Kapan Merdeka dari Kemacetan?

Kapan Merdeka dari Kemacetan? Helena F Nababan ;  Wartawan Kompas

                                                    KOMPAS, 26 Desember 2017

                                                           

Memasuki bulan terakhir di tahun 2017, belum ada banyak perubahan pada lalu lintas di Jakarta. Saat jam sibuk di pagi dan sore hari, jalan-jalan protokol Ibu Kota bak area parkir panjang. Belum lagi jalan-jalan lingkungan yang padat oleh sepeda motor dan mobil pribadi yang berusaha memecah kebuntuan dengan mencari jalan tikus. Manakala hujan turun, antrean panjang yang membuat mobil tak bergerak muncul. Saking seringnya terjadi, kemacetan yang mengular dan tak bergerak menjadi hal lumrah bagi mereka yang beraktivitas di Jakarta. Masyarakat terbiasa dengan bahan bakar yang terbakar begitu saja, waktu yang terbuang berjam-jam, hingga waktu tempuh yang tidak jelas. Semua karena kemacetan. Bambang Prihartono, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kamis (21/12), mengatakan, hal itu tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di kota-kota sekitar Jakarta. Kemacetan yang sudah merata di banyak tempat membuat masyarakat seolah ada di zona nyaman atas ketidakjelasan itu. ”Ini harus didobrak. Harus diubah, yaitu mengajak masyarakat mulai menggunakan angkutan umum,” ujarnya. Bambang mengatakan, sampai hari ini keengganan masyarakat untuk berpindah menggunakan angkutan umum masih ada. Penyebabnya antara lain adalah masih kurangnya ketersediaan angkutan yang aman dan nyaman serta mampu mengantarkan penumpang dengan cepat. ”Itu sebabnya, pemerintah mengejar pembangunan prasarana dan sarana angkutan umum. Bus-bus yang aman dan nyaman kami sediakan. Juga angkutan berbasis rel light rail transit (LRT) kami kejar,” katanya. Namun, memang, untuk wilayah Jakarta, seperti dijelaskan Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, angka perpindahan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum masih kecil. Jika evaluasi pada 2016 sekitar 12 persen saja pengguna kendaraan pribadi yang beralih memakai angkutan umum, tahun ini dievaluasi di kisaran 15 persen. Apa penyebabnya? Angkutan umum belum menjadi pilihan utama. Masyarakat Jakarta dan kota-kota sekitar belum menemukan adanya pilihan-pilihan angkutan umum yang nyaman, aman, dan bisa diukur waktu tempuhnya. Saat ini hanya kereta komuter yang dinilai mampu mengangkut penumpang dari seluruh Jabodetabek bahkan hingga sebagian wilayah Kabupaten Lebak. Selain itu, ada juga bus transjakarta dengan 13 koridor yang relatif mempunyai waktu tempuh yang terukur. Selain 13 koridor, bus transjakarta juga mengembangkan pilihan rute layanan dari semula sekitar 30 rute menjadi sekitar 100 rute. Rute-rute ini sebagian menghubungkan antarkoridor atau menjadi penyambung penumpang kereta komuter di sejumlah stasiun. Luasnya rute ini memberikan alternatif layanan sesuai kebutuhan pengguna. Angka penumpang pun tercatat naik. Budi Kaliwono, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, merilis, pada tahun 2015 angka total penumpang 102 juta. Pada tahun 2016, jumlah penumpang naik menjadi 124 juta dan tahun ini diyakini mencapai 144 juta penumpang. Sementara kereta komuter juga mencatatkan angka penumpang yang besar. Pada 2015, kereta komuter melayani 257,5 juta penumpang. Jumlahnya meningkat menjadi 280,58 juta penumpang pada 2016. Pada periode Januari sampai awal Desember 2017, sudah 286,79 juta penumpang terangkut. Jika dirata-rata, saat ini 950.000 penumpang per hari yang menggunakan kereta komuter. Belum sebanding Bambang melanjutkan, meskipun jumlah penumpang pada dua moda transportasi umum itu mencatatkan peningkatan, tetap belum signifikan menjawab pilihan angkutan umum sebagai prioritas sebagian warga. Di seluruh Jabodetabek terdapat 47 juta perjalanan per hari. Kemampuan angkutan umum mampu melayani perjalanan dengan kebutuhan belum sebanding. Masyarakat yang tidak terlayani angkutan umum akhirnya tetap memilih kendaraan pribadi untuk memenuhi kebutuhan perjalanannya, baik menggunakan sepeda motor maupun mobil. Masdes Arroufy, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menjelaskan, maraknya penggunaan kendaraan pribadi itu membuat kemacetan masih mewarnai Jakarta dan tentu saja kota-kota sekitar Jakarta. Kemacetan yang merembet ke kota tetangga ini menunjukkan bahwa bicara transportasi Jakarta hari ini sudah tidak bisa dipisahkan dari kota-kota sekitar Jakarta. Jabodetabek adalah satu kesatuan, sebagai tempat tinggal dan tempat usaha warganya. Hargai angkutan umum Dampak lain yang sangat terasa bagi warga Jakarta adalah waktu tempuh. Untuk bepergian dari tempat asal ke tempat tujuan, masyarakat setidaknya menghabiskan 1,5 ham hingga 2 jam. Bahkan, dalam kondisi hujan, karena kemacetan yang bertambah panjang, waktu tempuh bisa lebih dari 2 jam. Saking macetnya arus lalu lintas, kendaraan pribadi pun akhirnya ikut masuk dan menggunakan koridor khusus bus transjakarta sehingga koridor tidak steril. Ada juga sebagian pengendara sepeda motor yang naik ke trotoar dan merampas hak pejalan kaki. Perilaku itu, menurut Yoga Adiwinarto, Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, mesti juga dibenahi. Mesti ditumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk menghargai angkutan umum. Bagaimanapun, trotoar harus disadari sebagai bagian dari sistem transportasi umum karena digunakan oleh hampir semua pengguna angkutan publik. Dengan begitu, cerita tentang jalur transjakarta yang kurang steril dan mengganggu kelancaran perjalanan dan layanan angkutan umum berkurang, bahkan hilang. Untuk menjawab tentang kemacetan dan mendorong masyarakat berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum, sejumlah upaya dilakukan pemerintah. Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI membangun LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Rawamangun. Pemerintah pusat dan Pemprov DKI juga bersinergi membangun prasarana dan sarana MRT Jakarta. Sepanjang tahun ini, Pemprov DKI juga membangun sejumlah infrastruktur jalan. Saat pembangunan berlangsung saat ini, kemacetan lalu lintas di Jakarta dipastikan bertambah. ”Namun, begitu semua pembangunan selesai, angkutan umum yang terbangun seperti MRT memberi alternatif angkutan umum sehingga mendorong perpindahan dari moda pribadi ke moda angkutan umum,” ujar Sigit. Dalam hitung-hitungan BPTJ, kehadiran LRT tahun depan dan MRT yang direncanakan beroperasi pada 2019 tidak hanya memberikan tambahan alternatif layanan angkutan umum. Moda transportasi berbasis rel ini juga akan bisa mengangkut lebih banyak orang sehingga bersama-sama dengan angkutan umum yang sudah ada ditargetkan 6 juta penumpang bisa dilayani setiap hari. Jumlah itu masih jauh dari angka perjalanan total Jabodetabek. Bambang pun membenarkan. ”Itu sebabnya, pemerintah sudah merencanakan membangun jaringan MRT koridor barat-timur, dari Bekasi ke Tangerang. Lalu jaringan LRT juga diperluas lagi supaya puluhan juta perjalanan yang kini diakomodasi kendaraan pribadi bisa berpindah ke angkutan umum,” ujarnya. Perencanaan tersebut baik. Namun, sebaiknya pemerintah juga mengimbangi dengan kebijakan pengendalian pertambahan kendaraan pribadi. Sebab, percuma saja kalau pemerintah membangun dan menambah prasarana angkutan umum supaya masyarakat berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum, tetapi kendaraan pribadi terus bertambah. Kalau begitu terus, kapan merdeka dari kemacetan? ●