Rajutan Politik, Agama, dan Etnis

Rajutan Politik, Agama, dan Etnis Bin Subiyanto M  ;   Pegiat Forum Silaturahmi Arab-Jawa-Cina (Fahmi Arwana)

                                               SUARA MERDEKA, 01 Maret 2018

                                                           

TELAH ada perubahan yang luar biasa dalam sosial politik dan budaya Indonesia. Globalisasi tidak lagi jadi masalah, walau terkadang ada rasa pahit di tengah buahnya, yaitu keterbukaan. Antarumat beragama dan sukuetnis pun dalam mengambil ”sikapbeda” dan ”sikap sama” sudah tidak lagi sembunyi-sembunyi. Perbedaan etnis bukan suatu yang memecahbelahkan kebersamaan walaupun sedikit masih bisa dipicu. Sepintas dari sudut pandang sosial budaya, Presiden Joko Widodo telah berhasil melakukan politik kebudayaan yang baik dan mendidik seakan-akan semuanya alamiyah walau tentu ada ongkos sosial yang harus dibayar. Memang politik kebudayaan dengan ciri kemajuan multidimensi dan keterbukaan bila dikelola dengan cermat bisa memperkuat bangunan kebangsaan. Namun hal itu juga bisa menjadi potensi keretakan tatkala persenyawaan unsur itu terganggu oleh sensitivitas sosial yang tergesek. Contohnya, diakui atau tidak, sebetulnya pada saat Pilkada DKI 2017, ikatan sosial kebangsaan Indonesia sedang berada pada titik rawan retak. Kasus Ahok adalah pemicu yang sangat berhikmah. Bisa dijadikan indikator bahwa masalah SARA masih sangat sensistif. Meski media sosial (medsos) dapat dijadikan kambing hitam seakanakan jadi penyebab konflik sosial, medsos hanya faktor sekunder sebagai alat yang bisa membawa maslahat ataupun mudarat. Bukan faktor utama. Kenyataan yang terpampang menunjukkan eskalasi dan mobilisasi serta pemanfaatan kemajemukan bangsa sangat mudah menguat, memanas, dan menyulut konflik. Bagai Sekam Terpedam Seperti titik api di hutan gambut yang kering. Perajutan Bhineka Tunggal Ika hanya terucap dan untuk penghibur rasa kesatuan saja. Kita semua telah paham potensi konflik di Indonesia makin beragam. Walaupun hari-hari ini tampak reda, potensi konflik sosial ini bagaikan sekam yang terpendam. Tentu para petinggi negara tidak salah mengidentifikasi, tidak terburu merumuskan dugaan. Sebab, manakala diteliti arus gerakan konflik memang didorong oleh sentimen keagamaan dan etnis yang bisa menjadikan disintegrasi betulan bila terpicu lagi di kemudian hari. Memang pada hakikatnya pergerakan sosial yang bermuatan SARA umumnya bertolak dari dua prinsip ideologis. Pertama, prinsip esensial bermuatan persoalan politik dan ekonomi. Kedua, prinsip substansial dalam banyak kasus di Indonesia bermuatan persoalan agama dan etnis. Ambil contoh lagi, catatan dan fakta sejarah pada zaman kolonial Belanda, etnis Tionghoa dengan pribumi (Islam) sering dikonfrontasikan. Sebagaimana yang terjadi di Kudus pada Oktober 1918, saling bakar rumah dan bunuh. Contoh lebih berat lagi terjadi pada warga Tionghoa dalam peristiwa pembantaian warga Tionghoa oleh pasukan kolonial Belanda pada 1740 sejak 9-22 Oktober di kota pelabuhan Hindia Belanda, Batavia, sekarang Jakarta. Dalam peristiwa yang dikenal sebagai Geger Pecinan atau Tragedi Angke itu warga Tionghoa dibrondong serdadu Belanda. Mengapa demikian, padahal sebenarnya etnis Tionghoa telah masuk di Indonesia bersamaan dengan berdirinya kerajaan Islam abad 15, yaitu ribuan anak buah Laksamana Cheng Hoo yang kemudian menetap di wilayah Semarang, Jakarta, dan Cirebon yang bukan kebetulan semua anak buah Cheng Hoo adalah muslim. Selanjutnya selama seabad beranak-pinak di Pulau Jawa. Baru setelah kedatangan Kolonial Belanda etnis Tionghoa dibenturkan dengan pribumi setempat. Oleh penguasa Hindia Belanda etnis Tionghoa sering dijadikan ”bemper” menghadapi pribumi. Inilah alasan mengapa kemudian secara berangsur sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, komunitas Tionghoa muslim dan warga Tionghoa umumnya tetap diberi ruang gerak kembali agar terjadi perekatan kebangsaan sesama warga Indonesia. Sebetulnya warga keturunan Tionghoa juga merasa nyaman berkumpul menjadi Indonesia. Hanya saja, tentu membutuhkan penerimaaan sosial. Dari berbagai studi tentang kerusuhan dan sensitivitas etnis Tionghoa dapat dirangkum bahwa untuk meredamkan gejala dan terjadinya konflik perlu upaya pembersamaan seperti yang dilakukan Orde Baru, yaitu membentuk forum silaturahmi antaretnis, umat beragama dan kepercayaan, kemudian melakukan internalisasi kebangsaan. Sekali lagi, sesungguhnya konflik SARA memang sengaja ditanamkan oleh Kolonial Belanda. Sebab, Belanda tahu bahwa warga Tionghoa telah ”men-Jawa” sejak sebelum Belanda masuk Nusantara. Tetapi kemampuan Presiden Joko Widodo yang telah belajar banyak dari para presiden sebelumnya tentu bisa mengatasi ketegangan dalam sosial politik dan budaya saat ini, terutama di seputar Pilkada 2018 sebentar lagi. Karena jauh sebelum menjadi Presiden, dia adalah seorang humanis yang egaliter. Meski demikian, yang agak sulit bagi Joko Widodo adalah merajut dinamika politik 2019. Format politik bisa berubah tentu diikuti dinamika baru yang acap tidak terduga sebelumnya. Karena ada beberapa Partai Politik peserta baru dalam Pileg 2019 dalam pergulatan politik memperebutkan kekuasaan. Wallahu’alam bishawab. ●