Perlu Kesadaran Pemilik Roda Empat dan Ketegasan Pemerintah Komaidi Notonegoro :  Pengamat Energi/Direktur Eksekutif ReforMiner Institute

JAWA POS, 26 Juli 2022

 

 

                                                           

PERLUASAN wilayah uji coba MyPertamina terus bertambah. Hingga saat ini, tercatat ada 50 kota/kabupaten di 27 provinsi di Indonesia. Ini sebetulnya merupakan tahap awal untuk menata agar pemberian subsidi energi bisa lebih tepat sasaran.   Tahapan saat ini adalah tahap awal atau pendataan. Menurut saya, kalau mau diperluas wilayah uji cobanya pun silakan saja. Sebab, itu tidak menjadi jaminan kalau yang mendaftar ke subsiditepat.mypertamina.id atau MyPertamina akan lolos semua. Toh, ada tahapan verifikasinya, apakah cocok atau tidak untuk bisa menikmati BBM subsidi.   Di dalam perkembangannya nanti, yang digunakan hanya barcode untuk scan. Saudara-saudara kita yang berada di wilayah terpencil dan susah mengakses pun bisa ke SPBU dan akan dibantu untuk mendapatkan barcode. Sebetulnya, ini semua semangatnya ada pada pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran.   Terkait dengan infrastruktur, menurut saya, cukup sederhana. Toh, tidak perlu handphone juga karena kuncinya hanya ada di proses scan barcode saat sudah di SPBU. Yang paling krusial justru menetapkan batasan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak. Saat ini pun regulasinya masih berproses.   Hingga 23 Juli 2022, Pertamina mencatat ada lebih dari 220 ribu unit kendaraan yang didaftarkan. Masyarakat yang mendaftarkan kendaraannya pada Program Subsidi Tepat ini tidak hanya terbatas pada kota atau kabupaten yang memang secara resmi telah dibuka periode pendaftarannya, namun dari seluruh provinsi di Indonesia.   Meski begitu, siapa-siapa saja yang berhak menerima kan belum diketahui. Ini juga soal etika. Sebab, tiap orang berbeda-beda. Ada yang menilai si A sudah cukup kaya, lantas tidak tepat menggunakan pertalite. Namun, ternyata si A merasa dia masih miskin, ya dia akan tetap antre beli pertalite.   Dalam hal ini, ketegasan dari pemerintah sangat diperlukan, terutama untuk memilih kriteria mana saja yang berhak mendapatkan subsidi dan yang tidak berhak. Saya pernah menyarankan, kalau pemerintah berani, ya langsung saja dibuat pertalite hanya untuk roda dua. Jadi, yang roda empat tidak dapat, kecuali angkutan pelat kuning.   Tapi, kan memang pemerintah punya pertimbangan sendiri. Dan tentu ada parameter-parameter yang ditetapkan sebagai pertimbangan dalam menetapkan regulasi yang saat ini masih digodok.   Apakah kebijakan ini akan bisa menekan pemberian subsidi energi? Tentu bergantung pada kriteria kendaraan apa saja yang dibatasi. Kalau roda empat tidak masuk kriteria pemberian subsidi, hasilnya akan signifikan. Sebab, konsumsi terbesar untuk BBM itu ada pada RON 90 atau pertalite. Nah, pertalite itu konsumen terbesarnya roda empat. Karena kapasitas tangkinya kan lebih besar dibandingkan roda dua.   Kalau dengan ketentuan tadi, kebijakan ini bisa sangat signifikan menekan subsidi energi. Nah, tapi kan yang terjadi saat ini memang cukup besar pemberian subsidi dan penyalurannya kepada roda empat.   Ini juga kembali mengingatkan pada pekerjaan rumah pemerintah yang belum rampung terkait bagaimana menyediakan transportasi publik yang baik dan terkoneksi ke wilayah-wilayah. Kalau saja Surabaya menyediakan transportasi publik yang menjangkau secara merata ke kantor-kantor atau perumahan-perumahan, saya rasa masyarakat juga akan memilih naik transportasi umum dibandingkan naik motor. ●   Sumber :   https://www.jawapos.com/opini/26/07/2022/perlu-kesadaran-pemilik-roda-empat-dan-ketegasan-pemerintah/