Beras Bandung Mawardi  ;  Esais

KORAN TEMPO, 26 Februari 2015

                                                    

                                                

Di Padang, pada 1942, Sukarno bercakap dengan para pejabat militer Jepang. Sukarno sadar bahwa Jepang memerlukan kontribusi para tokoh tenar untuk turut memenangi perang. Percakapan mencapai kesepakatan. Selebrasi kesepakatan dibuktikan dengan makan bersama. Sukiyaki disajikan di atas meja. Sukarno mengaku, “Baru pertama kali itu saya mencicipinya, dan menurut saya enak sekali.” Setelah pesta kecil, Sukarno pulang diantar menggunakan mobil Buick berwarna hitam. Sekian jam berlalu. Sukarno sadar, ada kompensasi dari sukiyaki dan Buick. Pejabat Jepang menginginkan Sukarno sebagai juru penerang bagi penduduk di Padang, yakni mengusahakan agar mereka mau memasok beras kepada Jepang (Lambert Giebels, 2001). Beras sedang langka. Penduduk diwajibkan menyetor beras ke Jepang dengan dalih perang. Para tentara memerlukan beras agar tangguh saat berperang meski penduduk merintih menahan lapar. Episode awal kelicikan itu memberi sengatan atas kehormatan dan janji Sukarno untuk mengentaskan Indonesia dari kolonialisme. Beras pun menjadi cerita besar selama pendudukan Jepang. Penduduk menanggung lapar akibat ketiadaan beras. Mereka nekat makan bonggol pisang. Beras telah menjadi tema dilematis dan menentukan alur politik kebangsaan. Sukarno terus berurusan dengan beras. Pada 1946, India menanggung krisis pangan. Jutaan orang kelaparan. Sukarno dan para pemimpin bangsa memilih menjalankan “politik beras”. Rakyat diajak mengumpulkan beras demi menumpas kelaparan di India. Tindakan Indonesia mencengangkan dan berefek politis. Kehormatan Indonesia mendapat pengakuan dari pelbagai negara. Indonesia dianggap sebagai negara-bangsa yang sedang menjalankan politik atau diplomasi secara beradab. Tahun demi tahun berlalu. Pada masa 1960-an, Sukarno tak sanggup menjamin ketersediaan beras bagi jutaan orang. Kelaparan merapuhkan kekuasaan. Sukarno terus rajin berpidato agar revolusi terus bergerak. Beras justru “tercecer” sebagai bukti keberhasilan revolusi. Taufiq Ismail memberi sindiran melalui gubahan Sjair Orang Lapar (1964), mengisahkan kelaparan dan kematian: Lapar di Gunungkidul/ Majat dipanggang kemarau/ Berdjadjar masuk kubur/ Kauulang djua. Beras belum berkelimpahan. Penguasa masih gagal mewujudkan Indonesia makmur dan sejahtera. Beras tetap penentu kekuasaan. Soeharto tampil sebagai penguasa bercap Orde Baru, bermaksud memutus sejarah lapar di Indonesia. Sejak 1967, Soeharto bertekad mengadakan swasembada pangan alias swasembada beras. Indonesia harus berhenti menjadi negara pengimpor beras. Indonesia sebagai negara agraris tak elok menggantungkan nasib pada produksi beras dari negara-negara asing. Hamparan sawah mesti dikerjakan demi keberlimpahan beras. Soeharto mengaku sukses mewujudkan swasembada beras pada 1984. Mitos kekuasaan pun membesar. Sekarang, harga beras mahal akibat ketidakserempakan panen raya dan kekisruhan sistem pasar. Politik beras mulai mengandung tanda seru saat Joko Widodo menjanjikan swasembada pangan. Beras tetap dianggap penentu martabat kekuasaan. Barangkali Joko Widodo juga perlu mengurusi beras, mengacu ke amanat kultural yang terkandung dalam cerita-cerita Dewi Sri. Beras tak usah terlalu politis. Keinsafan kultural perlu diajukan agar Joko Widodo tak terlalu menjalankan swasembada sebagai aksi politik: ambisius dan imperatif.  ●