Jumat, 30 Oktober 2026

 

Bima Arya: Daerah Masih Bergantung pada Dana Transfer Pusat

Dede Leni Mardianti :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 25 Oktober 2026

 

 

                                                           

·      Pemerintah pusat mengklaim tetap mendampingi pemerintah daerah yang menghadapi kesulitan keuangan.

 

·      Bima Arya menyatakan kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah merupakan cara pemerintah mengoreksi pola belanja.

 

·      Ia menyebutkan otonomi daerah di Indonesia mencatatkan sejumlah capaian penting.

 

DALAM dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto, relasi pemerintah pusat dengan daerah diwarnai sejumlah ketegangan. Sejak Januari 2025, Prabowo memangkas dana transfer ke daerah dengan dalih efisiensi. Akibatnya, daerah kelimpungan membiayai pembangunan.

 

Kepala daerah memprotes kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat itu. Pada Oktober 2025, belasan gubernur mendatangi Kementerian Keuangan untuk mempertanyakan pemotongan dana transfer ke daerah. Adapun di daerah, para bupati menghadapi protes dari masyarakat. Penyebabnya, selain pembangunan macet, cara kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif justru memberatkan masyarakat.

 

Unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Agustus 2025 adalah contoh. Bupati Pati nonaktif, Sudewo, menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan hingga 250 persen. Di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berunjuk rasa karena pemerintah daerah tak memperpanjang kontrak akibat anggaran yang cekak.

 

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan otonomi daerah yang telah berjalan selama 25 tahun memiliki capaian, tapi juga catatan. “Ketergantungan daerah pada dana transfer masih tinggi,” ujar mantan Wali Kota Bogor, Jawa Barat, itu dalam wawancara tertulis pada Kamis, 22 Oktober 2026.

 

Kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah memicu protes dari kepala daerah. Mengapa tak ditinjau ulang?

 

Pemangkasan dana transfer adalah kebijakan fiskal pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran belanja pemerintah. Kementerian Keuangan juga telah memberikan tambahan dana transfer bagi 522 daerah dengan total Rp 18,9 triliun. Pemangkasan itu tak serta-merta dimaknai otonomi daerah sedang lumpuh.

 

Apa yang Anda jelaskan kepada para kepala daerah sebagai dasar argumen pemotongan?

 

Kementerian Dalam Negeri memetakan daerah yang mengalami tekanan fiskal. Kami terus mendampingi kepala daerah untuk meninggalkan pola pembuatan anggaran yang lama. Rapat, perjalanan dinas, acara seremonial disesuaikan dulu. Mereka punya ruang fiskal yang cukup bila struktur belanja ditata ulang.

 

Para kepala menyebutkan pemerintah pusat memotong hak daerah secara sepihak. Apa tanggapan Anda?

 

Penyusunan alokasi transfer ke daerah tidak dilakukan secara sepihak. Ada proses dan tahapan yang diatur dalam undang-undang. Alokasi transfer dihitung berdasarkan formula tertentu.

 

Pakar yang mengkaji otonomi daerah menyebutkan desentralisasi di era Prabowo Subianto mengalami kemunduran karena kewenangan bupati ditarik ke pusat. Anda sepakat?

 

Pelaksanaan otonomi daerah selama 25 tahun tentu punya capaian penting dan besar. Keberhasilan otonomi ditentukan oleh keseimbangan kewenangan, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

 

Apa catatan Anda terhadap pelaksanaan desentralisasi?

 

Ketergantungan daerah pada dana transfer masih tinggi, porsi belanja birokrasi besar, penyerapan anggaran lambat, dan kesenjangan pelayanan antardaerah masih lebar. Kebijakan pemerintah pusat saat ini adalah upaya untuk memastikan anggaran negara sampai ke masyarakat secara cepat dan tepat. Kebijakan pemangkasan merupakan koreksi atas pola belanja, bukan upaya kembali pada sentralisasi.

 

Namun temuan liputan kami menunjukkan pemangkasan itu membuat pemerintah daerah kesulitan menjalankan fungsi dasar pelayanan, seperti kesehatan. Apa respons Anda?

 

Kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang sifatnya wajib karena menyangkut pelayanan dasar. Dalam kondisi fiskal seperti apa pun, sektor kesehatan tak boleh dikorbankan. Kami meminta daerah menjadikan pelayanan kesehatan sebagai prioritas ketika mengevaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

 

Buktinya ada daerah yang mesti mengurangi jenis pelayanan di bidang kesehatan karena tak punya anggaran.…

 

Kami tak menutup mata bahwa ada daerah dengan ruang fiskal yang terbatas dan kondisinya berat. Namun sumber pembiayaan layanan seperti puskesmas bukan hanya anggaran pendapatan dan belanja daerah murni. Ada dana kapitasi, dana alokasi khusus nonfisik, dan program pemerintah pusat seperti cek kesehatan gratis. ●

 

Sumber :  https://www.tempo.co/politik/bima-arya-otonomi-daerah-pemangkasan-tkd-2301636

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar