|
Menarik menyaksikan debat calon
gubernur Jawa Barat mengenai aspek kesehatan, 8 Februari 2013. Ada dua hal
krusial yang mengusik profesionalisme saya sebagai seorang dokter dalam
perdebatan yang cukup menghibur tersebut. Pertama adalah sebagian
calon menjanjikan akan membagikan kartu-kartu yang bertemakan pemberian
jaminan kesehatan secara gratis. Kedua, ketika salah satu calon wakil
gubernur bertanya mengenai bagaimana 43 juta jiwa penduduk Jawa Barat dapat
dilayani oleh hanya 30 ribu bed di RSUD se-Jawa Barat.
Kedua hal di atas menunjukkan
bahwa para calon pemimpin Jawa Barat itu hanya memperhatikan aspek
kesehatan dalam perspektif yang sempit. Kartu yang diajukan tersebut
semata-mata hanya memperhatikan aspek kuratif dari kesehatan dan terkesan
hanyalah sebuah cara untuk meningkatkan elektabilitas.
Selain itu, pola pikir
mengutamakan rumah sakit sebagai tempat pasien berobat berarti menafikan
peran puskesmas sebagai pelayanan kesehatan primer yang seharusnya menjadi
ujung tombak pelayanan kesehatan di negeri ini. Mestinya, para pemimpin
daerah juga memperhatikan empat aspek utama lainnya yang sangat memengaruhi
kinerja pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Pertama, usaha promotif dan
preventif kesehatan tidak boleh dilupakan. Hal ini sesuai dengan peribahasa
"lebih baik mencegah daripada mengobati". Beragam bentuk kartu
jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh para calon pemimpin tersebut
bersifat kuratif yang akan berdampak pada semakin mahalnya anggaran
kesehatan.
Kedua adalah menerapkan sistem rujukan berjenjang. Rujukan berjenjang
artinya pasien dirujuk dari pelayanan primer ke sekunder dan dari pelayanan
sekunder ke tersier. Dengan perujukan berjenjang ini, pasien pertama kali
da- tang ke pelayanan primer (puskesmas), tidak langsung datang ke rumah sakit.
Hal tersebut sangat penting, meng- ingat 90 persen penyakit sebenarnya
dapat ditangani di layanan primer. Dengan mekanisme pelayanan kesehatan
semacam itu tentu akan mempermudah dan mempercepat pasien mendapatkan
layanan kesehatan.
Oleh sebab itu, pelayanan
kesehatan primer yang ada saat ini mesti ditingkatkan sarana, prasarana,
SDM, dan mutu pelayanannya. Pada saat yang sama, perlu dibangun sejumlah
puskesmas baru yang lebih baik sesuai kebutuhan. Hingga saat ini
puskesmas yang terdapat di Jawa Barat hanya 1.042 unit, yang berarti satu
puskesmas harus melayani 40 ribu penduduk. Idealnya, satu puskesmas
seharusnya melayani 10 ribu penduduk.
Ketiga adalah ketersedian
tenaga kesehatan dan distribusinya. Berdasarkan data kesehatan Provinsi
Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian
Kesehatan ta hun 2011, rasio dokter umum, dokter gigi, perawat, dan bidan
per 100 ribu penduduk di Jawa Barat masih berada di bawah rata-rata rasio
nasional yang sebenarnya pun masih di bawah rasio ideal. Khusus untuk
dokter umum, satu dokter masih melayani 10 ribu pasien.
Idealnya, satu dokter umum melayani 2.500 pasien. Ini sungguh ironis, meng-
ingat Jawa Barat merupakan salah satu provinsi penghasil dokter terbanyak
di Indonesia karena memiliki cukup banyak fakultas kedokteran.
Selain itu, distribusi dokter
umum hanya terpusat di daerah perkotaan, seperti Bandung, Bogor, Cirebon,
Sukabumi, dan Bekasi. Ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan
ketersediaan tenaga dokter dan distribusinya, antara lain, dengan
mengoptimalkan program Dokter Internship Indonesia yang me- nempatkan
dokter-dokter baru lulus di daerah-daerah. Selain membantu proses
pemandirian dokter baru, program ini dapat membantu pelayanan kesehatan di
kabupaten/kota tersebut. Selain itu, pemerintah daerah dibantu Kementerian
Kesehatan dapat memberikan insentif material berupa gaji yang memadai dan
fasilitas dasar, penjaminan keamanan, beasiswa untuk melanjutkan sekolah
(dokter spesialis), atau diangkat sebagai pegawai negeri bagi dokter
pegawai tidak tetap (PTT).
Keempat adalah yang terkait
dengan infrastruktur. Alangkah mubazir apabila pemerintah sudah
mengalokasikan dana yang cukup besar untuk membiayai peng obatan
masyarakatnya melalui pem berian kartu jaminan kesehatan se cara cuma-cuma,
pembangunan RSUD, dan puskesmas, pada akhirnya masyarakat tidak mampu untuk
berobat.
Oleh karena itu, untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan prima yang dapat menjangkau seluruh
masyarakat Jawa Barat, infrastruktur dan sarana angkutan harus pula
mendapat perhatian serius dari para calon pemimpin provinsi ini.
Melalui implementasi program kesehatan yang komprehensif seperti di atas
secara sistemik, konsisten, dan berkelanjutan, diyakini masyarakat Jawa
Barat bakal lebih sehat, cerdas, dan produktif. Sehingga, bersama
pemerintah masyarakat ini akan mampu menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi
yang maju, berdaya saing, sejahtera, damai, dan mandiri. Jika kondisi ini
dapat di wujudkan maka Jawa Barat bisa menjadi contoh teladan yang konkret
bagi provinsi-provinsi lainnya dalam menggapai kemajuan dan kesejahteraan
bersama. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar