Polemik di Koalisi Prabowo Redaktur Editorial 2 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 13 September 2026

 

 

                                                           

·      Orasi Agus Harimurti Yudhoyono menjadikan Demokrat terasa berbeda dibanding partai politik lain.   ·      Hasil riset lembaga survei menunjukkan elektabilitas hampir semua partai politik pendukung Prabowo merosot drastis.   ·      Sikap kritis elite politik di tubuh koalisi tak selalu berhasil melemahkan rezim otokrasi.   PIDATO Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada 5 September 2026 sebenarnya tak istimewa. Namun, di tengah keseragaman sikap politik belakangan ini, orasi itu menjadikan Demokrat terasa berbeda dibanding partai politik lain. Pidato pada acara ulang tahun partai itu seolah-olah memberikan sinyal evaluasi tentang peran mereka dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.   Dalam pidatonya, Agus menyebutkan rakyat sedang menghadapi tekanan nyata. Lapangan pekerjaan berkualitas belum mencukupi. Beban biaya hidup masyarakat makin berat. Sementara itu, kesempatan ekonomi dan kualitas pelayanan dasar di banyak daerah tidak merata. Ia pun berpesan kepada setiap kader Demokrat agar menjalankan tiga agenda partai: memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi untuk kepentingan rakyat.   Ketiga agenda yang disebutkan Agus terasa makin buram di era pemerintahan Prabowo. Namun mustahil mengharapkan Agus terang-terangan mengkritik pemerintah. Demokrat adalah bagian dari koalisi pendukung Prabowo. Agus juga menduduki kursi Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ia bahkan memberikan klarifikasi ketika membuka acara puncak peringatan 25 tahun Partai Demokrat, empat hari kemudian. Agus menegaskan dukungan partainya kepada Prabowo.   Dua tahun terakhir, banyak langkah pemerintah menimbulkan persoalan serius pada perekonomian nasional. Represi, termasuk oleh aparat penegak hukum, pun meningkat. Sedangkan peran militer diperluas ke ranah-ranah sipil. Alih-alih menjaga demokrasi, Prabowo dan elite partai politik pendukungnya justru sedang membangun rezim otokrasi.   Wajar jika pernyataan Agus langsung memantik polemik di kalangan elite partai politik pendukung pemerintah. Sebagian politikus menganggap pidato itu sebagai sikap mbalelo. Sebagian menghubungkannya dengan misi Demokrat menjelang tahun politik 2029. Apa pun motif Agus, partai politik memang sepatutnya memikirkan ulang eksistensi dan fungsi mereka.   Hasil riset sejumlah lembaga survei baru-baru ini telah menunjukkan bahwa elektabilitas hampir semua partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju merosot drastis, bersamaan dengan anjloknya tingkat kepuasan publik terhadap program-program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal yang sama bahkan dialami PDI Perjuangan, partai yang tak berbuat apa-apa kendati berada di luar barisan pendukung pemerintah.   Kondisi tersebut semestinya menyadarkan elite partai politik bahwa nasib mereka sedang dipertaruhkan. Kepercayaan publik terhadap sistem politik berada di titik nadir. Sementara itu, Prabowo tak kunjung menunjukkan tanda-tanda mengevaluasi dan memperbaiki banyak kebijakan pemerintahannya yang bermasalah.   Pertanyaannya, partai apa yang lebih dulu menyadari kesalahannya dan kembali mendengarkan suara rakyat?   Pidato Agus Harimurti Yudhoyono tentu tak serta-merta menunjukkan bahwa Demokrat akan mengambil peran itu. Banyak studi politik menunjukkan fenomena sikap kritis elite politik di tubuh koalisi tak selalu berhasil melemahkan rezim otokrasi. Sebaliknya, kekuasaan otokratis di Amerika, Afrika, dan Eropa justru menguat setelah menjinakkan kritik di lingkup internal kekuasaannya, baik melalui pembagian kue ekonomi maupun represi.   Dengan gaya pemerintahan yang militeristik dan partai politik yang miskin ideologi, Prabowo agaknya tak akan sulit melakukan hal serupa. Jika demikian, masyarakat luaslah yang perlu bersiap memperjuangkan perubahan. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/perpecahan-partai-politik-koalisi-prabowo-2286838