Jumat, 18 September 2026

 

Akhiri Komersialisasi Jalur Mandiri

Redaktur Editorial 3 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 13 September 2026

 

 

                                                           

·      Kewenangan kampus dalam menyeleksi dan menentukan biaya masuk mahasiswa baru terlalu luas.

 

·      Otonomi pembiayaan kampus mendorong pendidikan bergeser ke arah komersialisasi.

 

·      Pemerintah harus membenahi jalur mandiri dan pembiayaan PTN secara mendasar demi keadilan akses pendidikan.

 

SUDAH saatnya pemerintah mengevaluasi secara mendasar sistem penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri. Berulangnya kasus korupsi menunjukkan kewenangan luas kampus menentukan biaya masuk mahasiswa membuka ruang bagi transaksi dan penyalahgunaan kekuasaan.

 

Penangkapan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Akhmad Sodiq menjadi bukti mutakhir. Selain mencokok Sodiq, KPK menciduk Wakil Rektor III Unsoed Norman Arie Prayogo dan Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto pada 20 Agustus 2026. Mereka diduga berkomplot dengan tiga orang dari luar kampus memeras orang tua calon mahasiswa hingga Rp 650 juta per orang.

 

Ini bukan kasus pertama. Pada 2022, KPK menangkap Rektor Universitas Lampung Karomani karena diduga menerima suap dari orang tua calon mahasiswa jalur mandiri. Meski KPK telah mengeluarkan surat edaran pada 2023 untuk memperbaiki tata kelola penerimaan, pada 2024 lembaga itu masih menemukan dugaan penyelewengan di Universitas Diponegoro dan Universitas Sebelas Maret.

 

Berulangnya kasus tersebut menunjukkan masalahnya bukan semata perilaku oknum. Ada persoalan dalam desain penerimaan yang mempertemukan kewenangan menentukan mahasiswa dengan kepentingan finansial kampus.

 

Perguruan tinggi negeri berbadan hukum memiliki kewenangan luas dalam pengelolaan akademik, keuangan, dan aset, termasuk menerima mahasiswa melalui jalur mandiri. Masalah muncul ketika otonomi itu disertai tuntutan mencari pembiayaan sendiri. Dalam kondisi seperti itu, mahasiswa mudah dipandang bukan hanya sebagai penerima layanan pendidikan, melainkan juga sebagai sumber pendapatan.

 

Pemerintah seharusnya memastikan biaya pendidikan tetap terjangkau agar kemampuan membayar tidak menentukan akses masuk ke perguruan tinggi. Karena itu, kebutuhan pembiayaan kampus tidak selayaknya dipenuhi dengan membebankan biaya tinggi kepada mahasiswa melalui jalur penerimaan tertentu. Jalur mandiri tidak boleh dikomersialkan hanya karena kampus memiliki keleluasaan mengatur seleksi sekaligus pungutannya.

 

Data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 2026 menunjukkan 871 ribu orang mendaftar seleksi masuk PTN, sementara yang diterima hanya 256 ribu atau sekitar 29 persen. Kelangkaan kursi membuat akses ke PTN menjadi sangat bernilai. Ketika kampus juga menentukan siapa yang mendapatkannya, ruang transaksi terbuka jika pengawasan lemah.

 

Dampaknya melampaui korupsi. Ketika kemampuan membayar mempengaruhi peluang masuk PTN, prinsip meritokrasi tergerus dan pendidikan tinggi makin jauh dari fungsinya sebagai sarana mobilitas sosial. Dorongan mengejar pendapatan juga berisiko membuat kampus menerima mahasiswa melampaui kapasitas dosen dan fasilitas.

 

Karena itu, pemerintah perlu membenahi desain jalur mandiri, terutama pada PTN dengan otonomi keuangan luas. Proses seleksi harus transparan dan dapat diaudit, kriteria kelulusan diumumkan, serta semua pungutan ditetapkan dan dipublikasikan sejak awal. Model pembiayaan PTN juga perlu ditinjau agar otonomi tidak berubah menjadi dorongan mencari uang sebanyak-banyaknya dari mahasiswa.

 

Negara berkewajiban memastikan pendidikan tinggi dapat diakses secara adil. Pendidikan tinggi merupakan layanan publik, bukan pasar yang boleh mengeksploitasi tingginya permintaan masyarakat. ●

 

Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/korupsi-jalur-mandiri-perguruan-tinggi-negeri-2286829

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar