Lakukan Diplomasi “Door to door”

Lakukan Diplomasi “Door to door”

Evita Nursanty ; Anggota Komisi I DPR RI/Fraksi PDI Perjuangan

 SINAR HARAPAN,  14 Agustus 2012

Harus diakui bahwa langkah yang dilakukan Marty tidak akan memberikan efek yang cukup signifikan, karena tidak disokong manuver politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  Berkaca pada pola diplomasi di masa lalu, Presiden Soeharto mengambil inisiatif untuk meredakan ketegangan yang secara aktif melakukan lobi dan pendekatan.

Sebagai negara besar dan berpengaruh, sudah seharusnya Indonesia menyokong politik luar negeri dengan pendekatan informal untuk meredakan ketegangan agar kekondusifan dan stabilitas keamanan di ASEAN terjaga baik.

Langkah diplomasi efektif Indonesia dibutuhkan untuk dapat meyakinkan anggota-anggota ASEAN agar dapat duduk bersama kembali dan menyetujui draf bagi penyelesaian sengketa di Laut China Selatan. Hal tersebut dilakukan agar soliditas dan keberlangsungan kawasan menjadi krusial dari sekadar mempertahankan ego dan mengambil keuntungan sepihak.

Mengacu pada Piagam ASEAN, bila pertemuan tingkat menteri gagal memutuskan kesepakatan, hal tersebut akan dibahas di Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN yang dihadiri kepala negara dan Kepala pemerintahan. Langkah lobi dan diplomasi informal, dalam pandangan penulis, cukup memberikan fondasi kepercayaan dan kesepakatan politik antarpemimpin negara-negara ASEAN.

Hal inilah yang tidak dilakukan Presiden Yudhoyono selama dua periode kepresidenannya. Bisa jadi keengganan Yudhoyono untuk mengambil inisiatif lobi dan diplomasi terkait masalah di ASEAN merupakan bagian dari kepercayaan akan kapasitas menteri luar negerinya.

Akan tetapi, karakteristik ASEAN yang memosisikan kesepakatan dan persetujuan seluruh anggota dalam setiap masalah yang dibahas membutuhkan pendekatan berbeda. Karenanya dalam hemat penulis, langkah politik Yudhoyono terkait lobi dan diplomasi door to door menjadi sangat signifikan dilakukan.

Yudhoyono berkepentingan untuk tetap menjaga irama politik yang sama antara negara-negara Asia Tenggara dengan tetap mengacu pada Piagam ASEAN dalam penyelesaian setiap sengketa di kawasan Asia Tenggara.

Ini karena berkaca dari penyelesaian masalah di Asia Tenggara sebelumnya, langkah diplomasi informal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi relatif lebih efektif.

Dengan begitu, penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi hanya akan menjadi forum formalitas, karena secara umum materi dan persetujuan telah disepakati pada saat lobi dan diplomasi yang dilakukan sebelum penyelenggaraan konferensi.

Selain agar tetap memosisikan Indonesia memiliki pengaruh yang besar bagi negara-negara di Asia Tenggara, hal lainnya merupakan bagian komitmen Indonesia untuk menjaga kekondusifan keamanan kawasan.

Empat Keuntungan

Ada empat keuntungan bagi Indonesia dan pemerintahan Yudhoyono apabila diplomasi door to door dan negosiasi langsung dilakukan antarkepala negara dan kepala pemerintahan.

Pertama, memastikan negara-negara anggota ASEAN untuk secara khusus menjadikan permasalahan sengketa dan konflik di Laut China Selatan sebagai isu bersama untuk diselesaikan secara damai sebagaimana yang tertuang dalam Piagam ASEAN.

Karenanya membutuhkan atensi politik yang serius kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menyetujui Tata Perilaku penyelesaian sengketa dan konflik di Laut China Selatan.

Kedua, menjamin dan menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara tetap kondusif sesuai prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam ASEAN. Kesepakatan anggota ASEAN terhadap Tata Perilaku Penyelesaian Sengketa dan Konflik di Laut China Selatan akan mengurangi ancaman keamanan dan instabilitas politik kawasan.

Ketiga, meminimalkan keterlibatan negara non-ASEAN dalam sengketa dan konflik di Asia Tenggara, khususnya di Laut China Selatan. Kesepakatan Tata Perilaku dalam penyelesaian sengketa dan konflik di Laut China Selatan menjadi cerminan bagi soliditas ASEAN untuk berkomitmen dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan kawasan Asia Tenggara.

Keinginan sejumlah negara sebagaimana uraian di awal untuk mengambil keuntungan dan posisi strategis dalam sengketa dan konflik di Laut China Selatan dengan sendirinya akan terminimalkan. Ini karena ASEAN sebagai organisasi regional telah mengambil peran dan posisi yang aktif dan strategis dalam penyelesaian sejumlah konflik dan sengketa.

Keempat, menjaga posisi Indonesia sebagai negara yang berpengaruh dan dihormati di kawasan. Peran aktif Indonesia dalam menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional yang strategis akan menjadi cerminan bagi posisi Indonesia yang strategis di kawasan.

Hal ini secara prinsip dapat mengembalikan posisi Indonesia yang strategis, berpengaruh dan dihormati, sebagaimana periode presiden-presiden Indonesia terdahulu.

Dengan empat keuntungan tersebut, sepatutnya Presiden Yudhoyono mengambil alih langkah lobi dan diplomasi terhadap negara-negara anggota ASEAN untuk dapat menyatukan suara terkait dengan Tata Perilaku yang dibuat sebagai panduan bagi penyelesaian sengketa di Laut China Selatan.

Kamboja yang menjabat sebagai ketua ASEAN harus secara khusus mempertimbangkan kebersamaan ASEAN alih-alih sekadar mengambil keuntungan dari investasi China.

Tentu saja, hal tersebut harus dipastikan Presiden Yudhoyono. Ini merupakan upaya meminimalkan dan menghindari kebuntuan yang mengintai pada Konferensi Tingkat Tinggi yang akan dihadiri kepala pemerintahan dan kepala negara, apabila kesepakatan tingkat menteri senior mengalami kebuntuan. ●