Peluang Baru Partai Golkar

Peluang Baru Partai Golkar M Alfan Alfian  ;    Direktur Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta

                                                     KOMPAS, 20 Februari 2018

                                                           

Kepengurusan baru Partai Golkar telah terbentuk dan diumumkan oleh ketua umumnya, Airlangga Hartarto, 22 Januari 2018. Sebagaimana diberitakan Kompas, menurut Airlangga, kepengurusan ini merupakan langkah untuk menjaga keseimbangan internal. Ciri utamanya mengakomodasi semua faksi. Kepengurusan juga ditandai dua menteri Kabinet Kerja yang dikategorikan sebagai jabatan formalitas. Melihat komposisinya, terasa kepengurusan kali ini cukup siap menggerakkan mesin partai menuju kontestasi Pemilu 2019. Bagaimanapun, Golkar merupakan fenomena dalam dinamika dan perkembangan politik Indonesia mutakhir. Kecuali pada Pemilu 2004, Golkar konsisten sebagai pemenang kedua pemilu legislatif. Partai ini punya daya lentur internal tinggi belakangan ini, dalam arti mampu melalui fase konfliktualnya yang dramatis. Dualisme kepengurusan pasca-Pilpres 2014 mampu diakhiri melalui musyawarah nasional luar biasa pada pertengahan 2016 yang memilih Setya Novanto sebagai ketua umum. Ketika Novanto terkena kasus hukum dan berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), langkah cepat munaslub pun dilakukan. Airlangga Hartarto terpilih secara mulus. Kepengurusan baru terbentuk setelah sebelumnya Golkar telah menunjuk Bambang Soesatyo sebagai pengganti Novanto dalam posisinya sebagai Ketua DPR. Karena stabilitas politik internal terbentuk kembali dalam tempo yang tidak terlalu lama, kini tinggal melajulah partai beringin menerjemahkan skenario masa depan politiknya. Bagi partai bertipe catch-all, mewadahi beragam latar belakang keanggotaan dan faksional seperti Golkar, stabilitas internal sangat penting dan menentukan sejarah masa depannya. Kepemimpinan partai akan menentukan sejauh mana pengelolaan organisasi efektif, dengan tingkat soliditas yang tinggi. Golkar termasuk partai yang telah teruji dalam mengelola konflik dan relatif cepat dalam membangun konsensus internalnya. Partai ini, sekali lagi, memang tak luput dari ujian perpecahan internal, tetapi dapat diselesaikan secara elegan. Dalam konteks ini, Airlangga punya modal sejarah kepartaian yang cukup memberinya bekal dalam memimpin partainya. Pengalaman penyelesaian konflik internal, bagaimanapun, telah memberi pelajaran tak hanya bagi Golkar,  juga bagi partai- partai lain, terutama yang tengah berkonflik. Kini, Golkar telah melampaui fase konfliktualnya. Airlangga pun punya kesempatan emas menggerakkan mesin partai menuju kemenangan di 2019. Golkar untuk Jokowi Berbeda dengan menjelang Pilpres 2014, di mana Ketua Umum Aburizal Bakrie memproyeksikan diri sebagai kandidat presiden sejak dini, kali ini Golkar berada dalam bingkai skenario memenangkan kembali Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019. Golkar merupakan partai politik pertama yang menyatakan dukungan itu, bahkan mendahului Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Diakomodasinya dua menteri di kabinet pemerintahan, lagi pula karakter Golkar yang lebih suka berada di pemerintahan, menegaskan partai ini akan all out (cancut tali wandha). Pemilu 2019 akan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya mengingat ia merupakan jenis pemilu serentak (concurrent election). Pemilu legislatif diberlangsungkan dalam waktu bersamaan dengan pilpres. Mahkamah Konstitusi pun sudah memutuskan persyaratan ambang batas presidensial tetap diberlakukan. Dalam logika pemilu serentak, pemenang pilpres otomatis dapat dukungan mayoritas di parlemen sebagai dampak ikutan coattail effect  atau down-ballot effect partai-partai pendukungnya. Efek itu mencegah fenomena pemerintahan yang terbelah ketika presiden terpilih tekor dukungan parlemen. Dalam logika seperti itu, Golkar punya peluang sekaligus kontribusi penting dalam pemenangan pemilu legislatif sekaligus pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019. Dari sisi persepsional, penegasan Golkar mendukung Jokowi yang tidak semata-mata ditunjukkan melalui jargon, tetapi terutama optimalisasi mesin politik, partai ini dapat terangkat daya tawarnya di kalangan pemilih yang merasakan keberhasilan pembangunan. Dari segmen ini, pemilih Golkar terdahulu tetap solid, bahkan terbuka peluang dukungan lebih luas lagi. Pemilih pro-pemerintah akan merasa nyaman memilih Golkar karena tegas-tegas partai ini bagian dari pemerintahan Jokowi. Peluang baru Dalam rel skenario sebagai partai pendukung pemerintah dan Jokowi pada 2019, posisi politik Golkar sudah sangat jelas. Konsekuensinya, ruang manuver Golkar pun meluas dan berkembang. Apabila soliditas terjaga, strategi dan pergerakan mesin partai efektif, bisa jadi pengalaman kemenangan Pemilu (legislatif) 2004 semasa partai ini dipimpin legendaris politik, Akbar Tandjung, terulang kembali. Kekuatan penuh mesin partai menjadi andalan Golkar kali ini. Kontestasi Pemilu 2019 memang masih begitu ketat. Sistem pemilu legislatif juga masih sama dengan sebelumnya. Kekuatan sosok-sosok calon anggota legislatif tetap menjadi kunci utama. Dari sisi sumber daya manusia dan variasinya, Golkar tak pernah kekurangan. Pemenangan personal akan terbantu oleh strategi pemenangan partai. Kalau partai secara umum solid dan efektif, kondisi demikian cukup menguntungkan. Dari sisi kepemimpinan, Airlangga cocok memimpin Golkar karena karakternya yang tenang dan tidak kontroversial. Dipertahankannya posisi Airlangga sebagai Menteri Perindustrian, sangat menguntungkan posisi politik Golkar. Dengan begitu, Airlangga secara otomatis juga telah menjadi simbol pemerintah. Manajemen hubungan Golkar dan pemerintah, dalam hal ini Jokowi, tentu sangat penting dalam penentuan masa depan politik mereka sebagai suatu simbiosis mutualisme. Kini Golkar sudah siap melaju dengan memandang dirinya secara lebih optimistis. Dari sisi kapasitas, rasa-rasanya, tidak akan mungkin Golkar merosot sebagai partai menengah, atau bahkan gurem. Dia justru punya peluang besar sebagai partai pemenang pemilu. ●