Memacu Pertumbuhan Ekonomi Muhamad Chatib Basri ;   Guru Besar Tamu, Australian National University, Canberra

                                                         KOMPAS, 16 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kita mencatat bahwa ekonomi Indonesia dalam triwulan pertama 2016 hanya tumbuh 4,92 persen. Lalu timbul banyak reaksi dan pertanyaan tentang efektivitas paket kebijakan pemerintah. Saya kira, kita harus berhati-hati menyimpulkan. Sebagian besar paket kebijakan pemerintah berorientasi kepada sisi produksi (supply side), yang baru memiliki dampak jangka panjang. Dan kita butuh itu. Namun, tampaknya kita juga perlu mendorong ekonomi segera. Karena itu, kebijakan yang ada ini harus dikombinasikan dengan upaya meningkatkan permintaan dalam jangka pendek. Situasi ini mengingatkan saya pada tulisan ekonom John Maynard Keynes tahun 1923, "Jangka panjang adalah panduan yang palsu untuk menjelaskan kekinian. Dalam jangka panjang, kita semua akan mati. Tak ada gunanya jika dalam situasi yang bergejolak, para ekonom hanya mampu menjelaskan keadaan jangka panjang. Situasi di mana badai telah reda dan laut kembali tenang." Dalam tulisannya yang cerdas, ia ingin mengatakan, tak ada gunanya kebijakan ekonomi bila tak mampu menjawab masalah jangka pendek dan hanya bicara jangka panjang. Penawaran-permintaan Lewat kalimatnya, Keynes juga mengkritik ekonom klasik Jean Baptiste Say, yang percaya bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Jean Baptiste Say percaya: dengan berproduksi seseorang akan memperoleh pendapatan, dan dengan itu ia dapat membeli barang. Dengan logika ini peningkatan produksi (penawaran) akan mendorong permintaan. Inilah yang menjadi premis dari Supply side economics. Kelompok ini percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan melalui peningkatan investasi modal, dan dikombinasikan dengan penurunan berbagai hambatan (deregulasi, insentif pajak) dalam proses produksi barang dan jasa. Menarik untuk dilihat: resep ini mirip sekali dengan strategi pembangunan infrastruktur, deregulasi ekonomi, penurunan suku bunga untuk mendorong investasi, insentif pajak dan yang lainnya, yang diterapkan pemerintah sekarang. Sebaliknya, Keynes mengatakan: dalam jangka pendek permintaanlah yang menciptakan penawaran. Mudahnya: jika ada permintaan barang dan jasa, maka dunia usaha akan melihat peluang usaha. Mereka akan meningkatkan produksi. Dengan ini ekonomi bergerak. Sebaliknya, jika produksi ditingkatkan, sementara permintaan tak ada, maka barang tak terjual. Stok meningkat. Lalu, untuk apa melakukan ekspansi usaha? Ekonomi mandek, pengangguran meningkat. Karena itu, menurut Keynes: solusi yang efektif, dalam jangka pendek, adalah intervensi pemerintah melalui upaya peningkatan permintaan dan daya beli. Debat ini sangat relevan dengan situasi ekonomi kita saat ini. Bagaimana kita menjelaskannya? Pertama, kita hidup di dalam dunia yang saling bergantung. Perlambatan ekonomi global dan ekonomi Tiongkok tentu saja memengaruhi ekspor Indonesia. Tiongkok adalah konsumen terbesar untuk komoditas dan energi. Dan kita tahu bahwa lebih dari 60 persen ekspor Indonesia terkait erat dengan komoditas dan energi. Akibatnya, ekspor kita anjlok. Sebenarnya, dalam situasi seperti ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 persen saja sudah relatif baik. Bandingkan dengan negara penghasil sumber daya alam lain, seperti Brasil, Rusia, Afrika Selatan, Malaysia, dan Australia. Tentu pertanyaan lanjutannya: bagaimana dengan Vietnam dan Filipina? Kita tidak boleh merasa puas. Itu sebabnya pertumbuhan harus didorong. Dengan kondisi global seperti ini, sumber pertumbuhan domestik harus dipacu. Kedua, sebagian besar kebijakan pemerintah memang berorientasi pada supply side. Untuk efektif, kebijakan ini membutuhkan waktu yang panjang. Infrastruktur, misalnya, baru akan menciptakan lapangan kerja ketika proyek mulai dibangun dan berjalan. Dan itu membutuhkan waktu, terutama urusan pembebasan lahan. Begitu juga dengan deregulasi ekonomi. Deregulasi akan mendorong investor untuk mulai melakukan ekspansi usaha. Namun, mulai dari investasi masuk, membuat pabrik, dan menghasilkan produk membutuhkan waktu. Selain itu, deregulasi di tingkat pemerintah pusat hanya menyelesaikan sebagian kecil persoalan. Mengapa? Karena sebagian besar permasalahan izin ada di daerah. Tanpa deregulasi di daerah, investasi akan tetap mandek. Bagaimana dengan penurunan bunga? Penurunan tingkat bunga tak mendorong investasi secepat yang diharapkan. Malah kredit yang tak dicairkan (undisbursed loan) di triwulan I-2016 justru meningkat. Di sini argumen Keynes menjadi penting: jika permintaan terhadap barang dan jasa lemah, untuk apa dunia usaha meminta kredit dan melakukan ekspansi produksi? Walaupun perizinan dipermudah, jika permintaan tidak ada, untuk apa melakukan ekspansi bisnis? Pendekatan supply side hanya akan menolong ekonomi dalam jangka panjang. Namun, ia tak menyelesaikan soal jangka pendek. Ekonomi akan mandek, persis seperti kalimat Keynes di atas. Perhitungan kuantitatif oleh Basri, Fitrania dan Zahro (2016) menunjukkan temuan menarik. Dalam kasus Indonesia, kausalitas antara konsumsi dan investasi terjadi di mana konsumsi memengaruhi investasi dan bukan sebaliknya. Studi ini menunjukkan peningkatan konsumsi akan mendorong investasi satu triwulan kemudian. Namun sebaliknya, peningkatan investasi tak meningkatkan konsumsi secara signifikan. Implikasinya: upaya deregulasi, penurunan suku bunga tak serta-merta menghasilkan permintaan seperti diperkirakan dalam hukum Say. Sebaliknya, peningkatan konsumsi akan mendorong produksi dalam jangka pendek. Jadi jika ingin menggerakkan ekonomi jangka pendek, tingkatkan konsumsi. Studi kuantitatif ini mendukung argumen Keynes dalam kasus Indonesia. Ketiga, benar bahwa pemerintah melakukan ekspansi fiskal dengan meningkatkan defisit anggaran. Namun, kita harus melihat efek dinamisnya. Ekspansi fiskal dibiayai oleh pajak. Ketika ekonomi melambat, peningkatan pajak justru akan menimbulkan kontraksi. Memang uang ini disuntikkan kembali ke perekonomian dalam bentuk belanja infrastruktur. Namun, belanja infrastruktur baru menghasilkan output belakangan. Jadi yang terjadi dalam jangka pendek justru kontraksi ekonomi. Stimulus melalui belanja baru terasa dalam jangka waktu panjang. Dampaknya bisa diduga: ekonomi mandek. Jangka panjang-jangka pendek Lalu, salahkah orientasi kepada supply side? Saya kira tidak. Persoalannya hanyalah soal waktu. Ia membutuhkan waktu yang panjang. Sayangnya, ekonomi tak bisa menunggu. Karena itu kebijakan supply side ini perlu dikombinasikan dengan peningkatan permintaan dalam waktu yang sangat pendek (kurang dari satu tahun). Apa yang bisa dilakukan? Solusinya adalah stimulus fiskal. Masalahnya, dengan penerimaan pajak yang terpukul tajam akibat perlambatan ekonomi dan penurunan harga komoditas, bagaimana ekspansi fiskal harus dilakukan? Apalagi dalam RAPBN Perubahan 2016, belanja pemerintah malah dipotong Rp 47,8 triliun. Artinya, ada kendala dalam anggaran. Dalam kondisi seperti ini, stimulus fiskal harus diarahkan kepada masyarakat yang memiliki kecenderungan mengonsumsi (marginal propensity to consume) yang tinggi dan segera. Itu artinya peningkatan pendapatan bagi kelompok menengah bawah. Jika mereka memperoleh penghasilan, maka konsumsi dalam negeri dapat didorong. Pemerintah memang merencanakan menggulirkan gaji ke-13 dan 14, dan juga telah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak agar konsumsi meningkat. Namun, ini hanya mencakup pegawai negeri atau mereka yang bekerja di sektor formal. Tentu ini tak cukup. Seperti pernah saya sampaikan di harian ini: alokasikan dana dan perluas program cash transfer, cash for work. Buat proyek padat karya jangka pendek yang bisa memberikan pendapatan segera bagi orang, misalnya membersihkan kali, selokan, membangun jalan desa. Nilai proyeknya tak terlalu besar, tak akan mengganggu defisit transaksi berjalan, tak akan mengganggu defisit anggaran. Namun, efek penggandanya besar. Begitu mereka menerima pendapatan, konsumsi akan meningkat. Begitu konsumsi meningkat-seperti temuan studi di atas-investasi akan naik. Ekonomi akan bergerak. Benar, bahwa peningkatan daya beli dicoba didorong melalui Dana Desa. Masalahnya itu membutuhkan waktu agar aparat desa siap. Aparat desa tidak berpengalaman dan mungkin takut mencairkan uang. Akibatnya, dampak permintaan tak terjadi di pedesaan. Sebenarnya untuk mengatasi ini, infrastruktur desa bisa dibangun lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang tata kelolanya sudah relatif mapan. Sayangnya, program ini sudah tak lagi dilanjutkan. Apa lagi? Pastikan inflasi dan harga makanan dapat dikendalikan agar daya beli terjaga. Dengan ini konsumsi akan mendorong perekonomian dalam jangka pendek. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama ini ada dalam arah yang benar, tetapi ia bersifat jangka panjang. Padahal, ekonomi harus didorong segera dengan kebijakan jangka pendek. Waktu tak bersama kita. "In the long run we are all dead", begitu ujar Keynes. Dan saya kira, Keynes benar. ●