PPKM, Analisis Data dan Tindakan Selanjutnya Tjandra Yoga Aditama ;  Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI/ Guru Besar FKUI, Mantan Direktur WHO Asia Tenggara dan Mantan Dirjen P2P & Ka Balitbangkes

DETIKNEWS, 2 Agustus 2021

 

 

                                                           

KITA patut bersyukur bahwa rumah sakit di Jakarta dan beberapa kota lain di Jawa kini tidaklah sepenuh dua atau tiga minggu yang lalu. Tidak terlihat lagi antrean dan daftar tunggu untuk bisa masuk instalasi gawat darurat (IGD) serta relatif tersedia tempat tidur untuk pasien yang harus dirawat isolasi di rumah sakit dan intensive care unit (ICU). Artinya, pasien covid-19 sedang dan berat yang membutuhkan perawatan rumah sakit kini dapat ditangani dengan jauh lebih baik.   Di sisi lain, data epidemiologi harian nasional pada akhir Juli ada kesan lebih membaik dari satu atau dua minggu yang lalu. Hanya, membaca data ini harus lebih cermat dan hari-hati. Sedikitnya ada empat data epidemiologi yang dilaporkan setiap hari, jumlah kasus baru, jumlah tes yang dilakukan, angka kepositifan, dan jumlah yang meninggal.   Untuk menilai apakah memang angka-angka itu sudah membaik atau belum, kita harus menganalisisnya dengan mempertimbangkan empat faktor objektif. Pertama, yang paling mudah ialah membandingkannya dengan data 3 Juli 2021 ketika PPKM darurat dimulai. Dalam hal ini harus disadari bahwa angka 3 Juli bukanlah angka yang akan dicapai sesudah PPKM dilakukan hingga kini. Angka 3 Juli justru angka yang tinggi sehingga pada waktu itu diputuskan keadaan PPKM darurat. Jadi, kalau angka hari-hari ini masih sama dengan angka 3 Juli, artinya keadaan masihlah darurat. Parameter objektif kedua ialah membandingkan dengan target yang direncanakan akan dicapai, yang sebelumnya telah pernah disampaikan. Parameter ketiga ialah membandingkan data kita dengan patokan umum di dunia (WHO, misalnya) atau data negara lain. Parameter keempat ialah pertimbangan khusus tentang jumlah warga yang wafat.     Pasien baru dan jumlah tes   Jumlah pasien baru pada 31 Juli 2021 ialah 37.284 orang. Di satu sisi, dapat disampaikan bahwa angka ini menurun bila dibandingkan dengan puncak kasus pada 15 Juli 2021 dengan 56.757 kasus. Namun, angka kasus baru ini lebih tinggi dari jumlah kasus baru pada awal PPKM darurat 3 Juli 2021, yaitu 27.913 orang. Artinya, kita tidak bisa mengatakan jumlah kasus baru memang sudah menurun, malah kasusnya lebih tinggi dari tanggal ditetapkan sebagai darurat. Apalagi kalau dibandingkan dengan target yang pernah disebutkan. Artikel di Mediaindonesia.com pada 13 Juli 2021 judulnya jelas menulis PPKM Darurat Targetkan Tekan Penambahan Pasien Covid Hingga 10 Ribu/Hari. Artinya, jumlah kasus baru sampai akhir Juli 2021 ini belumlah memenuhi target yang telah ditetapkan.   Tentang jumlah yang diperiksa, data 31 Juli 2021 menunjukkan ada 150.200 orang dan 241.761 spesimen yang diperiksa. Angka ini memang meningkat dari data awal PPKM darurat 3 Juli 2021 yang angkanya 110.983 orang dan 157.227 spesimen. Namun, angka 31 Juli 2021 lebih rendah dari data 22 Juli yang sudah berhasil memeriksa 228.702 orang dan 294.270 spesimen serta data 23 Juli yang memeriksa 202.385 orang dan 274,246 spesimen. Di sisi lain, kita tahu bahwa pemerintah menargetkan pemeriksaan 400 ribu sehari, yang jelas masih jauh dari tercapai. Sebagai ilustrasi saja bahwa India sudah berhasil melakukan 2 juta pemeriksaan sehari.   Kalau penduduk kita seperempat penduduk India, target sekitar 400 ribu atau 500 ribu sehari harusnya dapat dicapai dan data sepanjang Juli 2021 masih jauh lebih rendah dari target yang sudah digariskan. Padahal, kita tahu bahwa jumlah yang diperiksa ialah amat penting agar kita dapat menemukan kasus positif di masyarakat, yang lalu dapat segera ditangani sehingga kasusnya tidak menjadi berat serta diisolasi untuk memutus rantai penularan di masyarakat.   Seperti kita ketahui bahwa kegiatan tes harus sejalan dengan telusur. Kalau ada satu kasus yang positif, yang kontak dengan pasien itu harus dicek satu per satu. Kalau ketemu ada lagi yang positif, harus dicek lagi dengan siapa kontaknya, dan seterusnya. Di awal kita pernah dengar bahwa yang ideal untuk dilakukan telusur ialah 30 orang, lalu disebutkan akan ditargetkan 15 orang, serta dalam beberapa hari ini ada informasi untuk melakukan setidaknya di 8 orang. Hanya dengan tes dan telusur yang baik, penularan di masyarakat dapat ditekan.   Dalam laporan harian ke publik kita belum dapat melihat angka telusur ini, akan baik kalau hal ini terus digiatkan dan juga dipaparkan ditanya secara luas. Tes dan telusur bersama pembatasan sosial dan vaksinasi merupakan tulang punggung utama pengendalian covid-19 di dunia dan di negara kita. Tentang jumlah yang divaksinasi di negara kita, tampaknya data harian masih amat fluktuatif, terkadang cukup tinggi sampai lebih satu juta seharinya, tapi terkadang hanya ratusan ribu. Kita sudah mendengar ada target untuk memvaksinasi sampai 2 juta orang seharinya yang mudah-mudahan dapat segera tercapai.     Penularan di masyarakat dan kematian   Data 31 Juli 2021 menunjukkan angka kepositifan total 24,8% dan angka kepositifan berdasar pemeriksaan PCR (polymerase chain reaction) dan TCM (tes cepat molekuler) ialah 52,2%. Ini memang seakan-akan dapat dibaca sebagai menurun karena angka kepositifan kita pernah beberapa hari lebih dari 30%. Namun, kalau kita lihat data 3 Juli saat ditetapkan PPKM darurat, angka kepositifan totalnya 25,2% dan kalau berdasar PCR/TCM ialah 36,7%. Jadi, angka kepositifan total 31 Juli memang sedikit lebih rendah dari awal PPKM darurat, tetapi angka kepositifan berdasar PCS/TCM jauh lebih tinggi. Artinya, penularan di masyarakat sampai akhir Juli 2021 ini masih sangat tinggi dan jelas-jelas harus diturunkan.   Kita tahu bahwa WHO mengambil angka kepositifan di bawah 5% untuk menyatakan situasi sudah terkendali, sedangkan angka Indonesia masih lima kali lebih besar dari patokan aman 5% itu. Sebagai ilustrasi, angka kepositifan India di akhir Juli ini hanya 2,4%, turun 10 kali lipat dari angka sekitar 22% pada Mei 2021, yakni kasus di India sedang amat tinggi dan menjadi berita utama dunia di negara kita juga. Mudah-mudah dengan program yang baik, angka kepositifan kita juga bisa turun 10 kali sehingga kasus di masyarakat akan turun dengan bermakna.   Tentang kasus meninggal, data 31 Juli 2021 menunjukkan ada 1.808 kerabat dan keluarga warga Indonesia yang wafat akibat covid-19. Angka ini dapat memberi kesan perbaikan karena pada 27 Juli 2021 angka yang meninggal menembus 'batas psikologis' 2.000 kematian, tepatnya 2.069 warga kita yang wafat dalam sehari akibat penyakit ini. Namun, ada dua alasan untuk tidak mengatakan data akhir Juli ialah perbaikan. Pertama, yang meninggal sehari pada 3 Juli 2021 di awal PPKM darurat ialah 493 orang, jadi angka meninggal akhir Juli ini meningkat 3 kali dari saat darurat dimulai. Alasan kedua, warga yang wafat tidak dapat hanya disebut sebagai angka. Ribuan kerabat kita yang meninggal setiap hari ini tidak akan mungkin kembali lagi, mereka sudah meninggalkan kita selama ini. Jumlah kematian harus ditekan dan ini harus jadi prioritas utama.   Ada tujuh cara utama menurunkan angka kematian. Pertama, melakukan analisis mendalam tentang sebab kematian dan faktor yang memengaruhinya. Kedua, menekan penularan di masyarakat dengan pembatasan sosial. Ketiga, meningkatkan tes dan telusur serta keempat meningkatkan vaksinasi utamanya pada kelompok rentan. Upaya kelima ialah identifikasi dan pengendalian infeksi akibat varian delta dan varian baru lainnya. Keenam, menangani dengan saksama mereka yang isolasi mandiri. Ketujuh, pelayanan yang baik dan lengkap di rumah sakit.     Langkah ke depan   Masa PPKM periode ini akan berakhir pada 2 Agustus 2021. Pemerintah tentu akan mengambil keputusan yang bijak untuk melindungi rakyat dari bahaya pandemi covid-19. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan yang dapat dipertimbangkan. Tentu saja dalam semua kemungkinan ini kegiatan tes dan telusur serta vaksinasi harus dilakukan semaksimal mungkin.   Pertama, sesuai dengan bahasan di atas, memang ada perbaikan nyata dari beban rumah sakit. Masyarakat kini sudah lebih mudah mencari pertolongan kesehatan. Tentang indikator-indikator epidemiologi secara nasional, mungkin ada yang menunjukkan perbaikan dan ada juga yang tidak, tergantung pada bagaimana menilainya. Belum lagi kalau kita lihat data-data dari luar Jawa-Bali yang menunjukkan kecenderungan meningkat dengan berbagai potensi masalahnya.   Analisis situasi WHO 28 Juli 2021 menyebutkan bahwa antara 19-25 Juli masih terjadi penularan amat tinggi di masyarakat tingkat di tujuh provinsi negara kita dan dianjurkan upaya menekan penularan melalui implementasi ketat public health and social measures (PHSM) harus dilanjutkan dan diperkuat. Kalau sekiranya ada rencana meneruskan PPKM yang sekarang sedang berjalan, jaminan bantuan sosial perlu diberikan bagi semua yang terdampak. Dengan meneruskan PPKM, situasi yang mulai membaik akan menjadi lebih terkendali dan terjaga baik untuk tidak meningkat lagi.   Kemungkinan kedua ialah pilihan memberikan beberapa tambahan pelonggaran lagi, tentu dengan konsekuensi kemungkinan kasus akan dapat meningkat lagi dan rumah sakit akan penuh lagi. Untuk itu, kalau toh akan dilakukan kemungkinan kedua ini, pemilihan pelonggaran perlu dilakukan dengan amat hati-hati, tentu dilakukan secara bertahap dan dapat disesuaikan lagi dari waktu ke waktu kalau diperlukan. Di pihak lain, kegiatan yang masih harus melakukan pembatasan sosial haruslah dijalankan dengan ketat, jangan terbawa ikut longgar juga.   Kemungkinan ketiga ialah melakukan kebijakan berdasar data daerah, katakanlah kabupaten/kota atau mungkin daerah aglomerasi. Untuk ini harus dilakukan analisis yang mendalam tentang situasi epidemiologi daerah itu dan kapasitas respons yang ada, datanya haruslah amat rinci dan akurat di tingkat tiap-tiap daerah. Pada 14 Juni 2021, WHO telah menerbitkan dokumen Considerations for implementing and adjusting public health and social measures in the context of Covid-19 yang merupakan penyempurnaan dari edisi sebelumnya. Di dalamnya dibahas perbaikan sistem penghitungan untuk menentukan level-level risiko. Dalam dokumen yang baru 1,5 bulan ini disebutkan bahwa kita harus menilai apakah situasi epidemiologi/penularan di masyarakat sudah terkontrol atau tidak. Lalu, kita menilai apakah sistem kesehatan serta kapasitas pelayanan kesehatan mampu menangani covid-19 sambil tetap menangani berbagai masalah kesehatan lainnya.   Penularan di masyarakat dibagi dalam tujuh kategori, mulai tidak ada kasus, hanya kasus sporadis, mulai ada klaster, dan lalu penularan di masyarakat derajat satu, dua, tiga, dan empat. Kalau sudah derajat empat itu artinya insiden kasus yang amat tinggi dan menyebar luas dalam 14 hari terakhir. Sementara itu, kapasitas respons kesehatan dibagi menjadi adekuat, moderat, atau terbatas. Dengan menggabungkan kedua hal ini, ditentukanlah lima level keadaan (situation level), mulai nol, satu, dua, tiga, dan empat.   Level empat ialah gabungan keadaan penularan masyarakat ada di derajat empat (sesuai dengan definisi di atas) dan kapasitas respons terbatas. Per definisi maka level 4 ini ialah wabah yang tidak terkendali dengan kapasitas respons kesehatan yang terbatas atau sudah tidak memadai sehingga memerlukan upaya ekstensif untuk menghindari penambahan bermakna angka kesakitan dan kematian akibat pelayanan kesehatan yang sudah amat kewalahan. Untuk setiap parameter sudah ditetapkan apa saja indikator utamanya dan apa indikator tambahan yang perlu dinilai. Akan sangat baik kalau kita memiliki data serinci ini untuk setiap kabupaten/kota dan daerah aglomerasi sehingga keputusan apa pun yang akan diambil benar-benar berbasis data ilmiah, evidence-based decision making process.   Dalam dokumen terbaru WHO ini juga tertera dua hal penting, yang harus diterapkan juga dalam mengambil keputusan tentang perubahan atau kelanjutan PPKM. Pertama, pembatasan sosial harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan data yang mungkin amat dinamis, baik di tingkat negara maupun subnasional. Kedua, kalau pembatasan sosial akan diubah/disesuaikan, betul-betul harus berkomunikasi dengan masyarakat.   Keputusan tentang langkah ke depan PPKM dan pengendalian pandemi covid-19 tentu bukan hal yang mudah. Akan baik kalau apa pun keputusan yang diambil berdasar pada setidaknya tiga hal, pertama perlindungan sepenuhnya bagi rakyat Indonesia, kedua keputusan dengan dasar ilmiah yang valid, dan ketiga tentu kepentingan bangsa dan negara ialah yang utama. ●