Momentum Emas Politik Perempuan

Momentum Emas Politik Perempuan Meutya Hafid  ;   Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dapil Sumut 1

                                                    DETIKNEWS, 08 Maret 2018

                                                           

Beberapa hari yang lalu saya melaksanakan tugas kunjungan kerja ke Argentina, mengingatkan saya akan kisah Las Madres de Plaza de Mayo. Mereka adalah sekelompok ibu-ibu yang telah mengukir sejarah besar tentang perjuangan kaum perempuan dalam menentang pemerintahan kediktatoran junta militer Argentina di bawah kepemimpinan Jenderal Jorge Rafael Videla. Videla yang merebut kekuasaan Argentna dari Presiden Isabel Peron dalam satu kudeta militer telah melakukan teror politik berkepanjangan (1976-1983) yang menelan 8.960 jiwa orang (CONADEP, 1983) melalui praktik penghilangan paksa secara sistematis dengan instrumen represi pasukan maut (death squads). Diawali pada tahun 1977 oleh 14 orang ibu-ibu yang marah sekaligus sedih karena anak-anak mereka telah 'menghilang', para ibu tersebut dengan mengenakan syal berwarna putih bertuliskan nama keluarga mereka yang hilang melakukan sebuah protes damai dengan berbaris dan melakukan kampanye damai yang inovatif melalui cara berjalan berdua-dua mengelilingi alun-alun (Plaza de Mayo), persis di depan pusat kekuasaan junta militer di Istana Casa Rosada, setiap Kamis sore. Dengan strategi politik yang bisa dikatakan unik, ibu-ibu rumah tangga 'biasa' tanpa pengalaman dan kemampuan politik yang memadai ini justru berhasil menyuarakan jeritan hati mereka, menggedor simpati dan empati publik luas yang pada akhirnya mengusik eksistensi penguasa tiran di Argentina saat itu. Akhirnya gerakan yang mereka lakukan terus meluas dan mendapat perhatian serta dukungan dari banyak pihak termasuk dunia internasional. Las Madres de Plaza de Mayo kemudian menjadi ikon perjuangan masyarakat sipil di Argentina selama hampir 40 tahun. Kisah ini merupakan fakta sejarah bagaimana para perempuan, khususnya ibu-ibu rumah tangga mampu dengan apik mentransformasi peran tradisional (domestik) menjadi figur publik untuk kepentingan yang lebih luas, bahkan pada level negara sekalipun. Peran Sentral Perempuan Menilik cerita Las Madres de Plaza de Mayo, kita bisa merasakan bahwa sebetulnya para ibu tersebut berkomitmen pada politik yang berpusat di anak dan keluarga mereka. Syal putih yang awalnya adalah popok telah melambangkan anak-anak serta harapan dan perawatan ibu. Sebuah penghormatan akan sistem kehidupan manusia dan pelestariannya. Demonstrasi mereka dibingkai dengan "perasaan wanita" dan "perasaan keibuan" yang mana itu sesungguhnya adalah sebuah kekuatan yang sangat besar. Ini sebetulnya semakin memperjelas kondisi bahwa perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga. Sebagai seorang istri maupun ibu, perempuan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap arah perkembangan karakter keluarga. Dengan peranannya yang sangat signifikan dalam memberikan kasih sayang maupun dukungan emosional. Begitu juga dengan urusan pemenuhan kebutuhan anggota keluarga baik itu sandang, pangan dan papan, seorang perempuan tak dapat dipungkiri menjadi role model bagi tumbuh kembang keluarga, termasuk tapi tidak terbatas pada urusan karir suami dan pendidikan anak. Itulah mengapa lingkungan keluarga menjadi sangat strategis sebagai tempat awal dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan. Tak berlebihan rasanya jika maqolah ulama menyebutkan, Annisa 'imadul bilad, idzasholuhat sholuhal bilad, perempuan itu tiang negara, bila perempuannya baik maka negaranya juga akan baik. Representasi Politik Perempuan Meski gerakan perempuan telah melampaui perjalanannya yang panjang di negara Argentina, tak dapat dipungkiri bahwa Las Madres de Plaza de Mayo telah turut menjadi salah satu faktor penentu politik formal Argentina hari ini. Data menunjukkan bahwa Argentina merupakan negara di Amerika Latin dengan representasi perempuan paling tinggi dalam politik formalnya. Dengan tingkat keterwakilan di Majelis Rendah (Unicameral Parliament) mencapai 100 orang, maka Argentina memiliki presentase perwakilan perempuan sebesar 38,9% (IPU, Januari 2018), hanya selisih sebesar 4,7% dari Swedia yang seringkali dianggap sebagai negara dengan sistem politik paling ramah perempuan dan dengan sistem kesejahteraan (welfare system) terbaik di dunia. Sedangkan Indonesia sendiri, dengan presentase masih di bawah 20% harus menerima kenyataan bahwa representasi politik perempuannya bahkan lebih rendah dari 5 negara di ASEAN termasuk Kamboja dan Laos. Melihat angka-angka tersebut, memang kita tak mungkin menggeneralisasi karena sudah tentu pengalaman Argentina dan Swedia berbeda dengan Indonesia. Namun begitu, kita selayaknya dapat mengambil pelajaran positif dari pengalaman-pengalaman kedua negara tersebut. Tindakan affirmative 30% yang kita terapkan sudah semestinya dioptimalkan agar semakin membuka peluang bagi perempuan (sebagai kelompok marjinal) mempercepat integrasinya dalam kehidupan publik yang adil dan bermartabat. Masih banyak dari kita yang berprinsip bahwa demokrasi adalah soal berkompetisi bebas (free fair competition), hal ini memang tidak keliru, tetapi jangan lupa bahwa berkompetisi bebas saja tidak cukup. Demokrasi juga mengandung prinsip keterwakilan (representative). Manakala kita mengandaikan bahwa semua warga negara harus diperlakukan secara sama (equal treatment), maka mereka yang selama ini tidak berdaya (powerlessness) dan termarjinalkan akan terus mengalami kesulitan untuk mengejar ketertinggalannya. Momentum Emas Kebijakan affirmative 30% bukanlah sebuah tujuan akhir, ini hanyalah sarana untuk mencapai misi yang lebih besar yaitu masyarakat yang demokratis. Tindakan ini bagaimanapun masih sangat diperlukan dan ditingkatkan dalam rangka memulihkan hak-hak politik perempuan sebagai bagian dari transformasi sosial yang merupakan komponen penting dalam transformasi demokrasi itu sendiri. Politik, jelas merupakan alat sosial yang paling logis dalam menciptakan ruang kesempatan dan wewenang. Dengan mendorong perempuan memasuki wilayah pengambilan kebijakan, maka konstitusi dan legislasi kita akan semakin adil, setara dan ramah terhadap kepentingan-kepentingan perempuan. Kita tidak boleh pesimis, faktanya sejarah perempuan dan politik di Indonesia selalu diwarnai oleh kejutan. Pasca kemerdekaan perempuan Indonesia telah mencapai tingkatan-tingkatan politik yang lebih maju dibanding banyak negara lain. Hak pilih perempuan sudah diakui sejak tahun 1945 dan bahkan pada masa revolusi kita sudah memiliki menteri perempuan. Kondisi fluktuatif politik perempuan di Indonesia tak dapat dilepaskan dari proses demokrasinya yang tidak melalui cara-cara bertahap (gradual) melainkan melalui lompatan-lompatan (leaps) yang terkadang juga dramatis (Blackburn, 2004). Tahun ini kita memasuki tahun politik, partai-partai politik akan mengajukan bakal caleg DPR, DPD dan DPRD yang akan bertarung dalam pemilu mendatang. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak sekaligus mendorong kepada para perempuan yang memiliki gagasan dan kompetensi agar jangan ragu dan takut untuk memasuki politik formal (yang maskulin ini). Kedua, partai politik sebagai instrumen kaderisasi juga harus berkomitmen dalam menerapkan tindakan affirmative yang tidak hanya menjadi tindakan prosedural sekedar mengejar angka 30%. Dibutuhkan juga perlindungan lebih serta peningkatan kualitas calon-calon legislatifnya agar dapat memperbesar peluang keterpilihan caleg-caleg perempuannya. Terakhir, saya juga berharap agar pemerintah dapat melakukan terobosan agar isu perempuan tidak melulu dilihat pada persoalan kesejahteraan (welfare) . Perlu dilakukan upaya-upaya yang signifikan terhadap pemberdayaan politik perempuan serta perwujudan keadilan bagi perempuan sebagai arus utama program pemberdayaan perempuan. Kehadiran negara dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi perempuan adalah sebuah keniscayaan. Kita tak lagi berhadapan dengan rezim yang otoriter sebagaimana dilakukan gerakan Las Madres de Plaza de Mayo. Tetapi bukan berarti tantangan kita menjadi lebih mudah. Para perempuan harus bekerja dua kali lipat karena isu perempuan, politik dan pengambilan keputusan belum menjadi arus utama dari fokus gerakan perempuan. Jalan masih akan panjang, tetapi sebagai tahun politik, sekarang adalah momentum emas bagi politik perempuan di republik ini. Selamat Hari Perempuan! Maju terus perempuan Indonesia! ●