|
Nasib MK Setelah Putusan Terkait Ijazah
Gibran Mudhofir
Abdullah : Guru Besar UIN
Raden Mas Said Surakarta |
KOMPAS.COM, 15 Oktober 2026
|
MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak terhindar dari kritik publik
pascaputusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, utamanya dari para pendukung
termohon dan pihak terkait. Putusan tersebut memang menyatakan permohonan Denny Indrayana dan
kawan-kawan tidak dapat diterima karena soal kedudukan hukum. Namun, dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan tidak menemukan
bukti meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah
atau dokumen luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA (Kompas.com,
7/10/2026). Bagi kubu Gibran, kalimat itu adalah vonis yang dijatuhkan lewat
pintu belakang. Mereka menilai Mahkamah telah mencampuri perkara yang secara
politik sudah selesai, yakni Pilpres telah usai, hasil telah ditetapkan, dan
pasangan terpilih telah dilantik di hadapan MPR. Kritik tidak hanya datang dari satu arah. Sembilan hakim
konstitusi diadukan ke Majelis Kehormatan MK atas dugaan pelanggaran
independensi. Sebagian kalangan pro-pemohon menilai MK setengah hati karena
berani menyingkap fakta, tetapi enggan menarik konsekuensinya. Di sisi lain, tidak sedikit yang memuji Mahkamah karena berani
melakukan terobosan. Maka pertanyaan yang kini relevan bukan lagi soal nasib
Gibran semata, melainkan nasib MK sendiri. Apakah MK akan memikul seluruh hujatan dan pujian itu setelah
melempar bola ke DPR? Hujatan dari Banyak Arah Kritik terhadap MK tidak bisa dianggap angin lalu. Setidaknya ada
empat argumen tajam yang berpijak pada teori hukum dan patut dijawab Mahkamah
dengan jernih. Pertama, asas finalitas. Sengketa hasil Pilpres 2024 telah
diputus MK pada April 2024, dan Pasal 24C UUD 1945 menegaskan putusan MK
bersifat final. Membuka "sengketa jilid dua" dua tahun kemudian dinilai
menabrak asas ne bis in idem dan kepastian hukum, fondasi yang oleh Lon
Fuller dalam The Morality of Law dianggap syarat minimum agar hukum layak
disebut hukum. Lembaga yang melonggarkan finalitas putusannya sendiri sedang
mempertaruhkan wibawanya. Kedua, kompetensi absolut. Setelah pelantikan, satu-satunya pintu
konstitusional untuk memberhentikan wakil presiden adalah Pasal 7A dan 7B UUD
1945, diawali DPR, diperiksa MK, lalu diputus MPR. Dengan memeriksa pokok perkara tanpa usulan DPR, MK dituduh
mendahului jalur yang dirancang konstitusi sendiri. Pemisahan kekuasaan, dalam gagasan Montesquieu, adalah pagar agar
tak satu lembaga pun menjadi hakim atas segala perkara. Ketiga, inversi prosedural. Lazimnya kedudukan hukum diperiksa
lebih dulu; jika pemohon tak berhak, pemeriksaan berhenti. MK justru masuk jauh ke substansi, baru kemudian menyatakan
pemohon tak punya legal standing. Akibatnya lahir temuan faktual yang berat
tanpa amar yang mengikat, semacam advisory opinion yang tak dikenal hukum
acara kita. Pihak yang disorot menanggung beban opini tanpa ruang memulihkan
diri secara hukum. Di titik inilah kritik paling tajam diarahkan bahwa MK
dinilai ingin terlihat berani tanpa mau menanggung risiko keberanian itu. Keempat, legitimasi demokratis. Pasangan Prabowo-Gibran dipilih
mayoritas pemilih. Alexander Bickel menyebut ketegangan ini
counter-majoritarian difficulty, yakni segelintir hakim yang tak dipilih
rakyat berisiko menggugurkan pilihan puluhan juta warga. Ran Hirschl (2004) mengingatkan bahaya juristocracy, ketika
persoalan politik dipindahkan ke ruang sidang dan hakim menjadi penentu akhir
kontestasi kekuasaan. Jika setiap hasil pemilu dapat digugat kembali bertahun-tahun
kemudian, stabilitas pemerintahan akan selalu tersandera oleh ruang sidang,
dan pemilih kehilangan kepastian bahwa suaranya benar-benar menentukan. Pujian dan Taruhan Marwah Namun, pujian terhadap MK tak kalah nyaring. Para pembelanya
berangkat dari premis sederhana bahwa pemerintah datang dan pergi, tetapi
negara harus tetap tegak. Konstitusi bukan milik pemenang pemilu. Sejak sengketa Pilkada
Jawa Timur 2008, MK menegaskan dirinya bukan "mahkamah kalkulator",
melainkan penjaga keadilan substantif. Hakim konstitusi tidak disumpah untuk menjaga kenyamanan
penguasa, tetapi untuk menjaga kemurnian syarat-syarat bernegara. Bivitri Susanti menilai putusan ini langkah terjauh yang secara
politik mungkin diambil MK. Sementara Zainal Arifin Mochtar memandangnya
kesempatan MK "membayar utang" Putusan 90/2023. Terhadap dalil legitimasi demokratis, mereka menjawab bahwa
legitimasi elektoral tidak identik dengan legitimasi konstitusional. Mayoritas menentukan siapa yang memerintah, tetapi konstitusi
lebih dulu menentukan siapa yang berhak dicalonkan. Adagium fraus omnia corrumpit, kecurangan merusak segalanya,
mengingatkan bahwa lewatnya tenggat tidak otomatis menyucikan persoalan
keabsahan syarat. Yang sering luput, MK sesungguhnya menahan diri. Ia tidak
mendiskualifikasi, tidak menciptakan kekosongan jabatan, dan menyerahkan
tindak lanjut kepada lembaga berwenang. Cass Sunstein menyebutnya judicial minimalism yang berarti
memutus secukupnya, menyisakan ruang bagi proses demokratis. Ia memberi
fakta, bukan vonis; membuka pintu, bukan mendobraknya. Sejarah menunjukkan bahwa pengadilan yang menempuh jalan serupa
justru keluar lebih kuat. Dalam Marbury v. Madison (1803), John Marshall
menolak permohonan Marbury, tetapi menegaskan kewenangan pengadilan menguji
undang-undang: kalah dalam perkara, menang dalam prinsip. Dalam United States v. Nixon (1974), Mahkamah Agung Amerika hanya
memerintahkan rekaman Gedung Putih diserahkan; Kongres yang menuntaskannya
hingga Nixon mundur. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengukuhkan pemakzulan Park
Geun-hye (2017) dan Yoon Suk-yeol (2025) yang diajukan parlemen, dan
wibawanya justru menguat. Di Malawi, pengadilan yang membatalkan pemilu 2019 dihormati
setelah pemilu ulang 2020 berlangsung tertib. Lalu, bagaimana nasib MK setelah putusannya sendiri? Setidaknya
ia bergantung pada dua ujian. Ujian pertama ada di MKMK. Pemeriksaan etik semestinya dibaca
sebagai kesempatan, bukan ancaman. Lembaga yang yakin pada pertimbangannya tidak perlu takut diperiksa,
dan publik berhak tahu bahwa keberanian itu lahir dari integritas, bukan dari
arus tekanan. Ujian kedua ada di Senayan. Usul pemakzulan memerlukan dukungan
dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri
sekurang-kurangnya dua pertiga anggota. Dengan peta koalisi hari ini, jalan itu terjal. Bila DPR diam, MK
akan dikenang sebagai lembaga yang menyalakan lampu, tetapi tak seorang pun
mau masuk ruangan. Bila DPR bersikap, menerima atau menolak dengan argumen terbuka,
MK akan dicatat sebagai pembuka jalan. Publik menunggu dengan harap dan cemas. Indonesia pernah membayar
mahal Putusan 90/2023, ketika etika dikorbankan demi pencalonan. Filsuf George Santayana mengingatkan, mereka yang tak mampu
mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya. Maka nasib MK kini tak
sepenuhnya di tangannya sendiri. Pertanyaannya, apakah para wakil rakyat berani membaca
pertimbangan itu sebagai pelajaran, atau justru memilih lupa dan membiarkan
sejarah mengutuk kita mengulanginya? ● |
Sumber
: https://nasional.kompas.com/read/2026/10/15/08300041/nasib-mk-setelah-putusan-terkait-ijazah-gibran?page=all#page2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar