Politik Akomodasi Jokowi Menunjuk Wakil Menteri dari Partai Agung Sedayu :  Wartawan Majalah Tempo

MAJALAH TEMPO, 18 Juni 2022

 

 

                                                           

DIPANGGIL mendadak untuk menghadap Presiden Joko Widodo, Raja Juli Antoni bergegas ke Istana Negara, Selasa, 14 Juni lalu. Sekitar satu jam menanti, Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia itu dipersilakan masuk ke ruangan Presiden. Sahibulbait lalu menyampaikan bahwa Antoni ditunjuk sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional.   “Sekalian ditemui, ini menterinya,” kata Antoni menirukan ucapan Presiden kepada Tempo, Kamis, 16 Juni lalu. Yang dimaksud Jokowi adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal (Purnawirawan) Hadi Tjahjanto, yang juga hadir di ruangan itu.   Menurut Antoni, Jokowi lantas menyampaikan pesan supaya  Antoni dan Hadi mengebut program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Ini adalah program Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat sertifikasi tanah masyarakat sebagai salah satu upaya mengurangi sengketa atau konflik pertanahan.   Presiden juga meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang segera menyelesaikan persoalan tumpang-tindih sertifikat tanah. Juga mengatasi persoalan maraknya mafia tanah. “Kami pun diminta mengatasi potensi konflik tanah di ibu kota negara Nusantara,” ujar Antoni.   Sehari kemudian, Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Presiden juga melantik tiga wakil menteri, yaitu Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.   Antoni mengaku tak menyangka dipilih Presiden untuk menggantikan koleganya di Partai Solidaritas Indonesia, Surya Tjandra. “Di luar dugaan,” katanya. Sumber Tempo yang mengetahui rencana perombakan kabinet mengatakan Istana memang berencana mengganti Surya. Alasannya, mantan aktivis yang kerap mengadvokasi kasus tanah rakyat itu telah mengajukan pengunduran diri pada akhir 2021.   Surya Tjandra tidak merespons permintaan wawancara Tempo. Juru bicara PSI, Andy Budiman, mengatakan tak pernah mendengar informasi soal mundurnya Surya. “Yang saya tahu, Surya bekerja keras memberikan yang terbaik untuk membantu Presiden dalam program reformasi agraria,” ujar Andy, Jumat, 17 Juni lalu.   Menurut Andy, PSI mengajukan nama Antoni sebagai wakil menteri sejak tahun lalu. Sekitar November 2021, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PSI, Giring Ganesha Djumaryo dan Dea Tunggaesti, menghadap Presiden Jokowi. Dalam pertemuan itu, Giring dan Dea melaporkan perubahan kepengurusan PSI.   “Saat itu Presiden bertanya, apakah PSI siap membantu beliau. Kami menyatakan siap dan mengajukan kader terbaik kami, Raja Juli Antoni,” tutur Andy. Antoni, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sebelumnya menjadi Sekretaris Jenderal PSI.   Seperti Antoni, nama Afriansyah Noor sudah lama masuk daftar calon wakil menteri. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku mengusulkan Afriansyah, yang menjabat sekretaris jenderal, sejak tahun lalu. “Curriculum vitae Afriansyah sudah lama kami serahkan ke Presiden, tapi kami tak menyebut untuk kementerian apa,” ujar Yusril.   Menjadi salah satu partai yang mengusung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, PBB tak langsung mendapat kursi menteri atau wakil menteri selepas pemilihan presiden 2019. Hingga akhirnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno menghubungi Yusril saat berada di Manila, Filipina, pada Selasa malam, 14 Juni lalu.   Kepada Yusril, Pratikno mengatakan bahwa dia diminta Presiden memastikan PBB tetap mengusulkan Afriansyah Noor sebagai wakil menteri. Setelah itu, Yusril menghubungi Afriansyah dan mengabarkan penunjukannya sebagai wakil menteri. Tak lama kemudian Pratikno menghubungi Afriansyah dan menyampaikan informasi serupa.   “Pak Presiden ingin Pak Sekjen membantu beliau sebagai wakil menteri,” kata Afriansyah menirukan ucapan Pratikno setelah dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Istana Negara, Rabu, 15 Juni lalu. Afriansyah akan berduet dengan Menteri Ida Fauziyah, yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa.   Narasumber yang mengetahui rencana reshuffle kabinet mengatakan Istana berharap Afriansyah Noor bisa meningkatkan performa Kementerian Ketenagakerjaan. Pada Februari lalu, muncul gelombang unjuk rasa buruh di berbagai daerah setelah Menteri Ida mengeluarkan aturan baru yang melarang pencairan dana Jaminan Hari Tua atau JHT sebelum pekerja berusia 56 tahun. Presiden lantas meminta aturan baru tersebut dibatalkan.   Kementerian Ketenagakerjaan juga menghadapi persoalan meningkatnya angka pengangguran akibat pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik mencatat setidaknya 11,53 juta penduduk usia kerja terkena dampak pandemi hingga Februari tahun ini. Namun Afriansyah mengaku belum mendapat arahan dari Presiden. “Beliau hanya menyampaikan supaya saya membantu tugas menteri.”   Adapun pergeseran posisi John Wempi Wetipo dari Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri dianggap sesuai dengan harapan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bupati Jayawijaya dua periode sejak 2008 itu adalah politikus partai banteng.   Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Wempi sempat menemuinya dan bertanya tentang persetujuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Kami berharap Pak Wempi bisa membantu Menteri Dalam Negeri,” ujar Hasto.   Narasumber yang mengetahui rencana perombakan kabinet mengatakan Wempi ditugasi mengawal pengisian penjabat kepala daerah. Hingga pemilihan kepala daerah digelar pada 24 November 2024, pemerintah pusat harus menunjuk 270 penjabat kepala daerah.   Sebelum Jokowi melantik tiga wakil menteri, di kalangan pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya sempat beredar kabar bahwa Wakil Ketua Umum Rahayu Saraswati Djojohadikusumo bakal ditunjuk sebagai Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Namun politikus Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, membantah informasi tersebut.   Kini 6 dari 15 wakil menteri merupakan wakil partai politik. Penunjukan wakil menteri dari kalangan partai ditengarai merupakan upaya Presiden untuk menjaga dukungan politik. “Presiden membutuhkan sokongan untuk mendapatkan stabilitas politik,” kata Kepala Departemen Politik dan Sosial Centre for Strategic and International Studies Arya Fernandes.   Dosen ilmu politik dan kajian internasional Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, mengatakan perombakan wakil menteri merupakan bagian dari politik akomodasi Jokowi. “PBB bisa masuk kabinet, PDIP mendapat pos wakil menteri yang lebih strategis secara politik, sedangkan kursi PSI tetap dijaga. Semua senang,” ujarnya. ●   Sumber :   https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/166228/politik-akomodasi-jokowi-menunjuk-wakil-menteri-dari-partai