Pengentasan Kemiskinan Rahmat Hidayat  ;   Pengajar di Pascasarjana Universitas Trisakti & Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah-Jakarta, Anggota Dewan Pakar ICMI, Pengurus Pusat MES dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)

KORAN SINDO, 11 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara serius, sistematis dan berkesinambungan (sustainable), serta memerlukan komitmen bersama untuk mengatasinya. Ali bin Abi Thalib, salah seorang khalifah (khulafa-arrasyidin) mengatakan: “Seandainya kemiskinan berwujud manusia, niscaya aku akan memeranginya”. Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multidimensional, alam literatur ekonomi pembangunan dikenal dengan lingkaran setan (vicious cycle) kemiskinan. Pendidikan yang rendah, produktivitas yang rendah, serta tingkat hidup yang rendah yang sering kali dijadikan alat pengukur kemiskinan, pada hakikatnya hanyalah merupakan suatu mata rantai dari sejumlah faktor yang menyebabkan kemiskinan. Dari segi politik-ekonomi, kemiskinan sering kali dipahami sebagai hasil dari relasi (hubungan) kekuasaan dalam masyarakat yang keseluruhannya menciptakan kondisi miskin. Sebut saja nelayan yang terbelenggu oleh mata rantai eksploitasi tauke-nelayan, petani gurem yang terjerat dalam belenggu utang piutang dengan pelepas uang, serta indeks nilai tukar petani yang mengalami penurunan nilai (deteriorasi) karena tidak mampu beradaptasi dengan sektor modern. Dari segi politik-ekonomi ini, kemiskinan dipandang sebagai konsekuensi dari proses yang telah mendorong konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di satu pihak dan menumbuhkan masa pinggiran (marginal) yang mempunyai posisi tawar yang lemah di lain pihak (Moeljarto, 1996). Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasi miskin menjadi: hampir miskin, miskin dan miskin kronis. Hampir miskin dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp233.740- 280.488 atau Rp7.780-9.350 per orang per hari, jumlahnya mencapai 30,02 juta; miskin dengan pengeluaran per orang per bulan per kepala Rp233.740 ke bawah atau sekitar Rp7.780 ke bawah per orang per hari, jumlahnya mencapai 31 juta; dan sangat miskin (kronis) tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah pastinya. Namun, diperkirakan mencapai sekitar 15 juta (Kemenpera, 8 Juli 2014). Berdasarkan klasifikasi dan kriteria BPS tersebut, total penduduk miskin (hampir miskin, miskin dan sangat miskin) sebanyak 76,02 juta orang. Bank Dunia membuat kriteria miskin yaitu orang yang berpenghasilan USD2/orang/ hari. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia diperkirakan sebanyak 47% dari total penduduk Indonesia. Jika jumlah Indonesia pada tahun 2014 diperkirakan 246 juta, penduduk miskin diperkirakan berjumlah 115,62 juta. Berdasarkan kedua kriteria di atas, jumlah penduduk miskin di Indonesia sangat besar. Kemudian jumlah pengangguran juga sangat besar. Untuk pengangguran terbuka, jumlahnya diperkirakan sebanyak 7,39 juta orang dan setengah menganggur sebanyak 13,56 juta orang (BPS, Mei 2013). Implikasi dari persoalan di atas menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia masih rendah, berada di peringkat 121 dari 187 negara (UNDP, 2013). Daya saing ekonomi Indonesia juga berada di ranking ke 38 dari 148 negara yang disurvei dan berada pada ranking ke 5 dari negara-negara (World Competiveness Year Book , 2013-2014). Namun di sisi lain penduduk Indonesia yang masuk kategori kelas menengah jumlahnya cukup besar sekitar 45 juta orang pada 2012 (Mc Kinsey GI, 2012). Bahkan berdasarkan dataTribun News Com, 26 Oktober 2011, pendapatan 60 orang terkaya di Indonesia setara dengan pendapatan 40 juta penduduk miskin. Berbagai data di atas menunjukkan tingkat kesenjangan kaya vs miskin sangat lebar dan tergambar juga dari angka rasio gini yang berada pada kisaran 0,43 pada tahun 2013. Tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia sering digambarkan seperti dua piramida berbalik, di mana sekelompok kecil orang superkaya Indonesia menikmati bagian terbesar dari sumber daya ekonomi Indonesia, sebaliknya sebagian besar rakyat Indonesia menikmati bagian terkecil sumber daya ekonomi Indonesia. *** Jokowi-JK yang akan dilantik pada 20 Oktober nanti akan menghadapi tantangan dan tanggung jawab yang berat untuk mengurangi angka kemiskinan secara signifikan di Indonesia. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan nanti. Pertama, menjaga pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam lima tahun ke depan pada kisaran 6,3%- 6,8% bahkan lebih, agar dapat menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja serta mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Kedua, harus ada grand design dan road map untuk memutus mata rantai dan lingkaran setan kemiskinan. Caranya melalui berbagai kebijakan dan program yang secara nyata berpihak kepada masyarakat miskin yang harus dilakukan secara terpadu, konsisten dan berkesinambungan. Ketiga, membuat terobosan untuk memastikan kebutuhan dasar (pokok) rakyat miskin seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, rumah murah serta kebutuhan dasar lainnya dapat terpenuhi, antara lain melalui kemudahan akses, harga yang terjangkau, serta keamanan pasokan (supply). Keempat, menghapus korupsi di semua lini sampai ke akar-akarnya, karena telah nyata-nyata merusak dan merugikan masyarakat, bangsa dan negara serta menyebabkan tidak terpenuhinya pelayanan masyarakat (public services) sebagaimana mestinya. Kelima, menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Keenam, menggalakkan zakat, infak, sekedah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan. Ketujuh, menciptakan pembangunan yang inklusive (development for all), yang melibatkan dan memberikan akses sebanyak-banyaknya masyarakat termasuk masyarakat miskin. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin semakin berkurang secara signifikan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. ●