Leo Suryadinata: Kebangsaan Itu Melebihi Agama dan Etnis Friski Riana :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 16 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Banyak orang Tionghoa menjadi nasionalis Indonesia tapi tak diterima partai pribumi.   ·      Pemerintah Orde Baru mengganti istilah Tiongkok dengan Cina untuk mendukung pribumi.   ·      Di kalangan generasi Z, sentimen anti-Tionghoa mulai menipis, tapi tidak demikian di kalangan tua.   LAHIR dan besar di Jakarta sebagai generasi ketiga keturunan Tionghoa di Indonesia, Leo Suryadinata enggan meneruskan usaha toko bangunan ayahnya. Ia lebih tertarik mempelajari sastra dan sejarah. Lebih dari enam dekade, sejak awal 1960-an, Leo meneliti sejarah dan pergerakan kelompok etnis Tionghoa.   “Ide bahwa semua orang Tionghoa berdagang mungkin harus dikoreksi,” kata Direktur Chinese Heritage Center Nanyang Technological University ini dalam wawancara via Zoom dengan jurnalis Tempo, Yosea Arga, Friski Riana, dan Stefanus Pramono, pada Jumat, 31 Juli 2026. Leo acap disebut sinolog, yakni orang yang mempelajari ilmu bahasa, sejarah, dan budaya masyarakat Tiongkok.   Ia menulis puluhan buku yang menjadi rujukan untuk mempelajari masyarakat Tionghoa. Salah satunya Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942 yang diterbitkan ulang pada 2 April 2026, setelah terakhir kali dicetak pada 1994. Dalam buku itu, Leo menunjukkan masyarakat Tionghoa bukan kelompok homogen, melainkan punya keberagaman orientasi politik serta identitas.   Dalam wawancara selama sekitar dua setengah jam, Leo menceritakan pergerakan masyarakat Tionghoa sebelum Indonesia merdeka. Pada masa itu hingga Indonesia merdeka, nasionalisme masyarakat Tionghoa peranakan masih diragukan sehingga mereka tak diterima di hampir semua partai politik. Namun Presiden Sukarno justru memberi ruang bagi Oei Tjoe Tat untuk menjadi Menteri Muda.   Leo Suryadinata juga menjelaskan sentimen anti-Tionghoa yang terjadi sampai saat ini. Sinolog yang sekarang menjadi warga negara Singapura—tapi tetap mempertahankan nama Indonesia—itu menilai sentimen negatif mulai tergerus di kalangan anak muda. Ia juga membahas kemungkinan orang Tionghoa memimpin negara ini.   Seperti apa peran orang Tionghoa dalam gerakan politik sebelum kemerdekaan?   Mula-mula yang muncul adalah gerakan kebangsaan Tionghoa yang dinamakan overseas Chinese nationalism, kemudian diikuti pergerakan Indonesia. Karena itu, banyak orang Tionghoa, termasuk masyarakat peranakan, berorientasi ke Tiongkok. Lalu mereka beralih menjadi nasionalis Indonesia.   Mengapa bisa beralih?   Orientasi ke Tiongkok itu sebetulnya hanya superficial. Mereka menggunakan nasionalisme Tiongkok untuk memperbaiki kedudukan di Hindia Belanda. Pada waktu itu mereka tidak diberi kebebasan. Mereka harus tinggal di kampung Cina dan kalau mau meninggalkan daerah wajib meminta izin. Kemudian mereka merasa bahwa masa depan mereka bukan bersama orang Belanda, melainkan rakyat Indonesia.   Sebelum kemerdekaan, seperti apa peta politik peranakan Tionghoa?   Pada saat itu ada tiga kelompok politik orang Tionghoa. Pertama, nasionalis Tiongkok yang diwakili Sin Po, surat kabar berbahasa Indonesia. Kelompok ini kuat dan besar pada permulaan abad ke-20 sampai dekade ketiga. Kedua, Chung Hwa Hui, partai peranakan Tionghoa yang dipimpin orang-orang kaya dan berpendidikan Belanda. Orientasi mereka ke Hindia Belanda dan mendukung kolonialisme. Terakhir, Partai Tionghoa Indonesia yang didirikan pada 1932 oleh Liem Koen Hian, salah satu orang penting dalam sejarah peranakan Tionghoa.   Kenapa penting?   Dia sebetulnya nasionalis Cina. Biarpun peranakan, dia dilahirkan di Banjarmasin dan tidak mengerti bahasa Tiongkok. Karena waktu itu arus politiknya demikian, dia jadi terbawa. Tapi, ketika dewasa, pikirannya lebih matang. Dia membelokkan orientasinya ke Indonesia.   Pada masa itu, seperti apa penerimaan kaum pribumi terhadap peranakan Tionghoa?   