Utamakan Kepentingan Umat dalam Penentuan Kalender Islam Muchamad Zaid Wahyudi ;  Wartawan Kompas

KOMPAS, 12 Mei 2021

 

 

                                                           

Terbiasa hidup dalam perdebatan penentuan awal bulan hijriah membuat masyarakat selalu gamang setiap menjelang Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Ketidakjelasan otoritas yang bertanggung jawab dalam menentukan hal itu membuat masyarakat bingung harus merujuk pada ketetapan siapa dalam menentukan awal bulan hijriah.   Sejak pertengahan Ramadhan 1442 Hijriah, masyarakat sudah bimbang soal kapan perayaan Idul Fitri 1442 H. Meski kalender yang disusun sejumlah organisasi massa Islam dan pemerintah sudah menyebut Idul Fitri jatuh Kamis (13/5/2021), banyak isu beredar menyebut Idul Fitri maju satu hari menjadi Rabu (12/5). Sidang isbat Selasa (11/5) petang pun akhirnya menetapkan Idul Fitiri tahun ini jatuh pada Kamis.   Tidak jelas dari mana sumber isu tersebut. Padahal, ijtimak atau konjungsi yang jadi awal bulan Syawal baru terjadi Rabu (12/5) pukul 01.59 WIB. Artinya, Selasa petang saat Matahari terbenam dipastikan tidak akan terlihat hilal karena konjungsi belum terjadi. Kalaupun ada laporan melihat hilal pada Selasa petang, bisa dipastikan itu sabit Bulan tua, bukan hilal.   Sistem penetapan awal bulan hijriah khusus untuk Ramadhan, Syawal dan Zulhijah yang ditetapkan melalui sidang isbat menambah kegalauan masyarakat. Putusan sidang isbat itu biasanya baru diperoleh sekitar pukul 19.00 WIB, menunggu laporan pengamatan hilal ͥ dari seluruh Indonesia. Padahal saat itu diumumkan, di Indonesia timur sudah pukul 21.00 WIT dan awal hari dalam kalender Islam dimulai setelah Matahari terbenam.   Meski digunakan dalam penentuan waktu ibadah, pengetahuan masyarakat tentang kalender Islam relatif terbatas. Pemahamannya pun beragam, bergantung sumber informasi yang mereka peroleh. Kalender Islam juga jarang digunakan untuk keperluan sehari-hari hingga perhatian serius masyarakat terhadap kalender juga sangat kurang.   Kalender Islam adalah kalender astronomis. Artinya, awal bulannya (month) ditentukan berdasar terlihatnya hilal atau Bulan (moon) sabit tipis yang terbentuk selepas konjungsi dan terlihat setelah Matahari terbenam. Karakter itu yang membedakan kalender Islam dengan sistem kalender Bulan lain yang umumnya awal bulannya ditentukan berdasar waktu konjungsi saja.   Perdebatan yang muncul di masyarakat terkait perbedaan penentuan awal bulan hijirah umumnya selalu mengerucut pada dua metode, yaitu hisab (perhitungan) atau rukyat (pengamatan). Padahal, persoalan mendasar dari perdebatan itu adalah belum ada kriteria tunggal penentuan awal bulan hijriah.   Masing-masing ormas dan pemerintah memiliki kriteria awal bulan sendiri. Ada kriteria wujudul hilal yang digunakan Muhammadiyah, kriteria Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) yang diacu Nahdlatul Ulama dan pemerintah, dan ada kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 yang disusun sejumlah astronom.   Meski demikian, apa pun perdebatannya, perbedaan kriteria dan metode penentuan awal bulannya, atau mekanisme penetapannya, masyarakat hanya butuh kepastian kapan Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Ada dirayakan. Mereka juga ingin perayaan hari-hari besar agama itu dilaksanakan bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia, apapun afiliasi ormasnya.   Adanya kepastian itu pula akan membuat kalender hijriah bisa digunakan untuk keperluan administrasi sipil dan perencanaan jangka panjang. Persepsi masyarakat atas ketidakpastian dalam kalender Islam itulah yang membuat kalender ini ditinggalkan.   Sains dan agama   Penentuan awal bulan hijriah menjadi satu kasus rumitnya memadukan sains dan agama. Selama puluhan tahun, awal bulan hijriah menjadi domain ormas Islam dengan beragam keahlian di dalamnya, termasuk ahli falak maupun tafsir.   Pada tahun 1980-an, Kementerian Agama mulai melibatkan astronom dalam penentuan awal bulan hijriah. Sejumlah metode hisab modern dikenalkan, begitu pula dengan penggunaan teleskop untuk pengamatan hilal. Pengenalan metode baru itu memang tidak mulus, banyak tentangan. Namun kini berbagai piranti modern itu bisa diterima dan dimanfaatkan oleh ormas.   Meski demikian, penyatuan kriteria awal bulan hijriah bukan semata persoalan sains modern dan teknologi. Aspek sosial politiknya cukup kuat. Beberapa tahun lalu saat pemerintah berupaya menyatukan sistem penanggalan hijriah dengan mengenalkan kriteria tunggal, beberapa ormas menunjukkan resistensinya dengan alasan ormas lebih dulu lahir dibanding berdirinya negara. Jika penentuan awal bulan hijriah sepenuhnya diserahkan ke pemerintah, maka sebagian kendali ormas atas umatnya akan berkurang.   Penyatuan kriteria awal bulan hijriah itu juga masih dipandang sebagai persaingan antarormas dengan pemerintah. Walau demikian, semua ormas Islam sejatinya ingin ada kesatuan kalender Islam, namun masing-masing ormas ingin memaksakan penggunaan kriteria yang mereka gunakan sebagai acuan. Selama kriteria tunggal awal bulan hijriah itu belum dicapai, maka penyatuan kalender Islam tetap akan jadi ilusi.   Pemerintah sebagai otoritas tertinggi di negara ini seharusnya mengambil inisiatif besar dan terus menerus untuk merangkul semua ormas dalam penyatuan kalender Islam. Apa pun metode yang digunakan, baik hisab atau rukyat, sebenarnya tidak akan memberikan hasil yang berbeda sepanjang kriteria yang digunakan dalam penentuan awal bulan hijriah sama.   Selain itu, pemerintah perlu merangkul astronom yang ada di berbagai perguruan tinggi dan lembaga negara serta ahli ilmu falak yang ada di pesantren, ormas Islam, dan berbagai perguruan tinggi Islam.   Ahli tafsir atau hukum agama juga perlu dilibatkan khususnya untuk mengadopsi metode atau teknologi baru dalam penentuan awal bulan hijriah, seperti hukum hilal yang terlihat pada siang hari atau penggunaan detektor CCD (charge-coupled device) yang jamak dipakai dalam pengamatan astronomi namun masih diperdebatkan guna pengamatan hilal.   Pertukaran pengetahuan secara setara di antara ahli lintas bidang dan keilmuan perlu dilakukan hingga mereka bisa saling belajar dan memahami tanpa ada ada dikotomi tradisional versus modern. Dengan diperolehnya pemahaman yang sama, maka bisa segera disusun sistem kalender Islam yang bisa diterima semua kalangan, mampu mengakomodasi perkembangan sains dan teknologi, namun tetap sesuai kaidah agama.   Edukasi umat tentang berbagai sistem penentuan kalender Islam juga perlu terus dilakukan. Dengan pengetahuan yang benar, maka saling pemahaman bisa ditumbuhkan dan mau terbuka dengan ide-ide baru, tanpa perlu saling menghujat atau merendahkan pemahaman kelompok lain.   Berbagai upaya penyatuan kalender Islam itu bisa dilakukan jika pemerintah memiliki itikad kuat dan mampu bersikap tegas dalam penentuan awal bulan hijriah. Pemerintah tidak bisa terus bersikap mengambang dan enggan mengambil risiko seperti selama ini karena hanya akan membuat perbedaan hari raya menjadi abadi.   Jika kesatuan penentuan awal bulan hijriah itu tidak segera terjadi, maka umat Islam Indonesia harus bersiap menghadapi perbedaan hari raya. Potensi perbedaan itu akan terjadi mulai tahun depan yaitu pada penentuan awal Ramadhan 1443/2022 dan berlanjut pada penetapan Idul Fitri dan Idul Adha 1444/2023.   Selain itu, jika persoalan kalender Islam ini bisa segera diselesaikan, maka umat Islam bisa fokus untuk menyelesaikan persoalan keumatan lain yang juga menantang, baik soal kemiskinan maupun ketertinggalan. Indonesia akan menjadi negara yang maju jika umat Islamnya juga maju. Namun, kemajuan itu hanya bisa diperoleh jika umat Islam Indonesia mau dan mampu mengupayakan kemajuan tersebut. ●