|
Pudarnya Kearifan Lokal: Ketika Korupsi
Dianggap Normal Komaruddin Hidayat : Ketua Dewan Pers Indonesia 2025-2028 |
MEDIA INDONESIA, 14 Oktober 2026
|
Dalam berbagai forum diskusi sering kali saya
memperoleh pertanyaan yang menusuk hati namun sulit menjawabnya, yaitu
mengapa korupsi di Indonesia semakin meningkat, seiring dengan ramainya
aktivitas keagamaan? Tulisan ini bisa saja disebut sebagai keluhan dan
keprihatinan dan sekaligus mengajak pembaca ikut serta berbagi pengalaman. Sejak kecil duduk di bangku Sekolah Rakyat sampai
menjadi mahasiswa, saya percaya dan sekaligus mengagumi keragaman tradisi
lokal yang sangat kaya dari bangsa Indonesia. Masing-masing mengajarkan
warganya untuk hidup berbudi luhur, menjaga kejujuran dan menjaga nama baik
keluarga serta sukunya. Budi luhur merupakan modal sosial dan pilar
budaya untuk membangun bangsa dan negara yang berkeadaban sehingga pemerintah
dan negara disegani dan dikagumi rakyatnya serta masyarakat dunia. Indonesia
terdiri dari beragam suku, yang termasuk besar adalah suku Jawa. Tetapi
bangsa Indonesia bukanlah ethnic nation, bukan bangsa berdasarkan suku,
tetapi merupakan civic nation. Sebuah bangsa dan negara yang dibangun
berdasarkan nilai-nilai dan cita luhur yang disarikan dari kearifan lokal
yang kemudian diformulasikan ke dalam Pancasila. Setelah mengenal dan bergaul lebih dekat dengan
dunia birokrasi pemerintahan dan politik, kepercayaan dan kekaguman saya
tentang kepribadian unggul bangsa tadi menjadi redup dan cenderung buyar.
Tentu saja hal ini pengalaman subjektif yang sangat menyedihkan. Saya masih
ingat, masyarakat Jawa mengenal budaya mikul duwur, mendem jero,
unggah-ungguh, tepa selira, dan gotong royong. Teman dari Minang mengenalkan pepatah
Minangkabau, dima bumi dipijak, di sinan langik dijunjuang, yaitu kemampuan
menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial tanpa kehilangan martabat. Lalu
teman dari Bugis mengenalkan siri’ na pacce, menjaga nilai kehormatan dan
solidaritas. Sementara masyarakat Bali memegang prinsip Tri Hita Karana,
harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Lalu ke timur lagi, masyarakat Maluku memegang
nilai kehidupan pela gandong yang mengandung makna: kita semua bersaudara,
meskipun berbeda agama, kampung dan asal-usul. Mereka memiliki ungkapan
terkenal: Ale rasa beta rasa, katong samua orang basudara. Engkau merasakan,
aku juga merasakan, kita semua bersaudara. Dan masih banyak lagi kearifan
lokal dari suku-suku lain yang mengajarkan hidup berkeadaban dan saling
menghormati yang lain. Berbagai kearifan lokal tersebut merupakan
fondasi etika dan sumber kebijaksanaan dalam mengatur hubungan antarmanusia.
Di dalamnya ditekankan agar hidup saling tolong-menolong, menjaga kejujuran,
dan menjaga nama baik serta kehormatan orang tua dan sukunya. Sebagai
praktisi pendidikan, saya seringkali merenungkan. Mengapa anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam
lingkungan agama dan budaya yang menjunjung tinggi budi pekerti, ketika
menduduki jabatan birokrasi negara, justru sebagian terlibat korupsi yang
merugikan rakyat dan mencoreng kehormatan sukunya? Mengapa seseorang yang di
kampungnya dikenal santun, religius, dan suka menolong, ketika memegang
jabatan publik tidak malu, bahkan tega, menyalahgunakan kekuasaan? Krisis Etika Birokrasi Kearifan lokal bisa bertahan lama karena dijaga
bersama-sama oleh warga masyarakatnya yang saling mengenal secara langsung
antara satu terhadap yang lain. Di desa orang takut mencuri ayam tetangga
karena takut sanksi sosial yang datang dari lingkungannya. Jika ada orang
yang dikenal suka berbohong, mencuri, atau mengingkari janji, sanksi
sosialnya langsung dirasakan. Rasa kedekatan dan kekeluargaan warga desa juga
ikut menghalangi seseorang untuk tidak menyakiti dan merugikan yang lain.
Dalam komunitas tradisional, seorang kepala desa, tokoh adat, atau pemimpin
masyarakat yang pertama dinilai adalah integritas dan keteladanannya. Bukan
jabatan formal, title-nya dan kekayaannya. Tetapi ketika seseorang masuk dunia kerja yang
birokratis, bangunan kearifan lokal itu seakan tercampakkan. Banyak putra
daerah setelah jadi sarjana lalu menempuh karier di ranah politik dan
birokrasi pemerintahan perilaku dan pandangan hidupnya berubah drastis. Dia masuk dalam lingkungan baru yang diatur oleh
struktur kekuasaan, proyek, dan tersedia anggaran yang sangat besar, yang
tidak terbayangkan oleh warga daerah. Dalam lingkungan birokrasi, yang
dijumpai bukan lagi lagi tetangga, kerabat, atau tokoh adat. Hubungan sosial
yang terbangun berubah menjadi formal dan impersonal. Bahkan kadang saling
menjegal dan menikam untuk memperebutkan jabatan dan proyek. Ketika pulang kampung, para pejabat yang suka
melakukan korupsi itu pasti berpenampilan santun, baik hati, ringan membantu
tetangga. Di samping karena sudah kaya, dia takut sanksi sosial dan malu
bertatap muka dengan wajah orang yang dirugikan kalau saja bertindak
melanggar norma sosial. Sikap dan suasana batin demikian berbeda sekali
ketika koruptor mengambil miliaran rupiah dari anggaran negara tanpa pernah
melihat langsung wajah rakyat yang kehilangan haknya. Bagi mereka, secara
psikologis anggaran negara itu bukan milik rakyat. Jarak psikologis inilah
yang sering kali menjadi penyebab awal pudarnya moral yang berakar pada
kearifan lokal. Melakukan korupsi di lingkungan birokrasi terasa
lebih mudah dan ringan dilakukan karena korban yang dirugikan tidak hadir
secara konkret di depan mata. Sementara itu uang negara yang ditilap
dirasakan langsung wujud dan manfaatnya dan bisa disembunyikan dengan
berbagai cara. Bagi koruptor kelas kakap, uang bisa disimpan di Bank Singapura,
negara tetangga terdekat yang tidak mudah dilacak. Moralitas komunal mengajarkan kesetiaan kepada
keluarga, kelompok, suku dan komunitas. Etika birokrasi menuntut pemahaman
dan penghayatan untuk setia dan menjaga bersama kepentingan publik yang lebih
luas. Seseorang yang sangat jujur dan setia kepada keluarganya, bisa jadi
tidak merasa bersalah ketika memberikan proyek negara kepada saudaranya atau
tetangga sekampungnya. Di sini terdapat wilayah abu-abu yang
mengantarkan munculnya nepotisme dan primordialisme karena kegagalan kita
semua melakukan transformasi kearifan lokal ke dalam sistim dan etika
birokrasi modern. Konsep gotong royong yang aslinya bagus, saling
bantu-membantu, lalu berubah menjadi praktik nepotisme. Lebih dari itu,
diduga kuat, korupsi yang dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan
orang kuat, tidak mudah ditangkap karena akan memberikan perlindungan ketika
terkena urusan hukum. Nilai gotong-royong dan solidaritas berubah
menjadi kolusi. Kalau toh ketahuan yang dikurbankan biasanya staf bawahannya.
Yang juga sering kita lihat, korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara
proses penyelesaiannya tidak tuntas dan tidak transparan sehingga kepercayaan
rakyat terhadap institusi penegak hukum menurun, bahkan hilang. Kelemahan Sistem birokrasi Korupsi terjadi tidak semata karena pelakunya
memiliki kelemahan moral, melainkan didorong oleh terbukanya peluang,
insentif, pembenaran dari lingkungannya dan lembeknya aparat penegak hukum.
Birokrasi pelat-merah memiliki tiga sumber utama yang membuka lebar pintu
korupsi. Pertama, pejabat memiliki kewenangan menentukan anggaran, proyek,
izin, jabatan, dan kebijakan. Kekuasaan yang besar semacam ini selalu
mengandung dan mengundang potensi penyalahgunaan. Kedua, adanya jarak antara
keputusan dan eksekusinya. Seorang pejabat yang menandatangani proyek fiktif
di belakang meja mungkin tidak langsung melihat rumah rakyat yang tidak
dibangun, sekolah yang tidak diperbaiki, atau pasien yang tidak tertolong. Penipuan dan kerugian negara tidak langsung
terlihat karena mata rantai birokrasi, sementara keuntungan pribadi sangat
menggoda di depan mata, bersifat konkret dan langsung dirasakan. Ketiga,
normalisasi korupsi. Seakan korupsi telah membudaya, menjadi hal yang lumrah.
Kepekaan moral dan keteladanan di kalangan pejabat semakin tumpul dan redup. Ketika lingkungan birokrasi telah menganggap
suap, gratifikasi, komisi, dan permainan anggaran sebagai sesuatu yang biasa,
individu yang semula moralis dan idealis pun dapat mengalami tekanan untuk
menyesuaikan diri agar posisinya tidak terpelanting. Syukur-syukur malah mudah mendapatkan promosi.
Pendidikan keluarga dan kearifan lokal yang ditanamkan sejak kecil agar tidak
mengambil barang yang bukan haknya telah menguap tak berbekas. Dalam istilah
psikologi hal ini disebut moral disengagement. Orang mencari pembenaran atas
perbuatannya, misalnya: Kalau saya tidak ikut, saya akan tersingkir. Kalau
saya tersingkir keluarga saya berantakan. Logika semu pembenaran telah
membunuh kebenaran. Saya bertemu beberapa teman yang masih idealis.
Terjadi konflik batin antara pendidikan yang diterima sejak kecil dan di
bangku kuliah dengan lingkungan sosial barunya setelah memasuki dunia kerja.
Muncul pertanyaan yang selalu meneror batinnya: Apakah kejujuran masih relevan
jika ketidakjujuran justru membawa keberhasilan? Apakah rejeki yang haram
akan mendatangkan berkah dalam kehidupan keluarga? Persoalan bangsa ini bukan kekurangan nilai.
