|
Koran
Sin Po Pembentuk Ideologi Oei Tjoe Tat Rina Widiastuti
: Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 16 Agustus 2026
|
· Sin Po merupakan salah satu surat kabar
paling berpengaruh pada masa Hindia Belanda. · Keberanian Sin Po menyuarakan aspirasi
politik membentuk cara pandang pembacanya, termasuk Oei Tjoe Tat. · Setelah berganti nama menjadi Warta
Bhakti, Sin Po ditutup pasca-Gerakan 30 September 1965. INI
koran bukan sembarang koran: Sin Po. Terbit perdana pada 1 Oktober 1910,
surat kabar Tionghoa berbahasa Melayu ini berani menyuarakan aspirasi politik
dan mengkritik kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Seperti namanya,
yang berasal dari hsin-pao atau “surat kabar baru”, media ini menjanjikan
corak pemberitaan yang berbeda dari surat kabar peranakan yang lebih dulu
terbit. Keberanian
menyuarakan fakta membuat Sin Po bolak-balik kena berangus pemerintah
kolonial. “Sepanjang 1936-1941, surat kabar ini tiga kali dibredel,” kata
Ravando, sejarawan yang meneliti Sin Po untuk disertasinya di Monash
University, Australia, pada 2023, “A ‘New Newspaper’: Sin Po and the Voices
of Progressive Chinese Indonesian Nationalists, 1910-1949”, saat dihubungi
Tempo pada Kamis, 23 Juli 2026. Berulang
kali dibungkam, Sin Po tetap bertahan. Di bawah Pemimpin Redaksi Lauw Giok,
surat kabar ini berkembang menjadi media paling berpengaruh di Hindia
Belanda. Oplahnya pernah mencapai 10 ribu eksemplar per hari pada awal
1920-an. Selain memberitakan perkembangan politik kolonial, Sin Po memberi
ruang luas bagi kebangkitan nasionalisme di Asia, terutama di Cina. Bagi Oei
Tjoe Tat, Sin Po bukan sekadar bacaan harian. Ketika belajar di Hoogere
Burgerschool (HBS) Semarang pada 1930-an, dia mengikuti perkembangan politik
melalui lembar demi lembar koran itu. Dari Sin Po pula dia mengenal berbagai
gagasan kebangkitan bangsa-bangsa Asia dan tokoh-tokoh pergerakan, termasuk
Sukarno. Pada
saat di kelas II HBS Semarang, Oei tergerak mengikuti seruan Sin Po
menggalang dana China Fonds, pengumpulan sumbangan untuk membantu korban
perang di Cina. Dia memulai kerja sosialnya dari teman-teman sekelas, rekan
di kelas lain, sampai hampir semua sekolah menengah di Semarang. Aksi itu
membuatnya dipanggil oleh Direktur HBS Semarang, Tuan Mollenkamp. Dia dituduh
menjalankan kegiatan politik di sekolah. Oei menunjukkan kuitansi dari Sin Po
sebagai bukti bahwa sumbangan itu disalurkan untuk China Red Cross dan
mengantongi izin pemerintah kolonial. “Untunglah Meneer Mollenkamp rupanya
mau mengerti,” ujar Oei dalam Memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu Presiden
Soekarno. Pada
masa penjajahan Jepang, Sin Po ditutup dan peralatannya dimanfaatkan untuk
propaganda tentara pendudukan dengan nama Sin Sin Po sebulan sebelum berganti
nama menjadi Kung Yung Pao. Setelah Indonesia merdeka, Sin Po terbit lagi
pada 1946. Kehadiran
kembali Sin Po membuka jalan bagi Oei untuk tak lagi sekadar menjadi pembaca.
Dalam memoarnya, dia menulis pernah mengasuh rubrik hukum di koran itu. Stanley
Adi Prasetyo, salah satu editor Memoar Oei Tjoe Tat, meyakini bahwa Oei tidak
pernah menjadi anggota redaksi Sin Po, tapi berperan sebagai narasumber
seputar hukum. “Redaktur mengirim pertanyaan dari pembaca atau topik tertentu
yang dijawab atau ditulis oleh Oei,” tutur Stanley kepada Tempo pada Sabtu,
25 Juli 2026. Keterangan
senada disampaikan Ravando. Dia mengatakan Sin Po memang menerbitkan rubrik
hukum secara berkala sebagai ruang konsultasi bagi pembaca. Isinya banyak
membahas persoalan kewarganegaraan, termasuk polemik status kewarganegaraan
ganda Cina dan Indonesia yang mengemuka pada masa itu. Pada
1950-an, surat kabar ini kerap menjadi corong politik Badan Permusyawaratan
Kewarganegaraan Indonesia (Baperki). Presiden Sukarno pun sering menggunakan
Warta Bhakti, nama baru Sin Po sejak 1960, untuk menyebarkan gagasan
politiknya. Kedekatan
Warta Bhakti dengan Baperki dan Bung Karno membuat surat kabar ini dicap
berhaluan kiri dan dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Pasca-Gerakan 30
September 1965, Warta Bhakti hanya sempat terbit dua hari sebelum ditutup
untuk selamanya. ● Sumber :
https://www.tempo.co/politik/koran-sinpo-oei-tjoe-tat-sukarno-2282205 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar