Menjadi Pemilih yang Bertanggung Jawab Jeffrie Geovanie  ;   Direktur Utama PT Sinar Harapan Media Holding

SINAR HARAPAN, 11 Juli 2014

                                                

Rabu (9/7), kita telah memilih calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Menurut hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei yang kredibel, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul di pusaran angka 52-54 persen. Bahwa ada pula lembaga survei yang dalam hitung cepatnya memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, itu merupakan hal lumrah. Publik tentu bisa membedakan mana lembaga survei yang kredibel dan mana yang tidak. Terlepas apa pun hasilnya, yang penting bagi kita adalah tetap menjaga keutuhan sebagai bangsa, tidak terpengaruh provokasi-provokasi yang mau memecah belah, baik disebabkan keengganan menerima kekalahan maupun karena kemungkinan adanya pihak-pihak yang sengaja memancing di air keruh. Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah bagaimana agar pilihan yang kita jatuhkan ke pasangan capres-cawapres mana pun tidak menjadi suara yang sia-sia. Pihak yang pilihannya menjadi pemenang tidak harus jemawa dan yang pilihannya tidak menjadi pemenang tidak harus merasa kalah dan rendah diri. Martabat pemilih, siapa pun pilihannya, memiliki derajat yang sama. Jadi yang perlu disadari, sejatinya tidak ada korelasi yang signifikan antara capres yang dipilih dengan kelangsungan hidup yang memilihnya. Kelangsungan hidup pemilih sepenuhnya tetap sangat tergantung ke dirinya, bukan kepada capres-cawapres yang telah dipilihnya. Benar bahwa setiap capres-cawapres punya visi, misi, dan program kerja yang bertujuan menyejahterakan dan memajukan rakyat. Namun, bagaimana hal itu direalisasikan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Merealisasikan visi, misi, dan program kerja akan sangat dipengaruhi sistem politik yang berlaku di Indonesia, oleh mesin birokrasi pemerintahan dan mesin politik yang mendukungnya. Dukungan mesin politik secara riil akan tergambar dalam peta politik yang ada di parlemen. Peta politik di parlemen inilah yang justru berpengaruh secara signifikan, di samping ada kekuatan internasional yang juga harus diakui ikut berpengaruh melalui perjanjian-perjanjian di bidang ekonomi dan politik. Pemilih Bertanggung Jawab Satu-satunya cara agar pilihan (suara) kita bisa membawa manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan adalah menjadi pemilih yang bertanggung jawab. Pertama, kita memilih sesuai aturan main, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak prinsip-prinsip dasar pemilu, terutama kejujuran dan keadilan. Banyak tersebarnya bahan-bahan kampanye hitam yang berisi fitnah dan kecaman terhadap capres-cawapres tertentu menjadi bukti masih minimnya kesadaran kita menjadi pemilih yang menghormati aturan main. Kedua, kita memilih sesuai hati nurani, dengan penuh pertimbangan, tidak sekadar ikut-ikutan dan tidak didasari motivasi kepentingan sesaat, seperti mendapatkan uang (dari praktik money politics) atau guna tujuan-tujuan lain yang tidak ada hubungannya dengan upaya memajukan dan menyejahterakan rakyat. Banyak motivasi memilih. Motivasi terbaik adalah memajukan dan menyejahterakan rakyat dengan cara memilih pemimpin yang diyakini mampu merealisasikan motivasi tersebut. Ketiga, ikut mengajak orang lain agar memilih secara benar, tidak menjadi golongan putih (golput). Jika dilakukan, langkah ini akan menjadi bukti bahwa kita betul-betul peduli masa depan negeri ini. Secara konstitusional, mengajak rakyat memilih merupakan bagian dari tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tapi, tentunya sangat baik jika masing-masing kita saling mengajak memilih secara benar. Keempat, mengakui siapa pun yang terpilih sebagai hasil dari proses demokrasi. Jika yang terpilih ternyata tidak sesuai harapan, kita harus tetap menghormatinya. Kita yakin akan ada kekecewaan saat yang terpilih bukan dari pilihan kita. Ketika itu terjadi, yang harus disadari adalah sesungguhnya tidak ada pemimpin yang sempurna. Yakinlah bahwa setiap calon pemimpin pasti mempunyai kelebihan-kelebihan sehingga membuatnya terpilih menjadi pemimpin. Hal yang menurut kita buruk belum tentu buruk pula menurut orang lain. Sebaliknya, yang menurut kita baik belum tentu baik pula bagi orang lain. Baik buruknya pemimpin akan terbukti dan teruji setelah diberi kesempatan memimpin. Kelima, yang tidak kalah penting adalah ikut mengontrol/mengawasi/mengawal agar presiden terpilih berjalan di rel yang benar. Ia harus menjalankan janji-janjinya yang disampaikan dalam kampanye serta tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan diri, keluarga, dan golongannya. Kekuatan Ekstraparlemen Banyak rekaman, tulisan, dan bukti-bukti lain mengenai visi, misi, dan program kerja yang dijanjikan capres-cawapres. Karena visi, misi, dan program itulah, antara lain, mereka dipilih karena dianggap bisa dijalankan/direalisasikan ketika sudah terpilih. Secara konstitusional, tugas mengontrol ada di parlemen. Namun, kita sudah paham bagaimana mekanisme kerja parlemen. Kontrol parlemen baru bisa berjalan efektif saat kepentingan diri dan partainya merasa terganggu. Artinya, tak ada kontrol yang benar-benar dijalankan secara tulus demi kepentingan rakyat. Hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat harus rakyat sendiri yang langsung melakukannya, dengan cara unjuk rasa, protes, atau banyak cara lain yang dibenarkan dan dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, sebagai pemilih yang bertanggung jawab, kita tak bisa melepaskan/memercayakan sepenuhnya fungsi kontrol kepada parlemen yang diisi para politikus. Kita bukan tidak percaya kepada para politikus. Tapi, untuk memastikan pemerintahan bisa berjalan dengan baik, kekuatan ekstraparlemen harus tetap dijalankan. Kekuatan ekstraparlemen itu bisa dijalankan secara lebih efektif saat diwujudkan dalam bentuk institusi-institusi yang menjadi bagian kekuatan civil society, yang setiap saat bisa berfungsi konstruktif untuk kemajuan bangsa dan negara. Dengan institusi-institusi ini, banyak hal bisa dilakukan, antara lain fungsinya untuk memastikan negara bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik agar pemerintah tetap konsisten dengan program-program bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. ●