Rapuhnya Independensi Bank Indonesia Redaktur Editorial 1 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 02 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Perry Warjiyo diduga mundur dari kursi Gubernur Bank Indonesia atas tekanan Istana.   ·      Kebijakan SRBI dianggap menghambat program koperasi desa—salah satu program favorit Prabowo.   ·      Intervensi terhadap bank sentral membuat kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun ambrol seketika.   Di pasar keuangan, independensi bank sentral merupakan pilar penting untuk menopang kepercayaan. Dengan bank sentral yang bebas dari intervensi, kredibilitas kebijakan moneter suatu negara dapat dijaga sehingga bisa menjadi pegangan pemodal untuk mencurahkan investasi.   Rumus klasik itu tergerus setelah Perry Warjiyo mendadak mundur dari posisi Gubernur Bank Indonesia. Kepada publik, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Perry mundur karena alasan pribadi. Di balik itu, kuat diduga Perry mundur karena intervensi Istana.   Pangkal soalnya adalah lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Dengan imbal hasil 7,67 persen—lebih tinggi 2 poin persentase di atas BI-Rate—instrumen BI untuk menjaga stabilitas rupiah itu berhasil menyedot dana asing dan likuiditas domestik. Per Juni 2026, dari total SRBI Rp 1.073 triliun, sebanyak Rp 616 triliun dimiliki bank nasional. Akibatnya, likuiditas di pasar uang menjadi kering.   Tandusnya likuiditas membuat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kesulitan memberi kredit bagi koperasi desa merah putih. Padahal, melalui skema pinjaman, setiap koperasi membutuhkan modal awal Rp 3 miliar. Dengan total sekitar 80 ribu koperasi, pemerintah setidaknya memerlukan Rp 240 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian menarik kembali dana saldo anggaran lebih dari Bank Indonesia ke bank Himbara.   Kebijakan SRBI dianggap menghambat koperasi desa—salah satu program favorit Presiden Prabowo Subianto. Itu sebabnya santer beredar kabar Prabowo hendak menempatkan Bank Indonesia di bawah kabinet seperti pada era Presiden Soeharto. Inilah yang dicemaskan pasar.   Jika bank sentral berada di bawah ketiak pemerintah, Prabowo akan mengulang kesalahan mantan mertuanya itu. Kala itu Bank Indonesia turut membiayai defisit anggaran dan proyek pemerintah yang tidak produktif. Lemahnya pengawasan perbankan juga membuat utang swasta membengkak ketika rupiah melemah. Akibat bank sentral tidak independen, ekonomi kita babak-belur dihajar krisis moneter 1997-1998.   Salah satu kunci membangun stabilitas ekonomi pasca-Reformasi adalah memastikan independensi bank sentral. Untuk memulihkan kepercayaan pasar, Presiden B.J. Habibie menjamin independensi itu melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kebijakan ini turut membantu Indonesia keluar dari krisis. Bank sentral yang otonom juga menjadi jangkar Indonesia dalam melewati krisis keuangan 2008 dan Taper Tantrum 2013.   Walaupun independensi diatur undang-undang, bank sentral tetap saja diganggu dari luar. Di era Presiden Joko Widodo, lewat kebijakan burden sharing, bank sentral ikut berbagi beban membeli obligasi pemerintah dengan kupon 0 persen untuk membiayai defisit anggaran pada masa pandemi Covid-19.   Masuknya Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo, ke jajaran Dewan Gubernur BI membuat independensi bank sentral makin keropos. Selain sarat konflik kepentingan, intervensi ini tak lepas dari cara pandang Prabowo bahwa segala hal harus berada di bawah kendalinya, termasuk kewenangan fiskal dan moneter. Itulah ciri ekonomi komando.   Prabowo juga meminta rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara dalam setiap pengambilan keputusan. Forum itu seyogianya hanya dihadiri otoritas independen (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan) serta Kementerian Keuangan sebagai koordinator kebijakan fiskal. Kehadiran Danantara, sebagai pengelola aset badan usaha milik negara dan investasi strategis yang seharusnya tunduk pada keputusan KSSK, dalam rapat itu menciptakan potensi konflik kepentingan. Keberadaan Danantara juga dapat membuka pintu lebih lebar bagi intervensi kebijakan moneter bank sentral.   Apa yang terjadi di Turki bisa kita baca ulang. Di bawah Presiden Recep Tayyip Erdoğan, enam gubernur bank sentral dipecat karena menolak menurunkan suku bunga. Hasilnya: inflasi melonjak 85 persen pada 2022 dan lira Turki jeblok. Hiperinflasi juga terjadi di Zimbabwe dan Venezuela karena bank sentral di kedua negara itu tunduk kepada penguasa.   Kejadian di tiga negara itu tidak boleh terulang di Indonesia. Intervensi terhadap bank sentral membuat kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun ambrol seketika. Jika kepercayaan dan stabilitas ekonomi-moneter rontok, yang menanggung beban bukan penguasa, melainkan rakyat kebanyakan. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/perry-warjiyo-gubernur-bank-indonesia-2279738