Harapan Indonesia

Harapan Indonesia Azyumardi Azra ;  Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

                                                    KOMPAS, 26 Desember 2017

                                                           

Menyaksikan perkembangan internasional sepanjang 2017, tidak banyak harapan dan optimisme. Sebaliknya, pesimisme meningkat di kalangan masyarakat dunia—termasuk Indonesia—karena banyak perkembangan yang tidak kondusif di berbagai pelosok. Menurut survei dari sejumlah lembaga yang dirilis sejak 2015 sampai 2017, sebagian besar warga di negara-negara Barat, Afrika, dan Asia pesimistis akan terwujudnya masa depan lebih baik di negara mereka sendiri ataupun di dunia internasional. Sebagai contoh, Yougov menyatakan, 81 persen warga Perancis pesimistis dunia bisa lebih baik; hanya 3 persen yang optimistis. Bagaimana optimisme terwujudnya dunia lebih aman, damai, dan adil bisa tumbuh, misalnya, jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menetapkan Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Tidak memedulikan berbagai resolusi PBB, Trump mengabaikan hak sah Palestina atas kota suci tiga agama (Islam, Kristen, dan Yahudi) sebagai ibu kotanya. Keputusan Trump segera memicu ketegangan internasional. Di tengah munculnya kembali intifadah (kebangkitan) warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa di Istanbul (13 Desember), yang disusul Sidang Dewan Keamanan PBB (18 Desember), dan sidang darurat Majelis Umum PBB (21 Desember). Ketiga sidang itu menolak keputusan AS menjadikan Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Namun, AS menolak semua resolusi ketiga sidang itu. Bagaimana pula optimisme bisa tumbuh jika di Yaman perang saudara dengan intervensi koalisi militer Arab Saudi terus menewaskan warga dalam jumlah besar. Penderitaan anak manusia di Yaman—salah satu negara termiskin di dunia—menjadi kian sempurna dengan meruyaknya wabah kolera dan kelaparan. Bagaimana dunia lebih damai, sementara kaum minoritas Rohingya terus mengalami persekusi—yang disebut PBB sebagai genosida. Kecaman banyak negara dan masyarakat internasional terhadap Pemerintah Myanmar belum mampu mengubahnya. Daftar perkembangan yang tidak optimistis bisa panjang jika mencakup ketegangan di Semenanjung Korea, atau kekerasan yang berlanjut di Suriah, Irak, Mesir, dan wilayah Timur Tengah lain. Kekerasan dan terorisme juga masih terjadi di sejumlah negara Eropa. Bisa dipastikan, berbagai kecenderungan, gejala, dan fenomena yang tidak kondusif bakal berlanjut pada 2018 dan tahun selanjutnya. Harapan Indonesia? Pada satu segi, Indonesia adalah harapan karena ia adalah negara berwilayah luas yang stabil secara politik, keamanan, dan ekonomi dalam beberapa dasawarsa terakhir. Karena itu, Indonesia dapat konstan melakukan pembangunan yang memperkuat posisi, baik secara internal maupun eksternal. Indonesia juga memberikan optimisme dan harapan karena beberapa alasan lain. Pertama, terkait posisi Indonesia sebagai salah satu negara besar di dunia: negara berpopulasi keempat terbanyak di muka bumi dan sekaligus berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia; juga ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan nomor 9 atau 10 terbesar di dunia. Berbagai proyeksi lembaga internasional juga menimbulkan optimisme. Forum Ekonomi Dunia (WEF) Davos dan lembaga profesional PricewaterhouseCoopers, misalnya, memprediksi antara tahun 2025 dan 2030, Indonesia bakal menjadi negara terbesar/terkuat keempat atau kelima di dunia. Prediksi optimistis itu terkait dengan stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi Indonesia dalam tiga atau empat dasawarsa terakhir. Meski stabilitas politik dan ekonomi sempat guncang dalam tahun-tahun awal reformasi, Indonesia segera pulih. Meskipun ada gejolak politik terkait transisi demokrasi yang belum sepenuhnya terkonsolidasi, secara umum Indonesia berhasil mewujudkan stabilitas politik, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini membuat warga Indonesia memiliki optimisme tertinggi di antara warga negara lain. Konteks internal, misalnya, dapat dirujuk survei CSIS Jakarta (3/11). Survei di 34 provinsi itu menemukan 75,3 generasi milenial dan 77,8 non-milenial optimistis pemerintah Jokowi-Kalla dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Temuan CSIS selaras dengan hasil survei Nielsen Global Consumer Confidence (2017). Nielsen menemukan Indonesia dengan indeks 121 menduduki ranking ketiga negara paling optimistis di dunia. Konteks internasional, menurut Yougov (2016), 23 persen warga Indonesia optimistis keadaan dunia bisa lebih baik. Posisi ini nomor dua setelah China yang 41 persen warganya optimistis. Namun, pasca-kehebohan Jerusalem, boleh jadi optimisme warga Indonesia menyurut. Namun, perlu ditegaskan, untuk dapat memenuhi prediksi dan harapan institusi internasional tersebut, ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi pemerintah dan warga Indonesia. Tanpa pemenuhan prasyarat itu, harapan tersebut, baik dalam konteks domestik maupun internasional, boleh jadi angan-angan belaka. Prasyarat utama adalah pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan. Jika pemerintah dan masyarakat tidak mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan, dampaknya sangat besar   terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Karena itu, memasuki tahun politik 2018 yang berlanjut pada 2019, pertikaian politik yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan wajib diminimalkan. Mengeksploitasi isu (SARA) dan tindakan (penggalangan aksi massa dalam jumlah besar) yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan perlu dihindari. ●