|
Kekuasaan, Penyadapan, dan Keadaban Bernegara: Kematangan Demokrasi
dan Cinta NKRI Diuji Prof Asep
Saepudin Jahar MA PhD : Rektor UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta. |
REPUBLIKA, 05 November 2026
|
Salah satu ukuran
kematangan sebuah negara bukanlah seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya,
melainkan seberapa kuat sistem yang mampu membatasi kekuasaan itu sendiri. Negara yang kuat bukan
negara yang aparaturnya dapat mengawasi siapa saja tanpa batas, tetapi negara
yang memastikan setiap kewenangan dijalankan berdasarkan hukum, tujuan yang
sah, dan pertanggungjawaban publik. Penetapan tiga pejabat
kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo,
sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden
dan sejumlah pejabat, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, LSM,
serta pengusaha merupakan peristiwa serius. Bareskrim menyebut dugaan
penyadapan berlangsung pada 2025–2026 dan disertai dugaan penghapusan data
elektronik. Proses hukum masih berjalan sehingga seluruh pihak tetap harus
dihormati haknya atas praduga tak bersalah. Peristiwa ini tidak
semestinya dibaca semata-mata sebagai perkara pidana yang melibatkan sejumlah
individu. Ada persoalan yang jauh
lebih mendasar yakni bagaimana kewenangan yang diberikan negara untuk
melindungi masyarakat dan menjaga keamanan justru diduga digunakan di luar
prosedur hukum? Jika dugaan itu terbukti,
kita berhadapan dengan persoalan serius tentang batas kekuasaan,
akuntabilitas institusi, perlindungan hak warga negara, dan kepercayaan
publik. Dalam perspektif
sosiologi hukum, persoalan tersebut menyentuh hubungan mendasar antara
kekuasaan, hukum, dan masyarakat. Hukum seharusnya menjadi instrumen pembatas
kekuasaan, bukan sekadar alat untuk mengatur masyarakat. Kekuasaan, hukum, dan
bahaya loyalitas personal Max Weber menjelaskan
bahwa negara modern bertumpu pada otoritas legal-rasional. Artinya,
legitimasi pejabat dan birokrasi tidak bersumber dari kekuatan pribadi,
kedekatan, atau kehendak pimpinan, melainkan dari kewenangan formal yang
diberikan dan dibatasi oleh hukum. Konsekuensinya jelas:
jabatan publik bukan hak milik pribadi. Kewenangan institusional bukan pula
mandat tanpa batas. Seorang pejabat dapat mengambil keputusan hanya sejauh
hukum memberikan kewenangan kepadanya. Bahkan perintah atasan tidak otomatis
sah apabila bertentangan dengan ketentuan hukum. Di sinilah pentingnya
membedakan loyalitas kepada individu dan loyalitas kepada konstitusi.
Aparatur negara memang membutuhkan disiplin dan hierarki komando. Namun, disiplin
organisasi tidak boleh menghilangkan tanggung jawab moral dan hukum setiap
personel. Kepatuhan kepada pimpinan tidak dapat dijadikan alasan untuk
membenarkan tindakan yang melampaui kewenangan. Montesquieu, melalui
gagasan pembatasan kekuasaan, mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak
dikendalikan berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan. Prinsip ini menjadi
semakin relevan ketika negara memiliki kemampuan teknologi untuk mengakses
komunikasi, data, dan aktivitas pribadi masyarakat. Semakin besar kapasitas
pengawasan yang dimiliki negara, semakin kuat pula mekanisme pengawasan
terhadap negara harus dibangun. Tidak boleh ada institusi apalagi kelompok
pribadi yang memiliki kewenangan begitu besar tanpa kontrol yang sepadan. Ketika informasi menjadi
instrumen kekuasaan Kita sedang hidup dalam
masyarakat digital ketika informasi bukan sekadar sumber pengetahuan,
melainkan juga sumber kekuasaan. Penguasaan atas data, komunikasi, dan
aktivitas digital seseorang dapat memengaruhi kebebasan, posisi sosial,
bahkan kehidupan politiknya. Michel Foucault, melalui
analisisnya tentang disiplin dan pengawasan, menunjukkan bahwa pengawasan
dapat membentuk perilaku manusia. Individu yang merasa selalu diawasi
berpotensi membatasi dirinya sendiri, bahkan ketika tidak ada intervensi
langsung. Dalam konteks digital,
kemampuan mengumpulkan dan mengolah informasi membuat relasi antara negara
dan warga semakin tidak seimbang apabila tidak dibatasi oleh hukum. Karena itu, penyadapan
tidak boleh dipandang sebagai urusan teknis aparat semata. Ia berkaitan
dengan privasi, kebebasan berkomunikasi, rasa aman, dan hak warga negara
untuk menyampaikan pikiran tanpa ancaman pengawasan sewenang-wenang. Tentu, penyadapan dapat
menjadi instrumen yang sah untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan
nasional. Namun, legitimasi
tindakan tersebut harus ditentukan oleh dasar hukum, tujuan yang sah,
kebutuhan yang proporsional, prosedur otorisasi, dan pengawasan yang dapat
diuji. Filsuf politik Philip
Pettit menyebut kebebasan sebagai non-domination, yakni kondisi ketika
seseorang tidak berada di bawah ancaman campur tangan sewenang-wenang dari
pihak yang memiliki kekuasaan. Dengan perspektif ini,
persoalannya bukan hanya apakah seseorang benar-benar disadap, melainkan juga
apakah negara memiliki ruang untuk mengintervensi kehidupan warga tanpa batas
dan tanpa pertanggungjawaban. Negara memang harus kuat
untuk melindungi masyarakat. Namun, kekuatan itu tidak boleh berubah menjadi
instrumen untuk menundukkan masyarakat. Ujian negara hukum Negara hukum tidak cukup
dinilai dari banyaknya peraturan atau keberadaan lembaga penegak hukum.
Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah hukum benar-benar berlaku bagi
setiap orang, termasuk mereka yang memiliki jabatan, pengaruh, dan akses
terhadap kekuasaan. Lon L. Fuller, dalam The
Morality of Law, menekankan pentingnya konsistensi antara aturan yang
ditetapkan dan pelaksanaannya. Hukum kehilangan legitimasi ketika aturan
hanya menjadi tuntutan bagi masyarakat biasa, sementara pemegang kewenangan
dapat bertindak di luar batas yang sama. Oleh karena itu, perkara
ini harus menjadi ujian bagi prinsip equality before the law. Pangkat,
jabatan, jaringan kekuasaan, maupun kedekatan politik tidak boleh menjadi
alasan untuk menghindari pertanggungjawaban. Penegakan hukum harus berjalan
tanpa diskriminasi. Tetapi prinsip tersebut
juga mengandung konsekuensi sebaliknya: proses hukum tidak boleh berubah
menjadi instrumen untuk menjatuhkan seseorang berdasarkan kepentingan
politik. Penetapan tersangka
bukanlah putusan bersalah. Pembuktian harus dilakukan secara sah, hak-hak
hukum harus dijamin, dan keputusan akhir harus diserahkan kepada proses
peradilan yang independen. Kita tidak boleh terjebak
pada dua sikap ekstrem: menganggap pejabat tinggi tidak mungkin melakukan
pelanggaran atau menganggap seseorang telah bersalah sebelum pengadilan
membuktikannya. Kematangan negara hukum justru terlihat dari kemampuannya
menegakkan hukum secara tegas sekaligus adil. Jangan berhenti pada
istilah oknum: periksa sistemnya Dalam sosiologi
kelembagaan, penyimpangan tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui
karakter individu. Ada faktor organisasi, budaya kerja, sistem komando,
mekanisme pengawasan, dan struktur insentif yang dapat membuka ruang
terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, apabila suatu
dugaan pelanggaran disebut sebagai tindakan oknum, penjelasan tersebut tidak
boleh menjadi akhir dari evaluasi. Pertanyaan berikutnya harus lebih jauh:
bagaimana tindakan itu dapat terjadi, siapa yang memiliki kewenangan
