"G20 Empower Indonesia" dan Representasi Ekonomi Perempuan Globalt Rinawati Prihatiningsih ;  Representative G20 EMPOWER untuk Indonesia, Pengurus DPP IWAPI, Lulusan S2 Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia

DETIKNEWS, 5 Agustus 2021

 

 

                                                           

Pemerintah dan sektor swasta selama beberapa dekade terakhir telah berupaya membangun masyarakat yang lebih setara dan inklusif di seluruh negara G20 dan sekitarnya, beberapa di antaranya adalah dengan terbitnya Deklarasi Beijing (1995) dan G20 Brisbane's Goals (2014). Namun pemberdayaan ekonomi dan partisipasi perempuan di tingkat kepemimpinan masih tertinggal dan perlu adanya komitmen dan aksi kongkret yang ambisius dari negara yang tergabung dalam G20.   Hasil kajian Bank Dunia menyebutkan, angkatan kerja global perempuan hanya di 38,8%, jauh tertinggal dari tingkat partisipasi laki-laki. Perempuan hanya menempati 27% dari semua posisi manajerial, menduduki hanya 26% kursi di dewan direksi perusahaan publik di seluruh negara OECD, memimpin kurang dari 8% dari perusahaan Fortune 500, dan hanya 1% dari organisasi yang terdaftar di IPO.   Persoalan akses menuju kepemimpinan perempuan berdampak bahkan jauh lebih berat terhadap perempuan kulit berwarna, imigran, minoritas, dan anggota kelompok terpinggirkan lainnya, yang menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan hambatan yang saling bersilangan.   Data dari World Economic Forum (WEF) bahkan menyebutkan ketertinggalan perempuan dapat dicapai, namun diperlukan waktu 276,6 tahun untuk mewujudkan paritas dalam partisipasi dan peluang ekonomi perempuan di seluruh dunia. Kesenjangan ini bahkan semakin meningkat setidaknya satu generasi karena pandemi Covid-19. Kehilangan pekerjaan selama krisis ini adalah 5% lebih tinggi untuk perempuan daripada laki-laki (ILO), karena sektor yang paling terpukul adalah sektor-sektor di mana perempuan lebih sering dipekerjakan, dan kehilangan upah juga secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan di seluruh dunia.   Realitas yang mengkhawatirkan dan tidak setara ini mendorong Pemimpin G20 pada 2019 meluncurkan Aliansi G20 EMPOWER, the Empowerment and Progression of Women's Economic Representation untuk mewujudkan Pemberdayaan dan Kemajuan Representasi Ekonomi Perempuan, menyatukan para pemimpin senior dari dunia usaha dan pemerintah dari 28 negara yang tergabung dalam G20 dan negara-negara tamu. Maksud dan tujuan Aliansi adalah untuk mempercepat kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di sektor swasta, dengan mengusulkan kebijakan dan langkah-langkah pragmatis untuk mengatasi tantangan saat ini dan masa depan.   Tahun ini dalam G20 EMPOWER Presidency Italy, mengusung tiga isu prioritas yaitu, Prosperity, People, dan Planet. Sejalan dengan tiga isu prioritas tersebut, G20 EMPOWER mengangkat tiga isu prioritas yang disampaikan dalam tiga sidang pertemuan (plenary) secara daring dengan fokus pada:   1. Plenary pertama telah dilaksanakan pada 23 Pebruari 2021 mengangkat tentang pentingnya pengukuran (measuring to improve) dengan menggunakan Key Performance Indicators (KPI) untuk memajukan kepemimpinan perempuan di sektor swasta, dan merekomendasikan pentingnya melakukan advokasi untuk pengembangan regulasi terkait kepemimpinan perempuan kepada pemerintah masing-masing.   Ukuran dalam KPI meliputi: (1) Persentase perempuan di lapangan kerja; (2) Persentase perempuan dalam promosi; (3) Persentase perempuan dalam total kesenjangan upah berdasarkan gender (gender pay gap); (4) Persentase perempuan dalam Direksi (merinci peran eksekutif); dan (5) Persentase perempuan di posisi teknis (merinci posisi manajerial).   