triliun. Pemangkasan itu tak serta-merta dimaknai otonomi daerah sedang
lumpuh. Apa yang
Anda jelaskan kepada para kepala daerah sebagai dasar argumen pemotongan? Kementerian
Dalam Negeri memetakan daerah yang mengalami tekanan fiskal. Kami terus
mendampingi kepala daerah untuk meninggalkan pola pembuatan anggaran yang
lama. Rapat, perjalanan dinas, acara seremonial disesuaikan dulu. Mereka
punya ruang fiskal yang cukup bila struktur belanja ditata ulang. Para
kepala menyebutkan pemerintah pusat memotong hak daerah secara sepihak. Apa
tanggapan Anda? Penyusunan
alokasi transfer ke daerah tidak dilakukan secara sepihak. Ada proses dan
tahapan yang diatur dalam undang-undang. Alokasi transfer dihitung
berdasarkan formula tertentu. Pakar
yang mengkaji otonomi daerah menyebutkan desentralisasi di era Prabowo
Subianto mengalami kemunduran karena kewenangan bupati ditarik ke pusat. Anda
sepakat? Pelaksanaan
otonomi daerah selama 25 tahun tentu punya capaian penting dan besar.
Keberhasilan otonomi ditentukan oleh keseimbangan kewenangan, kapasitas
sumber daya manusia, dan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik. Apa
catatan Anda terhadap pelaksanaan desentralisasi? Ketergantungan
daerah pada dana transfer masih tinggi, porsi belanja birokrasi besar,
penyerapan anggaran lambat, dan kesenjangan pelayanan antardaerah masih
lebar. Kebijakan pemerintah pusat saat ini adalah upaya untuk memastikan
anggaran negara sampai ke masyarakat secara cepat dan tepat. Kebijakan
pemangkasan merupakan koreksi atas pola belanja, bukan upaya kembali pada
sentralisasi. Namun
temuan liputan kami menunjukkan pemangkasan itu membuat pemerintah daerah
kesulitan menjalankan fungsi dasar pelayanan, seperti kesehatan. Apa respons
Anda? Kesehatan
merupakan urusan pemerintahan yang sifatnya wajib karena menyangkut pelayanan
dasar. Dalam kondisi fiskal seperti apa pun, sektor kesehatan tak boleh
dikorbankan. Kami meminta daerah menjadikan pelayanan kesehatan sebagai
prioritas ketika mengevaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja
daerah. Buktinya
ada daerah yang mesti mengurangi jenis pelayanan di bidang kesehatan karena
tak punya anggaran.… Kami tak
menutup mata bahwa ada daerah dengan ruang fiskal yang terbatas dan
kondisinya berat. Namun sumber pembiayaan layanan seperti puskesmas bukan
hanya anggaran pendapatan dan belanja daerah murni. Ada dana kapitasi, dana
alokasi khusus nonfisik, dan program pemerintah pusat seperti cek kesehatan
gratis. ● Sumber :
https://www.tempo.co/politik/bima-arya-otonomi-daerah-pemangkasan-tkd-2301636 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar