Melepas Hantu Kolonialisme dari Istana Putu Fajar Arcana ;  Penulis Kolom “Sosial Budaya” Kompas

KOMPAS, 26 Mei 2021

 

 

                                                           

Tak mudah membangun bangsa Indonesia. Bentangan sejarah kekejaman kolonialisme selama berabad-abad telah mengendap ke alam bawah sadar menjadi hantu traumatik berkepanjangan. Dalam satu orasi kebudayaan, 6 April 1977 di Jakarta, budayawan Mochtar Lubis menyebut salah satu karakter dasar manusia Indonesia: hipokrit alias munafik!   Karakter ini dicirikan oleh dusta, cenderung bermuka dua, berpura-pura percaya padahal sejatinya emoh, serta mudah berkhianat. Sifat ini, menurut Mochtar Lubis, yang antara lain menyebabkan penjajahan bisa berlangsung berabad-abad. Banyak orang mudah berkhianat kepada bangsanya sendiri sehingga menjadi bangsa yang rapuh, mudah terpecah-belah, yang pada akhirnya mudah ditaklukkan.   Di sisi lain, penindasan yang berlangsung selama berabad-abad itu telah mendorong bangsa ini menjadi bangsa yang lemah. Sistem feodalisme yang berasal dari masa kerajaan dahulu membuat orang per orang tidak terbiasa mengambil keputusan yang lugas. Setiap orang cenderung ”berlindung” di balik keputusan-keputusan orang di luar dirinya, termasuk raja-raja dan para penjajah.   Penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda, Inggris, dan Portugis, telah meninggalkan lubang besar bernama ”ketakutan”. Banyak di antara kita, sebagaimana kemudian ditulis Mochtar Lubis dalam buku Manusia Indonesia, takut mengambil keputusan sekaligus takut pula bertanggung jawab. Frase ”bukan saya” menjadi ”mantra” yang sering kali terdengar sehingga seolah-olah telah menjadi ”pelarian” yang aman dari segala masalah.   Rupanya Presiden Joko Widodo menyadari kondisi ”traumatik” yang tidak mudah dikelupas ini. Ia lalu mencanangkan program kerjanya yang amat populer, yakni revolusi mental! Enam karakter dasar manusia Indonesia dalam identifikasi yang dilakukan Mochtar Lubis, seperti hipokrit, feodal, lemah, percaya takhayul, enggan bertanggung jawab walau tetap artistik, harus direvolusi jika ingin menjadi bangsa yang besar dan maju. Salah satu yang dicanangkan dalam revolusi mental itu mengutamakan sifat-sifat kemandirian, tidak tergantung terhadap keputusan-keputusan orang lain.   Bukankah hal serupa pernah menjadi dasar perjuangan Mahatma Gandhi melawan penjajahan Inggris di India? Gandhi mendengungkan: Ahimsa (tidak melakukan kekerasan terhadap semua makhluk; Hartal (melakukan pemogokan massal); Swadesi (kemandirian di segala bidang); dan Satyagraha (berdiri di atas kebenaran). Barangkali dalam hidup manusia Indonesia di masa kini prinsip Ahimsa, Swadesi, dan Satyagraha menjadi kontekstual dengan perjuangan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.   Sudah waktunya kita menghentikan segala bentuk kekerasan, terutama berupa ujaran kebencian yang bertebaran di media sosial. Penghentian atas dasar kesadaran individu menjadi penting untuk memupuk kohesi sosial di antara sesama anak bangsa. Bahwa kita sesama manusia, anak semua bangsa (meminjam istilah Pramoedya Ananta Toer), patut saling menghormati dan mengasihi. Kekerasan hanya akan membawa penderitaan, bahkan akan berbalas dengan kekerasan lainnya.   Martabat hanya bisa dibangun di bawah sendi-sendi penghormatan terhadap kebenaran. Selalu berdiri di atas kebenaran, tidak mencla-mencle, menjadi penting dalam konteks meraih kemandirian sebagai bangsa. Karakter ketergantungan kepada orang dan bangsa lain telah meletakkan posisi kita di bawah ketiak bangsa penjajah. Gandhi mengatakan, ”A ’No’ uttered from the deepest conviction is better then a ’Yes’ merely uttered to please, or worse, to avoid trouble.” (Satu kata ”tidak” yang diucapkan dari keyakinan terdalam lebih baik daripada ”ya” yang hanya diucapkan untuk menyenangkan atau, lebih buruknya, hanya untuk menghindari masalah).   Bung Karno lebih memilih mengucapkan ini dengan satu kata yang penuh tenaga ”berdikari” alias berdiri di atas kaki sendiri. Dalam pidato menjelang 20 tahun Indonesia merdeka, Presiden pertama RI itu memformulasikan konsep Tri Sakti: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. ”…kenapa sesudah kaum imprialis terlalu banyak cingcong dan bertingkah, aku serukan ’go to hell with your aid!’. Sesudah dipersetan, mereka sekarang mendekat-dekat lagi dan menawar-nawarkan kembali bantuan mereka. Tetapi saya tahu bahwa tidak ada bantuan nekolim (neokolonialisme) yang cuma-cuma,” tegas Bung Karno.   Setelah 75 tahun Indonesia merdeka, tepatnya 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota negara tentu memiliki beragam alasan, terutama menyoal pada over populasi kota seperti Jakarta.   Belakangan, rencana pemindahan ibu kota negara itu menjadi gaduh ketika rancangan Istana Garuda karya seniman Nyoman Nuarta terpilih sebagai rancangan Istana Negara di ibu kota negara (IKN) yang baru. Tak kurang dari lima asosiasi profesi berkeberatan atas rancangan menyerupai burung garuda itu. Bahkan karya ikonik ini diragukan sebagai rancangan karya arsitektural yang tepat dalam situasi zaman dan dunia saat ini. Para pengkritik intinya berkeberatan jika sebuah istana negara diwujudkan dalam impresi burung garuda karena hanya akan lebih menekankan unsur-unsur estetika dan mengabaikan unsur-unsur arsitektural yang menjadi ciri sebuah istana, di mana pun di dunia.   Saya sungguh khawatir, barangkali banyak yang melupakan satu hal yang terpenting dalam rencana pemindahan ibu kota negara ini. Sejak merdeka, 17 Agustus 1945, Indonesia tidak pernah membangun sebuah istana sebagai pusat pemerintahan sekaligus rumah kediaman presiden dan keluarga, seperti dilakukan di Amerika Serikat. The White House dibangun pada masa Presiden George Washington tahun 1792-1800 bergaya arsitektur Georgia. Gedung ini dirancang seorang arsitek kelahiran Irlandia, James Hoban, dengan mengambil model Leincester House, gedung parlemen Irlandia di kota Dublin. Sayangnya, George tak pernah menempati White House karena keburu diganti presiden kedua AS, John Adams, sebelum gedung benar-benar selesai.   Sementara tiga istana yang kerap ditempati Presiden Joko Widodo, Istana Negara, Istana Merdeka, dan Istana Bogor, merupakan gedung-gedung peninggalan di masa kolonialisme Belanda. Istana Negara yang menghadap ke Jalan Veteran Jakarta dibangun tahun 1796 pada pemerintahan Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten. Pada masa Gubernur Jenderal Johannes Siberg, gedung ini dinyatakan selesai dibangun tahun 1804.   Pada mulanya, gedung bergaya indiche empire style ini merupakan rumah peristirahatan luar kota milik pengusaha Belanda bernama JA van Braam. Tahun 1820, rumah Braam disewa (dan kemudian dibeli tahun 1821) oleh pemerintah kolonial untuk digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan kemudian menjadi rumah kediaman para gubernur jenderal ketika berurusan di Batavia.   Tahun 1873, karena bangunan bernama Istana Rijswijk (sekarang Istana Negara) dianggap penuh sesak dan tidak memadai sebagai pusat pemerintahan, pada kompleks yang sama dibangun Paleis te Koningsplein (sekarang Istana Merdeka). Pembangunan itu dilakukan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal JW van Lansberge. Bangunan baru yang dirancang arsitek bernama Jacobus Bartholomeus Drossaers itu menghadap ke arah Jalan Medan Merdeka Utara dan resmi menjadi rumah kediaman gubernur jenderal Belanda.   Sementara Istana Bogor, di mana kini Presiden Joko Widodo bertempat tinggal, dibangun tahun 1744 oleh Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff. Bangunan di tengah-tengah Kebun Raya Bogor ini mencontoh arsitektur Blehheim Palace, rumah kediaman Duke Malborough dekat  kota Oxford, Inggris. Pada mulanya selain rumah kediaman para gubernur jenderal, istana yang disebutkan sebagai Buitenzorg atau Sans Souci, ”tanpa kekhawatiran”, ini sekaligus pusat pemerintahan di Hindia Belanda.   Fakta-fakta ini, menurut pemahaman seniman Nyoman Nuarta, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum bisa melepaskan diri dari bayang-bayang kolonialisme. ”Padahal Bung Karno dengan Tri Sakti sudah jelas menginginkan kita jadi bangsa berdaulat, berdikari, dan punya kepribadian,” katanya, akhir pekan lalu, di Bandung. Keinginan Presiden Joko Widodo memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ujar Nuarta, tak semata-mata memecahkan kebuntuan soal kebutuhan ruang yang lebih lega dan berkeadilan. ”Tapi kita butuh ruang yang lebih merdeka,” tambah Nuarta.   Oleh sebab itulah, ketika ia dipilih dan diberi tugas mewujudkan cita-cita itu, dengan penuh gairah ia bersama tim bekerja selama berbulan-bulan untuk mewujudkan basic design terbaik yang mewadahi segenap keinginan berbagai pihak. Sejak April 2021 sampai menjelang akhir Mei 2021, ia telah mengganti sebanyak 15 kali basic design Istana Garuda (Istana Presiden) untuk mencapai bentuk rancangan paling ideal sebagai sebuah pusat pemerintahan.   Dalam basic design paling mutakhir, Nuarta mewujudkan kompleks Istana Garuda sebagai sebuah gambaran tentang nusa rimba, sebagaimana dirancang dalam masterplan. Oleh sebab itu, rancangan yang tadinya hanya menggunakan 32 ha lahan berkembang menjadi 116 ha. ”Sebagian besar digunakan untuk botanical garden. Bangunan utamanya hanya ada Istana Garuda, rumah dinas presiden, Wisma Negara, serta bangunan pendukung, seperti ruang Paspampres, gardu istrik, pengolahan limbah, dan lainnya,” ujar Nuarta.   Kebutuhan lahan yang sedemikian besar itu, menurut Nuarta, sangat dimungkinkan karena ketersediaan lahan yang demikian luas di lokasi pembangunan istana. ”Bayangkan, Bung Karno membangun Monas saja butuh 100 ha. Nah, mumpung kita diberi kesempatan mewujudkan istana yang berkepribadian Indonesia dari tangan sendiri itu, mengapa tidak sekalian. Jangan suka tanggung-tanggung,” ujar seniman perancang Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali itu.   Keinginan Nuarta yang menggebu-gebu ini mungkin bisa dipahami. Ia sedang berada pada titik usia paling krusial dalam hidupnya. Sebagai seniman yang dikaruniai bakat apa yang disebutnya sebagai arch-sculpture, sinergi antara arsitektur dan patung, ia ingin memberi kontribusi terbaik bagi bangsanya. Apalagi, bangsa Indonesia dihadapkan pada kenyataan pahit di masa lalu. Istana-istana yang kini dipergunakan sebagai pusat pemerintahan serta rumah kediaman salah satu negara kepulauan terbesar di dunia ini berupa peninggalan masa-masa kolonialisme.   Padahal kolonialisme telah lama menjadi hantu, yang menebar ”ketakutan” berlebihan bagi segenap bangsa, sehingga ”menjelma” menjadi bangsa yang lemah, munafik, dan terjerat dalam arus feodalisme. Barangkali salah satu cara melepaskan hantu kolonialisme itu, dengan memindahkan Istana Presiden yang mewarisi karakter kolonialis, menuju Istana Garuda yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia. Niscaya, di situ ada transformasi masa lalu yang kelam dan kejam menuju kecerahan masa depan yang lebih menjanjikan. Pilihannya, swadesi, berdikari, mandiri atau tetap berdesakan dengan ketakutan! ●