Dalam masyarakat tradisional dan kehidupan keluarga nilai-nilai luhur itu
masih hidup. Tetapi kekurangan yang paling kita rasakan adalah kekurangan
tokoh-tokoh teladan, lembeknya penegakan hukum, dan kegagalan pemerintah
dalam mengintegrasikan nilai lokal yang bagus-bagus itu ke dalam kehidupan
bernegara. Pemerintah gagal melakukan transformasi dari local wisdom menjadi
civic wisdom. Dari etika komunal ke etika struktural. Harus disadari bahwa seorang pejabat tidak hanya
dituntut menjadi orang baik dalam kehidupan pribadinya, tetapi juga harus
mampu menjadi teladan, berani menolak konflik kepentingan, menjaga
transparansi dan berani melawan tekanan kelompok yang merusak sistim
meritokrasi. Para pejabat pemerintah mesti kuat-kuat memegang prinsip bahwa
jabatan bukan fasilitas untuk memperkaya diri, melainkan tanggung jawab dan
panggilan tugas mulia untuk melayani rakyat. Korupsi yang dilakukan putra daerah bukanlah
bukti bahwa kearifan lokal gagal. Melainkan warisan moral tersebut belum
berhasil ditransformasikan ke dalam sistim dan budaya birokrasi pemerintah
agar nilai-nilai budi pekerti itu mampu bertahan di pusat kekuasaan. Saat ini
salah satu sumber korupsi datang dari ongkos politik yang teramat mahal yang
melahirkan budaya politik transaksional. Pergantian Orde Dengan Marah Ada pandangan, usia sebuah orde politik itu
berkisar 20-25 tahun, ekuivalen dengan usia sebuah generasi. Seorang anak
ketika masuk usia 25 tahun umumnya sudah sarjana dan dianggap dewasa, mesti
berani membangun kehidupannya sendiri. Dalam perjalanan sejarah Indonesia,
ini bisa dihitung ke belakang dimulai tahun 1908 lahirnya gerakan Boedi
Oetomo, menandai kesadaran bangkitnya pribumi yang terpelajar. Lalu tahun 1928 terjadi peristiwa Sumpah Pemuda.
Tahun 1945 cita-cita Sumpah Pemuda diperkuat dengan proklamasi kemerdekaan.
Begitu merdeka, agenda besar yang dihadapi Presiden Soekarno adalah nation
building, melakukan konsolidasi menyatukan sekian banyak kekuatan kelompok
yang mewakili etnis, agama, dan ideologi. Agenda ini tidak berjalan mulus,
sehingga tahun 1965 meletus tragedi nasional yang populer disebut Gestapu dan
menandai berakhirnya Orde Lama. Orde Lama diakhiri dengan kemarahan rakyat.
Korupsi dan inflasi seakan berlomba adu cepat. Mulailah Orde Baru dengan
penekanan state building. Stabilitas memperoleh prioritas sebagai syarat
pembangunan jangka panjang. Tapi lagi-lagi, Pak Harto yang memegang kendali
orde baru mesti mengundurkan diri karena desakan rakyat pada 21 Mei 1998.
Orde baru diakhiri dengan kemarahan rakyat. Setelah itu berganti-ganti presiden bertugas
meratakan jalan baru yang disebut orde reformasi. Sebagai kritik terhadap
sentralisasi kekuasaan selama orde baru maka DPR menetapkan desentralisasi
kekuasaan. Pimpinan daerah dipilih langsung oleh rakyat, bukannya ditetapkan
oleh Pusat. Masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode. Tentara
kembali ke barak, tidak boleh bermain politik praktis. Pemilu 2004 menandai babak baru orde reformasi
yang berusaha memperbaiki praktik demokrasi. Naiknya Presiden SBY merupakan
hasil pemilihan umum yang dipilih rakyat secara langsung. Memasuki tahun 2026
ini, dengan melihat pengalaman masa lalu, memang sudah saatnya orde reformasi
berakhir. Rakyat letih dan marah terhadap praktik korupsi yang semakin
ugal-ugalan jumlah yang yang dikorup. Lagi-lagi, setelah 20 tahunan orde reformasi,
ibarat mobil, jalannya sudah sempoyongan, tidak lagi stabil. Mesti ganti
orde, entah apa namanya. Yang pasti kesalahan dan kejahatan masa lalu selalu
saja terulang kembali. Yaitu korupsi. Sikap pejabat negara yang lebih
mementingkan diri dan kelompoknya, bukan mengutamakan kepentingan dan
pelayanan terhadap rakyat. Masyarakat Indonesia itu terlalu besar. Sebuah
beban bagi pemerintah dan negara. Tetapi sekaligus aset moral dan budaya.
Ketika nilai-nilai luhur rusak di tangan pejabat negara dan partai politik,
nilai-nilai itu masih dijaga oleh masyarakat dalam kehidupan sosial mereka
sehari-hari. Jangan sampai kearifan lokal tergerus rusak karena pengaruh dari
atas. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar