Tarik-ulur Mencari Pengganti Menteri Keuangan Ghoida Rahmah :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN,  14 April 2026

 

 

 

·      Rencana Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan memudar akibat penolakan partai-partai.   ·      Tiga nama sempat masuk meja presiden dan sudah diwawancarai oleh Prabowo.   ·      Chatib Basri mental di sesi terakhir karena penolakan beberapa politisi Partai Gerindra.   AGENDA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkunjung ke kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok di Jakarta Utara mendadak berubah. Pagi itu, Sabtu, 6 Juni 2026, Purbaya diminta merapat ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Di Gedung Nusantara III, kantor pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sudah menunggu.   Tidak hanya mengundang Purbaya, Dasco juga memanggil Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua Komisi XI DPR, yang antara lain membidangi keuangan dan perbankan, Mohamad Hekal turut hadir dalam pertemuan tertutup yang digelar sekitar pukul 09.00 WIB itu.   Menurut Dasco pertemuan diadakan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi. “Para pihak berkoordinasi, antara fiskal dan moneter, agar kebijakan masing-masing bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya di depan media seusai rapat.   Pertemuan dadakan tersebut berlangsung sehari setelah pasar keuangan Indonesia terperosok lebih dalam. Pada Jumat, 5 Juni 2026, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot hingga menembus rekor terlemah baru 18.067 per dolar di pasar spot. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga ambrol hingga 4,1 persen dan ditutup melemah 245,02 poin ke level 5.594,77.   Dalam jumpa pers sesuai pertemuan, Perry mengungkapkan dua langkah menstabilkan kurs rupiah melalui penguatan koordinasi moneter dan fiskal dilakukan melalui dua langkah, yaitu meningkatkan imbal hasil agar aliran dana atau portofolio investasi kembali masuk ke pasar dalam negeri dan menjaga kecukupan likuiditas melalui pengelolaan kas pemerintah di Bank Indonesia. “Melalui remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah,” tutur Perry. Dengan begitu, operasi moneter bisa berjalan untuk menyokong stabilitas kurs, sementara operasi fiskalnya juga mendukung.   Menteri Purbaya menambahkan bakal memastikan kebijakan fiskal berjalan baik agar pertumbuhan ekonomi bisa bergerak lebih cepat. Ia juga berjanji meningkatkan koordinasi dengan bank sentral supaya kebijakan ekonomi lebih sinkron, baik di level makro maupun mikro. “Kami ingin rupiah makin stabil dan tidak membebani masyarakat, terutama rakyat kecil,” kata Purbaya.   Sekilas, pemimpin lembaga pengampu kebijakan fiskal dan pemimpin kebijakan moneter itu tampak kompak. Namun, di balik pertemuan tertutup itu, menurut tiga pejabat negara dan anggota Dewan yang mengetahui isi pertemuan, Dasco menegur Purbaya dan Perry.   Dasco meminta keduanya kompak serta saling menyinkronkan kebijakan. Dia juga meminta keduanya tidak saling menyalahkan ataupun berbeda pandangan di ruang publik.   Perry dan Purbaya kerap bersilat lidah di ruang publik. Perry, menurut tiga pejabat itu, kecewa terhadap kebijakan Purbaya yang memuluskan berbagai belanja untuk program prioritas, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi merah putih.   Alih-alih terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa ruang anggaran negara kian terbatas dan menyarankan pengendalian belanja, menurut pejabat tersebut, Purbaya cenderung menjadi “yes man”, mengiyakan keinginan Presiden dan menyampaikan kondisi yang dianggap tidak sesuai dengan fakta, termasuk dengan mengatakan perekonomian dan keuangan negara masih aman.   Hal lain yang menjadi sorotan Dasco dalam pertemuan itu adalah manuver Purbaya sebagai Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Dia antara lain memerintahkan dana investasi dan pembiayaan badan usaha milik negara, termasuk dari pihak swasta, diarahkan ke program prioritas Presiden.   Contohnya pembiayaan Rp 200 triliun dari dana saldo anggaran lebih yang dititipkan ke bank dan diarahkan untuk mendukung program prioritas MBG serta koperasi merah putih.   Selain itu, melalui Otoritas Jasa Keuangan, Purbaya mengumumkan rencana merevisi aturan mengenai rencana bisnis bank atau RBB. Dalam rencana itu, bisnis pembiayaan bank—baik anggota Himpunan Bank Milik Negara maupun bank swasta—diimbau mengutamakan program prioritas Presiden.   Berbagai kebijakan itu membuat kepercayaan investor dan dunia usaha terhadap pemerintah makin menurun. Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan pun menjadi korban. Ujung-ujungnya, ujar pejabat itu, Perry terkena getahnya.   Dalam beberapa kesempatan, Perry menyampaikan keberatan kepada Purbaya. Kabar ketegangan antara Perry dan Purbaya sampai ke telinga Dasco. Karena itu, Dasco memanggil mereka dalam pertemuan mendadak pada Sabtu pagi, 6 Juni. Niatnya adalah meredam ketegangan di antara dua petinggi itu.   Tempo meminta konfirmasi Dasco, tapi dia menolak membenarkan pelbagai informasi itu. Purbaya dan Perry juga tidak merespons pertanyaan yang dikirim ke nomor telepon seluler pribadi mereka. Pertanyaan yang disampaikan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro serta Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso pun tak berjawab.   ●●●   MENTERI Purbaya Yudhi Sadewa bangkit dari kursi ketika menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kita” pada Jumat, 5 Juni 2026.   Sambil berjalan maju, Purbaya menanggapi isu pengunduran dirinya dari posisi bendahara umum negara. Sehari sebelumnya, Kamis, 4 Juni 2026, kabar Purbaya mundur merebak di media sosial hingga pesan pendek. “Saya itu enggak suka yang mundur, sukanya yang maju,” tuturnya, berkelakar.   Purbaya mengaku tidak tahu sumber rumor tersebut. Ia mengaku ikut kaget ketika kabar itu tersebar di media. Namun tak ada asap tanpa api. Tiga pejabat negara bercerita, Istana belakangan memang melempar ide mengocok ulang pengisi kursi Menteri Keuangan.   Menurut tiga pejabat tersebut, penyebabnya adalah nilai tukar rupiah yang terus melemah dan kinerja pasar modal yang juga merosot. Sejumlah pernyataan Purbaya di ruang publik disebut kerap menjadi pemicu kemarahan dan keresahan investor. Apalagi ketika ia mengomentari kebijakan moneter Bank Indonesia, seperti arah suku bunga acuan dan upaya bank sentral menguatkan laju rupiah. Hal-hal tersebut masuk poin evaluasi Istana terhadap kinerja Purbaya.   Bersamaan dengan kabar pengunduran diri itu, tersiar rencana Istana menggeser Purbaya ke kursi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Perry Warjiyo. Dalam beberapa kesempatan bertemu dan melapor kepada Presiden Prabowo Subianto, Purbaya disebut kerap menyinggung dan memberi gagasan mengenai kebijakan moneter. Karena itu, muncul diskursus dan pertimbangan melakukan rotasi.   Dalam waktu singkat, nama-nama kandidat pengganti Purbaya muncul ke publik. Salah satu yang menguat adalah Muhammad Chatib Basri, Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2013-2014 yang saat ini menjabat anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN).   Chatib baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai dosen tamu di Harvard Center for International Development, Amerika Serikat. Ia bergegas pulang ke Jakarta. Pria yang akrab disapa Dede itu dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo.   Sebenarnya, menurut beberapa pejabat dan anggota DEN, Chatib memenuhi kriteria dan preferensi Presiden karena lebih diterima pasar. Namun rencana memilih dia gugur di babak akhir. Restu untuk Chatib tak mulus dari politisi Partai Gerindra.   Dua pejabat yang mengetahui hal ini bercerita, kedekatan Chatib dengan Partai Golkar menjadi batu sandungan yang memicu penolakan Gerindra. Niat mengganti Purbaya pun terhenti. Kabar tertundanya rencana penggantian Menteri Keuangan juga tecermin dari manuver Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang juga menjabat Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra.   Pertemuan mendadak pada Sabtu pagi, 6 Juni 2026, yang menghadirkan Perry dan Purbaya di DPR sekaligus dimaksudkan untuk meredam isu penggantian Menteri Keuangan yang sebelumnya santer beredar.   Tempo meminta konfirmasi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Namun, hingga Sabtu, 13 Juni 2026, mereka tidak merespons. Chatib Basri juga tidak menjawab pertanyaan. Adapun Dasco, Ketua Harian Partai Gerindra, kembali menolak membenarkan pelbagai informasi tersebut.   Bantahan datang dari Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Dia menepis anggapan bahwa partainya memiliki kedekatan khusus dengan Chatib. Ia menegaskan, tidak ada cawe-cawe Golkar dalam urusan tersebut.   “Golkar tidak berani lancang mencampuri hak prerogatif Presiden,” kata Sarmuji pada Jumat, 12 Juni 2026. "Golkar tidak menawarkan diri ikut dalam pembicaraan tentang reshuffle kecuali memang dilibatkan, dan setahu saya tidak ada dari Golkar yang pernah berdiskusi dengan Pak Chatib Basri,” dia menambahkan.   ●●●   AGENDA Chatib Basri setiba di Jakarta padat. Ia terlihat mengikuti serangkaian rapat di kantor Dewan Ekonomi Nasional hingga menjadi pembicara dalam sejumlah forum. Pada Selasa, 9 Juni 2026, Chatib menjadi pembicara dalam Grab Business Forum 2026 di Hotel Shangri-La Jakarta.   Dalam forum itu, Chatib menyatakan kredibilitas pengelolaan fiskal menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global hingga pelemahan nilai tukar. Ia menyebutkan tugas Menteri Keuangan pada dasarnya hanya mencakup tiga kebijakan utama dalam pengelolaan kondisi fiskal, yakni meningkatkan penerimaan negara, memangkas belanja, atau menambah utang. “Sebetulnya sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal: naikkan, potong, pinjam,” ujar Chatib.   Menurut Chatib, pemerintah harus memilih salah satu dari tiga instrumen tersebut ketika menghadapi tekanan fiskal. “Kalau tidak bisa naikkan, Anda harus potong. Kalau tidak bisa potong, Anda harus pinjam atau utang. As simple as that,” tuturnya.   Namun Chatib menilai upaya meningkatkan penerimaan melalui kenaikan pajak bukan langkah yang tepat dalam situasi saat ini. Menurut dia, kebijakan tersebut justru berisiko menekan dunia usaha dan daya beli masyarakat yang sedang menghadapi perlambatan ekonomi.   Di sisi lain, opsi menambah utang juga dinilai tidak ideal lantaran biaya pinjaman sedang mahal akibat tingginya suku bunga global. “Siapa yang mau pinjam uang sekarang? Cost-nya akan jadi sangat mahal,” katanya. Karena itu, Chatib menilai langkah yang paling realistis bagi pemerintah saat ini adalah melakukan rasionalisasi belanja negara secara selektif untuk menjaga kredibilitas fiskal.   Gagasan Chatib diboyong ke Istana. Pada Selasa sore, Chatib bersama Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Dua pejabat negara yang mengetahui persamuhan itu bercerita, DEN dijadwalkan bertemu dengan Presiden pada sore itu. Tujuan utamanya menyampaikan usulan contingency plan atau rencana darurat kepada pemerintah di tengah gejolak perekonomian yang sedang terjadi.   Namun, menurut dua pejabat tersebut, kesempatan itu juga digunakan Luhut untuk memberi dukungan dan rekomendasi bagi Chatib kepada Presiden Prabowo untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Dalam pertemuan, Chatib disebut menyampaikan gagasan bahwa salah satu kebijakan yang harus diambil Menteri Keuangan adalah memotong anggaran untuk program makan bergizi gratis dan koperasi merah putih.   Rekomendasi serupa sebelumnya disampaikan Luhut ketika Prabowo hendak mengangkat Purbaya sebagai Menteri Keuangan, mengingat Purbaya sebelumnya merupakan anak buah Luhut. Namun upaya menyorongkan Chatib tak bersambut. Lingkaran Istana menimbang kembali pengaruh Luhut jika nantinya Chatib terpilih, termasuk mempertimbangkan konsekuensi jika harus memotong anggaran program prioritas Presiden.   Tempo meminta konfirmasi mengenai hal ini kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Namun, hingga Sabtu, 13 Juni 2026, pesan yang dikirimkan tidak direspons. Chatib juga tidak merespons pertanyaan konfirmasi yang diajukan.   Sementara itu, juru bicara Dewan Ekonomi Nasional, Jodi Mahardi, membantah adanya pembahasan mengenai hal tersebut dalam pertemuan DEN dengan Presiden. “Spekulasi mengenai calon Menteri Keuangan ataupun nama tertentu tidak dibahas dalam pertemuan dengan Presiden,” tuturnya.   Jodi menambahkan, fokus DEN adalah memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan ekonomi yang bersifat strategis untuk memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi Indonesia, bukan membahas figur atau posisi tertentu.   Selain Chatib, sebenarnya ada dua nama yang beredar sebagai calon Menteri Keuangan. Tiga pejabat pemerintah dan parlemen bercerita, nama pertama adalah Budi Gunadi Sadikin yang kini menjabat Menteri Kesehatan. Namun kans BGS lebih kecil. Alasannya, kalangan Istana dan partai pendukung pemerintah menilai Budi cenderung memiliki kedekatan khusus dengan mantan presiden Joko Widodo. BGS pernah menyebut Jokowi sebagai bosnya.   Nama berikutnya yang sempat muncul adalah Rosan Perkasa Roeslani yang saat ini menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sekaligus Chief Executive Officer Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Rosan dinilai sebagai sosok yang tepat karena memiliki relasi yang baik dengan investor sehingga diyakini dapat mengundang persepsi positif dari pasar.   Namun belakangan Presiden Prabowo memutuskan Rosan tetap berada di posisinya. Kapabilitas Rosan di jabatan tersebut dinilai tak bisa ditinggalkan. Akibat tarik-ulur dalam pencarian calon Menteri Keuangan yang tak berujung tuntas, rencana Istana mengganti Purbaya pun mereda. Pejabat yang sama bercerita, Purbaya kembali diberi kesempatan oleh Istana dan parlemen untuk memperbaiki kinerjanya dalam pengelolaan fiskal.   Tempo kembali meminta konfirmasi kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Tapi, hingga Sabtu, 13 Juni 2026, mereka tidak memberi respons. Begitu juga Rosan dan Budi Gunadi, yang tak menjawab pesan yang dikirimkan. Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, lagi-lagi enggan mengkonfirmasinya.   Adapun Chatib Basri, seusai pertemuannya dengan Presiden di Istana, membantah kabar bahwa pertemuan itu membahas pencalonannya sebagai Menteri Keuangan. “Enggak ada, kami bahas soal ekonomi, kok,” ujarnya pada Selasa, 9 Juni 2026.   Ihwal kabar kehadirannya di Istana pada Selasa sore yang disebut berkaitan dengan rencana pencalonan Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga membantah. “Sekarang masih jadi Menkes,” katanya.   Kedatangannya ke Istana Presiden, kata Budi, hanya menjelaskan perkembangan laporan mengenai, antara lain, program cek kesehatan gratis, penanganan tuberkulosis, serta percepatan pembangunan 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.   ●●●   PERISTIWA tak biasa terjadi di Bank Indonesia pada Selasa, 9 Juni 2026. Bank sentral tiba-tiba mengumumkan kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis point menjadi 5,5 persen melalui siaran tertulis.   Kenaikan suku bunga kali ini di luar kebiasaan karena ditempuh dalam rapat Dewan Gubernur mingguan. Biasanya Bank Indonesia mengumumkan perubahan suku bunga kebijakan dalam rapat Dewan Gubernur bulanan yang disertai konferensi pers kepada publik.   Keputusan itu juga mencerminkan berlanjutnya siklus pengetatan moneter yang ditandai dengan kenaikan suku bunga beruntun. Siklus tersebut dimulai pada 21 Mei 2026, ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point.   Keputusan tidak biasa itu dibaca pasar sebagai tanda kegentingan. Dua pejabat pemerintah bercerita, pelemahan nilai tukar rupiah yang terus terjadi hingga menembus level 18 ribu per dolar Amerika Serikat banyak menguras sumber daya yang dimiliki bank sentral. Salah satu yang menipis adalah cadangan devisa, yang digunakan untuk mengintervensi nilai tukar.   Sejak awal tahun, cadangan devisa Indonesia sudah terkuras hampir US$ 10 miliar. Pada akhir Mei 2026, cadangan devisa tercatat sebesar US$ 144,9 miliar. Ruang gerak bank sentral untuk melakukan intervensi dan stabilisasi nilai tukar menggunakan cadangan devisa pun kian sempit. Terlebih cadangan devisa juga wajib dijaga penggunaannya untuk memenuhi kewajiban impor dan pembayaran utang luar negeri.   Walhasil, instrumen yang tersisa adalah suku bunga. Kenaikan suku bunga acuan diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pasar keuangan Indonesia sekaligus mengejar selisih dengan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI yang kenaikannya sangat signifikan, yakni hampir menyentuh 7 persen.   Namun peneliti Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan kenaikan BI-Rate membawa risiko. “Kenaikan BI-Rate berdampak pada sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi dapat melambat,” tuturnya.   Tempo meminta konfirmasi tentang informasi ini kepada Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Denny Ramdan Prakoso. Namun, hingga Sabtu, 13 Juni 2026, keduanya tak memberikan jawaban.   Pada Jumat, 12 Juni 2026, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti dalam keterangan tertulis mengungkapkan bahwa respons positif pasar mulai tecermin setelah bank sentral menempuh kebijakan menaikkan suku bunga acuan.   Nilai tukar rupiah pada pengujung pekan ditutup menguat 0,84 persen ke level 17.865 per dolar. “Setelah kenaikan BI-Rate, aliran masuk modal asing mengalami perkembangan positif, didukung oleh daya tarik instrumen keuangan domestik,” kata Destry.   Kenaikan suku bunga acuan diprediksi belum akan berhenti. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan BI-Rate berpeluang naik lagi, meski kenaikannya tidak akan sebesar langkah sebelumnya. “BI diproyeksi masih memiliki ruang untuk menaikkan suku bunga acuan 25 basis point lagi ke level 5,75 persen pada tahun ini,” ujarnya.   Adapun kenaikan tersebut mungkin dipercepat jika rupiah masih bergerak di atas level 18 ribu per dolar, arus modal asing masuk belum kembali stabil, dan tekanan harga energi global belum mereda.   Senyampang dengan itu, rencana penggantian Menteri Keuangan kembali menggantung. ●                                                                                           Sumber : https://www.tempo.co/ekonomi/calon-pengganti-menteri-keuangan-purbaya-2269054