Siklus Anggaran Pemilu

Siklus Anggaran Pemilu FX Sugiyanto ;  Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Kepala Pusat Penelitian Kajian Pembangunan Undip

SUARA MERDEKA, 06 November 2012

DALAM konteks politik anggaran, incumbent (petahana) atau birokrat yang ikut pemilu, termasuk pilkada, secara politis sangat mungkin memanipulasi anggaran. Praktik itu dilakukan dengan memanfaatkan siklus anggaran melalui alokasi anggaran, baik untuk belanja barang publik, pelayanan publik, maupun berbagai model bantuan dan subsidi.   Manipulasi juga bisa dilakukan dengan mempercepat kegiatan dan pencairan anggaran. Menjelang pesta demokrasi, belanja pemerintah cenderung meningkat; bukan untuk keperluan pemilu melainkan belanja barang dan akselerasi kegiatan pelayanan publik. Pemerintah cenderung makin aktif turun ke bawah.    Peluang memanfaatkan anggaran untuk kampanye terselubung makin besar apabila transparansi anggaran dan informasi, partisipasi publik termasuk media, kepedulian publik terhadap politik anggaran, relatif rendah. Riset oleh James E Alt dan David Dreyer Lassen (2005) menunjukkan tingkat manipulasi anggaran lebih disebabkan oleh ketidaktransparanan anggaran dan informasi ketimbang tingkat demokrasi. Tingkat tranparansi terkait dengan kemajuan suatu negara, dan negara-negara berkembang cenderung lebih tidak transparan dibanding negara maju. Beck (1987) menemukan fakta bahwa walaupun kebijakan moneter tidak secara aktif ikut memainkan peran dalam siklus politik, realitasnya secara pasif ikut mendukung melalui toleransi terhadap kebijakan fiskal yang cenderung ekspansif menjelang pemilu.   Di Indonesia, fakta empiris ditunjukkan pada periode I pemerintahan SBY. Menjelang Pilpres 2009, pemerintah melansir program bantuan langsung tunai, yang kemudian mengundang polemik terkait isu pemanfaatan APBN untuk kampanye terselubung. Walaupun program itu benar dan bermanfaat, sulit memungkiri SBY, selaku petahana, mendapat manfaat besar dari program itu. Peduli Anggaran Tahun  2013 dan 2014 adalah tahun pemilu, baik untuk kepala pemerintahan maupun legislatif. Artinya, peluang manipulasi politik terhadap siklus anggaran itu sangat mungkin terjadi mulai tahun anggaran 2013 yang penyusunan rancangannya, baik RAPBN maupun RAPBD dalam tahun ini. Bulan November ini sangat krusial karena menjelang akhir penyusunan rancangan anggaran. Walau kita tetap memercayai legislatif; publik dan media harus lebih peduli dan sepantasnya ekstrawaspada, karena bukan tak mungkin petahana; baik di birokrasi maupun politikus di parlemen, memanfaatkan kondisi itu, atau berkolaborasi, memanfaatkan peluang tersebut. Karena tingkat transparansi anggaran di Indonesia relatif masih rendah, peluang manipulasi politis sangat mungkin terjadi. Transparansi anggaran mencakup perencanaan dan implementasi alokasi. Dari aspek perencanaan, walau secara normatif proses peningkatan transparansi sudah dipenuhi, kesempatan publik mencermati secara mendalam rencana alokasi itu sangat terbatas.    Mekanisme musrenbang sudah dilakukan dari tingkat desa sampai nasional, tetapi bila  sampai tahapan di tim anggaran, tingkat keterbukaan ini mengecil karena mekanisme partisipasi publik sangat terbatas. Tidak ada public hearing atau mekanisme lain, yang membuat publik punya kesempatan mencermati rencana alokasi anggaran itu. Setelah legislatif menyetujui anggaran pun, publik tidak mudah mengakses informasi anggaran ini untuk mengetahui pemanfaatannya. Peluang manipulasi politik anggaran juga dimungkinkan dengan meningkatkan akselerasi belanja menjelang pemilu. Bisa jadi, berbagai kegiatan belanja sudah dianggarkan, tetapi frekuensi dan intensitas itu lebih ”dipaksakan” menjelang pemilu. Peluang ini sangat mungkin terjadi, terutama untuk belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal.   Kita harus mewaspadai jangan sampai realisasi belanja jauh melampaui rencana, sehingga terjadi defisit untuk belanja tersebut. Sangat mungkin, petahana atau politikus memanfaatkan momen anggaran perubahan untuk menutup kegiatan yang anggarannya membengkak. RAPBD Jateng 2013 Tahun 2013 adalah tahun Pilgub Jateng (bersamaan dengan pelaksanaan Pilbup Kudus dan Temanggung), dan saat ini wakil rakyat sedang membahas RABPD 2013.  Dengan latar belakang itu, tidak salah jika masyarakat Jateng, termasuk DPRD, lebih memberi perhatian terhadap kemungkinan manipulasi politik terkait kebijakan anggaran.   Untuk RAPBD Jateng, risiko itu makin besar karena cagub dan cawagub menjadi petahana dalam pilgub. Itu mungkin ditambah sekda Jateng, anggota DPRD, yang dalam perspektif  politik anggaran bisa memengaruhi dan mengendalikan RAPBD. Karena itu, peluang manipulasi dan kolaborasi sangat mungkin terjadi. Harus diakui, sejauh ini publik tidak mudah mengakses pembahasan RAPBD, selain tidak sedikit publik yang tak peduli. Karena itu, peluang publik untuk menelaah rencana anggaran itu sangat sempit dan terbatas. Kita berharap media dan kelompok masyarakat untuk lebih aktif mengungkap informasi RAPBD tersebut. Waktu sangat terbatas, tentu sangat baik jika teman-teman media menggelar forum publik guna menelaah RAPBD 2013. Termasuk menggelar forum yang sama setelah wakil rakyat mengesahkannya menjadi APBD, sehingga masyarakat lebih bisa mengawasi dan makin memperkecil peluang memanipulasi anggaran secara politis. ●