Pilgub Jatim dan Politik Agama

Pilgub Jatim dan Politik Agama Masduri  ;  Koordinator Poltracking Indonesia Wilayah Jawa Timur; Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

                                                   JAWA POS, 24 November 2017

                                                           

KONSTELASI politik menjelang Pilgub Jawa Timur 2018 semakin memanas. Setelah Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Abdullah Azwar Anas (Azwar Anas) mendeklarasikan pencalonannya sebagai cagub-cawagub beberapa waktu lalu, kini kepastian Khofifah Indar Parawansa (Khofifah) maju dalam kontestasi pilgub Jawa Timur semakin benderang. Dia memberikan kepastian cawagub yang bakal mendampinginya adalah Bupati Trenggalek Emil Dardak (Emil). Kepastian Khofifah menggandeng Emil tentu dengan berbagai perhitungan matang. Setidaknya, kehadiran sosok muda Emil, yang juga punya prestasi gemilang dalam memimpin Trenggalek, dapat menyaingi Azwar Anas yang prestasinya di Banyuwangi sudah banyak diketahui publik. Keempat tokoh yang bakal bertarung dalam bursa pilgub, baik sebagai cagub-cawagub, sama-sama berasal dari organisasi keagamaan besar di Jatim, bahkan Indonesia secara umum, yakni Nahdlatul Ulama (NU). Secara struktural-formal, NU memang meneguhkan kembali ke khitah 1926 sebagai organisasi keagamaan, yang tidak terikat dengan parpol atau dukung-mendukung terhadap calon dalam pemilu. Hanya, secara kultural-nonformal, tokoh-tokoh NU di Jatim memiliki afiliasi terhadap sosok tertentu, yang secara kultural berimplikasi pada pilihan rakyat di akar rumput sebagai santri yang memiliki ketundukan dan ketaatan penuh pada kiai. Artinya, melepaskan NU dari politik hanya sebatas kehendak formal organisasi. Pada ranah praksis-nonformal, para pemimpin NU tak bisa lepas dari dukung-mendukung karena sebagai pribadi mereka memiliki hak memilih calon tertentu. Ruang Agama Dukung-mendukung calon tertentu merupakan fakta politik yang tak bisa dihindarkan. Kehadiran sosok kiai atau pemimpin NU dalam pusaran politik pada pilgub Jatim merupakan suatu keniscayaan. Tidak mungkin Jawa Timur sebagai jantung utama NU di Indonesia bakal diserahkan kepemimpinannya pada orang di luar ormasnya. Kebijakan pemerintah di Jatim secara ideologis memiliki implikasi pada posisi NU sebagai ormas. Karena itu, mengamankan kepemimpinan pada kader-kader NU merupakan keniscayaan yang tak boleh dipandang sebagai sesuatu yang tabu. Secara substansial politik itu kepentingan ideologis. Memberikan kepemimpinan politik pada kader ideologis merupakan cara terbaik mewujudkan perjuangan ideologis suatu ormas, termasuk NU sebagai ormas terbesar Islam. Hanya, yang penting diperhatikan adalah penggunaan agama dalam ruang publik sebagai identitas yang dapat menyedot perhatian pemilih. Ruang agama sangat rentan dipolitisasi untuk kepentingan jangka pendek politik praktis. Apalagi keempat figur cagub-cawagub Jawa Timur merupakan kader-kader NU. Penggunaan simbol-simbol kiai, santri, dan pesantren merupakan sesuatu yang niscaya untuk menguatkan politik identitas masing-masing figur. Oleh sebab itu, penggunaan ruang agama sebagai arena politik hampir dipastikan tidak bisa dihindarkan. Fakta penyerahan 1.000 tanda tangan sebagai bentuk dukungan pada Khofifah oleh ketua Aliansi Santri, Pengasuh Pondok Pesantren, dan Kiai (Aspek) kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu saat kunjungan ke Sumenep menunjukkan betapa penggunaan ruang agama sebagai arena kontestasi politik memiliki pengaruh besar dalam menyedot perhatian publik. Agama merupakan ruang personal sekaligus komunal. Pertalian antar penganut agama meniscayakan kecenderungan pilihan yang sama. Betapapun pemilih kritis kerap kali banyak menolak penggunaan simbol agama dalam politik, secara psikologis hampir dipastikan kecenderungan memilih pemimpin yang seiman sulit dihindari. Setidaknya mereka bakal mencari calon pemimpin terbaik yang memiliki dasar ideologi dan agama sama. Karena itu, meski agama merupakan ruang personal, setelah masuk ke ranah politik, agama menjadi ruang komunal yang bakal menggiring pada kecenderungan dan pilihan calon tertentu. Belum lagi, menurut Max Weber, elite politik akan terus berusaha melakukan rasionalisasi terhadap tindakannya dengan political formula, termasuk penggunaan ruang-ruang agama untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Pada titik ini, kecerdasan publik sebagai konstituen yang bakal menentukan masa depannya sendiri lewat demokrasi langsung, melalui pemilihan umum yang nanti bakal digelar, harus memiliki pengetahuan dan kecerdasan tingkat tinggi untuk melawan political formula dan politik identitas yang dimainkan oleh elite politik. Dalam kontestasi politik, agama memang menjadi ruang basah para elite mengeruk keuntungan dengan permainan politik identitas. Tentu saja selain politik uang (money politics). Karena tidak semua orang mau menggadaikan diri dan masa depannya demi uang politik. Namun, banyak orang rela mati demi identitas agamanya. Pada konteks ini, ruang agama bisa dimainkan oleh elite politik untuk menarik dukungan dari publik. Agama yang menjanjikan narasi keselamatan eskatologis bisa membungkam nalar kritis publik, belum lagi legitimasi kiai di Jatim begitu besar. Karena itu, publik perlu wawas diri agar tidak terjebak dalam ruang-ruang politik yang mencemari kesucian agama sebagai jalan keselamatan abadi, yang bisa menjadi pemicu konflik besar akibat perbedaan figur dan pilihan politik pada Pilgub Jatim 2018. ●