Biarpun banyak orang Tionghoa menjadi nasionalis Indonesia, mereka tak diterima partai-partai pribumi. Semua menutup pintu kepada orang Tionghoa dan Arab karena dianggap orang asing. Yang membuka pintu hanya Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Gerakan Indonesia yang didirikan Amir Sjarifuddin dan Muhammad Yamin. Bahkan Partai Indonesia Raya yang diketuai Soetomo, yang begitu intelek, menutup pintu. Ia malah perang lidah dengan Liem Koen Hian.   Apa sebabnya?   Liem Koen Hian pada waktu itu anti-Jepang dan Soetomo pro-Jepang. Jepang itu imperialisme, jadi bagi Liem Koen Hian tidak harus dibela. Mungkin karena tidak senang, Soetomo menyebut Liem Koen Hian itu orang Tionghoa, bukan Indonesia.   Sentimen etnis menjadi dasar untuk menentukan siapa yang dianggap bagian dari Indonesia?   Ada dokter Tjipto Mangoenkoesoemo yang membela Liem Koen Hian. Dia mengatakan Indonesia adalah satu konsep politik. Setiap orang yang memperjuangkan kemerdekaan adalah seorang Indonesia, pakai atau tanpa peci. Makna nasionalisme Indonesia pada waktu itu adalah, biarpun sukunya berbeda, tujuannya sama, yaitu menggulingkan pemerintah kolonial.   Artinya, ada pertentangan antara suku atau etnis dan perjuangan itu sendiri?   Etnis itu pembawaan, sangat sukar dihapus. Tapi, kalau mau mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih makmur dan adil, perlu semangat nasionalisme. Semua suku dan etnis harus bersatu padu.   Penolakan terhadap etnis Tionghoa disebabkan oleh pandangan bahwa mereka menguasai perekonomian, terutama distribusi?   Faktor ekonomi pasti ada, tapi penyebabnya kompleks. Pada waktu terjadi peristiwa Kudus (kerusuhan anti-Tionghoa di Kudus, Jawa Tengah, pada 21 Oktober 1918), itu kan anti-Tionghoa, tapi tidak anti-Arab atau anti-juragan pribumi. Tionghoa disudutkan begitu karena stratifikasi pemerintah kolonial yang didasarkan pada ras. Selain ekonomi, mungkin ada konsep agama. Sarekat Islam kan sebelumnya organisasi yang dibentuk untuk melawan dominasi pedagang Tionghoa.   Ada titik temu antara masyarakat Tionghoa dan pribumi?   Dulu, dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, kedua belah pihak menggunakan istilah yang bisa diterima masing-masing. Masyarakat Tionghoa, misalnya, tidak mau memakai kata Cina, tapi menggantinya dengan Tionghoa dan negara Tiongkok. Itu diterima karena orang-orang Tionghoa juga tidak menyebut orang Indonesia sebagai inlander atau menggunakan kata-kata yang tidak disukai. Malah mereka memperjuangkan istilah seperti “Indonesier”.   Istilah Cina mengental pada masa Orde Baru….   Pemerintah Orde Baru sengaja mengganti istilah Tiongkok dengan Cina. Istilah itu mengandung pelecehan dan dicemarkan oleh Orde Baru karena bertujuan menghina orang Tionghoa. Penghinaan itu terjadi karena ada inferiority complex pada kalangan pribumi.   Dari semua pemerintahan, mana yang paling keras berupaya memberikan kesetaraan untuk keturunan Tionghoa?   Yang paling kentara Gus Dur (Abdurrahman Wahid). Tapi kita tidak bisa melupakan Bung Karno. Tapi lihat periodenya. Ada masa dia juga tak senang atau tak simpatik kepada orang-orang Tionghoa. Tapi saya ingat, pada Maret 1965, dia mengatakan bangsa Indonesia terdiri atas suku bangsa semacam Jawa, Batak, Bali, dan sebagainya. Terakhir dia menyebut peranakan Tionghoa juga suku Indonesia. Konsep ini tak diterima Soeharto.   Kenapa?   Soeharto menghendaki Tionghoa, sebagai kelompok, harus lenyap, menjadi bagian dari suku lain. Jadi asimilasi total. Tapi, dalam negara modern, tidak mungkin begitu. Dalam negara Indonesia yang berdemokrasi dan berdasarkan Pancasila, itu tidak mungkin.   Seperti apa asimilasi kelompok etnis Tionghoa berjalan?   Sebenarnya peleburan itu adalah wajar. Kalau meneliti sejarah imigran Tiongkok di Indonesia, yang banyak bermukim di pesisir Jawa adalah muslim Tionghoa, bukan konfusius. Itu terjadi ketika Laksamana Cheng Ho datang dan pengikutnya muslim. Orang Tionghoa pun sebenarnya punya andil dalam penyebaran agama Islam.   Apakah pemerintahan Prabowo Subianto sudah memberikan ruang untuk etnis Tionghoa?   Pemerintahan Prabowo itu pragmatis. Representasi suku-suku di Indonesia dipenuhi dengan menunjuk keturunan Tionghoa, biarpun hanya wakil menteri. Ini juga boleh dikatakan semacam keterbukaan. Cara mengelola ekonominya berbeda dan rupanya juga meneruskan pengelolaan ekonomi yang dulu. Sistem ekonomi Indonesia masih didasari kapitalisme dan konglomerat masih berpengaruh, bukan hanya yang beretnis Tionghoa, melainkan juga non-Tionghoa. Saya kira pemerintahan Prabowo melihat pentingnya kestabilan ekonomi. Tanpa stabilitas ekonomi, akan ada instabilitas politik.   Bagaimana seharusnya pemerintah bersikap terhadap masyarakat Tionghoa?   Bagi orang Tionghoa di Indonesia, apalagi peranakan, mereka sudah bagian dari bangsa dan masyarakat Indonesia yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Sebagai minoritas, mereka juga perlu tetap dirangkul.   Saat ini ada orang Tionghoa yang menjadi politikus hingga kepala daerah. Apakah ini menandakan sistem politik Indonesia makin inklusif?   Iya, politik Indonesia dalam satu tingkat sangat inklusif. Ahok (mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama) contohnya. Tapi, dalam tingkat yang lebih tinggi, sangat eksklusif. Pada masa Sukarno, teori kesukuan sukar diterapkan pada Menteri Negara Oei Tjoe Tat. Dia dipercaya dan mati-matian membela Bung Karno. Ini tidak ada hubungannya dengan suku bangsa, tapi karena ideologi dan perasaan dekat dengan Bung Karno.   Ahok gagal terpilih dalam pemilihan kepala daerah Jakarta pada 2017. Apa cenderung disebabkan oleh faktor agama?   Kalau Ahok muslim, mungkin dia bisa terpilih. Di sini masalah etnis dan agama menjadi satu. Bukan berarti keturunan itu tidak penting sama sekali, tapi yang digunakan adalah kalimat seperti, “Kamu ini bukan bangsa Indonesia.” Bahkan orang Arab bisa dianggap orang Indonesia asli. Bagi saya, konsep nasionalisme seperti itu ngaco.   Di dunia politik, orang Tionghoa, apalagi nonmuslim, menjadi kaum minoritas ganda....   Sebenarnya ini tergantung definisi nation orang Indonesia. Kalau tetap berdasarkan pribumi dan Islam, itu tidak akan selesai. Nation atau kebangsaan itu seharusnya melebihi agama dan etnis. Orang Jepang bisa menjadi presiden di Peru (Alberto Fujimori, Presiden Peru 1990-2000; dan putrinya, Keiko Fujimori, yang saat ini menjabat). Di Jepang, politikus yang tak beragama Shinto bisa menjadi perdana menteri.   Isu etnis juga agama terus digoreng dalam dunia politik….   Politikus yang membutuhkan kekuasaan akan menjual apa pun demi mencapainya. Ada orang-orang yang miskin dan tidak berpendidikan sehingga gampang dihasut.   Apakah mungkin Presiden Indonesia berasal dari etnis Tionghoa?   Dalam jangka waktu yang kita lihat ini rupanya, sih, susah ya. Tapi itu memungkinkan kalau calonnya beragama Islam. Tergantung konsep bangsa Indonesia dan leadership. Saya selalu mengatakan kepemimpinan paling penting di tangan siapa dan juga tidak kalah pentingnya ekonomi dalam negeri, ekonomi kawasan, dan luar negeri.   Anda melihat sentimen anti-Tionghoa masih kuat?   Masyarakat berubah. Perubahannya belum sampai menghapus sisa-sisa kesukuan atau rasisme. Sekarang sentimen itu tetap ada. Di kalangan tua, sentimen ini masih berakar, tidak bisa terbuang. Tapi, di kalangan generasi Z, sentimen itu sudah lebih tipis dibanding dulu.   Sentimen yang menipis ini menjadi peluang anak muda Tionghoa berkarier dalam politik dan birokrasi?   Tergantung keadaan internasional dan elite Indonesia. Yang berkuasa, kan, tua-tua semua. Jadi mungkin masih menunggu satu waktu untuk perubahan besar. Jika ada semacam gejolak, misalnya penggantian the ruling elite dengan yang muda-muda, akan ada perubahan signifikan. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/wawancara/etnis-tionghoa-keberagaman-indonesia-2282234