Peran Oei Tjoe Tat di Organisasi Tionghoa dan Partai Politik Egi Adyatama :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 16 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Oei Tjoe Tat dekat dengan pendiri Baperki, Siauw Giok Tjhan.   ·      Ia ikut membidani berdirinya sejumlah partai politik pada awal masa kemerdekaan.   ·      Oei Tjoe Tat ikut menolak Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan yang mendiskriminasi kelompok etnis Tionghoa.   RUMAH kos di Jalan Palmenlaan West, Semarang, Jawa Tengah, menjadi awal perkenalan Oei Tjoe Tat dengan dunia aktivisme. Di rumah yang kini masuk Kecamatan Semarang Tengah tersebut, Oei pertama kali bergaul dengan Siauw Giok Tjhan yang waktu itu masih menjadi jurnalis harian Matahari sekaligus tokoh Organisasi Pemuda Cina Perantauan atau Hua Chiao Tsing Nien Hui.   Oei masih menjadi murid Hoogere Burgerschool Semarang ketika indekos pada 1935. Siauw Giok Tjhan, yang di kemudian hari menjadi salah satu pelopor pendirian Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, menjadi salah satu penghuni senior di pondok itu.   Siauw Giok Tjhan menjadi orang yang supel. Karena itu, sebagian besar pemuda di kos-kosan tersebut dekat dengannya. “Papa saya mempengaruhi kegiatan politik para pemuda itu, termasuk Oei,” ujar anak Siauw Giok Tjhan, Siauw Tiong Djin, melalui telekonferensi video pada Rabu, 22 Juli 2026.   Oei memang mempelajari politik sejak masa remaja, tapi ia lebih sering bersentuhan dengan organisasi sosial ketika kuliah dan tumbuh dewasa. Oei baru terjun ke bidang politik praktis ketika ikut mendirikan Partai Persatuan Tionghoa (PPT) pada 1948. Umur laki-laki yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah, itu 26 tahun ketika ikut mendirikan PPT.   Gagasan pendirian PPT muncul karena Oei dan tokoh Tionghoa lain yang pernah mengenyam pendidikan dari pemerintah kolonial merasa satu-satunya wadah bagi etnis Tionghoa, Chung Hua Tsung Hui, terlalu banyak memperhatikan politik luar negeri, khususnya ihwal Kuomintang. Sementara itu, mereka tak memprioritaskan problem masyarakat peranakan di Indonesia.   Dalam Memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu Presiden Soekarno, Oei mengatakan keterlibatannya dalam pembentukan PPT terjadi secara otomatis karena tengah menjabat pengurus di Perhimpunan Sosial Sin Ming Hui. Oei ditunjuk menjadi komisaris pengurus pusat PPT ketika partai itu berdiri. “Saya habiskan sebagian waktu untuk mengikuti berbagai rapat dan pertemuan partai,” kata Oei.   Seiring dengan usainya masa revolusi setelah penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda, PPT berganti nama menjadi Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI). Partai ini merupakan salah satu pengusung terdepan gagasan pengakuan keturunan Tionghoa sebagai salah satu suku di Indonesia.   Selama bergiat di PDTI, Oei acap berkunjung ke kantor cabang partai di daerah. Di sana ia bertemu dengan warga Tionghoa dari berbagai kalangan dan profesi. Oei menyebut safari politik itu sebagai pengalaman yang memperkaya pengetahuan mengenai kondisi masyarakat Tionghoa di Indonesia.   Salah satu kontribusi PDTI adalah membatalkan Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan yang digagas Menteri Luar Negeri Sunario Sastrowardoyo. Sunario mengusulkan perubahan sistem kewarganegaraan dari model pasif, yakni seseorang otomatis menjadi warga negara Indonesia jika lahir di wilayah Indonesia, menjadi sistem aktif. Model yang kedua berarti seseorang bisa secara aktif mengajukan permohonan untuk memperoleh status kewarganegaraan.   PDTI keberatan terhadap rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Jika draf regulasi itu gol di Dewan Perwakilan Rakyat, orang Tionghoa berpotensi kehilangan status kewarganegaraan. Sebab, sistem pendataan warga keturunan Tionghoa baru dimulai pada 1918 di Pulau Jawa dan pada 1926 untuk penduduk di luar Pulau Jawa.   Oei mendapat mandat dari partai untuk mengundang semua anggota parlemen beretnis Tionghoa dan membentuk Panitia Kerja Kewarganegaraan Indonesia. Siauw Giok Tjhan, yang saat itu duduk di parlemen dari jalur independen, ditunjuk menjadi ketua panitia kerja.   Panitia kerja mengeluarkan kesimpulan bersama, yakni menentang Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan yang mendiskriminasi penduduk Tionghoa. Kesimpulan rapat disampaikan langsung kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Siauw Giok Tjhan, yang dikenal dekat dengan Ali, ikut meyakinkan agar rancangan undang-undang itu dibatalkan sebelum sampai dibahas di DPR.   Meski berhasil menggagalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan, masyarakat peranakan Tionghoa mulai diliputi rasa khawatir terhadap isu diskriminasi. Dalam suatu rapat pada Februari 1954, pengurus PDTI menyimpulkan bahwa organisasinya tak lagi berdaya dalam melawan isu rasial yang menyebar di masyarakat Indonesia.   Rapat partai lalu memutuskan membentuk sebuah organisasi kemasyarakatan yang berpotensi mendapat dukungan dari masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia. Hasilnya, pada 13 Maret 1954, PDTI mengumpulkan sejumlah tokoh Tionghoa dan membahas pendirian wadah untuk menjadi saluran perjuangan komunitas Tionghoa.   Para tokoh itu merancang pendirian sebuah organisasi yang diberi nama Badan Permusyawaratan Warga Negara Turunan Tionghoa (Baperwat). “Oei yang menyiapkan naskah awal pendiriannya,” tutur Siauw Tiong Djin, anak pendiri Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, Siauw Giok Tjhan.   Siauw Giok Tjhan diusulkan menjadi ketua organisasi yang baru berdiri itu. Alasannya, Giok Tjhan dianggap berhasil membuktikan kapasitasnya saat memimpin Panitia Kerja Kewarganegaraan Indonesia. Oei diminta membujuk Giok Tjhan karena mereka telah saling mengenal ketika sama-sama bersekolah di Semarang.   Siauw Giok Tjhan setuju menjadi ketua, tapi meminta nama Baperwat diganti menjadi Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Ia tak mau badan ini menjadi eksklusif dan mengandung rasisme. “Konsepnya harus berpatokan pada Indonesia, bukan lagi eksklusif sebagai Tionghoa,” kata Siauw Tiong Djin.   Baperki resmi didirikan pada 13 Maret 1954 di Gedung Sin Ming Hui, Jakarta Pusat, dengan Siauw Giok Tjhan sebagai ketua umum pertamanya. Oei diminta masuk ke kepengurusan dengan menjadi Wakil Ketua Umum.   Di awal pendirian Baperki, sejumlah partai politik mempertanyakan arah ormas itu. Sebab, sejumlah anggota Baperki juga aktif sebagai kader partai lain. Oei terjun langsung menemui pemimpin partai lain untuk memberi penjelasan.   Ia, misalnya, menemui Ketua Umum Partai Nasional Indonesia Ali Sastroamidjojo untuk menjelaskan posisi Baperki sebagai organisasi kemasyarakatan, bukan partai politik. Lobi Oei mampu meyakinkan Ali dan membuat keanggotaan Baperki tumbuh.   Salah satu keberhasilan Baperki adalah menerapkan gagasan integrasi yang memungkinkan komunitas Tionghoa menjadi bagian dari Indonesia tanpa harus menanggalkan identitas budayanya. Oei Tjoe Tat mengatakan konsep integrasi itu berjalan secara alamiah dan tanpa paksaan.   Baperki rutin menyelenggarakan kursus, ceramah, dan upacara yang menonjolkan sikap patriotisme. Pengurus cabang Baperki di daerah juga kerap menggelar pertunjukan seni di komunitas Tionghoa, tapi menonjolkan unsur-unsur kebudayaan Indonesia.   “Oei Tjoe Tat mencoba mengintegrasikan Tionghoa dengan Indonesia karena ia ingin Indonesia yang adil dan majemuk,” tutur Ariel Heryanto, profesor emeritus di Monash University, Australia, pada Sabtu, 18 Juli 2026. Ariel masih berkerabat dengan Oei karena istrinya merupakan kemenakan ipar Oei.   •••   PERAN Oei Tjoe Tat di Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia lebih banyak di balik layar. Lain halnya dengan Siauw Giok Tjhan yang populer sebagai ikon organisasi karena menjadi pendiri sekaligus Ketua Umum Baperki.   Meski demikian, Oei memainkan peran penting dalam perkembangan organisasi. Penyunting Memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu Presiden Soekarno, Stanley Adi Prasetyo, mengatakan Oei terampil mengelola jaringan. “Pergaulannya luwes,” ujar Stanley di Palmerah, Jakarta Barat, pada Kamis, 2 Juli 2026.   Kelincahan Oei dalam bergaul terlihat dari kelompok pertemanannya. Ia bisa dekat dengan Lukman Wiriadinata dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). Oei kagum terhadap kapasitas intelektual para tokoh Partai Sosialis Indonesia pada waktu itu sehingga menganggap mereka sebagai kawan diskusi yang hangat. “Mereka sangat rasional dan tak memiliki prasangka rasial,” tutur Oei. Saking akrabnya dengan para tokoh PSI, Oei pernah mendengar tuduhan bahwa ia merupakan antek PSI.   Oei juga dekat dengan Albert Mangaratua Tambunan dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Ia menganggap pentolan Parkindo, Johannes Leimena, sebagai saudara tua yang berpengalaman. Ia bahkan kerap berkonsultasi secara pribadi dengan Leimena. “Oei tidak menjadikan prinsip politik itu sebagai dasar persahabatan atau permusuhan,” kata Siauw Tiong Djin.   Siauw Tiong Djin menggolongkan Oei sebagai politikus garis tengah bersama Yap Thiam Hien dan Lim Tjong Hian di Baperki. Saat itu anggota Baperki berasal dari aktivis partai berhaluan kiri ataupun kanan. Meski begitu, Baperki tak pernah menyatakan diri sebagai partai politik, tapi sebagai organisasi kemasyarakatan.   Keluwesan Oei dalam bergaul membuat ia mengambil peran sebagai penjaga keseimbangan di lingkup internal Baperki yang berasal dari berbagai haluan politik. Toh, upayanya tak berhasil. Konflik internal tak terhindarkan setelah Baperki memutuskan ikut dalam Pemilihan Umum 1955.   Salah satu pangkal soalnya adalah penyusunan nomor urut calon legislator dari Baperki. Lingkup internal organisasi menganggap pemilihan nomor urut menguntungkan Siauw Giok Tjhan dan Go Gien Tjwan—dua pentolan Baperki. Turbulensi di dalam Baperki itu mendorong Auwyang Peng Koen atau Petrus Kanisius Ojong serta Inyo Beng Goat mundur dari Baperki. “Saya telah berusaha mati-matian untuk mencegah kesalahpahaman di antara kami, tapi pada akhirnya saya terpaksa mengakui kegagalan saya,” ujar Oei.   Oei tak luput terkena dampak konflik internal Baperki. Ia dituding berhaluan kiri dan terafiliasi dengan PSI. Ada pula yang menuduhnya sebagai orang dekat dan terlalu dipengaruhi Siauw Giok Tjhan. Atas tuduhan itu, Oei membantahnya. “Saya lebih memikirkan Baperki sebagai sebuah institusi yang memayungi dan memperjuangkan kepentingan banyak orang,” tutur Oei.   Mundurnya sejumlah pentolan organisasi tak membuat Baperki kehilangan taji pada saat pencoblosan. Dalam Pemilihan Umum 1955, Baperki sukses mengamankan kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante. Konstituante saat itu bertugas membahas dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.   