mengawasi, apakah prosedur berjalan, dan mengapa mekanisme pengendalian tidak
mampu mencegah atau mendeteksinya sejak awal? Robert K. Merton
mengingatkan bahwa birokrasi dapat mengalami disfungsi ketika kepatuhan
terhadap prosedur dan hierarki berubah menjadi tujuan itu sendiri. Aparatur
bisa lebih mengutamakan kepatuhan kepada struktur organisasi daripada tujuan
substantif hukum. Sementara itu, Robert
Michels melalui gagasan iron law of oligarchy menunjukkan kecenderungan
organisasi besar untuk memusatkan pengambilan keputusan pada kelompok elite. Kedua perspektif ini
memberi pelajaran penting, institusi tidak cukup dibangun dengan hierarki dan
kewenangan. Ia membutuhkan transparansi, pengawasan, mekanisme koreksi, dan
pertanggungjawaban yang nyata. Reformasi kelembagaan
karena itu tidak boleh berhenti pada pergantian pejabat atau pemberian sanksi
kepada individu. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penyadapan,
sistem otorisasi, pencatatan dan penyimpanan data, audit digital, pengawasan
eksternal, serta perlindungan bagi personel yang berani melaporkan
penyimpangan. Mengganti orang tanpa
memperbaiki sistem hanya berisiko mengulang persoalan yang sama dengan nama
dan pelaku berbeda. Meritokrasi dan karakter
kekuasaan Pembangunan negara yang
maju membutuhkan meritokrasi. Jabatan publik harus diisi berdasarkan
kompetensi, kapasitas, rekam jejak, dan integritas, bukan kedekatan personal,
patronase, atau loyalitas politik. Namun, meritokrasi tidak
boleh dipersempit menjadi kemampuan teknis dan prestasi administratif.
Seseorang mungkin memiliki kecerdasan, pengalaman, dan keterampilan
profesional yang tinggi, tetapi belum tentu memiliki karakter untuk
menggunakan kewenangannya secara bertanggung jawab. Negara membutuhkan
aparatur yang tidak hanya mampu menjalankan perintah, tetapi juga memahami
batas kewenangan dan berani menolak perintah yang bertentangan dengan hukum.
Kompetensi tanpa integritas dapat melahirkan birokrasi yang canggih secara
teknis, tetapi berbahaya dalam penggunaan kekuasaan. Karena itu, meritokrasi
harus berjalan bersama etika publik. Rekrutmen, promosi, dan evaluasi pejabat
harus mempertimbangkan integritas, independensi, profesionalisme, serta rekam
jejak dalam menghormati hukum. Pengawasan konflik kepentingan dan sanksi terhadap
penyalahgunaan jabatan harus diterapkan secara konsisten. Kemajuan bangsa tidak
hanya ditentukan oleh kualitas orang-orang yang menduduki jabatan tertinggi,
tetapi juga oleh kualitas sistem yang memastikan bahwa setiap orang
menjalankan tugasnya secara benar. Cinta NKRI bukan berarti
membenarkan kekuasaan Ada kekeliruan dalam
kehidupan bernegara yang perlu diluruskan, kritik terhadap pejabat kerap
dianggap sebagai kritik terhadap negara, sedangkan pengawasan terhadap aparat
terkadang dipersepsikan sebagai sikap antiinstitusi. Padahal, negara tidak
identik dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Pemerintah adalah
penyelenggara mandat konstitusional yang memiliki batas kewenangan dan masa
jabatan. Negara jauh lebih luas daripada individu, jabatan, maupun kelompok
politik yang sedang mengendalikan pemerintahan. Mencintai Indonesia tidak
berarti membenarkan seluruh tindakan penguasa. Justru kecintaan kepada negara
harus diwujudkan melalui kesediaan menjaga konstitusi, mengawasi penggunaan
kewenangan, memperjuangkan keadilan, dan memastikan lembaga negara bekerja
sesuai mandatnya. Hannah Arendt membedakan
kekuasaan yang tumbuh dari kemampuan manusia bertindak bersama dengan
penggunaan instrumen kekerasan atau pemaksaan. Kekuasaan yang memiliki
legitimasi tidak cukup bertumpu pada kemampuan memerintah dan memaksa. Ia
membutuhkan kepercayaan serta dukungan masyarakat. Di sinilah kepercayaan
publik menjadi modal penting kehidupan bernegara. Institusi mungkin memiliki
kewenangan formal berdasarkan undang-undang, tetapi kredibilitasnya
ditentukan oleh konsistensi antara mandat hukum dan perilaku nyata. Menjaga marwah NKRI bukan
berarti menutup mata terhadap penyimpangan. Sebaliknya, negara yang besar
adalah negara yang berani mengoreksi dirinya sendiri. Institusi yang kuat bukan
institusi yang tidak pernah dikritik, melainkan institusi yang mampu menerima
koreksi, menindak pelanggaran, dan memperbaiki tata kelolanya. Keadaban bernegara dan
tanggung jawab lintas generasi Dalam perspektif
sosiologi hukum Islam, kekuasaan harus selalu diuji berdasarkan hubungannya
dengan kemaslahatan publik. Prinsip maslahah memberikan kerangka untuk
menilai apakah kebijakan dan penggunaan kewenangan benar-benar melindungi
kehidupan, akal, harta, martabat, serta hak-hak masyarakat. Kekuasaan
kehilangan makna moralnya ketika lebih banyak melayani kepentingan pemegang
jabatan daripada kepentingan orang banyak. Ibn Khaldun, melalui
konsep ashabiyah, menjelaskan pentingnya solidaritas sosial bagi
keberlangsungan suatu masyarakat dan kekuasaan. Namun, solidaritas dapat
mengalami kemunduran ketika berubah menjadi fanatisme kelompok, sementara
kepentingan elite mengalahkan kepentingan kolektif. Indonesia tidak boleh
dibangun sebagai arena perebutan pengaruh antarkelompok. Kepentingan nasional
harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, keluarga, jaringan, dan
golongan. Tetapi kepentingan negara juga tidak boleh disamakan dengan
kepentingan penguasa. Kepentingan nasional harus dimaknai sebagai perlindungan
terhadap kedaulatan, keselamatan rakyat, konstitusi, keadilan, dan
keberlanjutan kehidupan bangsa. Di sinilah karakter
bangsa menemukan makna substantifnya. Karakter tidak cukup diukur dari
kesalehan simbolik, identitas, atau kepatuhan formal. Ia tercermin dalam cara
seseorang menggunakan kewenangan, memperlakukan sesama, menghormati hukum,
dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Pancasila harus hadir
sebagai etika publik yang hidup dalam perilaku warga maupun institusi. Nilai
ketuhanan menuntut tanggung jawab moral; kemanusiaan mengharuskan
penghormatan terhadap martabat manusia; persatuan menempatkan kepentingan
nasional di atas kepentingan kelompok; kerakyatan menegaskan bahwa kekuasaan
bersumber dari rakyat; dan keadilan sosial menuntut hukum serta kebijakan
yang tidak diskriminatif. Tanggung jawab menjaga
kehormatan Indonesia bukan hanya milik presiden, menteri, pejabat, atau
aparat penegak hukum. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab terhadap
masa depan bangsa. Namun, semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang,
semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya. Sebab, kualitas sebuah
bangsa tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin, tetapi juga oleh
karakter masyarakatnya, integritas penyelenggara negaranya, dan kesediaan seluruh
elemen bangsa menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Mengembalikan kekuasaan
kepada tujuan konstitusional Perkara dugaan penyadapan
ilegal ini harus dituntaskan melalui proses hukum yang independen,
transparan, dan dapat diuji. Jika pelanggaran terbukti, pertanggungjawaban
harus ditegakkan tanpa memandang pangkat maupun jabatan. Jika ditemukan
kelemahan sistemik, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh. Negara juga perlu
memastikan bahwa setiap tindakan pengawasan memiliki dasar hukum yang jelas,
tujuan yang sah, prosedur otorisasi yang ketat, pencatatan digital yang dapat
diaudit, serta mekanisme pengawasan independen sesuai ketentuan hukum. Lebih jauh, meritokrasi,
profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi fondasi tata
kelola pemerintahan. Tidak boleh ada jabatan yang menjadi sumber kekebalan
hukum. Tidak boleh pula kritik terhadap kekuasaan dengan sendirinya
diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara. Cinta NKRI bukan kultus
terhadap kekuasaan. Ia adalah kesetiaan kepada cita-cita konstitusional
bangsa, negara yang berdaulat, hukum yang adil, kekuasaan yang terbatas,
institusi yang berintegritas, dan manusia yang dihormati martabatnya. Sebab, ukuran tertinggi
keagungan sebuah negara bukanlah seberapa jauh negara mampu mengawasi
rakyatnya, melainkan seberapa konsisten negara mampu mengawasi, membatasi,
dan mempertanggungjawabkan kekuasaannya sendiri. Sementara itu dalam
konteks Hak Asasi Manusia (HAM), Penyadapan bukanlah tindakan yang dapat
dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis penegakan hukum atau
penggunaan kewenangan aparat. Di dalamnya terdapat persoalan mendasar
mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak atas privasi,
perlindungan diri pribadi, dan kebebasan berkomunikasi merupakan hak
konstitusional yang melekat pada setiap manusia. Karena itu, penyadapan yang
dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah,
merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Karena itu, meritokrasi
harus berjalan bersama etika publik. Rekrutmen, promosi, dan evaluasi pejabat
harus mempertimbangkan integritas, independensi, profesionalisme, serta rekam
jejak dalam menghormati hukum. Pengawasan konflik kepentingan dan sanksi
terhadap penyalahgunaan jabatan harus diterapkan secara konsisten. Kemajuan bangsa tidak
hanya ditentukan oleh kualitas orang-orang yang menduduki jabatan tertinggi,
tetapi juga oleh kualitas sistem yang memastikan bahwa setiap orang
menjalankan tugasnya secara benar. Cinta NKRI bukan berarti
membenarkan kekuasaan Ada kekeliruan dalam
kehidupan bernegara yang perlu diluruskan, kritik terhadap pejabat kerap
dianggap sebagai kritik terhadap negara, sedangkan pengawasan terhadap aparat
terkadang dipersepsikan sebagai sikap antiinstitusi. Padahal, negara tidak
identik dengan pemerintah yang sedang berkuasa. Pemerintah adalah
penyelenggara mandat konstitusional yang memiliki batas kewenangan dan masa
jabatan. Negara jauh lebih luas daripada individu, jabatan, maupun kelompok
politik yang sedang mengendalikan pemerintahan. Mencintai Indonesia tidak
berarti membenarkan seluruh tindakan penguasa. Justru kecintaan kepada negara
harus diwujudkan melalui kesediaan menjaga konstitusi, mengawasi penggunaan
kewenangan, memperjuangkan keadilan, dan memastikan lembaga negara bekerja
sesuai mandatnya. Hannah Arendt membedakan
kekuasaan yang tumbuh dari kemampuan manusia bertindak bersama dengan
penggunaan instrumen kekerasan atau pemaksaan. Kekuasaan yang memiliki
legitimasi tidak cukup bertumpu pada kemampuan memerintah dan memaksa. Ia
membutuhkan kepercayaan serta dukungan masyarakat. Di sinilah kepercayaan
publik menjadi modal penting kehidupan bernegara. Institusi mungkin memiliki
kewenangan formal berdasarkan undang-undang, tetapi kredibilitasnya
ditentukan oleh konsistensi antara mandat hukum dan perilaku nyata. Menjaga marwah NKRI bukan
berarti menutup mata terhadap penyimpangan. Sebaliknya, negara yang besar
adalah negara yang berani mengoreksi dirinya sendiri. Institusi yang kuat bukan
institusi yang tidak pernah dikritik, melainkan institusi yang mampu menerima
koreksi, menindak pelanggaran, dan memperbaiki tata kelolanya. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar