Maret 1917 dan Hari Ini

Maret 1917 dan Hari Ini Jean Couteau  ;   Wartawan Senior Kompas

        KOMPAS, 05 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Melihat di layar televisi ratusan mobil Mercedes beriringan dengan Raja Salman menuju Bogor, tidak bisa tidak, saya memikirkan sejarah seratus tahun yang lalu. Yang saya bayangkan ialah para Ikhwan Ibn Saud yang bersorban itu tengah merebut benteng demi benteng dari Gurun Nadj, kala itu salah satu daerah yang paling tandus dan miskin di dunia. Tanpa segelintir pejuang Ikhwan penunggang unta ini, tafsir Islam akan berkembang secara berbeda dan wajah kekinian kita akan lain. Tahun 1917 sangat penting juga karena perang yang lain: Perang Dunia I. Rusia kala itu sudah bertekuk lutut dan Jerman hampir-hampir unggul apabila Amerika, pada April 1917, tidak dengan tiba-tiba ikut menopang aliansi para Sekutu Eropa: Perancis, Inggris, dan Italia. Akibatnya: Sang Kaisar takluk dan 15 tahun kemudian, muncullah gelombang ultranasionalis yang lebih dahsyat lagi: nazisme, disusul kejayaan Amerika dan gelombang kemerdekaan Asia-Afrika. Namun, bisa jadi peristiwa yang lebih penting lagi pada Maret 100 tahun yang lalu bukanlah yang di atas itu, melainkan pemberontakan militer dan buruh kota Petrograd (kini St Peterburg). Itu merupakan titik awal dari Revolusi Soviet, disusul rezim komunis yang akan bertahan lebih dari 70 tahun. Jadi, 100 tahun yang lalu, ketiga obsesi utama kehidupan politik modern untuk pertama kali tampil mengkristal secara bersamaan. Yaitu pernyataan keyakinan yang berlebihan terhadap "Yang Tak Terjawab" atau radikalisme agama, pernyataan cinta yang berlebihan terhadap tanah kelahiran atau radikalisme nasionalis, dan pernyataan hasrat yang radikal terhadap keadilan sosial, atau radikalisme sosial (komunisme). Seratus tahun berselang, apakah penyakit-penyakit sosio-politik di atas sudah teratasi? Jawabnya belum. Bahkan masalah-masalah yang serupa bisa melahirkan monster politik yang tak jauh berbeda. Sudah tampak di Amerika dan Rusia di mana gelagat ultra-nasionalis Trump dan Putin dijadikan sarana menutupi ketidakadilan sosial. Sudah tampak pula di negara-negara Arab, di mana "agama" dipakai menjawab gugatan sosial. Lalu bagaimana di Indonesia? Pada hemat saya, harus waswas. Pada 22 Februari yang lalu, Oxfam Indonesia mengumumkan angka-angka yang fantastis: ternyata kekayaan yang dihimpun oleh empat orang Indonesia yang terkaya adalah sama dengan "harta" milik 100 juta orang Indonesia yang termiskin. Jadi, seabrek undang-undang yang berkenaan dengan keadilan sosial tak lebih sebagai peninaboboan belaka. Indonesia memang tidak mempunyai perangkat institusional yang mampu melakukan redistribusi kekayaan nasional. Tatanan perpajakan yang diupayakan dibangun oleh Sri Mulyani tetap gagal melakukan pembenahan. Wajah etno-religius dari ketimpangan sosial ini amat mengerikan. Namun karena bernuansa SARA, hal ini jarang diungkap sebagaimana mestinya oleh media umum atau bahkan oleh para sosiolog. Untuk berani melakukannya secara gamblang, haruslah orang kuat seperti Jusuf Kalla, sang Wakil Presiden: "Di Indonesia," katanya di Ambon baru-baru ini, Rabu (22/2), "sebagian besar orang yang kaya adalah warga keturunan yang beragama Khonghucu ataupun Kristen. Sementara orang yang miskin sebagian besar Islam dan ada juga yang Kristen". Seruan dalam kalimat itu tidak enak didengar, bahkan bisa dianggap provokatif karena berasal dari pengusaha Islam. Tetapi secara sosiologisnya tepat! Memang menjadi kekhawatiran kalau-kalau perbedaan kepentingan di antara kelas sosial menjadi selaras dengan perbedaan keyakinan di antara kelompok agama. Jadi konflik kepentingan ekonomi berisiko mengambil bentuk religius. Bahwa hal ini disadari oleh seorang politikus agamis yang juga pengusaha seperti JK, janganlah dijadikan alasan untuk mengabaikan peringatannya itu. Yang sejatinya paling dibutuhkan Indonesia ialah justru politikus-politikus yang sepenuhnya "sadar" tentang masalah-masalah sosial dan mampu menelurkan kebijakan keadilan sosial dengan tepat, gesit, dan berkesinambungan. Indonesia tidak mempunyai banyak waktu untuk melakukan hal itu. Apabila gagal, di dalam sepuluh atau paling banyak dua puluh tahun lagi, "agamalah" yang akan muncul mengemuka sebagai alat politik menyampaikan ketidakpuasan sosial. Dan, siapa tahu akan merupakan giliran keturunan para Ikhwan Saudi dan para Bolshevik Rusia untuk merenungkan makna horor-horor tentang Indonesia yang disaksikan di layar televisinya. Maka bukalah mata dan hati kita! ●