Apa Target Kabinet Bayangan Bentukan Masyarakat Sipil Egi Adyatama :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 02 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Masyarakat sipil bersafari menemui elite politik yang acap mengkritik kebijakan Presiden Prabowo Subianto.   ·      Mereka juga menjalin komunikasi dengan partai politik di dalam ataupun luar pemerintahan.   ·      Masyarakat sipil membentuk kabinet bayangan sebagai kawan tanding menteri di Kabinet Merah Putih.   DALAM tiga bulan terakhir, Feri Amsari punya agenda safari politik ke rumah para elite politik. Dosen Universitas Andalas, Padang, itu membicarakan jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.   Feri menjelaskan, dalam pemerintahan Prabowo, tak ada partai politik yang memainkan peran oposisi. Karena itu, tak ada kelompok yang bisa menjembatani kemarahan dan protes publik kepada pemerintah. “Saya mencoba membangun konsolidasi,” ujarnya di Jakarta pada Selasa, 28 Juli 2026.   Salah satu yang sering diajak berdiskusi oleh Feri adalah calon wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024 sekaligus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan 2019-2024, Mahfud Md. Pada Senin, 27 Juli 2026, Feri mendatangi kantor Mahfud di kawasan Kramat, Jakarta Pusat. Itu adalah perjumpaan kesekian kalinya antara Feri dan Mahfud di rumah yang menjadi markas MMD Initiative tersebut.   Feri bercerita, diskusi dengan Mahfud mengulas kondisi ekonomi dan penegakan hukum di bawah Presiden Prabowo. Mahfud berulang kali mengkritik penegakan hukum dalam dua tahun pertama pemerintahan Prabowo. Kata Feri, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu sering menyebutkan pemerintah menangkapi koruptor tanpa membereskan akar masalah korupsi.   Menurut Feri, keresahan terhadap pemerintahan Prabowo sudah menjalar ke mana-mana. Konsolidasi di antara masyarakat sipil, tutur Feri, mesti dilakukan untuk membentuk oposisi yang kuat. “Masyarakat sipil tidak mungkin melawan sendirian,” ujar Feri.   Dimintai tanggapan mengenai pertemuannya dengan Feri, Mahfud mengatakan persamuhan itu mengulas jalannya kebijakan Prabowo akhir-akhir ini. “Ada jurang antara pernyataan politik Presiden Prabowo dan implementasinya,” kata Mahfud kepada Tempo pada Kamis, 30 Juli 2026.   Mahfud bukan satu-satunya elite politik yang didatangi Feri dan kawan-kawan. Pada awal Maret 2026, Feri bersama sejumlah pakar juga menemui mantan wakil presiden Jusuf Kalla. Lain halnya dengan Mahfud, Kalla dianggap bisa menjadi jangkar untuk memperkuat dukungan politikus senior, memberi perspektif soal ekonomi, dan berbagi pengalaman membereskan tata kelola pemerintahan karena pernah dua kali menjadi wakil presiden.   Sebelum pertemuan dengan Feri dan kawan-kawan, Kalla mengkritik sejumlah keputusan Prabowo. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menyoroti penanganan banjir Sumatera yang lamban. Ia juga mempertanyakan langkah Prabowo yang membawa Indonesia masuk ke Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.   Dalam wawancara khusus dengan Tempo pada Maret 2026, Kalla menyebutkan kondisi perekonomian Indonesia sudah memasuki situasi krisis. Ia mendesak Prabowo meninjau program yang memboroskan anggaran, seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih. “Saya sebelumnya bertemu dengan pengusaha, hampir semuanya mengeluh,” tutur Kalla.   Mandira Bienna Elmir, kolega Feri yang ikut saat menemui Kalla, mengatakan pertemuan dengan Kalla membahas potensi turbulensi ekonomi. Menjadi wakil presiden selama 10 tahun dan berlatar belakang pengusaha, Kalla menyampaikan pandangannya soal pengelolaan keuangan dan respons dunia usaha terhadap kebijakan Prabowo. “Kami saling menguatkan peran masyarakat sipil,” ujar Mandira, yang kini menjadi Ketua Forum Indonesia Muda, pada Jumat, 31 Juli 2026.   Masyarakat sipil juga menjalin komunikasi dengan partai politik. Dalam pertemuan maraton dengan partai, masyarakat sipil menyoroti kondisi perekonomian yang memburuk. Salah satu partai yang ditemui Feri dan koleganya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.   Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mulai membuka diskusi dengan masyarakat sipil setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang memberi karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden.   Seiring dengan berjalannya pemerintahan Prabowo, diskusi mulai menyentuh pelaksanaan program andalan mantan Menteri Pertahanan itu. Tak lain dan tak bukan adalah makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih. “Kami sejak awal sudah membahas potensi terjadinya korupsi dalam proyek makan bergizi gratis dan sekarang akhirnya terbukti,” tutur Hasto ketika dimintai tanggapan pada Kamis, 30 Juli 2026.   Kata Hasto, PDIP mengundang kelompok masyarakat sipil berdiskusi setidaknya saban dua pekan. Intensitas pertemuan bisa meningkat jika ada turbulensi politik dan ekonomi yang perlu direspons partai. “Kami merasa gejala otoritarianisme seperti Orde Baru mulai muncul kembali,” ujar Hasto.   Belakangan, komunikasi antara masyarakat sipil dan PDIP itu turut merangkul salah satu partai yang berada di dalam Koalisi Merah Putih yang menyokong Prabowo. Seorang pakar hukum yang terlibat dalam komunikasi dengan partai pendukung pemerintahan itu bercerita, mereka membahas posisi partai tersebut yang serba tanggung dalam pemerintahan.   Menurut narasumber ini, partai tersebut hanya mendapat kompensasi kursi menteri yang jumlahnya kecil, tapi tak sejalan dengan aspirasi konstituen. Sikap politik ini berpotensi menggerus perolehan suara partai pada Pemilu 2029.   Feri Amsari menyebutkan komunikasi antara masyarakat sipil dan elite politik sempat dipertanyakan oleh kolega-koleganya. Menurut Feri, tujuan komunikasi dengan elite politik bukan mencapai kompromi politik. “Kami ingin mendiskusikan kolaborasi yang bisa dilakukan,” katanya.   Menurut Feri, ada gagasan yang muncul ketika mereka bersafari ke rumah dan kantor elite. Ide itu berupa pembentukan kelompok oposisi alternatif yang belakangan disebut sebagai kabinet bayangan—gagasan yang sebetulnya mengemuka di kalangan masyarakat sipil sejak akhir 2025.   Pembahasan rencana pembentukan kabinet bayangan bermula dari kekhawatiran terhadap model advokasi dan perlawanan masyarakat sipil dalam 10 tahun terakhir. Inisiator kabinet bayangan, Ahmad Jilul, mengatakan gerakan masyarakat sipil masih terserak sehingga memerlukan wadah untuk berkonsolidasi. “Kami menyatukan dengan tetap menghormati kepakaran dan kualifikasi masing-masing sehingga menjadi semacam susunan menteri,” tutur Jilul, yang saat ini menjabat Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia.   Konsep kabinet bayangan versi masyarakat sipil di Indonesia tak seperti kabinet bayangan yang dibentuk di Inggris atau Australia. Di dua negara tersebut, kabinet bayangan merupakan bagian dari sistem parlemen yang biasanya dipimpin pentolan partai oposisi. Namun ada beberapa negara yang kabinet bayangannya dibentuk publik. “Di Prancis, kabinet bayangannya terbentuk secara informal di luar parlemen,” ujar inisiator lain kabinet bayangan, Feri Amsari.   Kabinet bayangan berisi 14 menteri dan seorang Sekretaris Kabinet, posisi yang diemban Ahmad Jilul. Para menteri ini berasal dari akademikus dan aktivis.   Posisi Menteri Riset, Teknologi, dan Digital, misalnya, diisi Nenden Sekar Arum yang kini adalah Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet—organisasi nonprofit yang aktif mengadvokasi hak digital masyarakat. Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Iqbal Damanik didapuk menjadi Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim. Iqbal pernah merangsek ke acara konferensi pertambangan di Jakarta kemudian membentangkan spanduk yang menolak eksploitasi Raja Ampat, Papua Barat Daya.   Ada pula nama akademikus seperti dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, yang menjadi Menteri Hukum dan Kebijakan Negara serta pakar manajemen pertahanan dari Binus University, Curie Maharani Savitri, sebagai Menteri Pertahanan.   Sekretaris Kabinet di kabinet bayangan, Ahmad Jilul, mengatakan formasi kabinet bayangan dibuat ramping untuk menjadi kawan tanding bagi koalisi besar yang dibuat Presiden Prabowo. Menurut Jilul, satu menteri kabinet bayangan dapat menjadi sparring partner bagi beberapa kementerian di pemerintahan Prabowo. “Struktur kami lebih efisien,” katanya.   Pencarian nama calon menteri kabinet bayangan dilakukan lewat beberapa cara, dari pendaftaran terbuka di situs resmi kabinet bayangan hingga penjaringan nama dari rekomendasi koalisi masyarakat sipil. Nama-nama calon menteri yang masuk lalu diseleksi oleh tim panelis.   Panelis ini diisi tiga orang, yaitu mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Erry Riyana Hardjapamekas; guru besar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar; dan dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Mohamad Ikhsan, didapuk menjadi panelis seleksi.   Erry Riyana mengaku diajak Ahmad Jilul terlibat dalam gerakan ini. Ia mengatakan ada sejumlah kriteria menteri bayangan yang disepakati pada awal seleksi, yakni integritas, kompetensi, kemampuan memimpin, serta rekam jejak. Dari sekitar 300 nama yang masuk ke tim panelis, Erry mengatakan, ada 20 orang yang memenuhi kriteria tersebut. “Karena kami mencari anak muda, tentu harus agak longgar soal rekam jejaknya,” tutur Erry kepada Tempo pada Jumat, 31 Juli 2026.   Pada Senin, 27 Juli 2026, kabinet bayangan berkumpul untuk diperkenalkan secara resmi ke publik. Pertemuan di pojok salah satu toko buku di Cikini, Jakarta Pusat, itu sekaligus menjadi rapat perdana kabinet bayangan.   Bagi Feri Amsari yang menjadi Menteri Sekretaris Negara di kabinet bayangan, tim yang terbentuk merupakan awal dari cara baru mengawasi pemerintah. Kabinet bayangan tengah menyiapkan program berbasis partisipasi publik, seperti penggalangan dana untuk membiayai proyek-proyek pelayanan publik berskala kecil yang dinilai luput dari perhatian pemerintah.   Selain itu, kabinet tandingan ini akan membuat rapor kinerja pemerintahan Presiden Prabowo. Rapor itu berisi hasil pengawasan dan perimbangan yang berbasis data. “Mudah-mudahan kabinet Prabowo terlecut dan tersadar untuk melakukan kegiatan yang lebih baik dalam melayani publik,” kata Feri. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/politik/kabinet-bayangan-oposisi-prabowo-2279721