2. Plenary kedua telah dilaksanakan pada 4 Mei 2021 adalah tentang jalur bakat perempuan sebagai kunci kepemimpinan perempuan (Female talent's pipeline as the key to women leadership); dan membahas implikasi Covid-19 terhadap pengambilan keputusan yang rekomendasinya adalah penambahan terhadap KPI terkait; (1) jam kerja yang flexible, (2) memperkuat kebijakan pengasuhan anak, (3) keterwakilan dalam dewan direktur dan posisi eksekutif melalui pemberian kuota dan insentif, (4) menciptakan budaya kesetaraan yang berinvestasi pada pendidikan, kesadaran publik, dan mobilisasi dengan menekankan praktik keragaman, inklusi, dan kesetaraan untuk mengatasi hambatan sistemik seputar kemajuan perempuan.   3. Plenary ketiga telah dilaksanakan pada 6 Juli 2021 membahas Pelatihan dan Pengembangan (Enabling Woman to Lead the Future) guna mengatasi kesenjangan yang ada melalui adopsi dan implementasi program yang mendorong keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan perempuan untuk menghadapi dan memimpin tantangan teknologi dan keberlanjutan di masa depan.   Ketiga sidang pembahasan tersebut dihadiri oleh perwakilan Indonesia yang menjadi Chair adalah Yessi D. Yosetya dari PT XL Axiata dan Rinawati Prihatiningsih dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) sebagai Co Chair. Sedangkan wakil dari pemerintah diwakili oleh Eko Novi selaku Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.   Selain menghadiri sidang plenary, Indonesia terlibat aktif dalam Co-Chair Meetings untuk menyelaraskan visi, kegiatan dan keterlibatan pemangku kepentingan pada Presidensi Italia 2021. Co-Chair Meetings dihadiri negara yang tergabung Troika yaitu Italia, Jepang, Kanada, Saudi Arabia, dan Indonesia.   Sebagai negara Co-Chair, Indonesia membidangi fungsi komunikasi untuk para "advocate" dalam memberikan edukasi tentang kepemimpinan perempuan di sektor swasta serta mengembangkan para "advocate" menjadi Duta G20 EMPOWER yang dibekali dengan buku panduan Advocate Communication Handbook. Para advocate adalah pimpinan perusahaan/organisasi. Ketua Umum IWAPI Nita Yudi bersama CEO XL Axiata Dian Siswarini adalah beberapa peserta yang menjadi advocates yang telah menandatangani pledge G20 EMPOWER.   Hal yang membanggakan yang penting dicatat adalah komitmen pemerintah Indonesia untuk melanjutkan mandat program G20 EMPOWER pada Presidency Indonesia tahun 2022. Untuk itu G20 EMPOWER Indonesia telah mempersiapkan berbagai hal untuk persiapan menuju Presidensi G20 tahun 2022 di antaranya yaitu menyusun dan mempertajam isu prioritas terkait akuntabilitas sektor bisnis dalam mendukung kesetaraan gender --yang akan diusung melalui FGD bermitra dengan UN Women, BCG, UI, IBCWE, APINDO, IWAPI; memperluas partisipasi dan kolaborasi "advocate" dari sektor swasta dan BUMN; penguatan kapasitas para "advocate"; bermitra dengan knowledge partners seperti UN Women, BCG, Universitas Indonesia.   Kolaborasi erat dari sektor swasta dan pemerintah perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari Aliansi G20 EMPOWER bersama-sama dalam advokasi pembuatan, pelaksanaan kebijakan dan aksi kongkret yang dapat mewujudkan pemberdayaan dan kemajuan representasi ekonomi perempuan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender. Beberapa upaya yang dapat dilakukan; pertama, penguatan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan guna pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.   Kedua, mendorong implementasi konkret tumbuhnya kebijakan yang kolaboratif agar tercipta kepemimpinan perempuan. Ketiga, kebijakan yang mendorong terciptanya kakak-adik asuh antara perusahaan yang sudah mapan dan besar dengan memberikan kesempatan bagi perempuan pelaku usaha kecil, dan menengah dalam mewujudkan kolaborasi ekonomi yang saling menguntungkan dan mengurangi kesenjangan ekonomi perempuan.   Keempat, mendorong kebijakan yang mengintegrasikan isu digital ekonomi untuk mendapatkan flexible working agar produktivitas mereka optimal dan tidak mengakibatkan beban tambahan. Kelima, mendorong peningkatan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan baik bagi perempuan bekerja maupun perempuan wirausaha dengan target yang tegas terukur. Keenam, mendorong implementasi gerakan "He for She" . ●