Oei ditunjuk Baperki menjadi salah satu perwakilan di Konstituante yang bekerja di Bandung, Jawa Barat. “Setiap hari saya repot mondar-mandir Jakarta-Bandung pulang-pergi,” kata Oei dalam memoarnya. Oei bahkan merasa menjadi satu-satunya representasi Baperki yang bekerja di Konstituante karena perwakilan Baperki lain terlampau sibuk.   Keterlibatan Oei di Konstituante mempertemukannya dengan Asmara Hadi yang waktu itu menjabat Ketua Umum Partai Indonesia (Partindo). Di sela-sela rapat Konstituante, Asmara Hadi berkali-kali mengajak Oei bergabung dengan Partindo. Menjelang pembubaran Konstituante, Partindo bekerja sama dengan Baperki. Salah satu kesepakatannya adalah sejumlah pengurus Baperki harus masuk ke Partindo. Baperki menunjuk Oei masuk ke Partindo.   Hubungan Baperki dengan Partindo makin erat saat keduanya membentuk Panitia Penolong Korban Kontra Revolusi, yang menggalang dana untuk membantu korban kerusuhan rasial anti-Cina pada Mei 1963. “Kesediaan Partindo untuk membantu dihargai oleh penduduk Tionghoa sehingga menyebabkan Partindo menjadi partai yang populer di kalangan Tionghoa,” tutur Siauw Tiong Djin.   Perkembangan karier politik Oei di Partindo terhitung cepat. Tak lama setelah masuk partai, Oei langsung didapuk sebagai salah satu ketua muda. Dalam memoarnya, Oei menduga ia ditunjuk karena saat itu belum banyak kader partai yang dianggap mampu. Kesibukannya di Partindo membuatnya makin tak aktif di Baperki ataupun Sin Ming Hui.   Sebagai pemimpin partai, Oei tekun menggelar safari politik ke daerah. Ia, misalnya, datang ke Indramayu, Jawa Barat, dan menyaksikan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Marhaen mengkonsumsi bonggol pohon pisang sebagai makanan sehari-hari akibat kelangkaan pangan.   Tak lama kemudian, Oei justru diminta menjadi ketua gerakan petani itu. “Permintaan yang tak bisa saya tolak, meski sedari kecil sesungguhnya kehidupan saya jauh dari dunia petani dan masalahnya,” ujar Oei.   Aktivitas politik Oei di berbagai organisasi terhenti setelah meletusnya Gerakan 30 September 1965 atau G-30-S. Oei mendapati namanya masuk surat perintah penahanan bersama dua menteri lain di kabinet Sukarno, yakni Setiadi Reksoprodjo dan Soemardjo. Surat penahanan ditandatangani Letnan Jenderal Soeharto yang menjadi Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.   Siauw Tiong Djin mengatakan pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto menargetkan orang-orang yang dekat dengan Sukarno dan Partai Komunis Indonesia. Ayah Tiong Djin, Siauw Giok Tjhan, juga masuk daftar target dan ditangkap pada 4 November 1965.   Nama Siauw Giok Tjhan bahkan masuk sebagai salah satu anggota Dewan Revolusi yang dituduh menjadi dalang G-30-S. “Dengan sendirinya semua kelompok kiri disasar Orde Baru dan Baperki masuk ke golongan yang harus dibubarkan,” tutur Siauw Tiong Djin.   Penahanan ayahnya membuat Siauw Tiong Djin harus terbang ke Australia demi melanjutkan pendidikan. Sesekali ia pulang ke Indonesia untuk menemui ayahnya di tahanan. Tiong Djin sempat bertemu dengan Oei yang berada di dalam Instalasi Rehabilitasi Nirbaya di Jakarta Timur.   Aktivitas di Baperki dan Partindo meninggalkan kesan bagi Oei. Siauw Tiong Djin menerangkan, Oei masih bersemangat membahas masa-masa di Baperki dan Partindo saat pria itu terbaring di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta, pada 1997. “Oei selalu merasa kegiatan politik di Baperki sangat bermakna dalam karier politik dan karier hidupnya,” ujar Siauw Tiong Djin. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/politik/oei-tjoe-tat-baperki-partai-tionghoa-2282211