Kamis, 15 Agustus 2013

Membendung Arus Urbanisasi

Membendung Arus Urbanisasi
Susidarto Praktisi Perbankan, Pemerhati Masalah Sosial-Ekonomi
SUARA KARYA, 13 Agustus 2013

Salah satu 'penyakit' yang senantiasa dibawa oleh para pemudik yang kembali ke Jakarta (dan kota besar lainnya) adalah fenomena urbanisasi. Arus balik ke Jakarta biasanya diikuti dengan kedatangan 'warga baru' yang dibawa oleh para pemudik dari daerahnya. Masalah klasik ini hampir setiap tahun terjadi, namun solusi yang memadai, hampir-hampir tidak pernah muncul. Desa tetap merana, sementara gemerlap dan kemilaunya Kota Jakarta, seolah menjadi magnet tersendiri yang menyedot perhatian banyak kalangan, termasuk para pemburu kerja angkatan muda.

Faktor ekonomi adalah yang mendorong terjadinya arus urbanisasi besar-besaran dari desa menuju kota besar Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung dan kota-kota lainnya. Sampai-sampai Pemprov DKI Jakarta gregetan dengan problem tahunan yang siklikal (berulang) ini. Akhirnya berbagai upaya digelar untuk membendung arus urbanisasi. Salah satunya adalah dengan menggelar operasi yustisi kependudukan (OYK) di beberapa lokasi seperti stasiun, terminal bus, hingga ke pemukiman penduduk. Upaya ini cukup untuk membendung urbanisasi?

Jika dikaji lebih lanjut, ketertarikan para pemburu (pencari) kerja baru dari kawasan pedesaaan (kampung) ini setidaknya disebabkan beberapa alasan.

Pertama, terbatasnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan, mengakibatkan terjadinya ledakan pengangguran usia muda. Sebab, pertumbuhan ketersediaan lapangan kerja di pedesaan tidak sebanding dengan pertumbuhan yang teramat pesat dari pasar tenaga kerja. Terjadi ketidakseimbangan antara permintaan (demand) pasar dan pasokan (suply) tenaga kerja. Akhirnya, banyak terjadi penumpukan tenaga kerja di kawasan pedesaan.

Otonomi daerah yang dicanangkan sejak 2001 tampaknya belum berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Maklum, kendati sudah digulirkan bertahun-tahun, uang beredar dan kegiatan bisnis secara nasional (hampir 70 persen) masih banyak berkutat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Pembangunan ekonomi selama ini masih terpusat pada kawasan perkotaan, bukan kawasan pedesaan. Tak aneh kalau banyak angkatan muda lebih memilih mencari kerja di kota besar ketimbang bekerja di pedesaan.

Kedua, adanya mitos bahwa hidup di perkotaan jauh lebih enak ketimbang di desa. Hal ini banyak dipengaruhi oleh beredarnya success story (kisah sukses) dari para pemudik yang pulang ke desa. Pulang mudik dengan menggunakan mobil pribadi, disertai aktivitas ekonomi kumsumtifnya, mengakibatkan banyak pemuda/i desa tertarik mengikuti jejak si pemudik sukses ini. Padahal, belum tentu semua benda dan asesori simbol kesuksesan mereka adalah milik pribadi. Mungkin bisa saja menyewa atau meminjam pakai (rental) dari rekannya di Jakarta.

Mitos inilah yang mengundang minat kelompok pemburu kerja baru untuk mengadu nasib ke kota-kota besar. Tak hanya itu, gengsi bekerja di kota besar, tampaknya masih mewarnai pola pikir banyak pemuda/i desa. Bahwa hidup di Jakarta (di kota besar lainnya) identik dengan kesuksesan, modernisasi dan seterusnya. Sementara hidup dan bekerja di kawasan pedesaan identik dengan keterbelakangan, kemunduran. Pola pikir semacam inilah yang akhirnya memacu tingginya pendatang baru di kota-kota besar Indonesia.

Mempersolek Desa

Ada gula, ada semut. Salah satu solusi cerdas untuk mengatasi urbanisasi adalah dengan menciptakan 'gula-gula' di kawasan pedesaan agar 'para semut' mengerumininya. Caranya, dengan mempersolek (mempercantik) kawasan desa dengan membangun sentra-sentra industri (kegiatan bisnis) sesuai potensi dan local genius yang berkembang di daerah tertentu. Misalnya, untuk kawasan sentra agroindustri buah-buahan, semestinya dikembangkan industri agro mulai dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, peluang bisnis yang diciptakan dan juga penciptaan lapangan kerja akan semakin terbuka luas.

Di kawasan pertanian perlu diciptakan lumbung-lumbung komoditas pertanian tertentu, yang nantinya akan mampu menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya. Berbagai bisnis kreatif berbasiskan internet misalnya, perlu dikembangkan di kawasan pedesaan termasuk jejaring bisnis antara kawasan pedesaan dan perkotaan. Konsep swasembada beras, tebu, jagung, dan tanaman pangan lainnya, dalam skala lebih besar dan luas perlu dipikirkan ulang agar Indonesia kelak tidak hanya mampu memasok kebutuhan domestik, namun juga global.

Demikian pula dengan potensi wisata, seperti Bali, Yogyakarta, Papua, serta kawasan tujuan wisata lainnya, perlu lebih dikembangkan dari hulu hingga hilir agar mampu menyedot tenaga kerja dalam jumlah besar. Bagaimanapun setiap daerah memiliki ciri khas tertentu yang bisa dikembangkan sesuai potensi daerah masing-masing. Di kawasan Gunung Kidul, yang menghasilkan singkong, sekarang sudah dikembangkan pabrik gaplek dalam kemasan plastik, yang bisa dijual di toserba (pasar swalayan). Petani di sana sangat bersemangat untuk menanam singkong, karena hasilnya dipasok untuk kebutuhan pabrik tiwul berskala ekspor.

Intinya, menciptakan lapangan kerja dalam konsep pengembangan daerah menuju kawasan mandiri, 
yang bisa menyerap tenaga kerja setempat perlu dioptimalkan. Impian menuju swasembada pangan, atau bahkan menuju sentra lumbung pangan dunia, perlu direalisasikan secepatnya. Nah, cita-cita luhur semacam ini harus dilakukan untuk membuat seluas mungkin lapangan pekerjaan di kawasan pedesaan. 

Hanya dengan cara semacam ini, para pemuda/i yang selama ini mencari kerja di kota-kota besar, akan tertarik untuk betah di desanya. Perlahan namun pasti, desa akan lebih menarik ketimbang Jakarta. Tanpa itu semua, upaya membendung arus urbanisasi akan menemui jalan terjal.  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar