Tantangan Kerja Sama G-20 di Tengah Pandemi Covid-19 Beginda Pakpahan ;  Penulis Buku Indonesia, ASEAN dan Ketidakpastian Hubungan Internasional; Analis Politik dan Ekonomi Global UI dengan PhD dari University of Edinburgh, UK

KOMPAS, 16 Juli 2021

 

 

                                                           

Pada 29 Juni 2021, pertemuan para menteri luar negeri dan para menteri pembangunan ekonomi dari negara-negara G-20 diselenggarakan di Matera, Italia. Para menteri dari negara-negara G-20 tersebut mengeluarkan hasil pertemuan yang normatif, tetapi belum menjawab beragam tantangan dunia terkini.   Dalam pertemuan tersebut ada dua agenda utama yang dibahas. Pertama, G-20 berupaya mengoptimalkan kerja sama multilateralisme dan memperkuat tatanan global. G-20 adalah bentuk nyata kerja sama multilateral di dunia dan juga menjadi bagian dari tatanan global.   G-20 diharapkan bisa mendorong kerja sama negara-negara G-20 di bidang kesehatan publik internasional seperti produksi dan pasokan obat-obatan dan vaksin Covid-19. Lalu, G-20 bisa menjadi jembatan antara 20 negara ekonomi maju dan berkembang pesat dengan pelbagai negara berkembang dan tertinggal.   Kedua, G-20 berupaya membantu negara-negara di benua Afrika dalam pembangunan berkelanjutan mereka. Negara-negara Afrika mengalami ketertinggalan dalam pembangunan ekonominya dan mengalami krisis kesehatan publik akibat pandemi Covid-19. Negara-negara G-20 berupaya menjawab pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 di Afrika, mengurangi ketimpangan ekonomi di benua tersebut, penguatan keamanan pangan, peningkatan kewirausahaan pemuda dan wanita, serta transisi digital.   Beragam tantangan   Namun, pelbagai hasil pertemuan para menteri luar negeri dan pembangunan ekonomi dari negara-negara G-20 tersebut menghadapi beragam tantangan. Pertama, kerja sama internasional belum berjalan optimal dan tatanan global berada di ujung tanduk di tengah pandemi Covid-19. Krisis kesehatan dan resesi ekonomi saat pandemi Covid-19 menguatkan politik nasionalisme dan populisme di mayoritas negara di dunia, termasuk di negara-negara anggota G-20.   Kerja sama G-20 belum bekerja secara optimal karena sebagian mereka masih menjaga pasokan vaksin Covid-19, khususnya pemenuhan pasokan domestik mereka. Belum banyak dari anggota G-20 yang menyalurkan vaksin Covid-19 yang dimilikinya kepada inisiatif kerja sama global Covid-19 Vaccines Global Access-COVAX (yang dimotori oleh Coalition for Epidemic Preparedness Innovations/CEPI, Organisasi Kesehatan Dunia/WHO, The Vaccine Alliance, dan GAVI) bagi negara-negara berkembang dan tertinggal.   Tantangan nyata bagi para anggota G-20 adalah belum optimalnya negara-negara anggota G-20 memberi dukungan konkret kepada kerja sama global Covax. Ditambah lagi, G-20 juga belum optimal mendukung pendanaan atas kemitraan global bagi alat-alat kesehatan Covid-19-The Access to Covid 19 Tools (ACT) Accelerator yang dikelola oleh WHO (WHO, 2021).   Pandemi Covid-19 meningkatkan proteksionisme ekonomi dari pelbagai negara di dunia. Kerja sama internasional melemah dan tidak bekerja optimal bagi negara-negara di dunia khususnya negara berkembang dan tertinggal. Perdagangan internasional menurun karena dilaksanakannya kebijakan penutupan dan pembatasan kegiatan ekonomi di pelbagai negara. Lebih khusus, perdagangan barang dan jasa terganggu dan mobilitas orang antarnegara juga dibatasi (Pakpahan, 2020). Merespons situasi di atas dengan efektif adalah tantangan kedua bagi kerja sama G-20.   Konsekuensinya, negara-negara berupaya untuk mandiri dalam memproduksi dan memenuhi pasokan pangan, pembuatan obat-obatan, dan juga pemenuhan vaksin Covid-19 bagi warga negara mereka. Negara-negara juga melaksanakan pelbagai kerja sama bilateral dan regional dalam memenuhi pasokan atas pelbagai kebutuhan di atas. Singkatnya, absennya kerja sama internasional membuat negara-negara anggota G-20 memfokuskan perhatiannya kepada urusan domestik mereka masing-masing dan lebih mengedepankan kerja sama bilateral/regional (Pakpahan, 2020).   Ketiga, upaya G-20 membantu negara-negara di Afrika dengan pembangunan berkelanjutan dan keamanan pangan bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan karena peningkatan persaingan geopolitik dan pengaruh politik ekonomi antara negara-negara besar di benua tersebut.   Uni Eropa, Amerika Serikat, dan China adalah negara-negara besar yang tengah bersaing dalam perluasan pengaruh politik mereka di Afrika dan juga persaingan ekonomi di negara-negara berkembang dan tertinggal di benua tersebut.   Negara-negara anggota Uni Eropa memiliki hubungan sejarah kolonial yang lama dengan negara-negara Afrika, seperti Perancis, Italia, dan lainnya. Pelbagai bantuan pembangunan ekonomi dari Uni Eropa sudah lama fokus kepada negara-negara di Afrika, contohnya The Lomé Convention, The Cotonou Agreement, Pan African Programme, African Peace Facility, Africa Investment Platform dan EU Emergency Trust Fund (European Union, 2021).   Pada era Presiden Amerika Serikat Joe Biden saat ini, Amerika Serikat berupaya mengaktifkan kembali hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara Afrika. Pada zaman Presiden Amerika sebelumnya, perhatian Amerika Serikat terhadap Afrika sempat menurun.   Oleh karena itu, Amerika Serikat ingin meningkatkan kembali pengaruh politik dan kerja sama ekonominya dengan negara-negara di seluruh Afrika. Amerika Serikat mulai meningkatkan kembali kerja samanya dengan Nigeria, Kenya, dan Afrika Selatan. Lalu, Amerika Serikat sedang mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia kepada negara-negara di benua tersebut (Usman, 2021).   Di saat yang sama, China juga melakukan perluasan pengaruh politik dan ekonominya di Afrika dengan inisiatif global the Belt and Road Initiative. China bekerja sama ekonomi pembangunan, perdagangan, dan investasi langsung dengan pelbagai negara di Afrika, contohnya Djiboti dan Tanzania yang berada di sisi utara dan timur benua Afrika (Moriyasu, 2021). China bekerja sama dengan negara-negara Afrika dengan membangun pelabuhan-pelabuhan laut, fasilitas pendukung, dan jalan. ●