Dramaturgi Ahok dan Keindonesiaan

Dramaturgi Ahok dan Keindonesiaan Idil Akbar  ;   Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad

                                                    KORAN SINDO, 17 Mei 2017

                                                           

Babak demi babak drama politik yang melibatkan Ahok terus bergulir, tak kunjung usai. Setelah divonis penjara dua tahun oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu atas kasus penistaan agama, kegaduhan politik kembali mencuat, setelah sebelumnya terus memanas karena dinamika politik yang berlangsung dalam Pilkada DKI. Nama Ahok sepertinya menjadi jaminan atau mungkin bisa dibaca sebagai patokan bagaimana politik dalam kontestasi itu berlangsung. Gambaran bahwa politik itu ”mencekam”, ”menistakan”, ”menjatuhkan” bahkan ”membunuh karakter” menjadi kian tak terelakkan. ”Politik itu kejam”, demikian dominan awam melihatnya. Tak bisa disalahkan memang, bahwa politik kontestasi membawa konsekuensi yang cukup besar dalam banyak hal. Salah satu di antaranya terkait polarisasi dukungan yang mengarah pada kulturisasi personal. Alhasil polarisasi ini menciptakan konfrontasi sosial yang dalam kasus Ahok ini sudah melewati batas kesadaran dalam berpolitik yang konstruktif (mencerdaskan). Jika sebagian masih menganggap hal ini adalah ekses berkepanjangan dari periode kepemimpinan Jakarta sebelumnya dan pilpres 2014, itu bisa dan sangat mungkin dicari hubungannya. Tetapi menjelaskan bagaimana dramaturgi ini berlangsung, itu cukup kompleks. Menilai dramaturgi Ahok memang tidak bisa hanya dipandang vis a vissemata. Penjelasan logis atas dramaturgi ini harus dilihat lebih dalam lagi dari akar permasalahan yang muncul. Namun, merogoh lebih dalam untuk maksud memahami bagaimana dramaturgi ini muncul dan berlangsung itu juga tidak mudah. Hal ini karena setiap aspek yang terlibat saling berkelindan dan membangun jalan cerita yang semakin rumit. Dengan kata lain, dramaturgi ini tidak lagi soal kalkulasi pilkada, tetapi sudah jauh dari itu mencakup hubungan sosial kemanusiaan dalam bingkai keindonesiaan. Akar Masalah Akar masalah pertama atas dramaturgi Ahok ini berakar dari konstruksi kekuasaan yang dibangun dan menopang segala potensi yang muncul, terutama dalam kerangka mengamankan dan mengembangkan kontinuitas kekuasaan yang ada saat ini. Mempertahankan kekuasaan merupakan bagian dari proses politik. Maka agar mampu bertahan, segala potensi yang dimiliki dan sumber daya yang melekat dalam kekuasaan akan dioptimalkan, termasuk membangun citra politik. Publik yang sejatinya lebih berperan sebagai penikmat politik hanya dominan mengonsumsi apa yang disodorkan. Daya kritis yang kerap dibangun sebetulnya lebih mengikuti penalaran yang—diakui atau tidak— terbentuk dari pencitraan yang dipertontonkan. Namun, tidak juga bisa disalahkan karena citra dan politik ibarat dua kakak adik kandung yang tidak bisa saling dipisahkan. Rentetan drama ini juga tidak lepas dari skenario ”sang sutradara” agar citra yang dihasilkan bisa menyelusup dalam pikiran publik, dan lebih dari itu bisa memengaruhi publik untuk ikut terlibat dalam drama yang dimainkan. Pilkada DKI adalah ruang interaksinya sehingga tak pelak Pilkada DKI penuh dengan riuh rendah masyarakat Indonesia, tak hanya masyarakat Jakarta, yang saling mengintegrasikan diri di dalamnya. Yang ingin dikatakan adalah, politik kontestasi yang ditopang oleh kapitalisasi pencitraan yang terlampau wah, rentan terhadap daya kritis publik. Karena setiap penilaian akan selalu dikonstruksikan ber-dasarkan ”apa yang diinginkan sang sutradara”, dan bukan berbasiskan pada fakta yang ada. Masalahnya, sinetronisasi politik kontestasi hampir selalu berlangsung sepanjang usia pilkada langsung ini dimulai. Politik kontestasi yang berlangsung dominan berorientasi hasil telah mengabaikan proses yang mengidealkan politik yang mendidik dan mencerdaskan. Akar masalah kedua adalah adanya kecenderungan pengabaian terhadap nilai-nilai fundamental atas keyakinan mayoritas penduduk, tak hanya Jakarta melainkan juga Indonesia. Upaya yang dilakukan bahkan sangat mungkin dapat dibaca sebagai upaya mendegradasikan dan mengalienasikan keyakinan publik dari ruang politik. Sayangnya, yang disasar justru adalah agama yang banyak diimani. Ahok pun offside dengan menyinggung sisi paling sensitif dari iman umat, maka reaksi pun terjadi. Akibatnya, muncullah sikap oposisi dari umat Islam atas sikap offside Ahok tersebut. Eksesnya, Pilkada DKI menjadi ajang penghakiman bagi Ahok. Bagi banyak politisi , terlebih dengan dukungan sebesar- besarnya dari sumber daya dan kekuasaan yang dimiliki, seperti yang diperoleh Ahok, fakta kekalahan di politik kontestasi seperti pilkada menjadi pukulan telak paling ironis. Fakta ini sekaligus pula menjelaskan bahwa kepentingan politik tak seharusnya dibangun di atas sensitivitas keyakinan publik, apa pun keyakinannya. Menghadirkan Keindonesiaan Pertanyaannya, bagaimana memosisikan Indonesia dan menghadirkan keindonesiaan dalam kerangka yang lebih substantif? Bahwa menghadirkan keindonesiaan tidak ditentukan oleh menang atau kalah di pilkada. Pilkada hanya satu langkah dari panjangnya langkah yang harus ditempuh untuk memberi makna lain atas keindonesiaan. Oleh karena itu, tak cukup bijak bilamana kekalahan di Pilkada DKI dikonstruksikan sebagai kekalahan demokrasi. Bahkan diwacanakan sebagai kekalahan Indonesia dari kelompok yang tak sebangun dengan Pancasila, NKRI, dan kebinekaan. Maka jargon-jargon menjaga Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagainya tampak menjadi sangat politis karena didorong oleh semangat mendukung Ahok, tidak murni dalam kerangka memperjuangkan nilai-nilai keindonesiaan itu sendiri. Kalau begini, dikhawatirkan ini justru menjadi tak sepadan dengan upaya di dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang jelas lebih utama di atas golongan atau kelompok mana pun. Karena itu, kunci utama untuk ini semua adalah setiap golongan dan kelompok harus mampu menahan diri untuk tidak melampaui keterlibatan dari sesuatu yang bisa memicu persengketaan yang lebih besar. Kesepakatan bangsa ini atas Pancasila, NKRI, dan kebinekaan sudah selesai. Mendikotomikan diri dalam golongan tertentu, dan bahkan mengarahkan pada politik kontestasi di Pilkada DKI, jelas sudah tidak relevan bagi keindonesiaan. Indonesia perlu pengawalan lebih utuh dan bukan sekadar parsial dari keterlibatan atas dukungan politik saja. ●