|
Mengapa
Kami Menulis Oei Tjoe Tat di Edisi Kemerdekaan 2026 Francisca Christy Rosana : Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 16 Agustus 2026
|
· Peran aktivis Tionghoa dalam upaya
mendirikan dan mempertahankan Republik dilupakan dan dihapus dalam literatur
sejarah. · Mereka mendapat stereotipe dan cap
sebagai pendukung komunisme setelah meletusnya peristiwa G-30-S. · Menulis kisah Oei Tjoe Tat merupakan
pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hasil monopoli satu suku, satu
agama, dan satu etnis. OEI Tjoe
Tat adalah satu dari banyak orang keturunan Tionghoa yang mempunyai peran
penting dalam revolusi Indonesia. Sebagaimana aktivis Cina lain di masa awal
Republik, ia turut memperjuangkan kesamaan hak dan pengakuan bagi peranakan
Tionghoa yang hidup dan lahir di Indonesia. Oei
sejatinya adalah meester in de rechten, pengacara yang bergelut dengan
isu-isu hukum. Namun semangat aktivisme setelah kemerdekaan membawanya masuk
ke organisasi kemasyarakatan dan partai. Aktivitas politik inilah yang
membuatnya dilirik Presiden Sukarno sehingga diangkat menjadi Menteri Negara.
Ia menjadi salah seorang kepercayaan Bung Besar untuk menjalankan tugas-tugas
diplomatik dan intelijen di ujung masa rezim Orde Lama. Dan,
seperti halnya kebanyakan aktivis Tionghoa yang loyal terhadap Bung Karno,
jalan hidup Oei seketika berbalik setelah geger Gerakan 30 September 1965.
Dari pejabat tinggi yang mendapat fasilitas negara, pria yang lahir di
Surakarta, Jawa Tengah, itu menjadi tahanan politik Orde Baru. Ia dipenjara
selama hampir 12 tahun tanpa persidangan yang adil. Setelah keluar dari bui,
Oei tetap menjadi salah seorang pengkritik terdepan Soeharto sampai akhir
hayatnya. ••• DANIEL
Saul Lev, seorang indonesianis dari University of Washington, Amerika
Serikat, punya gagasan yang mewakili cara pandang masyarakat Indonesia atas
peran warga keturunan Tionghoa dalam Republik. Seperti ia tulis dalam
prolognya untuk buku Benny G. Setiono berjudul Tionghoa dalam Pusaran
Politik, Lev menyebutkan etnis Tionghoa—yang ia sebut sebagai kelompok
minoritas—terus saja digambarkan secara simplistis. Dalam
kacamata Lev—meninggal di Seattle, Amerika, 20 tahun lalu—masyarakat Tionghoa
acap dilihat dengan penuh kebencian dan makian. “Pada intinya adalah untuk
membekukan terus status kelompok tersebut sebagai minoritas,” begitu Lev
menulis bagi buku Benny, tepat pada pesta tahun baru 2003. Menurut
Lev, kelompok mayoritas—dilihat tak hanya dari jumlah orang, tapi juga dari
kekuasaan—punya otoritas untuk menciptakan label sekaligus menentukan siapa
yang menjadi minoritas, baik kelompok agama, etnis, maupun ras. Bagi kelompok
minoritas, pemberian definisi membuat mereka terbelenggu pada stereotipe. Persis
seperti itulah situasi yang dihadapi masyarakat keturunan Tionghoa di
Indonesia. Mereka umpamanya acap digambarkan sekadar mampu berdagang dan
hidup dalam komunitas yang eksklusif. Lebih-lebih dalam nuansa politik ketika
Indonesia baru diproklamasikan, konsepsi tentang peranakan Cina bertambah
dengan cap sebagai pengikut komunisme seiring dengan persaingan antara Blok
Barat dan Blok Timur dalam Perang Dingin yang meruncing. Tuduhan
sebagai komunis di Indonesia dapat mengakibatkan pengucilan sosial,
kekerasan, kehilangan hak, dan trauma yang diwariskan lintas generasi. Label
itu pula yang membuat peran sejumlah aktivis dan politikus Tionghoa disetip
dalam sejarah resmi pemerintah. Tak peduli betapapun mereka berjasa dalam
mendirikan dan mempertahankan Republik. Oei Tjoe
Tat adalah salah satunya. Lahir pada 26 April 1922 di Surakarta, Jawa Tengah,
Oei menjadi Menteri Negara dalam Kabinet Dwikora pimpinan Presiden Sukarno.
Sebelumnya, ia menjadi aktivis sosial dan ikut mendirikan Badan
Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia atau Baperki. Selama
menjadi aktivis hingga pejabat negara, Oei turut berperan memperjuangkan
kesetaraan hak bagi warga keturunan Tionghoa. Ia, misalnya, menolak gagasan
Menteri Luar Negeri Sunario Sastrowardoyo yang hendak mengegolkan Rancangan
Undang-Undang Kewarganegaraan. Bersama koleganya di Partai Demokrat Tionghoa
Indonesia, Oei mengajukan keberatan terhadap draf regulasi itu karena
berpotensi membuat peranakan Tionghoa di Indonesia kehilangan status
kewarganegaraan. Oei juga ikut membantu Perhimpunan Sosial Sin Ming Hui serta
Panitia Penolong Korban Kontra Revolusi menangani korban kerusuhan rasial
anti-Cina pada 1950-an dan 1960-an. Sebagai
menteri, ia menjalankan tugas diplomatik dan intelijen dari Sukarno—meski Oei
tak punya pengalaman sama sekali dalam dua bidang itu. Oei menyisir
perbatasan Indonesia-Malaysia di Sumatera dan Kalimantan ketika Bung Besar
memulai propaganda “Ganyang Malaysia” pada 1963. Ia menemui dan menggalang
tentara, sukarelawan pro-Indonesia, serta tokoh-tokoh Singapura dan Malaysia. Ia tak
hanya mengumpulkan informasi penting bagi Istana, tapi juga sekaligus menjadi
penyambung lidah Bung Karno untuk memompa semangat pasukan serta menjelaskan
tujuan pemerintah melawan pembentukan federasi Malaysia. Toh, propaganda
“Ganyang Malaysia” justru memakan korban dari warga keturunan Tionghoa—kaum
yang selama ini dibela dan diperjuangkan Oei. Setelah rezim Orde Lama
tumbang, militer menumpas sukarelawan dari kelompok Tionghoa yang berjuang di
perbatasan Indonesia-Malaysia dengan dalih menghalau pengaruh komunisme. Di ujung
masa pemerintahan Sukarno, Oei mendapat tugas masuk ke Komisi Pencari Fakta
yang menyelisik peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G-30-S. Berkeliling
ke beberapa provinsi, Oei menaksir jumlah simpatisan dan kader Partai Komunis
Indonesia yang tewas akibat operasi “pembersihan” itu sedikitnya 500 ribu
orang. Angka itu jauh lebih besar dari laporan resmi tentara yang diperoleh
Komisi selama proses investigasi. Kendati
menjadi menteri dalam waktu yang relatif singkat, Oei tak segan mendaku
sebagai loyalis Sukarno. Penyunting buku Memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu
Presiden Soekarno, Stanley Adi Prasetyo, menyebutkan loyalitas yang nyaris
tanpa batas kepada Sang Proklamator itu menjadi salah satu kelemahan Oei.
“Oei semata-mata melihat Sukarno sebagai bapak bangsa yang sedang berupaya
menyatukan republik yang baru berdiri,” kata Stanley. Sikap dan keberpihakan
Oei itulah yang membuatnya ditangkap dan dipenjara oleh rezim Orde Baru
selama hampir 12 tahun atas tuduhan terkait dengan gerakan komunis. Hitam-putih
perjalanan Oei Tjoe Tat itu mendorong kami mengangkat kisahnya dalam edisi
khusus kemerdekaan. Oei bukan tokoh Tionghoa pertama yang diulas kisahnya
pada perayaan Proklamasi. Tujuh tahun lalu, kami menampilkan tiga aktivis
Tionghoa yang turut berperan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Mereka
adalah Djiauw Kie Siong (pemilik rumah Rengasdengklok), Liem Koen Hian
(anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), dan
Yap Tjwan Bing (anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sama
seperti Oei, peran mereka tak kecil, tapi kadang juga penuh ironi karena
mendapat penolakan dan disingkirkan. Menelusuri
kisah Oei, Francisca Christy Rosana yang menjadi kepala proyek liputan edisi
khusus ini mulai mendata sumber literatur yang mengulas kiprah masyarakat
Tionghoa dalam pergerakan politik serta kisah hidup Oei. Kami mengundang
Stanley Adi Prasetyo, yang menyunting memoar Oei bersama sastrawan Pramoedya
Ananta Toer, untuk berdiskusi. Mantan anggota Dewan Pers itu dengan murah
hati membongkar dan memberikan arsip-arsip lamanya tentang Oei. Melengkapi
cerita dari Stanley serta memoar Oei, kami menelusuri lokasi yang punya
keterkaitan sejarah dengan Oei. Redaktur Desk Jeda yang menjadi anggota tim
edisi khusus ini, Rina Widiastuti, mengerahkan koresponden Tempo di Surakarta
untuk melacak rumah masa kecil ayah empat anak itu. Dalam
hal menemui anak-anak Oei, perjalanan yang ditempuh tim cukup berlapis. Atas
petunjuk dan bantuan Didi Kwartanada, sejarawan yang meminati topik soal
Tionghoa, kami dapat terhubung dengan kerabat Oei bernama Ivan Wibowo. Ayah
Ivan merupakan ilustrator wajah Oei yang tampil pada halaman sampul memoar
Oei. Dari Ivan inilah tim bisa bertemu dengan putra dan putri Oei. Dua anak
Oei, Oei Lan Siem alias Fransiska Oei dan Oei Tiang Tik alias Tikki Budiman,
bermukim di Jakarta. Sedangkan dua putri Oei lain, Oei Yang Siem alias
Shilana Atma Waskowski dan Oei Ling Siem alias Desita Atma Brunier, kini
tinggal di luar negeri. Shilana menetap di Jerman, sedangkan Desita di
Prancis. Kami menghubungi keduanya melalui telekonferensi video secara
terpisah. Penanggung
jawab: Raymundus Rikang Kepala
proyek: Francisca Christy Rosana Penyunting: Agoeng Wijaya Fery Firmansyah Mustafa Silalahi, Raymundus Rikang, Reza Maulana, Stefanus Pramono Penulis: Ahmad Faiz Ibnu Sani, Daniel Ahmad Fajri Egi Adyatama Francisca Christy Rosana Friski Riana Hussein Abri Dongora Han Revanda Putra Rina Widiastuti Yohanes Paskalis Penyumbang
bahan: Septhia Ryanthie Yosea Arga Pramudita Penyunting
bahasa: Edy Sembod Hardian Putra Pratama Iyan Bastian Penata
letak: Aji Yuliarto Ahmad Fatoni Djunaedi Eko Punto Pambud Gatot Pandego Kendra Paramita Junianto Prasongko Kuswoyo Mistono Munzir Fadly Rudy Asrori Ilustrator: Alvin Siregar Kendra Paramit Periset
foto: Charisma Adristy Fardi Bestari Jati Mahatmaji Tim
digital: Rio Ari Seno Dianka Rinya Inge Klara Safitri Novandy Ananta Rizkika Syifa Meski
kami temui satu per satu di waktu dan lokasi yang berbeda, anak-anak Oei
kompak mengajukan pertanyaan yang mirip: mengapa papanya dipilih dan ditulis
Tempo? Ada kesan bungah, tapi juga sedikit cemas dari mereka. Kisah
Oei di gerbang kemerdekaan menunjukkan bahwa Indonesia tidak didirikan oleh
satu etnis, satu suku, atau satu agama saja. Mengangkat kisah Oei merupakan
ikhtiar dan pengingat bahwa Indonesia adalah hasil kesepakatan banyak orang
dengan beragam latar belakang. Untuk itulah kisah Oei ditulis. Selamat
membaca. ● Sumber :
https://www.tempo.co/politik/oei-tjoe-tat-edisi-khusus-kemerdekaan-2282173 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar