Bantuan Pendidikan di Amerika

Bantuan Pendidikan di Amerika Ismunandar  ;   Guru Besar Kimia ITB;  Mantan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Singapura dan Washington DC

                                                         KOMPAS, 05 April 2018

                                                           

Dari berbagai transformasi yang terjadi di universitas Amerika, mungkin yang paling radikal adalah pergeseran ke arah pembiayaanya melalui pinjaman.      Adamson, 2009 Beberapa minggu terakhir sejak Presiden Jokowi mendorong kredit pendidikan, “Kompas” dan berbagai media lain banyak memberitakan ide kredit ini.  Bahkan sebelum rancangannya jelas pun, BRI kabarnya telah meluncurkan kredit Briguna Flexi Pendidikan. Tulisan ini mendeskripsikan sekilas kredit pendidikan di Amerika Serikat (AS). Tidak hanya kredit Pendidikan tinggi di AS memang cukup mahal. Data National Center for Education Statistics tahun 2017 menunjukkan, rata-rata biaya kuliah total—termasuk biaya hidup—untuk tingkat sarjana adalah 22.400 dolar. Kuliah di universitas swasta tentu lebih tinggi, sementara di community college biayanya lebih rendah (rata-rata 10.500 dolar). Data yang sama menunjukkan dari 23 juta mahasiswa tingkat sarjana (termasuk community college) hampir separuhnya (41,9 persen) punya pinjaman, dengan rata-rata pinjaman 7.000 dolar per tahun, sehingga ketika lulus rata-rata memiliki total pinjaman 26.600 dolar. Selain kredit bagi para mahasiswa tingkat sarjana, semakin banyak mahasiswa tingkat pascasarjana dan profesi (mahasiswa kedokteran, hukum, dan MBA) juga memanfaatkan kredit pendidikan. Bahkan di tingkat pascasarjana ini rata-rata total pinjamannya mencapai 57.600 dolar. Dengan angka-angka itu dan jangka pengembalian kredit 10 tahun atau lebih, tak mengherankan kalau kumulatif pinjaman pendidikan di AS mencapai 1,3 triliun dolar. Total pinjaman pendidikan ini lebih besar daripada pinjaman kartu kredit dan nomor dua setelah kredit rumah. Namun, di AS, bantuan pendidikan tidak hanya kredit pendidikan. Bantuan pendidikan tinggi bersumber dari federal, negara bagian, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta (yayasan); dengan proporsi berturut-turut 63, 25, 6 dan 6 persen. Bantuan ini dapat diberikan dalam bentuk kredit, hibah, kerja paruh waktu, dan beasiswa. Hibah diberikan lebih karena pertimbangan ekonomi, sedang beasiswa karena prestasi. Dari sisi jumlah uang yang dibelanjakan di tahun akademik 2016/2017, proporsi berbagai bentuk bantuan itu kira-kira 32 persen kredit, 40 persen hibah, dan sisanya berbagai bentuk lain. Hibah paling besar adalah dari pemerintah federal dalam bentuk hibah Pell, yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang membutuhkan bantuan finansial. Di tahun akademik 2015/2016 lebih dari 7,6 juta mahasiswa menerima hibah Pell, rata-rata menerima 3.700 dolar per tahun. Kredit pun sebagian besar disubsidi oleh pemerintah dalam bentuk rentang pembayarannya yang panjang dan subsidi bunga. Dengan subsidi bunga, lulusan yang telah bekerja akan mengembalikan dengan bunga rendah. Selain itu, bila peminjam tak dapat mengembalikan karena meninggal, sakit, tidak berhasil memperoleh pekerjaan, maka pinjaman menjadi beban pemerintah. Penghapusan atau pengurangan pinjaman dapat dilakukan bagi lulusan yang bekerja di bidang tertentu, guru misalnya. Di AS bahkan ada juga pinjaman dari pihak swasta yang bunganya lebih tinggi. Pada lembaga swasta, yang bisa berupa bank dan instansi pemberi pinjaman lainnya, pemerintah juga harus memberi tunjangan khusus. Tunjangan khusus ini, yang berarti juga bantuan pagi penerima kredit, diberikan karena penarikan pembayaran dari kredit pendidikan lebih sulit daripada kredit lainnya. Politik kredit pendidikan Sejarah bantuan pendidikan di AS berawal dari bantuan yang sifatnya lokal dan filantropis, misalnya di Harvard University yang telah mulai ada sejak 1840. Perkembangan penting adalah dengan disetujuinya GI Bill tahun 1944, yang memungkinkan veteran Perang Dunia kuliah secara gratis atau sangat murah. Pada tahun-tahun berikutnya, para veteran mencapai hampir setengah dari mereka yang kuliah di AS, terkadang di universitas yang mutunya dipertanyakan. Akibatnya, pada 1952 dilakukan otorisasi ulang GI Bill, kredit hanya diberikan kepada veteran yang mendaftar ke lembaga terakreditasi dan berkualitas tinggi. Dampak dari adanya GI Bill ini jumlah mahasiswa di AS pada tahun 1954 menjadi lebih dari dua kali jumlah pada tahun 1944, dari 1,15 juta menjadi 2,45 juta. Ketika Rusia berhasil meluncurkan Sputnik, AS merasa ketinggalan dan dengan mengeluarkan National Defense Education Act menawarkan berbagai beasiswa, hibah, dan pinjaman pada lulusan SMA yang berbakat di matematika, sains, teknik, dan bahasa asing, atau mereka yang ingin jadi guru. Hibah Pell yang disebut di atas diundangkan tahun 1972 atas usaha senator asal Rhode Island, Claiborne Pell. Kredit pendidikan dan biaya pendidikan tinggi juga selalu menjadi isu kampanye, seperti yang baru lalu, calon presiden Demokrat, Bernie Sander, menjanjikan bebas biaya di community college. Presiden Hoover tak berhasil terpilih untuk periode kedua dikalahkan oleh kampanye Roosevelt juga salah satunya karena terkait kredit pendidikan. Kredit pendidikan yang sudah melangit itu juga selalu menjadi topik bahasan media mulai dari kekhawatiran telah terjadinya bubble di pendidikan tinggi, dampak utang pada para lulusan, hingga universitas yang memasang harga tinggi karena adanya skema kredit ini. Sebagai penutup, kredit pendidikan di AS skalanya memang sangat besar dan inilah yang dipercaya membuka bangku kuliah bagi banyak mahasiswa dari berbagai lapisan. Selain AS, banyak negara lain yang menjalankan program kredit pendidikan untuk dijadikan pertimbangan, dan berbagai literatur menyatakan tidak ada sistem yang sempurna dan dapat langsung diterapkan di negara lain. Ada enam kriteria yang diusulkan Woodhal (Woodhal, 2001) untuk mendesain dan mengelola kredit pendidikan yang efektif: (1) manajemen kelembagaan yang efisien, termasuk sistem yang memadai untuk seleksi peminjam; (2) manajemen keuangan yang sehat, termasuk menetapkan suku bunga yang sesuai, (3) kriteria dan mekanisme yang efektif untuk menentukan kelayakan peminjaman, target yang tepat bagi subsidi bunga dan penangguhan atau pengampunan pinjaman; (4) kerangka hukum yang memadai untuk menjamin kepastian hukum kredit, (5) pengembalian pinjaman yang efektif, dan (6) informasi dan publikasi yang baik untuk memastikan agar semua pemangku kepentingan memahami tujuan kredit. Semoga upaya pemerintah mengenalkan kredit pendidikan ini akan memperluas akses pendidikan yang berkeadilan, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. ●