|
Mengendus Pasal Makar Ahmadie Thaha : Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri
dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an. |
CATATAN CAK AT, 05 November 2026
|
Prabowo
memperingatkan ancaman terhadap Pancasila di Cimahi. Beberapa hari kemudian,
dugaan penyadapan terhadap dirinya membuka kemungkinan makar. Apa hubungan
keduanya? Di bawah cuaca mendung, Presiden
Prabowo Subianto datang ke Cimahi (30/10/2026), meresmikan kampus baru SMA
Taruna Nusantara. Para siswa mendengar pidato tentang pendidikan, disiplin,
patriotisme, dan masa depan kader bangsa. Namun, di tengah pidato itu, Presiden
mengeluarkan peringatan yang terasa seperti bunyi sirene keamanan nasional.
Ia mengingatkan kembali pelajaran pahit sejarah perpecahan bangsa akibat
politik divide et impera. Musuh datang membawa senjata,
sementara sebagian penguasa lokal justru membuka pintu bagi penjajah. Politik
pecah belah membuat saudara lebih suka bekerja sama dengan orang asing
daripada bergandengan tangan dengan saudaranya sendiri. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti
pelajaran sejarah. Namun, beberapa hari kemudian, Indonesia dihadapkan pada
perkara yang membuat peringatan tersebut terasa jauh lebih aktual: dugaan
penyadapan terhadap Presiden. Bareskrim menetapkan mantan Kapolri
Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Penyidik menduga mereka memerintahkan penyadapan di luar prosedur terhadap
sejumlah nomor telepon. Sasaran penyadapan mencakup telepon
Presiden, sejumlah pejabat, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh
masyarakat. Muncul pertanyaan: Apakah negara sedang menghadapi ancaman yang
selama ini diperingatkan Presiden? Apakah dugaan penyadapan yang
berlangsung pada periode 2025–2026 itu sekadar kejahatan penyalahgunaan
kewenangan, atau menyimpan tujuan yang lebih jauh, misalnya persekongkolan
dengan sesama saudara untuk menjatuhkan atau sekadar menyingkirkan presiden? Itu memunculkan pertanyaan lebih
serius: mengapa Istana dan kalangan DPR di Senayan mulai mengenduskan pasal
makar di aksi penyadapan Listyo? Pada 4 November, Menteri Koordinator
Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
mengungkap perkembangan yang membuat perkara ini memasuki babak lebih serius. Menurut Yusril, penyidik menemukan
indikasi awal yang mengarah pada kemungkinan tindak pidana makar. Ia menyebut
Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional sebagai ketentuan yang sedang didalami,
dan nantinya akan ditetapkan penyidik. Inilah yang membuat peristiwa Cimahi
layak kita baca kembali. Presiden berbicara tentang ancaman terhadap negara.
Beberapa hari kemudian, muncul dugaan penyadapan terhadap kepala negara, yang
diduga mengarah ke makar. Rangkaian waktu pidato Cimahi dan
peristiwa penyadapan memberi aba-aba politik yang kuat. Meskipun, tentu, kita
belum memiliki bukti bahwa peringatan Prabowo di Cimahi secara khusus merujuk
pada kasus penyadapan ini. Penyadapan ilegal jelas perkara
serius. Apalagi itu dilakukan terhadap Presiden, dan bisa mengancamnya.
Negara pun mengatur penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan
melalui prosedur serta kewenangan tertentu. Ketika seseorang menggunakan perangkat
negara tanpa dasar hukum, ia menyalahgunakan kewenangan dan melanggar hak
warga. Apalagi jika sasaran penyadapan mencakup kepala negara. Namun, apakah penyadapan terhadap
Presiden otomatis menjadi makar? Jawabannya: tidak otomatis. Hukum pidana
menuntut pembuktian mengenai maksud, tujuan, dan motif perbuatan penyadapan
yang dilakukan Listyo dan kawan-kawannya. Penyadapan memang bisa menjadi bagian
dari persiapan suatu kejahatan yang lebih besar. Tapi, untuk itu, penyidik
harus membuktikan hubungan antara tindakan tersebut dan tujuan serangan
terhadap Presiden atau pemerintah. KUHP Nasional, melalui Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023, memberikan definisi makar dalam Pasal 160, dan membagi
maka ke dalam beberapa kategori di Pasal 191-194. Pasal 160 menyebut makar sebagai niat
melakukan serangan yang sudah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.
Rumusan ini mengandung dua unsur penting: niat menyerang dan persiapan yang
mewujudkan niat itu. Kecurigaan, percakapan, atau tindakan
ilegal saja belum cukup untuk menyimpulkan makar. Penyidik harus menunjukkan
arah serangan dan persiapan nyata yang mendukung tujuan tersebut. KUHP kemudian cxmembagi makar ke dalam
beberapa kategori. Pasal 191 mengatur makar terhadap Presiden dan/atau Wakil
Presiden. Menurut pasal ini, pelaku harus
memiliki maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden tak
mampu menjalankan pemerintahan. Ancaman hukumannya sangat berat: pidana mati,
penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Pasal berikutnya, 192, mengatur makar
yang bertujuan memisahkan sebagian atau seluruh wilayah Indonesia dari NKRI.
Kedua pasal tersebut memiliki sasaran dan unsur hukum yang berbeda. Kemudian, pasal 193, mengatur makar
terhadap pemerintah, dengan maksud menggulingkan. Pelaku menghadapi ancaman
penjara paling lama 12 tahun, sedangkan pemimpin atau pengatur makar
menghadapi ancaman paling lama 15 tahun. Pasal 196 juga perlu mendapat
perhatian. Ketentuan itu mengatur pidana bagi orang yang melakukan
permufakatan jahat atau persiapan untuk tindak pidana makar sebagaimana
tercantum dalam Pasal 191 sampai Pasal 194. Jadi, di sini, penyidik tak harus
menunggu sampai Presiden kehilangan kekuasaan atau pemerintah benar-benar
tumbang. Namun, mereka tetap harus membuktikan adanya kesepakatan atau
persiapan yang mengarah pada tindak pidana makar. Yusril awalnya menyatakan belum
melihat indikasi makar dalam kasus penyadapan. Dalam jumpa pers 3 November
itu, ia menjelaskan bahwa penyidik menerapkan pasal-pasal terkait penyadapan
dan tindak pidana informasi elektronik. Sehari kemudian, Yusril menyampaikan
perkembangan baru. Menurutnya, penyidik menemukan indikasi awal yang mengarah
pada Pasal 191 dan 193. Ia menjelaskan kemungkinan adanya
upaya melumpuhkan Presiden agar tidak mampu menjalankan tugas dan kegiatan
pemerintahan. Meski begitu, Yusril mengingatkan
bahwa penyidik masih harus mendalami fakta dan alat bukti. Ia juga menegaskan
bahwa pasal makar belum menjadi sangkaan resmi terhadap para tersangka. Perubahan penjelasan itu perlu kita
cermati. Yusril tidak sedang mengumumkan bahwa Listyo dan dua tersangka lain
terbukti melakukan makar. Ia menyampaikan bahwa penyidikan mulai
menemukan arah yang memungkinkan aparat mendalami pasal tersebut. Perbedaan antara indikasi awal dan
kesimpulan hukum sangat penting. Dalam perkara seberat makar, satu kata yang
tergelincir dapat mengubah persepsi publik terhadap seseorang. Mensesneg Prasetyo Hadi juga menyebut
dugaan penyadapan dan penghapusan bukti elektronik berpotensi mengarah pada
makar serta membahayakan keselamatan negara. Presiden, menurut keterangan resmi
pemerintah, memandang perkara ini secara serius. Pada hari yang sama, Prabowo
juga menandatangani keputusan pemberhentian Listyo dari jabatan Kepala Kantor
Staf Presiden. Mahfud MD bahkan menghubungkan
penyadapan terhadap Presiden dengan kemungkinan makar. Ia mempertanyakan
tujuan penyadapan terhadap kepala negara jika tidak berkaitan dengan upaya
makar. Pendapat Mahfud patut kita perhatikan
sebagai pandangan seorang ahli hukum tata negara. Namun, pendapat seorang
pakar tetap memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Komisi III DPR pun meminta penyidik
menelusuri siapa yang melakukan, memerintahkan, memfasilitasi, dan mengambil
keuntungan dari dugaan penyadapan tersebut. Pertanyaan pokok yang harus dibuktikan
penyidik terletak pada tujuan penyadapan. Apakah para tersangka sekadar
mengumpulkan informasi secara ilegal? Apakah mereka hendak mengendalikan
keputusan Presiden? Ataukah hasil sadapan mereka gunakan
untuk menekan kepala negara, menghambat kebijakan, atau membuat Presiden
tidak mampu menjalankan pemerintahan? Penyidik harus mengurai semua
kemungkinan itu melalui bukti yang dapat diuji. Mereka perlu menelusuri siapa
yang memasukkan nomor telepon ke sistem penyadapan, siapa yang memberi
perintah agar diketahui dalangnya. Siapa pula yang mengoperasikan
perangkat, siapa yang mengakses rekaman, dan siapa yang menerima hasilnya.
Penyidik juga harus memeriksa komunikasi, dokumen, aliran informasi, serta
tindakan yang menyusul setelah penyadapan. Jika hasil sadapan hanya dipakai untuk
kepentingan pribadi atau kelompok, penyidik tetap harus memproses pelanggaran
yang terbukti. Jika hasil itu menjadi bagian dari
rencana untuk melumpuhkan Presiden atau menggulingkan pemerintah, penyidik
harus menunjukkan hubungan langsung antara tindakan persiapan dan tujuan
makar. Hukum memerlukan bukti, bukan sekadar
rangkaian dugaan yang tampak mencurigakan. Di sinilah publik berhak meminta
penjelasan lebih jauh. Pemerintah menyebut indikasi awal makar, tetapi
masyarakat belum mengetahui bukti apa yang mengantar penyidik ke arah
tersebut. Apakah mereka menemukan komunikasi
tentang rencana melumpuhkan Presiden? Apakah ada skenario untuk menghambat
keputusan pemerintahan? Apakah hasil penyadapan mengalir kepada pihak yang
hendak mengambil alih pengaruh atau kekuasaan? Pertanyaan itu tidak mengganggu
penyidikan. Justru pertanyaan tersebut membantu menjaga agar perkara berjalan
di jalur hukum. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan secara terukur
tanpa membocorkan materi yang dapat merusak proses pembuktian. Kita juga perlu mengingat bahwa makar
memiliki konsekuensi pidana yang sangat berat. Pasal 191 bahkan memuat
ancaman pidana mati. Jangan biarkan istilah makar menjadi palu politik. Karena itu, aparat harus menerapkan
pasal tersebut dengan kehati-hatian luar biasa. Mereka harus membuktikan
unsur niat, persiapan, dan tujuan serangan secara utuh. Negara memiliki kewajiban melindungi
Presiden dan menjaga kelangsungan pemerintahan. Pada saat yang sama, negara
wajib melindungi setiap orang dari tuduhan yang tidak didukung bukti. Kedua kewajiban itu berjalan
beriringan. Penegakan hukum yang tergesa-gesa dapat merusak kepercayaan
publik, sedangkan penyidikan yang berhenti di tengah jalan dapat membiarkan
penyalahgunaan kekuasaan terus berlangsung. Peringatan Prabowo di Cimahi kini
memperoleh konteks baru. Presiden mengingatkan bangsa agar waspada terhadap
pihak yang ingin memecah Indonesia. Kasus penyadapan kemudian
memperlihatkan kemungkinan ancaman yang datang dari penyalahgunaan alat dan
kewenangan negara. Kita belum mengetahui apakah kedua
peristiwa itu memiliki hubungan. Namun, keduanya mengingatkan bahwa keamanan
negara memerlukan pengawasan terhadap semua pihak, termasuk orang-orang yang
memegang instrumen kekuasaan. Negara harus menjelaskan perkara ini
sampai ke akar. Jika bukti menunjukkan makar, hukum harus bekerja tanpa pandang
jabatan. Jika penyidik hanya menemukan
kejahatan penyadapan dan penyalahgunaan kewenangan, mereka harus menegakkan
pasal yang sesuai. Jangan sampai istilah makar berubah
menjadi palu politik yang menghantam siapa saja sebelum pengadilan memeriksa
bukti. Pada akhirnya, pertanyaan paling
penting tetap sederhana: siapa yang hendak dilumpuhkan melalui penyadapan
itu, dan untuk tujuan apa? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan
menentukan apakah perkara ini berhenti sebagai kejahatan penyadapan atau berkembang
menjadi perkara makar. Cimahi telah mengirimkan aba-aba. Kini
publik menunggu bukti. Sebab, dalam negara hukum, sirene boleh berbunyi
keras, tetapi palu hakim harus mengetuk berdasarkan fakta. ● Sumber : Tulisan Cak AT ini diterima langsung
dari Ahmadie Taha |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar